MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Kamis, 11 Oktober 2018 11:54
Tarif Air Diusulkan Naik 70 Persen

PDAM Danum Taka Klaim Terus Merugi

TERUS MERUGI: Selisih harga jual dengan harga pokok air bersih yang dilaporkan PDAM Danum Taka mencapai Rp 944,99 per m3.

PROKAL.CO, PENAJAM–PDAM Danum Taka kembali mengusulkan kenaikan tarif air di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pasalnya, perusahaan pelat merah yang melayani penjualan air bersih ini terus merugi. Di mana harga jual air per meter kubik (m3)-nya masih di bawah harga pokok. Karena itu, PDAM mengusulkan agar harga jual airnya bisa disamakan dengan harga pokok air per m3.

Untuk diketahui, harga jual air kepada pelanggan PDAM Danum Taka yang ada di PPU, adalah Rp 3.834,49 per m3. Sedangkan harga pokok air yang diproduksi adalah Rp 4.779,48 per m3. Sehingga masih ada selisih harga jual air dengan harga pokok air sebesar Rp 944,99 per m3. Sehingga, jika tidak menaikkan tarif air bersih, Pemkab PPU wajib memberikan subsidi kepada PDAM Danum Taka, dalam bentuk penyertaan modal setiap tahunnya.

“Jadi harga jual dasar harus sama dengan biaya dasar atau biaya pokok produksi,” kata Direktur Utama (Dirut) PDAM Danum Taka Taufiq saat ditemui, kemarin. Pria berkacamata itu mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada Bupati PPU periode 2018–2023, Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Dalam kajian yang telah disusun PDAM Danum Taka Taufiq menyampaikan kenaikan tarif yang bisa dilakukan sebesar 70 persen dari harga jual air saat ini atau naik sebesar Rp 2 ribu per m3.

“Kemarin, saya diskusi dengan Bupati. Arahan dan petunjuk Bupati, tarif itu bisa dinaikkan secara bertahap. Bisa dibagi dalam tiga tahapan. Agar tidak terlalu membebani masyarakat,” akunya.

Berdasarkan tahapan, penyesuaian tarif ini harus diusulkan oleh direksi PDAM. Kemudian disetujui oleh Bupati atas rekomendasi Dewan Pengawas (Dewas) PDAM. Dengan mempertimbangkan analisis dan kajian, sebagai dasar menaikkan tarif tersebut. Salah satunya, konsumsi standar rata-rata pelanggan rumah tangga dalam satu bulan paling banyak 10 m3 per bulan. Atau sekira Rp 100 ribu per bulan.

Hal itu mengacu Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71/2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 persen dari pendapatan masyarakat pelanggan atau upah minimum kabupaten (UMK). Untuk UMK PPU Tahun 2018 ditetapkan Rp 2,789 juta. Dengan demikian, kenaikan tarifnya tidak boleh melebihi Rp 111.560 per m3. “Jadi mau menaikkan 100 atau 200 persen, sepanjang di bawah 4 persen dari UMK, maka tidak apa,” ucapnya.

Pihaknya berharap, kepastian untuk menaikkan tarif air bersih ini, bisa diputuskan secepatnya. Sebagaimana Pasal 25 Permendagri 71/2016, Bupati menetapkan tarif air minum paling lambat November setiap tahun, yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bupati juga dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan kepada direksi, dengan persetujuan Dewas atau komisaris.

Jika tarif tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh atau full cost recovery, pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD. Dalam bentuk penyertaan modal kepada PDAM. Untuk tahun ini, penyertaan modal yang diberikan kepada PDAM Danum Taka sebesar Rp 3 miliar.

“Dengan penyertaan modal itu, hanya dihabiskan untuk bahan kimia Rp 1,9 miliar. Belum lagi, program pemasangan sambungan untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sebesar Rp 2,4 miliar,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Dewas PDAM Danum Taka, Ahmad Usman menuturkan usulan kenaikan tarif itu akan disampaikan kepada bupati. Dengan mempertimbangkan harga jual air dan harga pokok air per m3 yang harus setara. Berdasarkan usulan, kenaikan tarif itu akan dilaksanakan bertahap hingga mencapai 70 persen dari harga jual air saat ini.

“Penyesuaian tarif itu, semestinya bisa berjalan. Tentu pada akhir tahun ini, akan kami sampaikan kepada pimpinan. Dan nantinya penyesuaian tarif itu, akan diatur oleh perbup (peraturan bupati),” ucapnya. (*/kip/kri/k8)

 

loading...

BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 10:22

Tiga Bulan Lagi, 500 PJU Terpasang

PENAJAM - Pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten…

Senin, 18 Februari 2019 10:13

Sambut TMMD, Pemkab Siapkan Rp 3,5 Miliar

JAKARTA - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh diwakili…

Senin, 18 Februari 2019 09:38

Kapal Penyeberangan Belum Gunakan Pelampung

SANGATTA–Sejumlah kawasan di Kutai Timur (Kutim) belum memiliki infrastruktur komplet.…

Senin, 18 Februari 2019 09:34

Tiga Kecamatan Layak Miliki Pasar Modern

SENDAWAR - Membangun ekonomi modern menjadi tekad Pemkab Kutai Barat…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:56

Banjir karena Drainase Buntu

TANA PASER–Mengurangi dampak banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Paser…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:56

Pemberkasan, Empat Peserta CPNS Absen

PENAJAM–Sebanyak 156peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:54

Aktifkan Jargas, PPU Tunggu HET

PENAJAM–Jaringan gas (jargas) rumah tangga di Kaltim bakal diresmikan hari…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:53

Gara-Gara Ini, 10 OPD Dibayangi Sanksi

PENAJAM–Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Penajam Paser Utara…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:47

Ribuan Karyawan Jadi Pemilih Tambahan

SENDAWAR–Jumlah pemilih di Kutai Barat (Kubar) terus bertambah. Ini karena…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:42

Semangat Naik Water Cannon hingga Lupa Pakai Sandal

Tak lagi menggunakan sandal, penghuni panti asuhan Ar Rayan di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*