MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Rabu, 10 Oktober 2018 11:23
Revisi Tatib DPRD Disahkan sebelum 15 Oktober
Fadliansyah

PROKAL.CO, PENAJAM - Tata Tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bakal direvisi. Menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada 16 April 2018. Revisi tersebut nantinya sebagai pengganti Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib DPRD PPU.

Pansus untuk membahas rancangan peraturan DPRD pun telah dibentuk. Diketuai Fadliansyah, yang juga Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum. Beberapa waktu lalu, pansus yang beranggotakan 10 orang ini pun telah berkonsultasi dengan DPR RI. Untuk mengumpulkan data pembanding, dalam penyusunan rancangan peraturan tentang tatib DPRD PPU.

“Karena DPR RI memiliki tatib yang cukup lengkap dan komplet,” kata Ketua Pansus Fadliansyah, kepada harian ini, kemarin.

Selain itu, rapat internal dengan anggota pansus yang beranggotakan Nisfahul Jannah (Fraksi Gabungan (PAN)) selaku wakil ketua dengan anggota Heni Arisandi (Fraksi Partai Golkar), Rusbani (Fraksi Gabungan (PBB), Ahmad Badaraini (Fraksi PDIP (Partai Hanura), Zeth Salurapi (Fraksi PDIP (Partai NasDem), Muhammad Zaidsyah (Fraksi PDIP (PKB), Jon Kenedi (Fraksi Partai Demokrat), Suyadi (Fraksi Partai Gerindra), serta Thohiron dan Wakidi (Fraksi PKS) juga intens dilakukan.

Tujuannya mendiskusikan yang menjadi kebutuhan DPRD PPU. Sebab, PP 12/2018 hanya menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan tentang tatib DPRD. Sehingga secara umum, isi dalam peraturan tentang tatib DPRD PPU, tidak harus mengacu seluruhnya pada aturan tersebut. “Sejauh tidak bertentangan undang-undang yang ada di atasnya, maka kita boleh menambahkan kepentingan lokal kita,” terang Politikus Partai Golkar ini.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan Sepaku ini, mencontohkan kepentingan lokal yang ingin dituangkan dalam peraturan tentang tatib  DPRD itu, seperti mekanisme pembahasan APBD yang melibatkan peran serta masyarakat. Dengan melakukan uji publik sebelum pengesahan peraturan daerah (perda) tentang APBD. “Sebagai salah satu contohnya seperti itu, boleh dimasukkan dalam peraturan tentang tatib (DPRD PPU),” tuturnya.

Dalam penyusunan peraturan tersebut, pansus juga sudah berkonsultasi dengan DPRD Bontang. Bahkan, DPRD Kukar pun berkonsultasi dengan DPRD PPU, dalam penyusunan rancangan peraturan tentang tatib DPRD mereka. Sehingga dalam penyusunan peraturan tentang tatib DPRD PPU, juga mengadopsi beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota lain yang ada di Kaltim.

“Kami saling sharing dan saling “mengintip” draft yang kita punya. Rencananya akhir Oktober ini, sudah harus disahkan. Makanya kami kejar target ini,” ucap Fadli.

Dalam beberapa konsultasi dan pembahasan di dalam pansus, pria mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2019, menerangkan sejauh ini penjabaran dalam PP 12/2018 tidak terlalu berbeda dengan peraturan pendahulunya, yakni PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Namun, ada beberapa ketentuan baru, seperti pengusulan pengangkatan dan pemberhentian bupati kepada menteri melalui gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan. “Itu yang akan kami pertajam. Juga hak angket dan menyatakan pendapat, juga berpengaruh pada kinerja bupati. Kita mau buat indikator itu dalam peraturan tentang tatib DPRD nanti,” ungkapnya.

Kemudian dalam hal pengambilan keputusan. Karena menurut saran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus diatur lebih spesifik lagi. Karena itu, akan dilakukan sinkronisasi antara PP 12/2018 dengan PP 16/2010. Selain itu, perihal hak-hak tenaga ahli dalam kegiatan perjalanan dinas DPRD, juga akan dikomunikasikan dengan Biro Hukum Setprov Kaltim dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), untuk mengakomodasi hal tersebut.

“Besok (hari ini) kami mau rapat internal dulu. Untuk finalisasi sebelum menyempurnakan. Dan meminta pendapat teman-teman di luar pansus. Sehingga sesuai arahan Kemendagri, sebelum 15 Oktober peraturan DPRD ini sudah harus disahkan melalui paripurna internal,” pungkasnya. (adv/*/kip/kri/k8)

loading...

BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 11:20

LOH KENAPA? Proyek Gedung Kuta Adat Stop

PENAJAM–Pembangunan Taman Budaya dan Kuta Adat Paser di Kabupaten Penajam…

Senin, 10 Desember 2018 09:49

Diperiksa Kejaksaan, Pelayanan Tetap Normal

SANGATTA–Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur…

Senin, 10 Desember 2018 09:48

Keropos, Jembatan Tanjung Limau Ambruk

BONTANG–Nasib miris terjadi di kampung nelayan Tanjung Limau, Gang Bone-Bone,…

Minggu, 09 Desember 2018 11:08

Nasi Astakona, Catat Rekor MURI Ke-8775

BANJARMASIN – Ibu kota Provinsi Kalsel, Banjarmasin kembali mengukir sejarah.…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:00

Dorong ASN Ciptakan Inovasi Baru

TANJUNG REDEB – Upaya meningkatkan pendapatan daerah terus dikembangkan Badan…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:59

Promosikan Wisata Berau, Gandeng Pemkab Pekalongan

TANJUNG REDEB–Bupati Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Asip Kholbihi beserta Sekretaris…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:59

Tingkatkan Kesadaran Hukum lewat Lomba Kadarkum

TANJUNG REDEB– Pemerintah Kabupaten Berau menggelar lomba keluarga sadar hukum…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:57

CPO Harusnya Dikembangkan Bareng Biodisel

TENGGARONG–Potensi budi daya aren kembali menggema. Wacana sekitar empat tahun…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:56

Hujan, Jalan Rusak Lagi

SENDAWAR–Kondisi Jalan Trans Kalimantan di Kecamatan Bentian Besar, Kutai Barat…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:56

KONAK..!!! Masuk Lewat Jendela, Pria Ini Setubuhi Mantan

TENGGARONG–Sungguh nahas nasib JN (23), pemuda asal Desa Jantur, Kecamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .