MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Rabu, 10 Oktober 2018 07:00
Menaruh Harapan pada Isran–Hadi untuk Kaltim Berdaulat

PROKAL.CO, OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO, MM
(Pemerhati Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kerakyatan, Mahasiswa S3-Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti)

BEGITU Isran Noor–Hadi Mulyadi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018-2023 pada 1 Oktober lalu, pekerjaan rumah pasangan nomor urut 3 dalam pemilihan Gubernur 2018 lalu sungguh tidaklah ringan. Mereka harus segera menunaikan janji-janji kampanye. Tanggung jawab berat menantinya. Rakyat Kaltim pun menaruh harapan padanya menuju Kaltim berdaulat sebagaimana mereka janjikan.

Berdaulat  dalam artian: 1) birokrasi pemerintahan. 2) pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 3) pengelolaan pangan, pengelolaan SDA. 4) pembangunan SDM. 5) pemberdayaan pemuda, wanita dan olahraga. 6) pembangunan infrastruktur. 7) pengelolaan lingkungan.

Menurut catatan penulis, inti dari program dimaksud adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berorientasi pada pembangunan masa kini yang mempersiapkan kebutuhan bagi generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep keseimbangan 3 P yakni People, Planet, dan Profit harus benar-benar terjamin.

Kaltim harus memiliki PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) hijau yang memperhitungkan deplesi lingkungan. Dan kiranya dapat melibatkan ahli ekonomi lingkungan seperti Prof DR M Suparmoko Guru Besar FEB Universitas Triskati dan Universitas Budi Luhur Jakarta.

Selain itu, harus memenangkan hati rakyat dan mempermudah akses bagi mereka terutama golongan ekonomi kecil, koperasi dan rakyat miskin. Berilah proteksi kepada mereka agar mampu memenuhi kebutuhan dirinya serta terjamin sebagai rakyat Kaltim yang kaya akan sumber daya alam (SDA).

Jangan sampai mereka menderita dan mati; ibarat ayam mati di lumbung padi. Prioritas pembangunan SDM pada kualitas dan kemandirian untuk bersiap menghadapi era industri 4.0 yang bakal dimulai pada 2020. Rakyat harus dipermudah akses sektor pendidikan (terutama sekolah-sekolah dan perguruan tinggi unggulan di Kaltim), BLK-BLK Mobil dan BLK-BLK Masuk Desa, serta akses ekonomi agar terjamin kemandirian di segala aspek kehidupan.

Serta dibarengi semangat terus membangun akhlakul karimah agar semua lapisan masyarakat hatinya damai. Pun, pemberdayaan jejaring usaha kecil menengah (UKM) maupun koperasi, selaras dengan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Berilah prioritas modal, akses pemasaran dan proteksi terhadap persaingan usaha dari usaha besar dan konglomerat.

Perlu dibangun sentra-sentra ekonomi di setiap desa berbasis komoditas unggulan serta akses pasar hingga mancanegara. Kemudian terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) wajib mengembangkan BUMD-BUMD secara profesional dan berorientasi pada profit, sehingga tidak menggerogoti APBD. Participating Interest (PI) yang benar-benar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah; bukan untuk golongan tertentu maupun asing.  

Provinsi Kaya, Rakyatnya Miskin

Ironi memang, provinsi kaya rakyatnya miskin. Simak alokasi APBN (2004) sebesar Rp 9 miliar untuk sekitar 6.000 keluarga miskin Kaltim; yang semestinya sudah tidak ada lagi rakyat miskin di sini. Sementara itu, di tingkat nasional dana yang tersedia bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah sebesar Rp 55,2 triliun sulit cairnya, akibatnya sekitar 45 juta unit UKM sulit berkembang, apalagi harus bersaing dengan usaha konglomerasi.

Ke depan perlu diperjuangkan agar akses pembiayaan perbankan dengan orientasi pada kelayakan usaha, bukan pada agunan sehingga hanya usaha yang sehatlah yang akan menangguk pembiayaan maksimal. Ke depan wajib diwujudkan pembangunan yang pro masyarakat kecil dan lingkungan.

Dibarengi pengembangan akhlak mulia, pemberdayaan ekonomi rakyat, UKM dan koperasi, regenerasi, pemberdayaan perempuan, jaringan multiguna, pembinaan SDM, pakta integritas/performance agreement, teladan, tidak memberi janji tapi bukti, komitmen melaksanakan konstitusi (dalam hal ini pasal 33 UUD 1945), membangun semangat kebangsaan, kerakyatan dan kemandirian.

Ekonomi dan Ketahanan Nasional

Sektor ekonomi sungguh merupakan salah satu pilar ketahanan nasional. Ujung dari pembangunan sektor ekonomi adalah kesejahteraan umum dan kemandirian bangsa. Namun, kondisi saat ini masih memprihatinkan. Pendapatan tidak merata. Persoalan utang luar negeri yang semakin besar pun menjadi posisi tawar kita sangat lemah, ditambah dengan turn key contract (kontrak terima jadi) dari negara tertentu yang berkedok investasi.

Maupun proyek OBOR (One Belt One Road)-nya Tiongkok yang menjadikan kita sebagai sasaran dan pangsa pasar produk-produknya. Negara-negara lain, tidak pernah rela kalau Indonesia maju dan sejahtera. Sehingga kita harus benar-benar sadar untuk menghentikannya. Kita harus bangkit atas kekuatan diri sendiri, kita harus berdikari sebagaimana ajaran Bung Karno founding fathers bangsa kita.

Kita harus belajar dari kegagalan negara-negara lain yang hancur karena utang dan proyek OBOR ini, seperti Djibouti, Tajikistan, Kyrgistan, Laos, Maladewa, Mongolia, Pakistan dan Montenegro. Di luar itu, ada Sri Lanka, Filipina, dan Indonesia, yang juga sedang memproses utang ke Tiongkok dalam kerangka OBOR.

Mereka terperangkap dalam jebakan utang, umumnya memang untuk mengembangkan infrastruktur di ke delapan negara tersebut. Di Sri Lanka, dengan utang lebih dari USD 1 miliar, Sri Lanka menyerahkan sebuah pelabuhan kepada perusahaan-perusahaan milik pemerintah Tiongkok. Begitu juga Djibouti sebuah perusahaan yang terkait dengan Beijing. Bagaimana dengan kita? Ini persoalan sangat serius yang perlu diselesaikan dengan tanpa mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Seharusnya, ekonomi yang dikembangkan berbasis koperasi dengan manajemen korporasi sehingga lebih memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Inilah cita-cita proklamator kita Bung Hatta yang kita rindukan. Ekonomi yang disusun berdasarkan atas asas gotong royong dan kekeluargaan itulah yang mutlak dikembangkan, bukan ekonomi liberal.

Saat ini, koperasi, yang hingga kini cenderung lesu darah dan tergilas konglomerasi. Koperasi bagaikan hidup segan mati tak mau. Ini perlu keberpihakan pemerintah untuk membangun soko guru perekonomian Pancasila. Di sisi lain, BUMN/BUMD harus ditingkatkan produktivitas dan profitabilitasnya secara professional.

Jangan dijadikan sapi perah untuk kepentingan penguasa maupun kelompok tertentu. Buktikan bahwa BUMN hadir untuk negeri benar-benar memberikan manfaat lebih bagi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Keberpihakan pada BUMN/BUMD salah satu di antaranya memberikan porsi terbesar pada semua kontrak kekaryaan, kontrak production sharing dengan asing.

Dalam era otonomi daerah yang cenderung euforianya kebablasan harus tetap dikontrol oleh rakyat dan media. Jangan sampai otonomi daerah justru memperlemah NKRI dan membuka peluang raja-raja kecil di daerah yang ujung-ujungnya masuk penjara karena lalai atas kewajiban dan terlibat korupsi.

HUT TNI  5 Oktober

Pada 5 Oktober, diperingati sebagai Hari Jadi TNI yang tahun ini merupakan momentum yang tidak mudah terkait tahun politik. Untuk menjaga marwah atas keberadaan, TNI wajib untuk bersikap netral. Netralitas TNI maupun Polri merupakan jaminan bagi keutuhan NKRI. Oleh karena itu, TNI maupun Polri jangan tergoda dengan politik praktis, terkecuali mereka sudah pensiun maupun mengundurkan diri.

Dirgahayu TNI dan semoga tetap kukuh menjadi prajurit yang pro-rakyat, pro-negara, profesional dan menjadi benteng NKRI yang tatag, tanggon dan trengginas. Untuk Pak Isran dan Pak Hadi, kami menyampaikan selamat bekerja dan rakyat menunggu karya gemilang Anda dan semoga berkah. (E-mail: [email protected]; www.webkita.net). (ndu/k18)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 15 November 2018 07:03

Fakultas “Medsos” Jurusan “Meme” ala Presiden Abad 21

Oleh: Darwan(Mahasiswa Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Samarinda) ORASI Presiden Joko Widodo…

Kamis, 15 November 2018 07:01

Indeks Pembangunan Pemuda di Kaltim Meningkat

Oleh: Marinda Asih Ramadhaniah(Staf Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim) KINERJA…

Rabu, 14 November 2018 06:53

Takdir Hidup Bersama Banjir

Oleh: Dr Ir Sunarto Sastrowardojo M Arch(Dosen Sekolah Pascasarjana Perencanaan dan Pengembangan Wilayah…

Rabu, 14 November 2018 06:51

Mengapa Angka Penyakit TBC Tidak Pernah Turun?

Oleh: Ferry Fadzlul Rahman(Dosen Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kaltim) BERDASAR data…

Rabu, 14 November 2018 06:49

Bonus Demografi untuk Kaltim: Berkah atau Bencana?

Oleh: Rezaneri Noer Fitrianasari(Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Data Analisis di Badan Pusat Statistik)…

Selasa, 13 November 2018 06:58

Merosotnya Nilai-Nilai Kepahlawanan

Oleh: Suharyono Soemarwoto MM(Pemerhati Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu…

Selasa, 13 November 2018 06:56

Dunia Penerbangan Kita

Oleh: RP Yohanes Antonius Lelaona SVD(Rohaniwan di Paroki St Pius X Tenggarong) TERBANG ke sana kemari…

Senin, 12 November 2018 07:01

Berkembang atau Tumbang di Tengah Jalan?

Oleh: Rahiman Al Banjari(Pemuda Muhammadiyah Balikpapan) “KITA akan menjadi saksi perubahan. baik…

Senin, 12 November 2018 06:59

Tingkatkan Hasil Belajar Matriks melalui Problem Based Learning

Oleh: Drs Mulyono(Guru SMA 5 Balikpapan) SALAH satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah…

Sabtu, 10 November 2018 06:19

Menyongsong Era Digital Pemilu di Indonesia

PEMILU  pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .