MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Selasa, 09 Oktober 2018 09:58
31 Juta Pemilih Tak Sinkron

KPU dan Kemendagri harus Sejalan

PROKAL.CO, JAKARTA- Terdapat 31 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) hingga saat ini belum sinkron. Oleh sebab itu, KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus sejalan dan mencocokkannya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin mengatakan, KPU dan Kemendagri harus terus melakukan pencocokan terhadap lebih dari 31 juta data pemilih yang belum sinkron. Temuan Kemendagri menjadi pengingat KPU bahwa temuan data pemilih yang tidak sinkron sangat dimungkinkan.

”Saya kira, temuan data yang tidak sinkron ini harus dikonsolidasikan dengan KPU. Jadi semangatnya harus terus mensinkronisasikan data,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/10). Dia pun menyebut, temuan data yang tidak sinkron oleh Kemendagri harus dipahami secara hati-hati. Baik KPU, Kemendagri dan Bawaslu menurutnya harus kembali bertemu untuk menyelesaikan temuan ini. ”Temuan ini sebaiknya dijadikan pengingat bagi KPU bahwa sangat memungkinkan ada temuan data pemilih yang tidak sinkron. Dengan begitu, proses sinkronisasi harus dilakukan kembali,” tambahnya.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, pihaknya ingin mendapat masukan dari berbagai pihak terkait data pemilih pemilu 2019. Ini berkaitan dengan 60 hari masa perbaikan DPT pemilu yang akan berakhir pada 15 November 2018. ”Berapakah jumlah pemilih yang nanti ditetapkan pada 15 November? Kami ingin mendapatkan masukan,” ujar Viryan di Jakarta, kemarin.

Viryan melanjutkan, temuan Kemendagri sebanyak 31.975.830 yang disebut sebagai data pemilih yang tidak sinkron antara data daftar penduduk potensial pemiluh pemilu (DP4) dengan DPT, diakuinya merupakan jumlah yang besar. Dia menyebut data lebih dari 31 juta ini merupakan data pemilih yang sudah melakukan perekaman data KTP-el tetapi belum masuk ke dalam DPT Pemilu 2019. ”Karena angkanya sebesar itu, perlu dilakukan upaya melindungi hak pilih masyarakat secara terstruktur, masif dan partisipatif,” tegas Viryan.

Untuk melindungi hak pilih ini, lanjutnya, KPU sudah mendirikan sebanyak 69.834 posko layanan gerakan melindungi hak pilih. Dengan posko ini, petugas KPU melakukan pendataan pemilih, sementara masyarakat bisa melakukan pengecekan status data pemilihnya. KPU berencana menambah jumlah posko hingga mencapai 83 ribu titik.

Direktur Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan, pada akhir pekan lalu memang masih ada sekitar 31 temuan data pemilih yang tidak sinkron dengan DP4. Berdasarkan penelusuran data pemilih oleh Kemendagri, nantinya diperkirakan jumlah DPT Pemilu 2019 bisa mencapai lebih dari 192 juta.

”Jadi berdasarkan data DPT dari KPU kemudian kami cocokkan dengan daftar penduduk yang sudah memenuhi syarat masuk kedalam DP4. Setelah disandingkan, maka kami mendapatkan data yang tidak sesuai sebanyak lebih dari 31 juta,” ujar Zudan.

Adapun jumlah data DP4 yang dimaksud sebanyak 196.545.636. Merujuk kepada penjelasan Zudan, data DP4 itu kemudian disandingkan dengan DPT hasil perbaikan tahap I sebanyak 185.084.629. Kemudian, secara rinci data pemilih yang tidak sesuai itu sebanyak 31.975.830.

Zudan melanjutkan, meski ada temuan data yang tidak sesuai dalam jumlah yang besar, Kemendagri tetap mendukung KPU menyusun DPT yang akurat. ”Kalau data kami dianggap baik silakan dipakai. Kalau KPU percaya dengan hasil analisis kami, maka silakan dimanfaatkan,” tegasnya.

Dihubungi secara terpisah, Kasubdit Pengolahan Data Dukcapil Kemendagri, Erikson Manihuruk, menjelaskan secara rinci tentang temuan data yang tidak sinkron tersebut. Erikson mengungkapkan berdasarkan penyandingan data DP4 dengan data DPT hasil perbaikan tahap pertama, Kemendagri hanya menemukan data yang sinkron sebanyak 160.502.335 orang. ”Kemudian sisanya ada 25 juta yang statusnya data ganda, ada juga yang sudah meninggal, ada yang NIK-nya ganda. Data ini kami rapikan semua karena tidak kami temukan di database kependudukan Kemendagri,” tuturnya.

Selanjutnya, data yang sudah dirapikan ini ditambahkan dengan data penduduk yang telah melakukan rekam data e-KTP, tetapi belum mendapatkan fisik kartu tersebut. ”Hasil dari penambahan inilah yang akhirnya menjadi 31.975.830 data yang tidak sinkron tadi,” ungkapnya.

Maka, lanjut dia, merujuk kepada data yang telah sinkron sebanyak 160.502.335 orang, dan kemudian nantinya ada potensi tambahan data yang belum sinkron sebanyak 31.975.830, Kemendagri memperkirakan jumlah DPT berpotensi akan menjadi 192.478.165 orang. ”Jika ditotal (jumlah potensial DPT) menjadi lebih dari 192 juta,” tambah Erikson. (aen)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 10:33

Istri Bos "Kuda-Kudaan" di Gudang dengan Karyawan

Usia Karin memang tak muda lagi. Sudah 47 tahun. Tapi…

Selasa, 11 Desember 2018 12:47

Soal HAM, Prabowo dan Jokowi 11-12

JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan Prabowo Subianto belum tentu lebih…

Selasa, 11 Desember 2018 12:22

Awas Kasus e-KTP DANGER!

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai kasus-kasus yang terkait dengan KTP…

Minggu, 09 Desember 2018 11:09

Banyuwangi Dinilai Paling Inovatif

BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan sebagai…

Minggu, 09 Desember 2018 11:08

Rencana Menikah Tinggal Kenangan

Tak pernah terbersit di benak keluarga, Muhammad Agus alias Aso…

Minggu, 09 Desember 2018 11:01

Bantuan Parpol Bisa Tembus Rp 9 Triliun

JAKARTA – Wacana agar negara berkontribusi lebih besar dalam pendanaan…

Minggu, 09 Desember 2018 11:01

Hujan dan Angin Kencang sampai Besok

JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur sejumlah daerah di Jawa…

Minggu, 09 Desember 2018 10:59

Video Call sebelum Tidur

Kesibukan menjadi kepala negara, ditambah anak-anaknya yang tengah fokus membangun…

Minggu, 09 Desember 2018 10:57

Setahun Lebih Tersangka, Eks Kabid Ditahan KPK

JAKARTA – Setelah setahun lebih berstatus tersangka, mantan Kepala Bidang…

Sabtu, 08 Desember 2018 13:59

Elektabilitas Jokowi Stagnan, Ma'ruf Amin yang Disalahkan

JAKARTA- Diberitakan JawaPos.com, menjelang hari pemilihan pada Pilpres 2019, dua…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .