MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 08 Oktober 2018 12:29
Nikah Siri, Perempuan dan Anak Jadi Korban

PROKAL.CO, OLEH: SUWARDI SAGAMA
(Pakar Hukum Perlindungan Anak/Dosen Hukum Tata Negara IAIN Samarinda)

NIKAH siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi. Tidak melalui kantor urusan agama (KUA), menurut agama Islam sudah sah.

Artinya laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan pernikahan secara siri dapat beraktivitas sebagai suami-istri. Sedangkan dalam peraturan di Indonesia tidak mengatur tentang pernikahan secara siri.

Pemerintah secara sah mengatur pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pencatatan KUA dan kantor catatan sipil. Sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Ayat 1 menyebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan ayat 2 menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pencatatan terhadap perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada ayat 1 disebutkan bahwa pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Islam dilakukan oleh pegawai KUA. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil (capil).

Ketentuan hukum tersebut memiliki konsekuensi hukum, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pernikahan tanpa dicatat secara hukum positif di Indonesia. Hak dan kewajiban yang dimiliki laki-laki dan perempuan tidak sama ketika perkawinan dicatat KUA atau kantor catatan sipil.

Persamaannya terletak dalam beraktivitas sebagai suami-istri. Nikah siri bukanlah hal baru. Di tengah masyarakat pernikahan yang dilakukan secara siri mudah untuk ditemukan. Di tengah pergaulan yang bebas, perbuatan untuk melakukan perbuatan zina mudah untuk dilakukan.

Akses internet yang mudah tanpa pengawasan, minuman keras yang mudah dijumpai, hotel atau tempat tinggal yang tidak membatasi penghuninya dan lingkungan tempat tinggal yang bebas menjadi penyumbang perbuatan zina.

Pernikahan secara siri menjadi “alternatif” untuk menghindari perbuatan zina atau kumpul kebo tanpa harus memenuhi persyaratan administrasi. Namun, nikah siri tidak selamanya menjadi alternatif untuk menghindari perbuatan zina, melainkan menjadi penyebab dari kekerasan.

Pihak perempuan kerap menjadi korban kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Tidak hanya kepada perempuan yang menjadi istrinya, anak hasil nikah siri juga menjadi korban dari kekerasan. Sudah semestinya akibat pernikahan siri diketahui masyarakat secara umum. Sehingga kekerasan yang dialami baik perempuan maupun anak dapat dihindari. Dengan begitu, tercipta zero kekerasan terhadap perempuan dan anak.

PEREMPUAN JADI KORBAN

Perubahan status suami dan istri itu memiliki konsekuensi hukum dalam kegiatan sehari-hari. Konsekuensi yang melekat adalah hak dan kewajiban dari istri dan suami untuk saling melengkapi agar rumah tangga dapat terjaga dengan baik. Bila perempuan dan laki-laki melakukan perkawinan secara sah dicatat di KUA maupun kantor capil, maka perempuan mendapatkan haknya untuk dinafkahi dan menjadi subjek hukum bila terjadi kasus kekerasan dan tergolong kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumah tangga yang dimaksud berasal dari perkawinan sah secara hukum dengan dicatat di KUA atau kantor capil. Apabila kekerasan terjadi pada perempuan yang dilakukan oleh laki-laki dari pernikahan secara siri, tidak terkategori sebagai kasus KDRT. Unsur dalam KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.

Meski dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak memuat secara eksplisit bahwa rumah tangga yang dimaksud adalah perkawinan yang sah,  ketentuan tentang perkawinan telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan pernikahan baru sah secara hukum bila dicatat pada kantor pemerintahan.

Konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, maka peraturan yang dikenakan kepada laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan jika berusia anak, berlaku UU Perlindungan Anak. Bila perempuan berusia dewasa maka disangkakan Pasal 170 atau 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP berdasarkan kekerasan yang dilakukan.

Lain halnya jika kekerasan yang dilakukan disertai dengan persetubuhan dan usia perempuan telah di atas 18 tahun, dikenakan Pasal 285 KUHP bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

ANAK JADI KORBAN

Dalam perkawinan, anak adalah anugerah dari rumah tangga. Sudah menjadi kewajiban kepada orangtua memberikan perlindungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orangtua berkewajiban untuk melindungi anaknya.

Kewajiban dilakukan sejak anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak berusia 18 tahun. Anak yang dimaksud dalam pemberian perlindungan dari kedua orangtua adalah anak yang berasal dari perkawinan sah perempuan dan laki-laki berdasarkan peraturan.

Jika anak yang dilahirkan dari pernikahan tanpa melalui pencatatan secara sah, maka hak anak melekat kepada ibunya. Hubungan anak dengan bapaknya terbatas pada status bapak biologis tanpa memiliki hak dan kewajiban baik anak kepada bapaknya atau sebaliknya. Maksudnya adalah akta kelahiran anak dan kartu keluarga untuk anak, nama yang tercantum bukan nama bapak melainkan nama ibu yang melahirkan.

Bapak biologis atau anak jika ingin memiliki hubungan keperdataan hak dan kewajiban yang memiliki legalitas, harus dibuktikan dengan tes DNA. Sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi legalitas hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan tanpa tercatat di KUA atau kantor capil hubungan hukum keperdataan jatuh kepada ibu bukan kepada bapak. Kecuali telah dibuktikan dengan tes DNA.

Mahkamah Konstitusi memuat dalam putusannya bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Konsekuensi dari status anak yang melekat hubungan perdata hanya kepada ibunya tidak hanya “hilangnya” nama bapak di akta dan kartu keluarga, namun anak tidak dapat menuntut hak waris kepada bapaknya.

Apabila bapak biologisnya seorang pegawai negeri sipil (PNS) kemudian meninggal dunia, hak tabungan dan asuransi pegawai negeri tidak dapat diterima oleh anaknya. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Karena anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan sah menurut undang-undang, maka anak sangat dirugikan. (tim kp)

loading...

BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 08:41

Ada Mafia Tanah di IMTN

Sindikat mafia tanah menyasar Balikpapan bagian utara. Mufakat jahat melibatkan…

Senin, 10 Desember 2018 08:34

Bisa Dibatalkan di Pengadilan

TAKTIK berbekal IMTN, Sudarman lolos mengantongi sertifikat dari BPN Balikpapan.…

Senin, 10 Desember 2018 08:19

“Pemainnya Itu-Itu Saja”

SEGEL yang merupakan dokumen dasar dalam penerbitan IMTN menjadi muara…

Senin, 10 Desember 2018 08:15

Tanah Kosong Paling Banyak Diincar

BALIKPAPAN menjadi kota dengan kasus sengketa tanah tertinggi di Kaltim. Kemajuan Kota…

Jumat, 07 Desember 2018 08:25

Sektor Swasta Lebih Akomodatif

KELUHAN penyandang difabel di Kaltim ternyata sudah lama menjadi sorotan…

Senin, 26 November 2018 08:26

Ngos-ngosan Oemar Bakri Mengejar Sejahtera

Dua puluh lima November, kemarin, diperingati sebagai Hari Guru. Jadi…

Senin, 26 November 2018 08:20

Gaji Ratusan Ribu bagi Penentu Wajah Pendidikan

NASIB guru honorer di Kaltim memerlukan perhatian pemerintah. Terutama, masalah…

Senin, 26 November 2018 08:19

Wajah Pendidikan Indonesia

INDONESIA harus kerja keras demi meningkatkan taraf pendidikan. Hingga saat…

Jumat, 16 November 2018 08:25

Ada Data di Balik Duka

Dari ribuan jenis pekerjaan di muka bumi, apa yang dilakukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .