MANAGED BY:
MINGGU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

BALIKPAPAN

Jumat, 05 Oktober 2018 07:54
Konsumen Merasa Digantung

Sembilan Bulan Lebih Laporan Polisi Tanpa Progres

TUNTUT KEADILAN: Mohamad Rifai (dua kiri) bersama para konsumen Perumahan Pelangi Metro Residence. Dia menunjukkan laporan kepolisian yang sudah masuk sejak Januari lalu. (RAHMAT/KP)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Konsumen Perumahan Pelangi Grand Residence dan Pelangi Metro Residence Balikpapan mengeluhkan kinerja aparat penegak hukum. Bagaimana tidak, sudah sembilan bulan berjalan, tak kunjung ada kejelasan soal laporan kepolisian atas dugaan penipuan oleh pengembang perumahan.

Mereka bingung, sudah keluar duit ratusan juta rupiah, namun tak ada kejelasan mengenai legalitas properti yang dibeli. Dalam hal ini terlapor adalah PT Pelangi Putera Mandiri, pengembang Perumahan Pelangi Grand Residence, Pelangi Metro Residence, dan Pelangi B Point. Turut jadi terlapor, dua perbankan tempat konsumen mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR), yakni BRI dan Bank Mandiri.

“Kami mendesak pihak kepolisian. Sudah jelas konsumen kami dirugikan. Developer diduga melanggar UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, karena memasarkan produk yang sertifikatnya diagunkan di bank lain. Selain itu, melanggar Pasal 378 KUHP karena menipu klien kami,” kata Mohamad Rifai, kuasa hukum konsumen kepada media.

Menurutnya, pihaknya sudah berusaha berkomunikasi dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim. Namun sampai kemarin belum ada respons yang baik. “Bahkan akhir-akhir ini, telepon saya sudah tidak pernah diangkat. Ada apa?” ujarnya.

Rifai menjelaskan, kasus ini mencuat awal 2017. Diketahui direktur PT Pelangi Putera Mandiri mengagunkan sertifikat induk Perumahan Pelangi Grand Residence di BPD dan Pelangi Metro Residence di BTN pada 2013. Setelah diagunkan di bank tersebut, ternyata developer malah memasarkan unitnya. Bahkan konsumen mengurus KPR di BRI dan Mandiri, yang anehnya KPR tersebut diterima.

Celakanya, developer rupanya bermasalah dalam pembayaran cicilan untuk mengambil sertifikat yang diagunkan. Akibatnya, sertifikat induk tertahan di BPD dan BTN. Kabar itu diketahui para konsumen pada awal 2017. Tahu bahwa sertifikat mereka tertahan di bank lain, pembayaran angsuran KPR BRI serta Mandiri akhirnya dihentikan.

Mereka lantas mengadu ke Polda Kaltim pada awal 2017. Lama tak ada kejelasan, para konsumen lantas menyewa pengacara pada Desember 2017. Baru pada 4 Januari statusnya naik dari aduan menjadi laporan kepolisian. Dalam perjalanannya semua pelapor, maupun terlapor  baik itu notaris, perbankan, dan developer telah diperiksa. Namun, hingga kini tak ada kejelasan progres.

“Bahkan beberapa kali kami meminta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Red), tapi tidak diberikan,” tambah Rifai. Dia menggaransi, selain 14 konsumen yang dia tangani, korban lain mencapai ratusan bahkan mungkin ribuan karena melibatkan perumahan besar. Hanya saja, mereka masih menunggu laporan (LP) yang sedang berjalan. Sebab, berdasarkan informasi yang dia dengar, aduan-aduan lainnya akan digabung dengan LP yang sudah berjalan karena objek dan terlapor yang sama.

Yang lebih memberatkan konsumen, nama mereka dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK/ pengganti BI Checking) menjadi jelek karena kredit macet. Akibatnya, para konsumen tak bisa lagi mengajukan kredit untuk keperluan lainnya. Padahal, konsumen berhenti membayar bukan karena kemauan mereka.

“Kami coba komunikasi ke perbankan. Kita bayar, tapi buat kesepakatan tertulis. Ketika lunas, bank menjamin sertifikat akan keluar. Tapi mereka juga tidak berani. Kalau tidak jelas, masak konsumen disuruh bayar terus,” imbuhnya. Berbagai upaya telah dilakukan salah satunya dengan bersurat ke Bank Indonesia, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tak ada hasil.

“Kami terus mendesak pihak kepolisian. Kalau memang tidak ada yang bersalah, ya SP3 saja. Kan simpel. Jangan digantung. Kami juga akan berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selain itu, kami sedang mempertimbangkan gugatan perdata,” pungkas Rifai.

Terpisah, Kasub Bid Penerangan Masyarakat (Penmas) Humas Polda Kaltim AKBP Yustiadi Gaib menjelaskan, laporan para korban ini ditangani Subdit Perbankan Pencucian Uang Kejahatan Dunia Maya (PPUKDM) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

“Kasus sedang berjalan,” jawabnya, Kamis (4/10). Perwira melati dua ini menepis jika proses penanganan lamban. Sebab, penyidik selain menelusuri pidananya, juga dapat menyita sertifikat. Sertifikat berada di BPD. “Ini juga permintaan korban. Saat ini masih proses,” urainya.

Yustiadi menyebut, dari informasi diterima penyidik Subdit PPUKDM, belum ada penetapan tersangka. “Belum ada tersangka, proses masih berjalan. Investornya baru, jadi harus dimintai keterangan lagi,” ujarnya.

Sementara itu, upaya media ini melakukan konfirmasi kepada pihak pengembang belum menemui hasil. Berkeliling ke kompleks Pelangi Grand Residence, tak ditemui kantor pemasaran. Menurut keterangan warga, kantor marketing di kompleks tersebut memang sudah lama tak beroperasi. (aim/rsh2/k15)


BACA JUGA

Jumat, 22 Februari 2019 12:52

KLIRR...!! Buntut Tilang karena Angkut Cabai, Dua Polisi Dibebas Tugaskan

"Sudah kami temui pihak sopir di rumahnya, di Kukar. Sudah…

Senin, 18 Februari 2019 12:40

26 Siswa Ikuti Seleksi PPDB SMA Pradita Dirgantara Tingkat Daerah

BALIKPAPAN – Lanud Dhomber Balikpapan melaksanakan tes tingkat  daerah kepada…

Jumat, 15 Februari 2019 10:52

KONI Ancam Tak Beri Rekomendasi

BALIKPAPAN – Polemik pemilihan ketua Pengurus Cabang Persatuan Renang Seluruh…

Jumat, 15 Februari 2019 10:51

Protes Hasil Muskot PRSI Balikpapan, Lima Klub Ancam Boikot

BALIKPAPAN - Untuk kali kedua, Musyawarah Kota (Muskot) Persatuan Renang…

Rabu, 13 Februari 2019 13:30

Gara-Gara Ini, Komisioner Bawaslu Balikpapan Terancam Dipecat..!!

BALIKPAPAN – Para komisioner Bawaslu Balikpapan satu suara memilih tidak…

Minggu, 10 Februari 2019 10:08

Jurnalis Dituntut Jadi "Watchdog", Kritik Perusahaan Demi Keselamatan Planet Bumi

BALIKPAPAN- Seorang jurnalis dituntut menjadi "watchdog" atau penjaga planet bumi…

Kamis, 31 Januari 2019 07:50

Sidang Perdana Kasus Pembuangan Bayi di Toilet Bandara, Panik si Bayi Tak Bernapas

BALIKPAPAN – Kasus pembuangan bayi di dalam kloset Bandara Sultan…

Kamis, 31 Januari 2019 07:50

Disporapar akan Resmikan Objek Wisata Baru

BALIKPAPAN – Memeriahkan hari jadi Kota Minyak ke-122, berbagai agenda…

Kamis, 31 Januari 2019 07:47

Buru Tiketnya sebelum Kehabisan

BALIKPAPAN - Persiapkan diri akhir pekan ini. Minggu (3/2) merupakan…

Kamis, 31 Januari 2019 07:44

Balikpapan Tertinggi Dalam Catatan ORI

BALIKPAPAN – Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Kaltim menetapkan Balikpapan menjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*