MANAGED BY:
JUMAT
16 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Rabu, 26 September 2018 12:39
Jadi Bupati Hanya Hitungan Detik, Setelah Dilantik, Syahri Balik ke Tahanan

Maryoto Jadi Plt Bupati Tulungagung

PROKAL.CO, JAKARTA – Syahri Mulyo langsung melangkah pergi begitu sesi ucapan selamat selesai kemarin (25/9). Dia tidak merespons permintaan wartawan untuk berfoto berdua dengan Maryoto Birowo, wakilnya. Lewat isyarat kedua tangan mengatup di depan wajah tanda permohonan maaf, Bupati Tulungagung terpilih itu kembali ke ruang tunggu Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri sembari tertunduk. Selanjutnya, dia kembali ke tahanan KPK didampingi sejumlah penyidik.

Politikus PDIP itu menjadi bupati aktif hanya dalam hitungan detik. Begitu dokumen pelantikan selesai ditandatangani, protokol langsung menyiapkan dokumen penugasan Maryoto sebagai pelaksana tugas Bupati Tulungagung. Gubernur Jatim Soekarwo yang melantik keduanya pula yang membacakan surat penugasan tersebut.

Sebagai bupati pilihan masyarakat Tulungagung, Syahri memang tetap dilantik. Namun, dia juga merupakan tahanan KPK sebagai buntut operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi sejumlah proyek di Tulungagung pada 6 Juni lalu. Syahri yang juga ditetapkan sebagai tersangka menyerahkan diri tiga hari setelahnya.

Sebelum Syahri, pada 24 Agustus 2017 Bupati Buton terpilih Samsu Umar Abdul Samiun juga “dipinjam” sesaat dari tahanan untuk dilantik di Kemendagri. Samsu saat itu adalah terdakwa kasus suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Suap tersebut terkait sengketa perselisihan hasil pilkada Buton pada 2011. Akil  sendiri terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 2013.

’’Sebagaimana ketentuan undang-undang, kepala atau wakil kepala daerah yang mempunyai masalah hukum, walaupun ditahan tetapi belum memiliki kekuatan hukum tetap, ya tetap dilantik,’’ terang Mendagri Tjahjo Kumolo usai pelantikan. Agar pemerintahan tidak kosong, wakil bupati ditunjuk sebagai plt untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Status plt tersebut, tutur Tjahjo, berlaku hingga status hukum Syahri berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Bila dinyatakan tidak bersalah, Syahri kembali aktif sebagai bupati. Sebaliknya, bila Syahri divonis bersalah dan menjalani pemidanaan, Maryoto akan dilantik menjadi bupati definitif. Pengganti Maryoto sebagai wabup diusulkan oleh PDIP dan Partai Nasdem untuk selanjutnya diparipurnakan di DPRD.

Sebenarnya, tutur Tjahjo, Soekarwo sudah memohon ke KPK agar Syahri bisa dilantik di Surabaya bersama kepala daerah lainnya. ’’Karena luar kota (Jakarta), KPK tidak mengizinkan,’’ tambahnya. Akhirnya, diambil jalan tengah dengan pelantikan di Kemendagri. Dia mengapresiasi KPK yang mengizinkan Syahdi di-bon dari tahanan untuk keperluan pelantikan. Dengan demikian, tidak perlu ada pelantikan di dalam rutan.

Soekarwo mengatakan, sejumlah tugas utama sudah menanti Maryoto bersama DPRD Tulungagung. Tugas paling awal adalah menyusun RAPBD 2019, termasuk di dalamnya KUA-PPAS (kebijakan umum APBD-prioritas dan plafon anggaran sementara). ’’Kami minta KUA-PPAS-nya harus dimasukkan biayanya, tempatnya, satuan harganya,’’ ujar Soekarwo.

Semua persoalan pengadaan barang dan jasa harus diselesaikan dan dilaksanakan melalui sistem e-government dan e-budgeting. Soekarwo memastikan pemprov Jatim akan mendampingi dan menyupervisi eksekusi tugas tersebut.

Mengenai banyaknya pinpinan daerah di Jatim, baik DPRD maupun kepala daerah, yang terjerat kasus korupsi, Soekarwo  meminta publik membedakan antara sistem dengan manusia. Pungli misalnya, sudah bisa selesai dengan penerapan sistem. Sementara, tidak demikian dengan korupsi. ’’Karena ini integritas, hati, kita nggak tahu juga,’’ tuturnya.

Karena itu, perubahan harus terus dilakukan. Misalnya penunjukan sekretaris daerah, rekam jejaknya juga harus menjadi perhatian dan pertimbangan. ’’Apakah dia ada permasalahan di dalam perjalanannya atau tidak, itu dimasukkan. Bukan saja tentang kualitas,’’ tambahnya.

Sementara itu, Maryoto memastikan dia bakal melayani masyarakat Tulungagung melalui program dan janji yang telah dia buat bersama Syahri. ’’Kami memberikan satu keyakinan bahwa program-program Sahto (Syahri-Maryoto) berjalan dnegan baik,’’ tuturnya.

Disinggung mengenai komitmen perbaikan sistem di Tulungagung, Maryoto berjanji akan menata pemerintahan sesuai yang telah digariskan Mendagri dan Gubernur. ’’Tata kelola pemerintahan ini tentu saja ini menyangkut sebuah sistem administrasi yang baik,’’ tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, penyidik  mengizinkan Syahri mengikuti pelantikan setelah mendapat surat dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Permintaan itu pun disetujui. Hanya, dengan catatan pelantikan dilaksanakan di Jakarta. Dan dikawal ketat petugas KPK dibantu keamanan rutan.

Rekomendasi itu diberikan dengan memperhatikan sejumlah aspek efisiensi atau biaya, efektifitas, dan keamanan. Pertimbangan itu merujuk penahanan Syahri saat ini di Rutan Polres Jakarta Timur. ”Pimpinan KPK telah merespon surat yang dikirimkan Gubernur Jawa Timur tentang pelantikan Bupati Tulungagung,” kata Febri, kemarin.

Febri menerangkan, pemberian izin itu sesuai aturan. Dalam Pasal 164 ayat (6) UU Pilkada menyebutkan calon bupati terpilih yang ditetapkan tersangka tetap dilantik menjadi bupati. Setelah pelantikan, proses hukum pun tetap dilanjutkan. Syahri kembali ditahan di rutan Polres Jakarta Timur seperti sebelumnya. ”Kembali ke rutan tempat penahanan,” tegas Febri.

Terkait dengan perkembangan perkara, Febri menyebut penyidikan Syahri terus dilakukan sampai sekarang. KPK masih berkutat pada pemeriksaan saksi untuk tersangka penerimaan fee insfrastruktur di Tulungagung itu. Sejauh ini, sudah 86 orang saksi yang dimintai keterangan dalam perkara tersebut. Mulai dari PNS, swasta hingga pimpinan DPRD setempat. (byu/tyo/agm)


BACA JUGA

Selasa, 13 November 2018 12:52

Formasi Banyak Kosong, Gelar Tes CPNS Lagi?

Pemerintah menyiapkan kebijakan khusus untuk mengisi banyaknya formasi CPNS 2018 yang kosong, yaitu…

Selasa, 13 November 2018 12:51

CEK DEH..!! Publik Dapat Menguji Data Kelulusan Peserta SKB CPNS 2018

JAKARTA- Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)…

Selasa, 13 November 2018 12:24

Sibuk Saling Sindir, Paling Rugi Petahana

Ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait politik genderuwo terus menuai kritik. Sebab diksi seperti…

Selasa, 13 November 2018 10:59

ENAK YA DI JAWA..!! Jakarta-Surabaya Hanya 8 Jam Lewat Tol Trans-Jawa

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meninjau kesiapan tol trans-Jawa yang akan beroperasi…

Selasa, 13 November 2018 10:57

CVR Lion air JT610 Diduga Rusak

Cockpit voice recorder (CVR) pesawat Lion Air PK-LQP belum ditemukan. Komite Nasional Keselamatan…

Minggu, 11 November 2018 11:53

Nelayan Aceh Ditangkap Angkatan Laut Myanmar, 15 Belas Ditahan, 1 Meninggal

JAKARTA – Total 16 orang kapal Nelayan KM Bintang Jasa asal Aceh ditahan oleh Kantor Kepolisian…

Minggu, 11 November 2018 10:23

BPBD Waspadai Risiko Tiga Bencana Alam

MEJAYAN–Hujan sepekan membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun menyalakan…

Minggu, 11 November 2018 10:19

Kajati Sulsel Minta Bantuan KPK

MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mulai angkat tangan mengejar Soedirjo Aliman alias…

Sabtu, 10 November 2018 20:56

Evakuasi Lion Air JT610 Dihentikan, Pencarian CVR Bagaimana?

JAKARTA- Operasi SAR gabungan dalam upaya evakuasi pesawat Lion Air JT-610 di perairan Tanjung Karawang,…

Sabtu, 10 November 2018 20:52

Ada Apa dengan Pembalut Wanita? Kok Dipakai untuk Mabuk?

JAKARTA- Badan Narkotika Nasional (BNN) bergerak cekatan memeriksa kandungan dalam pembalut wanita.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .