MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Rabu, 26 September 2018 12:39
Jadi Bupati Hanya Hitungan Detik, Setelah Dilantik, Syahri Balik ke Tahanan

Maryoto Jadi Plt Bupati Tulungagung

PROKAL.CO, JAKARTA – Syahri Mulyo langsung melangkah pergi begitu sesi ucapan selamat selesai kemarin (25/9). Dia tidak merespons permintaan wartawan untuk berfoto berdua dengan Maryoto Birowo, wakilnya. Lewat isyarat kedua tangan mengatup di depan wajah tanda permohonan maaf, Bupati Tulungagung terpilih itu kembali ke ruang tunggu Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri sembari tertunduk. Selanjutnya, dia kembali ke tahanan KPK didampingi sejumlah penyidik.

Politikus PDIP itu menjadi bupati aktif hanya dalam hitungan detik. Begitu dokumen pelantikan selesai ditandatangani, protokol langsung menyiapkan dokumen penugasan Maryoto sebagai pelaksana tugas Bupati Tulungagung. Gubernur Jatim Soekarwo yang melantik keduanya pula yang membacakan surat penugasan tersebut.

Sebagai bupati pilihan masyarakat Tulungagung, Syahri memang tetap dilantik. Namun, dia juga merupakan tahanan KPK sebagai buntut operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi sejumlah proyek di Tulungagung pada 6 Juni lalu. Syahri yang juga ditetapkan sebagai tersangka menyerahkan diri tiga hari setelahnya.

Sebelum Syahri, pada 24 Agustus 2017 Bupati Buton terpilih Samsu Umar Abdul Samiun juga “dipinjam” sesaat dari tahanan untuk dilantik di Kemendagri. Samsu saat itu adalah terdakwa kasus suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Suap tersebut terkait sengketa perselisihan hasil pilkada Buton pada 2011. Akil  sendiri terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 2013.

’’Sebagaimana ketentuan undang-undang, kepala atau wakil kepala daerah yang mempunyai masalah hukum, walaupun ditahan tetapi belum memiliki kekuatan hukum tetap, ya tetap dilantik,’’ terang Mendagri Tjahjo Kumolo usai pelantikan. Agar pemerintahan tidak kosong, wakil bupati ditunjuk sebagai plt untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Status plt tersebut, tutur Tjahjo, berlaku hingga status hukum Syahri berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Bila dinyatakan tidak bersalah, Syahri kembali aktif sebagai bupati. Sebaliknya, bila Syahri divonis bersalah dan menjalani pemidanaan, Maryoto akan dilantik menjadi bupati definitif. Pengganti Maryoto sebagai wabup diusulkan oleh PDIP dan Partai Nasdem untuk selanjutnya diparipurnakan di DPRD.

Sebenarnya, tutur Tjahjo, Soekarwo sudah memohon ke KPK agar Syahri bisa dilantik di Surabaya bersama kepala daerah lainnya. ’’Karena luar kota (Jakarta), KPK tidak mengizinkan,’’ tambahnya. Akhirnya, diambil jalan tengah dengan pelantikan di Kemendagri. Dia mengapresiasi KPK yang mengizinkan Syahdi di-bon dari tahanan untuk keperluan pelantikan. Dengan demikian, tidak perlu ada pelantikan di dalam rutan.

Soekarwo mengatakan, sejumlah tugas utama sudah menanti Maryoto bersama DPRD Tulungagung. Tugas paling awal adalah menyusun RAPBD 2019, termasuk di dalamnya KUA-PPAS (kebijakan umum APBD-prioritas dan plafon anggaran sementara). ’’Kami minta KUA-PPAS-nya harus dimasukkan biayanya, tempatnya, satuan harganya,’’ ujar Soekarwo.

Semua persoalan pengadaan barang dan jasa harus diselesaikan dan dilaksanakan melalui sistem e-government dan e-budgeting. Soekarwo memastikan pemprov Jatim akan mendampingi dan menyupervisi eksekusi tugas tersebut.

Mengenai banyaknya pinpinan daerah di Jatim, baik DPRD maupun kepala daerah, yang terjerat kasus korupsi, Soekarwo  meminta publik membedakan antara sistem dengan manusia. Pungli misalnya, sudah bisa selesai dengan penerapan sistem. Sementara, tidak demikian dengan korupsi. ’’Karena ini integritas, hati, kita nggak tahu juga,’’ tuturnya.

Karena itu, perubahan harus terus dilakukan. Misalnya penunjukan sekretaris daerah, rekam jejaknya juga harus menjadi perhatian dan pertimbangan. ’’Apakah dia ada permasalahan di dalam perjalanannya atau tidak, itu dimasukkan. Bukan saja tentang kualitas,’’ tambahnya.

Sementara itu, Maryoto memastikan dia bakal melayani masyarakat Tulungagung melalui program dan janji yang telah dia buat bersama Syahri. ’’Kami memberikan satu keyakinan bahwa program-program Sahto (Syahri-Maryoto) berjalan dnegan baik,’’ tuturnya.

Disinggung mengenai komitmen perbaikan sistem di Tulungagung, Maryoto berjanji akan menata pemerintahan sesuai yang telah digariskan Mendagri dan Gubernur. ’’Tata kelola pemerintahan ini tentu saja ini menyangkut sebuah sistem administrasi yang baik,’’ tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, penyidik  mengizinkan Syahri mengikuti pelantikan setelah mendapat surat dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Permintaan itu pun disetujui. Hanya, dengan catatan pelantikan dilaksanakan di Jakarta. Dan dikawal ketat petugas KPK dibantu keamanan rutan.

Rekomendasi itu diberikan dengan memperhatikan sejumlah aspek efisiensi atau biaya, efektifitas, dan keamanan. Pertimbangan itu merujuk penahanan Syahri saat ini di Rutan Polres Jakarta Timur. ”Pimpinan KPK telah merespon surat yang dikirimkan Gubernur Jawa Timur tentang pelantikan Bupati Tulungagung,” kata Febri, kemarin.

Febri menerangkan, pemberian izin itu sesuai aturan. Dalam Pasal 164 ayat (6) UU Pilkada menyebutkan calon bupati terpilih yang ditetapkan tersangka tetap dilantik menjadi bupati. Setelah pelantikan, proses hukum pun tetap dilanjutkan. Syahri kembali ditahan di rutan Polres Jakarta Timur seperti sebelumnya. ”Kembali ke rutan tempat penahanan,” tegas Febri.

Terkait dengan perkembangan perkara, Febri menyebut penyidikan Syahri terus dilakukan sampai sekarang. KPK masih berkutat pada pemeriksaan saksi untuk tersangka penerimaan fee insfrastruktur di Tulungagung itu. Sejauh ini, sudah 86 orang saksi yang dimintai keterangan dalam perkara tersebut. Mulai dari PNS, swasta hingga pimpinan DPRD setempat. (byu/tyo/agm)


BACA JUGA

Minggu, 20 Januari 2019 11:00

Presiden Kesampingkan Aturan Menteri

JAKARTA – Pemberian pembebasan bersyarat (PB) untuk terpidana kasus terorisme…

Minggu, 20 Januari 2019 10:59

Segera Tuntaskan 15 Kasus Umrah

JAKARTA – Regulasi acuan harga minimal paket Rp 20 juta…

Minggu, 20 Januari 2019 10:58

Tol Trans Jawa Tak Gratis Lagi

JAKARTA – Setelah sebulan lebih digratiskan untuk mendukung kelancaran arus…

Minggu, 20 Januari 2019 10:40

HOT BANGET..!! Rekaman Panas Itu Bener-Bener ...Uhhhhh.....

Adegan demi adegan dalam video panas pria dan wanita asal…

Minggu, 20 Januari 2019 10:23

TEGAS..!! Warga Kesal, Tolak Jablay Masuk Kampung

Warga Kampung Tegallega Palasari, Kecamatan Cipanas, Cianjur mengambil sikap tegas…

Jumat, 18 Januari 2019 10:44

Debat Pertama Ngga Seru, Ini Saran dari JK

JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi masukan dalam Debat Pilpres…

Kamis, 17 Januari 2019 11:32

Aturan Kenaikan Gaji Tuntas Bulan Ini

JAKARTA – Pemerintah pusat menargetkan draf rancangan peraturan pemerintah (RPP)…

Selasa, 15 Januari 2019 10:25
Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA

Jelang Pemilu, Kebijakan Populis Dikeluarkan

JAKARTA – Jelang pemilu, kebijakan populis kembali dikeluarkan pemerintah. Kali…

Selasa, 15 Januari 2019 10:12

Janjikan Transformasi di Lima Sektor Utama

JAKARTA – Isu swasembada di berbagai bidang menjadi poin utama…

Selasa, 15 Januari 2019 10:09

Kecewa Isu Perempuan Tak Masuk Debat

JAKARTA – Debat paslon presiden dan wakil presiden putaran pertama…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*