MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Selasa, 25 September 2018 06:58
Defisit dan Perampingan OPD PPU

PROKAL.CO, CATATAN: DR H ANDI SYARIFUDDIN MM MBA
(
Ketua Dewan Penasihat DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia)

PERAMPINGAN Organisasi perangkat daerah (OPD) di sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia mengemuka belakangan ini. Perampingan OPD menjadi solusi untuk daerah yang defisit, termasuk yang dialami Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kaltim. Defisit adalah kekurangan dalam kas keuangan akibat pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.

Penajam kini memiliki bupati dan wakil bupati baru, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Pasangan yang dilantik eks Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak pada Rabu, 19 September 2018 di Samarinda itu: H Abdul Gafur Mas’ud SE dan Ir Hamdam.

Pada hari pertama kerja, kedua pejabat ini sudah dipusingkan dengan persoalan defisit yang mengancam program kerja tahun pertama mereka tidak dapat terlaksana. Setidaknya, program pembangunan baru dapat dimulai maksimal tahun depan.

Program percepatan dan pemerataan pembangunan desa atau kelurahan sebesar Rp 300 miliar, yang merupakan program unggulan bupati dan wakil bupati baru ini tampaknya sulit diwujudkan pada awal 2019. Sebagaimana diwartakan Kaltim Post, Jumat, 21 September 2018, mereka terhalang anggaran yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019, yang menempatkan proyeksi pendapatan hanya Rp 1,061 triliun.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dalam APBD 2019 Rp 1,061 triliun memuat perincian pendapatan asli daerah (PAD) Rp 125,7 miliar. Lalu, dana perimbangan Rp 847,29 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 88,55 miliar. Dengan belanja wajib, meliputi pembayaran bunga dan pokok pinjaman PT SMI sebesar Rp 63,74 miliar, ADD 2019 Rp 84,7 miliar, pembayaran kontrak multiyears senilai Rp 106 miliar, dan penambahan penyertaan modal untuk PDAM Danum Taka Rp 4 miliar.

Hingga kini, pemerintah daerah masih berkutat pada persoalan utang kepada kontraktor proyek tahun jamak yang belum dibayar. Bahkan, ada dua kontraktor yang menggulirkan persoalan belum dibayarnya pekerjaan proyek ke pengadilan. Pemkab dianggap wanprestasi terhadap proyek yang sudah dirampungkan kurun waktu 2015-2018.

Berdasarkan Permendagri No 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan pembayaran kontrak multiyears tak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah yang menetapkan. Dalam Pasal 54A ayat 6 telah menjelaskan ketentuan proyek multiyears, bahwa jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir dan masa jabatan bupati periode 2013–2018 berakhir pada 31 Juli 2018.

Ayat 3 menyebutkan, penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Untuk itu, bilamana kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka berpotensi menjadi pidana.

Karena itu, akibat keterbatasan anggaran ini pelunasan terhadap proyek multiyears perlu menganut asas prioritas. Proyek yang sudah diselesaikan tahun 2017 mendapatkan pembayaran pada tahun ini.

Langkah strategis antisipatif defisit dapat ditempuh dengan merampingkan OPD. Tujuannya agar efektif dan efisien dan patut ditinjau kembali pembentukan OPD yang ada. Misalnya, Dinas Perumahan dan Permukiman bisa digabung kembali ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian, Pemadam Kebakaran ke Satpol PP atau ke BPBD. Sebaiknya apakah Badan Keuangan (BK) tetap jadi BK atau dibentuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Ini perlu ditinjau sesuai PP 18 Tahun 2018 dan mengingat kondisi keuangan daerah yang masih tidak kondusif untuk membiayai OPD yang besar. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintah atau organisasi pada asas money follow function. Artinya, penyelenggaraan organisasi sesuai dengan kemampuan anggaran tersedia. (ndu/k15)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 06:51

Persatuan di Tahun Politik

Oleh: Mukhammad Ilyasin (Rektor IAIN Samarinda) TAHUN politik di Indonesia…

Senin, 10 Desember 2018 06:58

Atlet Jadi Idola Baru Kawula Muda

Oleh: Elsa Malinda EUFORIA Asian Games 2018 memang telah berlalu,…

Senin, 10 Desember 2018 06:56

Potensi Kawasan Karst Kaltim

Oleh: Meltalia Tumanduk S. Pi (Pemerhati Lingkungan) KAWASAN karst di…

Senin, 10 Desember 2018 06:51

Menuju Pembangunan Energi Berkelanjutan

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO (Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor…

Sabtu, 08 Desember 2018 06:45

Embrio: Manusia Kecil yang Harus Diselamatkan

DEWASA  ini kemajuan biomedis menawarkan aneka manfaat bagi manusia. Teknologi…

Sabtu, 08 Desember 2018 06:43

Mengenal Obat Diabetes Oral dan Suntikan Insulin

MENURUT data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi penyakit…

Jumat, 07 Desember 2018 06:57

Kegalauan antara Haq dan Hak (HAM)

Oleh: Andi Putri Marissa SE (Relawan Penulis Balikpapan) BELUM lama…

Jumat, 07 Desember 2018 06:55

Guru Honorer Dulu dan Kini

Oleh: Isromiyah SH (Pemerhati Generasi dan Mengajar di Lembaga Al…

Jumat, 07 Desember 2018 06:53

Suguhkan Kepakaran Seseorang dalam Teknologi

Oleh: Olli Chandra (Mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer &…

Kamis, 06 Desember 2018 07:05

Longsor Sanga-Sanga: Kehendak Tuhan atau Ulah Manusia?

OLEH: FUAD FANSURI (Dosen Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Samarinda…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .