MANAGED BY:
MINGGU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Selasa, 25 September 2018 06:58
Defisit dan Perampingan OPD PPU

PROKAL.CO, CATATAN: DR H ANDI SYARIFUDDIN MM MBA
(
Ketua Dewan Penasihat DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia)

PERAMPINGAN Organisasi perangkat daerah (OPD) di sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia mengemuka belakangan ini. Perampingan OPD menjadi solusi untuk daerah yang defisit, termasuk yang dialami Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kaltim. Defisit adalah kekurangan dalam kas keuangan akibat pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.

Penajam kini memiliki bupati dan wakil bupati baru, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Pasangan yang dilantik eks Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak pada Rabu, 19 September 2018 di Samarinda itu: H Abdul Gafur Mas’ud SE dan Ir Hamdam.

Pada hari pertama kerja, kedua pejabat ini sudah dipusingkan dengan persoalan defisit yang mengancam program kerja tahun pertama mereka tidak dapat terlaksana. Setidaknya, program pembangunan baru dapat dimulai maksimal tahun depan.

Program percepatan dan pemerataan pembangunan desa atau kelurahan sebesar Rp 300 miliar, yang merupakan program unggulan bupati dan wakil bupati baru ini tampaknya sulit diwujudkan pada awal 2019. Sebagaimana diwartakan Kaltim Post, Jumat, 21 September 2018, mereka terhalang anggaran yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019, yang menempatkan proyeksi pendapatan hanya Rp 1,061 triliun.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dalam APBD 2019 Rp 1,061 triliun memuat perincian pendapatan asli daerah (PAD) Rp 125,7 miliar. Lalu, dana perimbangan Rp 847,29 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 88,55 miliar. Dengan belanja wajib, meliputi pembayaran bunga dan pokok pinjaman PT SMI sebesar Rp 63,74 miliar, ADD 2019 Rp 84,7 miliar, pembayaran kontrak multiyears senilai Rp 106 miliar, dan penambahan penyertaan modal untuk PDAM Danum Taka Rp 4 miliar.

Hingga kini, pemerintah daerah masih berkutat pada persoalan utang kepada kontraktor proyek tahun jamak yang belum dibayar. Bahkan, ada dua kontraktor yang menggulirkan persoalan belum dibayarnya pekerjaan proyek ke pengadilan. Pemkab dianggap wanprestasi terhadap proyek yang sudah dirampungkan kurun waktu 2015-2018.

Berdasarkan Permendagri No 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan pembayaran kontrak multiyears tak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah yang menetapkan. Dalam Pasal 54A ayat 6 telah menjelaskan ketentuan proyek multiyears, bahwa jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir dan masa jabatan bupati periode 2013–2018 berakhir pada 31 Juli 2018.

Ayat 3 menyebutkan, penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Untuk itu, bilamana kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka berpotensi menjadi pidana.

Karena itu, akibat keterbatasan anggaran ini pelunasan terhadap proyek multiyears perlu menganut asas prioritas. Proyek yang sudah diselesaikan tahun 2017 mendapatkan pembayaran pada tahun ini.

Langkah strategis antisipatif defisit dapat ditempuh dengan merampingkan OPD. Tujuannya agar efektif dan efisien dan patut ditinjau kembali pembentukan OPD yang ada. Misalnya, Dinas Perumahan dan Permukiman bisa digabung kembali ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian, Pemadam Kebakaran ke Satpol PP atau ke BPBD. Sebaiknya apakah Badan Keuangan (BK) tetap jadi BK atau dibentuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Ini perlu ditinjau sesuai PP 18 Tahun 2018 dan mengingat kondisi keuangan daerah yang masih tidak kondusif untuk membiayai OPD yang besar. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintah atau organisasi pada asas money follow function. Artinya, penyelenggaraan organisasi sesuai dengan kemampuan anggaran tersedia. (ndu/k15)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 09 Februari 2019 12:49

Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat

Oleh: Mukhamad Ilyasin (Rektor IAIN Samarinda)  Judul ini diangkat dari…

Sabtu, 09 Februari 2019 10:47

Stanley dan Mogulisme Media yang Anjay Sekali

Oleh: Ramon Damora Wartawan Indonesia KETUA Dewan Pers, Yosep Adi…

Selasa, 05 Februari 2019 10:18

Posisi Ketua Adat dalam Acara Pemerintah

PERINGATAN ulang tahun ke-59 Kabupaten Paser berjalan dengan sukses, meski…

Rabu, 30 Januari 2019 07:24

Guru Ideal dan Revolusioner

Oleh: Heni Susilowati MPd (Guru SMA 1 Long Kali, Paser)…

Selasa, 29 Januari 2019 07:10

Bandara APT Pranoto: Harapan dan Tantangan Pariwisata Samarinda

OLEH: ADI PURBONDARU (Analis KPw BI Kaltim) SAMARINDA yang memiliki…

Senin, 28 Januari 2019 07:00

Urgensi Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah

OLEH: CHRISTIAN (Analis Ekonomi KPw-BI Kaltim) BANK Indonesia sebagai otoritas…

Sabtu, 26 Januari 2019 07:06

Perempuan Utusan Jiwa: Jelajah Intelektual Schimmel

SEBUAH buku dongeng terbitan 1872 menjadi titik tolak perjalanan panjang…

Sabtu, 26 Januari 2019 07:04

Kandidat Politisi Beradu Kualitas atau Isi Tas

LAYAKNYA  sebuah pesta, sudut-sudut kota semakin mendekati hari H kian…

Kamis, 24 Januari 2019 08:02

Mau Tahu Tender Pemerintah 2019?

Oleh: Naryono SKom MM (Plt Kepala UPT LPSE Dinas Komunikasi…

Kamis, 24 Januari 2019 08:00

Junjung Tinggi Demokrasi Tanpa Menebar Kebencian

Oleh: Sugeng Susilo SH (Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*