MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Senin, 24 September 2018 07:21
Urgensi Pembenahan Parpol

PROKAL.CO, OLEH: SOLIHIN BONE
(
Ketua Yayasan Insan Nusantara Malanga Samarinda dan Mengajar di Fakultas Hukum Untag, STIH Awang Long)

PARTAI politik (parpol) merupakan pilar dari demokrasi. Jika kinerja parpol baik maka pilar demokrasi akan menguat. Sebaliknya, jika kinerja parpol buruk, maka pilar demokrasi pun akan rapuh. Dalam alam  demokrasi, kehadiran parpol adalah hal yang sangat penting. Kehadirannya berfungsi sebagai penghimpun aspirasi bangsa, memperkuat jalinan komunikasi antarwarga dengan negara.

Parpol juga berfungsi sebagai tempat untuk membentuk calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan politik kenegaraan. Juga berfungsi mengatur konflik yang  terjadi di tengah masyarakat. Pada sisi yang lain, partai politik juga mesti mampu memberikan keteladanan dalam berdemokrasi.

Keteladanan tersebut menyangkut; integritas para anggotanya dalam menjalankan roda kepartaian. Kemampuan dalam menerjemahkan dan menjawab kehendak publik. Kesetiaan kepada janji yang diikrarkan dalam berbagai momentum kampanye. Dan kesiapan untuk membentuk kader-kader partai  yang bersih serta memilki integritas dan akuntabilitas ketika, akan, dan telah menduduki jabatan politik kenegaraan.

Anomali

Dewasa ini, kehadiran partai politik yang diharapkan mampu untuk memperkuat pilar demokrasi ternyata mengalami kerapuhan. Kerapuhan tersebut bisa dilihat dari berbagai persoalan yang masih terjadi di dalam tubuh parpol. Persoalan-persoalan tersebut, terkait dengan belum berhasilnya parpol di Indonesia dalam menerjemahkan berbagai kehendak publik.

Itu dapat dilihat dari ketidaktegasan parpol untuk menghadirkan kader-kader bersih yang akan diusung dalam perebutan kursi calon anggota legislatif pada pemilu 2019 mendatang. Dalam konteks kaderisasi kepemimpinan di tubuh parpol, juga mengalami kerapuhan. Kerapuhan tersebut bisa dilihat dari hadirnya kader-kader instan yang hendak melenggang dalam kontestasi Pileg 2019 mendatang.

Kader-kader instan tersebut tidak lahir dari rahim parpol sendiri. Mereka seketika hadir dengan kekuatan modal dan popularitas, tanpa diperkuat ideologi kepartaian. Dalam hal ini, tentu ada perbedaan antara figur yang lahir dari rahim parpol dan figur yang hadir instan tanpa melalui kaderisasi yang ketat dari partai politik. 

Persoalan selanjutnya adalah proses demokrasi di tubuh parpol belum terbangun dengan kuat. Menguatnya pendapat-pendapat tokoh sentral parpol sering mereduksi pendapat-pendapat atau aspirasi dari bawah. Hal ini, kemudian bisa “mengerdilkan” sikap kritis dari aspirasi-aspirasi partai yang berasal dari bawah.

Persoalan akut lainnya adalah, minusnya keteladanan dari kader partai ketika telah memegang jabatan-jabatan politik kenegaraan. Ada banyak sikap-sikap dari kader partai yang dinilai jauh dari penguatan demokrasi. Catatan buruk tersebut bisa dilihat dari menguatnya perilaku korupsi yang dilakukan kader-kader partai ketika menduduki jabatan kepala daerah atau anggota legislatif.

Contoh teranyar yang bisa disaksikan adalah, kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015,  yang menyeret 41 dari 45 orang anggota DPRD Kota Malang. Peristiwa ini menunjukkan betapa miskinnya integritas dari para kader-kader partai dalam mengemban tanggung jawab.

Menuju Penguatan

Berbagai problematika dan catatan-catatan buruk tentang partai mengharuskan anggota parpol untuk segera berbenah dalam usaha memperkuat kembali akar demokrasi. Langkah-langkah penguatan tersebut harus segera diambil untuk menjawab ragam kegelisahan publik dalam menyikapi buruknya  kinerja partai politik.

Dalam pemahaman sederhana saya, beberapa hal urgen yang harus segera dilakukan oleh institusi parpol. Pertama, setiap parpol harus berani menjawab kemauan publik yang menghendaki parlemen mendatang diisi oleh kader-kader yang bersih. Kader parpol yang tidak pernah terlibat praktik korupsi.

Meskipun secara hukum, dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung yang tetap memberi ruang kepada calon-calon anggota legislatif eks koruptor untuk maju  menjadi calon anggota legislatif. Namun, mayoritas publik Tanah Air tetap menginginkan agar calon-calon anggota legislatif  yang diusung oleh parpol memiliki rekam jejak yang bersih. 

Di sinilah sikap parpol diuji. Apakah berusaha menjawab kemauan publik yang mengharapkan parlemen periode mendatang diisi oleh kader-kader yang memiliki rekam jejak yang bersih? Ataukah, parpol tetap memajukan calon-calon yang memilki rekam jejak yang kurang bersih.

Tentu, semua kembali kepada sikap parpol dalam menjawab aspirasi publik. Jika berani mengambil sikap untuk menghadirkan kader-kader atau calon anggota legislatif yang memiliki rekam jejak yang bersih,  maka parpol telah menerjemahkan kemauan publik yang selama ini mendambakan hadirnya parlemen yang bersih.

Selain itu, kader-kader yang memilki rekam jejak yang bersih akan menjadi pilihan publik dalam perhelatan pileg mendatang. Tentu, hasil yang didapat dari hadirnya caleg-caleg yang bersih akan mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi parpol.

Pandangan kedua, setiap parpol harus mampu melembagakan proses kaderisasi yang ketat bagi para kadernya. Proses kaderisasi ini mesti berkesinambungan. Ini mesti dibarengi dengan proses perekrutan yang baik, transparan dan demokratis.

Proses kaderisasi yang kuat dan ketat akan menghasilkan kader-kader yang kuat secara ideologis dalam memperjuangkan misi dan ideologi kepartaian. Diharapkan, tidak ada lagi fenomena kemudahan setiap individu untuk berpindah-pindah partai, dalam bahasa politik sering kita sebut dengan istilah “politik kutu loncat”.

Proses kaderisasi yang ketat dan berkesinambungan, juga akan meminimalisasi kehadiran calon-calon instan, calon yang miskin ide dan lemah dalam ideologi partai, calon yang hanya mengandalkan kekuatan modal dan popularitas. Tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa calon yang lahir secara instan akan sulit untuk memperjuangkan kehendak dan kepentingan rakyat ketika telah terpilih.

Pandangan ketiga adalah, parpol harus benar-benar mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik. Proses pendidikan politik  yang baik kepada publik harus diawali dengan keteladanan politik, yang mesti diperankan oleh anggota parpol.

Keteladanan politik bisa ditunjukkan dengan kinerja dan sikap parpol dalam berpolitik. Setiap parpol harus mampu menghadirkan politik yang bernilai, politik yang berwibawa dan politik yang bersih.

Contoh paling konkrit adalah, bagaimana peran kader parpol untuk memutus mata rantai politik uang dalam setiap perhelatan pemilu. Parpol juga harus mampu meminimalisasi kecurangan dalam setiap perhelatan pemilu dengan menanamkan semangat integritas kepada kader-kadernya dalam setiap hajatan demokrasi. 

Proses pendidikan politik yang baik kepada publik, bisa juga ditunjukkan dengan sikap parpol untuk mengedepankan cara-cara politik yang bersih dan menghindari kampanye negatif atau kampanye hitam yang tidak berdasar (hoax). 

Dalam hal ini, setiap parpol dituntut untuk lebih mengedepankan “pertarungan” ide, gagasan, kinerja dan program-program yang bisa memberikan maslahat kepada publik. Pertarungan politik semacam ini, lambat laun akan mencerdaskan dan mencerahkan rakyat.

Politik yang lebih mengedepankan ide, gagasan dan program-program maslahat, tidak akan memecah belah rakyat. Justru dengan berpolitik yang didasari dengan ide, gagasan dan program-program maslahat, konflik identitas mampu diminimalisasi, karena fokus publik akan tertuju pada ide, gagasan, dan program yang disajikan. Energi publik tidak akan lagi terpusat pada politik identitas.

Keempat adalah, institusi parpol mesti menjadi barometer dalam pemberantasan korupsi. Parpol harus benar-benar mampu menunjukkan kepada publik, tentang sikap institusi agar tidak terjerat dalam pusaran korupsi.

Ini sangat penting karena dalam rahim parpol akan lahir pemimpin-pemimpin yang akan mengisi jabatan politik kenegaraan. Jika parpol mampu menganalisis para kadernya untuk tidak melakukan berbagai tindak pidana terutama tindak pidana korupsi, maka cita-cita bersama untuk memberantas korupsi di negeri ini akan menemui jalan yang mudah.

Pada akhirnya, inisiatif untuk memperkuat pilar demokrasi harus segera dilakukan secara serius oleh setiap parpol. Pembenahan internal dalam institusi parpol akan berujung pada kemajuan dalam berdemokrasi yang akan berdampak pada baiknya penyelenggaraan bernegara. Karena parpol merupakan institusi yang mencetak kader-kader kepemimpinan yang akan mengisi jabatan-jabatan politik kenegaraan. Tentunya, publik menunggu sikap serius parpol untuk segera melakukan pembenahan. (ndu/k18)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 07:00

Masa Depan 212

REUNI 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2018 di Kawasan…

Jumat, 14 Desember 2018 07:27

Pelaku Penghina Fisik Harus Siap-Siap Dipidana

Oleh: Elsa Malinda (Warga Balikpapan) AKHIR-akhir ini istilah body shaming…

Jumat, 14 Desember 2018 07:25

Penggunaan "Kafir" dalam Masyarakat Multikultural

Oleh: H Fuad Fansuri, Lc M Th I (Dosen Ilmu…

Kamis, 13 Desember 2018 07:28

Pembangunan Berkelanjutan Kaltim?

Oleh: Bambang Saputra (Sekretaris MES Balikpapan) PEMBANGUNAN berkelanjutan (sustainable development),…

Kamis, 13 Desember 2018 07:25

Menanam Toleransi Memetik Damai

Oleh: Arief Rohman Arofah MA Hum (Penyuluh Agama Islam Kementerian…

Kamis, 13 Desember 2018 07:21

Keterbatasan Data Bisa Hambat Pencapaian SDGs

Nama: Rezaneri Noer Fitrianasari (Aparatur Sipil Negara di Badan Pusat…

Rabu, 12 Desember 2018 07:47

Menanti Hadirnya Taman Wisata Rohani

Oleh: Muslan PEMERINTAH tampaknya harus melakukan inovasi dalam memberikan pilihan…

Rabu, 12 Desember 2018 07:44

Lestarikan Budaya Gotong Royong Bersama BPJS Kesehatan

Oleh: Windi Winata Paramudita (Mahasiswa Magister Kebijakan Publik Universitas Mulawarman)…

Rabu, 12 Desember 2018 06:53

Financial Technology Berbasis Syariah

Oleh: Arief Rohman Arofah MA Hum (Dosen Fakultas Ekonomi dan…

Selasa, 11 Desember 2018 06:51

Persatuan di Tahun Politik

Oleh: Mukhammad Ilyasin (Rektor IAIN Samarinda) TAHUN politik di Indonesia…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .