MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 20 September 2018 07:59
Obligasi Daerah Masih Wacana

Proses Sulit dan Terlalu Berisiko

I Gusti Putu Darya

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Aturan terkait penerbitan obligasi daerah yang dinilai bertele-tele dan cukup lama membuat pemerintah daerah (pemda) enggan menerbitkan surat utang. Padahal pemerintah pusat mendorong pemda melakukan obligasi guna mencari alternatif pendanaan.

Ketua Yayasan STIE Madani Balikpapan, I Gusti Putu Darya, mengatakan, upaya obligasi menjadi alternatif pendanaan agar tidak mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, penerbitan obligasi daerah ini cukup sulit. Sehingga, banyak pemda yang belum menerbitkan surat berharga ini.

“Apalagi ini kan utang. Risikonya cukup besar di tengah kondisi saat ini. Memang jangka panjang, tapi periode kepemimpinan daerah tidak selama-lamanya. Jika ada pergantian, apa mau mereka melanjutkan obligasi. Nantinya malah jadi beban rakyat,” tuturnya, Rabu (19/9).??

Pria akrab disapa Putu ini melihat prosesnya memang cukup sulit, karena obligasi daerah belum ada jaminan dari pemerintah pusat. Dia menjelaskan, selain jaminan tersebut, pemda juga harus meminta izin ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lalu izin ke Kementerian Keuangan dan izin Kementerian Dalam Negeri.

“Panjang sekali alurnya. Ini yang menyebabkan pemda belum menerbitkan obligasi daerah, karena rantainya panjang. Sampai sekarang, di Kaltim belum ada yang obligasi. Hanya sebatas wacana,” tegasnya. Untuk mendorong penerbitan obligasi daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dapat merevisi aturan. Mereka bisa mengomunikasikan dengan kementerian keuangan terkait aturan ini. “Aturan yang mungkin meringankan pemda,” tambahnya.??

Di tengah ekonomi Kaltim yang merosot, banyak pihak menyebutkan jika daerah bisa mencari alternatif pendanaan untuk membiayai pembangunan. Daerah bisa melakukan inovasi di sektor keuangan dengan menerbitkan obligasi daerah. Hal ini dilakukan agar daerah tidak bergantung pada APBD. “Tapi harus diingat. Menerbitkan obligasi jangan asal-asal. Butuh kajian mendalam. Sistem keuangannya juga harus rapi,” serunya.

Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Balikpapan Dinda Amaliya mengakui, proses obligasi memang menjadi kendala pemda atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga enggan melakukannya. Persetujuannya sangat banyak. Dari DPRD, hingga ke pusat.

“Tapi hal itu ada jalan keluarnya. Yakni, dilakukan sosialisasi kepada pemegang saham atas rencananya dan manfaat terhadap perusahaan atau pemda. Masalah lainnya lebih kepada belum pahamnya mereka untuk menerbitkan surat hutang. Padahal saat ini aturannya sudah disederhanakan,” terangnya.

Dinda menilai, obligasi daerah bisa dimanfaatkan untuk membiayai proyek strategis. Di tengah defisit saat ini, upaya ini bisa menjadi jalan keluar. Untuk itu, BEI Balikpapan berencana pada pertengahan bulan ini menyosialisasikan manfaat obligasi daerah langsung kepada pemerintah daerah di Samarinda. Semenjak pernyataan dari Gubernur Kaltim periode lalu, Awang Faroek Ishak bakal menerbitkan surat utang beberapa bulan lalu, dia mengungkapkan sampai saat ini belum ada komunikasi lanjutan dengan BEI.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerbitan obligasi daerah sudah memiliki legal framework, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan publikasi informasi obligasi daerah. (aji/ndu/k15)


BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 06:39

Sampai Kapan...?? Daya Beli Petani Kaltim Belum Baik

SAMARINDA - Kemampuan daya beli petani di Kaltim kembali menurun.…

Selasa, 11 Desember 2018 06:35

2019, Properti Lebih Menggeliat

JAKARTA – Pasar properti pada 2019 diprediksi tumbuh lebih baik…

Selasa, 11 Desember 2018 06:34

KEK GB Diharapkan Dongkrak Perekonomian

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang (GB), Bintan,…

Senin, 10 Desember 2018 06:43

SANGAT POTENSIAL..!! Ekonomi Syariah Jadi Alternatif Sumber Perekonomian Kaltim

SAMARINDA – Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltim diyakini…

Senin, 10 Desember 2018 06:43

Pengusaha Antusias Sambut Aturan Baru

SAMARINDA – Langkah pemerintah menghilangkan pungutan ekspor minyak kelapa sawit…

Senin, 10 Desember 2018 06:40

Bagasi Lebih Besar dari Nmax

BALIKPAPAN - Yamaha kembali memanaskan persaingan kendaraan roda dua di…

Senin, 10 Desember 2018 06:38

Banyak Tangani Urusan Nonteknis, Pastikan Program Berjalan

Syaifudin adalah sosok yang peduli. Tak hanya soal pekerjaannya sebagai…

Senin, 10 Desember 2018 06:35

Bapenda Gelar Gebyar Pajak Daerah 2018

SAMARINDA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda menggelar Gebyar…

Senin, 10 Desember 2018 06:34

Proyeksi Penerimaan Pajak Capai 95 Persen

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memproyeksi penerimaan pajak…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:00

Bernostalia dengan Era 1970-an

BALIKPAPAN  –  Maskapai Garuda Indonesia (GA) memberikan pelayanan baru dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .