MANAGED BY:
MINGGU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 20 September 2018 07:59
Obligasi Daerah Masih Wacana

Proses Sulit dan Terlalu Berisiko

I Gusti Putu Darya

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Aturan terkait penerbitan obligasi daerah yang dinilai bertele-tele dan cukup lama membuat pemerintah daerah (pemda) enggan menerbitkan surat utang. Padahal pemerintah pusat mendorong pemda melakukan obligasi guna mencari alternatif pendanaan.

Ketua Yayasan STIE Madani Balikpapan, I Gusti Putu Darya, mengatakan, upaya obligasi menjadi alternatif pendanaan agar tidak mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, penerbitan obligasi daerah ini cukup sulit. Sehingga, banyak pemda yang belum menerbitkan surat berharga ini.

“Apalagi ini kan utang. Risikonya cukup besar di tengah kondisi saat ini. Memang jangka panjang, tapi periode kepemimpinan daerah tidak selama-lamanya. Jika ada pergantian, apa mau mereka melanjutkan obligasi. Nantinya malah jadi beban rakyat,” tuturnya, Rabu (19/9).??

Pria akrab disapa Putu ini melihat prosesnya memang cukup sulit, karena obligasi daerah belum ada jaminan dari pemerintah pusat. Dia menjelaskan, selain jaminan tersebut, pemda juga harus meminta izin ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lalu izin ke Kementerian Keuangan dan izin Kementerian Dalam Negeri.

“Panjang sekali alurnya. Ini yang menyebabkan pemda belum menerbitkan obligasi daerah, karena rantainya panjang. Sampai sekarang, di Kaltim belum ada yang obligasi. Hanya sebatas wacana,” tegasnya. Untuk mendorong penerbitan obligasi daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dapat merevisi aturan. Mereka bisa mengomunikasikan dengan kementerian keuangan terkait aturan ini. “Aturan yang mungkin meringankan pemda,” tambahnya.??

Di tengah ekonomi Kaltim yang merosot, banyak pihak menyebutkan jika daerah bisa mencari alternatif pendanaan untuk membiayai pembangunan. Daerah bisa melakukan inovasi di sektor keuangan dengan menerbitkan obligasi daerah. Hal ini dilakukan agar daerah tidak bergantung pada APBD. “Tapi harus diingat. Menerbitkan obligasi jangan asal-asal. Butuh kajian mendalam. Sistem keuangannya juga harus rapi,” serunya.

Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Balikpapan Dinda Amaliya mengakui, proses obligasi memang menjadi kendala pemda atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga enggan melakukannya. Persetujuannya sangat banyak. Dari DPRD, hingga ke pusat.

“Tapi hal itu ada jalan keluarnya. Yakni, dilakukan sosialisasi kepada pemegang saham atas rencananya dan manfaat terhadap perusahaan atau pemda. Masalah lainnya lebih kepada belum pahamnya mereka untuk menerbitkan surat hutang. Padahal saat ini aturannya sudah disederhanakan,” terangnya.

Dinda menilai, obligasi daerah bisa dimanfaatkan untuk membiayai proyek strategis. Di tengah defisit saat ini, upaya ini bisa menjadi jalan keluar. Untuk itu, BEI Balikpapan berencana pada pertengahan bulan ini menyosialisasikan manfaat obligasi daerah langsung kepada pemerintah daerah di Samarinda. Semenjak pernyataan dari Gubernur Kaltim periode lalu, Awang Faroek Ishak bakal menerbitkan surat utang beberapa bulan lalu, dia mengungkapkan sampai saat ini belum ada komunikasi lanjutan dengan BEI.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerbitan obligasi daerah sudah memiliki legal framework, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan publikasi informasi obligasi daerah. (aji/ndu/k15)


BACA JUGA

Kamis, 21 Februari 2019 10:18

Peminat dari Luar Negeri Banyak, Buah Naga Butuh Hilirisasi

SAMARINDA- Bumi Etam memiliki banyak potensi dari bisnis pertanian. Salah…

Rabu, 20 Februari 2019 12:51

Okupansi Hotel Kaltim Belum Terpengaruh Tiket Mahal

SAMARINDA- Tingginya harga tiket angkutan udara dan pemberlakuan bagasi berbayar…

Minggu, 17 Februari 2019 11:34

Harga Avtur Turun, Angin Segar bagi Maskapai

JAKARTA – Desakan pemerintah agar Pertamina menurunkan harga avtur akhirnya…

Jumat, 15 Februari 2019 11:20

Akhirnya, Garuda Turunkan Harga Tiket

JAKARTA – Keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat mendapat respons…

Rabu, 13 Februari 2019 13:34

Asing Ambil Profit, Rupiah Kembali Melemah

JAKARTA – Tekanan terhadap rupiah belum reda. Merujuk data Jakarta…

Selasa, 12 Februari 2019 13:34

WOW..!! Tarif Bagasi Lion Air Rp 25 Ribu per Kilogram

Lion Group memutuskan melakukan penyesuaian tarif bagasi atau excess baggage…

Selasa, 12 Februari 2019 10:37

BELUM MEMBAIK..!! Setahun, Rumah Mewah Hanya Terjual Lima Unit

SAMARINDA - Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Kaltim mencatat penjualan…

Senin, 11 Februari 2019 11:42

Obligasi Ritel Bikin Likuiditas Seret

JAKARTA – Gencarnya penerbitan surat berharga negara (SBN) bakal sedikit…

Senin, 11 Februari 2019 11:40

Pacu Ekspor Baja ke Malaysia-Australia

JAKARTA – Tahun ini pelaku usaha baja melihat potensi peningkatan…

Minggu, 10 Februari 2019 09:37

Soal Bagasi Berbayar, Maskapai Penerbangan Diminta Lakukan Ini...

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti minta agar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*