MANAGED BY:
RABU
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 20 September 2018 07:59
Obligasi Daerah Masih Wacana

Proses Sulit dan Terlalu Berisiko

I Gusti Putu Darya

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Aturan terkait penerbitan obligasi daerah yang dinilai bertele-tele dan cukup lama membuat pemerintah daerah (pemda) enggan menerbitkan surat utang. Padahal pemerintah pusat mendorong pemda melakukan obligasi guna mencari alternatif pendanaan.

Ketua Yayasan STIE Madani Balikpapan, I Gusti Putu Darya, mengatakan, upaya obligasi menjadi alternatif pendanaan agar tidak mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, penerbitan obligasi daerah ini cukup sulit. Sehingga, banyak pemda yang belum menerbitkan surat berharga ini.

“Apalagi ini kan utang. Risikonya cukup besar di tengah kondisi saat ini. Memang jangka panjang, tapi periode kepemimpinan daerah tidak selama-lamanya. Jika ada pergantian, apa mau mereka melanjutkan obligasi. Nantinya malah jadi beban rakyat,” tuturnya, Rabu (19/9).??

Pria akrab disapa Putu ini melihat prosesnya memang cukup sulit, karena obligasi daerah belum ada jaminan dari pemerintah pusat. Dia menjelaskan, selain jaminan tersebut, pemda juga harus meminta izin ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lalu izin ke Kementerian Keuangan dan izin Kementerian Dalam Negeri.

“Panjang sekali alurnya. Ini yang menyebabkan pemda belum menerbitkan obligasi daerah, karena rantainya panjang. Sampai sekarang, di Kaltim belum ada yang obligasi. Hanya sebatas wacana,” tegasnya. Untuk mendorong penerbitan obligasi daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dapat merevisi aturan. Mereka bisa mengomunikasikan dengan kementerian keuangan terkait aturan ini. “Aturan yang mungkin meringankan pemda,” tambahnya.??

Di tengah ekonomi Kaltim yang merosot, banyak pihak menyebutkan jika daerah bisa mencari alternatif pendanaan untuk membiayai pembangunan. Daerah bisa melakukan inovasi di sektor keuangan dengan menerbitkan obligasi daerah. Hal ini dilakukan agar daerah tidak bergantung pada APBD. “Tapi harus diingat. Menerbitkan obligasi jangan asal-asal. Butuh kajian mendalam. Sistem keuangannya juga harus rapi,” serunya.

Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Balikpapan Dinda Amaliya mengakui, proses obligasi memang menjadi kendala pemda atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga enggan melakukannya. Persetujuannya sangat banyak. Dari DPRD, hingga ke pusat.

“Tapi hal itu ada jalan keluarnya. Yakni, dilakukan sosialisasi kepada pemegang saham atas rencananya dan manfaat terhadap perusahaan atau pemda. Masalah lainnya lebih kepada belum pahamnya mereka untuk menerbitkan surat hutang. Padahal saat ini aturannya sudah disederhanakan,” terangnya.

Dinda menilai, obligasi daerah bisa dimanfaatkan untuk membiayai proyek strategis. Di tengah defisit saat ini, upaya ini bisa menjadi jalan keluar. Untuk itu, BEI Balikpapan berencana pada pertengahan bulan ini menyosialisasikan manfaat obligasi daerah langsung kepada pemerintah daerah di Samarinda. Semenjak pernyataan dari Gubernur Kaltim periode lalu, Awang Faroek Ishak bakal menerbitkan surat utang beberapa bulan lalu, dia mengungkapkan sampai saat ini belum ada komunikasi lanjutan dengan BEI.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerbitan obligasi daerah sudah memiliki legal framework, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan publikasi informasi obligasi daerah. (aji/ndu/k15)


BACA JUGA

Selasa, 23 Oktober 2018 06:54

Standar Euro 4 Dongkrak Harga Mobil

JAKARTA – Mulai 7 Oktober 2018, semua mobil yang dipasarkan di Indonesia wajib berstandar emisi…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:49

Defisit Transaksi Berjalan Berpotensi Melebar

JAKARTA – Kinerja neraca dagang pada September mulai menunjukkan tren positif. Setelah berkali-kali…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:47

Dorong Industri Mamin Agresif di Pasar Ekspor

SURABAYA – Industri makanan dan minuman (mamin) menjadi salah satu sektor yang memiliki prospek…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:46

REI Usulkan Harga Rumah Subsidi Naik

BALIKPAPAN - Realestat Indonesia (REI) mengusulkan adanya kenaikan harga rumah bersubsidi. Ketua Komisariat…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:37

Dorong Anak Muda Jadi Pengusaha Properti

JAKARTA – Selisih kebutuhan rumah dengan kapasitas pengembang masih cukup lebar. Berdasar data…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:36

Uang Elektronik Gaet Generasi Milenial

SURABAYA – Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap metode transaksi pembayaran yang cepat mendorong…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:36

Sejak 2017, Nilai Aset Negara Naik Rp 4.190 Triliun

JAKARTA - Sebanyak 945.460 aset negara yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga serta instansi…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:35

Ekonomi Domestik dan Sentimen Brexit Dorong Rupiah Menguat

JAKARTA - Perdagangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diharapkan dapat kembali…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:34

Kesejahteraan Pangan Jadi Perhatian

JAKARTA – Kesejahteraan pangan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar memperoleh kecukupan…

Senin, 22 Oktober 2018 06:56

Daya Beli Masyarakat Patut Diwaspadai

BALIKPAPAN – Meski kondisi ekonomi Kaltim tumbuh 3,12 persen dan ekspor di Bumi Etam turut membaik,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .