MANAGED BY:
RABU
24 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 19 September 2018 12:22
Perusda Didorong Garap IUP

Menambang di 406 Izin yang Masih “Menganggur”

Dahri Yasin

PROKAL.CO, SAMARINDA – Minimnya kontribusi badan usaha milik Pemprov Kaltim terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terus menjadi sorotan. Perusahaan Daerah (Perusda) Bara Kaltim Sejahtera (BKS) salah satunya. Banyak peluang yang dimiliki perusahaan pelat merah itu, namun tidak dimaksimalkan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin mengatakan, sejak berlaku Undang-Undang (UU) 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh izin usaha pertambangan di Kaltim menjadi kewenangan provinsi. Pemprov mestinya bisa menangkap peluang pertambangan untuk meningkatkan PAD.

Saat ini, ada banyak IUP yang diverifikasi belum memenuhi syarat bisa diambil alih untuk selanjutnya dikelola oleh Perusda BKS. Sebab, jika dibiarkan IUP yang ada, akan diambil alih pemerintah pusat untuk selanjutnya dilelang. Kaltim justru akan dirugikan. “Sampai sekarang belum ada upaya menangkap peluang itu. Padahal ada potensi di depan mata. Apa mau diambil pusat saja, ‘kan tidak,” ucap Dahri.

Dia membeberkan, saat ini dari total 1.404 IUP hanya sekitar 500 IUP yang sudah beroperasi. Sisanya 809 IUP belum operasi. Bahkan 403 IUP sudah dipastikan tidak bisa operasi. Namun 406 IUP masih bisa dikelola. Luas konsesi dari 406 IUP itu, sebut dia, lebih luas dari konsesi yang dimiliki PT Kaltim Prima Coal maupun PT Berau Coal. “Kalau dikelola penghasilan PAD akan sangat meningkat. Lagi pula tidak mengorbankan pemilik IUP, sahamnya bisa kerja sama,” ucapnya.

Pemprov Kaltim, menurutnya, mesti jeli dalam melihat peluang. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Kaltim yang melimpah perlu dimaksimalkan. Selama ini, Perusda BKS pasif. Padahal, jika potensi IUP menganggur dikelola ada banyak dampak yang bisa dirasakan masyarakat. Lapangan kerja dan sektor bisnis ikutannya bakal sangat dirasakan oleh masyarakat. “Sekarang perubahan perdanya saja sulit sekali. Naskah akademik tidak kunjung dilengkapi. Pemprov harus serius,” pungkasnya.

Diketahui, Perusda BKS sejak 2005 baru menyetor ke kas daerah sebesar Rp 200 miliaran. Setoran itu, dari kerja sama dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ). Di PT MSJ posisi Perusda BKS bukan sebagai operator, tapi hanya sebagai pemegang sebesar 20 persen karena posisinya sebagai pemegang konsesi tambang batu bara di blok Santan.

Direktur Utama Perusda BKS Idaman Ginting mengaku, peluang usaha sektor pertambangan yang bisa diusahakan cukup banyak. Langkah itu, bisa memperbesar pendapatan perusahaan. Tapi berbagai peluang usaha itu memang belum dijajaki karena hambatan regulasi. Selain direksi perlu kehati-hatian, serta sangat bergantung pada kebijakan owner. “Regulasi yang mengatur Perusda BKS perlu dilonggarkan agar bisa lincah bergerak dan masuk ke bisnis lainnya,” ucap Ginting.

Dikatakan, jika IUP diserahkan ke Perusda BKS, pihaknya sangat siap. “Kalau dari kerja sama dengan PT MSJ (Mahakam Sumber Jaya) saja bisa menyetor Rp 18 miliar per tahun ke kas daerah, maka kalau punya lahan tambang yang dikelola sendiri, hasilnya akan besar. Menjual batu bara tidak susah, PLN saja perlu 67 juta ton batu bara per tahun,” bebernya.

Seperti diketahui, salah satu faktor penghambat ekspansi Perusda BKS adalah status badan hukum. Berdasarkan UU 23/2014, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus diubah dari berstatus perusda menjadi perseroan. Pemprov Kaltim sudah mengajukan perubahan perda badan hukum tersebut ke DPRD Kaltim, namun belum disetujui. Alasannya, naskah akademik belum disertakan.

Dahri Yasin menyatakan, untuk menyetujui perubahan status badan hukum Perusda BKS, ada banyak syarat yang mesti dilengkapi terlebih dahulu selain naskah akademik. Seperti menetapkan notaris untuk perubahan bentuk badan hukum. Kemudian, surat keputusan dari rapat umum pemegang saham atas draft akta pendiri badan hukum baru dan surat pencabutan badan hukum lama.

“Sudah sempat dibentuk pansus (panitia khusus)-nya. Tapi masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi. Makanya kami selalu dorong pemprov aktif, terutama menyerahkan naskah akademik,” ucap politikus Partai Golkar itu. (*/him/rom/k18)


BACA JUGA

Rabu, 24 April 2019 11:09

Jalan Panjang Pabrik Semen, Dari SK Penetapan KBAK hingga Tunggu Revisi RTRW

Meski saat ini rencana pembangunan pabrik semen tengah menjadi pro…

Rabu, 24 April 2019 11:03

Ini Loh Alasan Warga Sekerat Dukung Pabrik Semen

SANGATTA-Rencana pembangunan pabrik semen di Karst Sangkulirang-Mangkalihat mendapat dukungan dari…

Rabu, 24 April 2019 10:57
Pemilu Serentak Dievaluasi Total

Timbulkan Korban Jiwa, Pemilu Nasional dan Lokal akan Dipecah

JAKARTA – Wacana meninjau ulang keserentakan pemilu makin mendapat dukungan.…

Rabu, 24 April 2019 10:20

ADA APA YA...?? Ribuan Brimob 11 Daerah Bergeser ke Jakarta

JAKARTA—Upaya pengamanan pemilu 2019 belum usai. Polri dipastikan menggeser ribuan…

Rabu, 24 April 2019 09:33

Cek Langsung Lokasi Pembangunan Pabrik Semen, Ini Kata Wagub Hadi Mulyadi

SANGATTA – Upaya evaluasi dini terhadap rencana pembangunan pabrik semen…

Rabu, 24 April 2019 09:12

Stok Beras Aman untuk 6 Bulan, Harga Bawang Putih Masih Tinggi

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor dan Direktur Jenderal Pengembangan…

Selasa, 23 April 2019 14:00

Partisipasi Pemilu Susulan di Tabang Hanya 35 Persen

TENGGARONG - Sebanyak 1.675 warga yang berdomisili di Kukar dari…

Selasa, 23 April 2019 13:36

Jika Tak Merusak, Tak Menganggu, Kenapa Pabrik Semen Ditolak?

Pemkab Kutai Timur (Kutim) menyambut baik rencana pembangunan pabrik semen…

Selasa, 23 April 2019 10:40

KIPP Kaltim Minta Penggelembungan Surat Suara di Samarinda Ilir Diusut

SAMARINDA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaltim menduga terjadi…

Selasa, 23 April 2019 09:23

TRANSPARAN..!! Di Kecamatan Ini, Formulir C1 Dipajang

SANGATTA - Formulir C1 yang digunakan sebagai rujukan jumlah suara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*