MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 19 September 2018 12:22
Perusda Didorong Garap IUP

Menambang di 406 Izin yang Masih “Menganggur”

Dahri Yasin

PROKAL.CO, SAMARINDA – Minimnya kontribusi badan usaha milik Pemprov Kaltim terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terus menjadi sorotan. Perusahaan Daerah (Perusda) Bara Kaltim Sejahtera (BKS) salah satunya. Banyak peluang yang dimiliki perusahaan pelat merah itu, namun tidak dimaksimalkan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin mengatakan, sejak berlaku Undang-Undang (UU) 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh izin usaha pertambangan di Kaltim menjadi kewenangan provinsi. Pemprov mestinya bisa menangkap peluang pertambangan untuk meningkatkan PAD.

Saat ini, ada banyak IUP yang diverifikasi belum memenuhi syarat bisa diambil alih untuk selanjutnya dikelola oleh Perusda BKS. Sebab, jika dibiarkan IUP yang ada, akan diambil alih pemerintah pusat untuk selanjutnya dilelang. Kaltim justru akan dirugikan. “Sampai sekarang belum ada upaya menangkap peluang itu. Padahal ada potensi di depan mata. Apa mau diambil pusat saja, ‘kan tidak,” ucap Dahri.

Dia membeberkan, saat ini dari total 1.404 IUP hanya sekitar 500 IUP yang sudah beroperasi. Sisanya 809 IUP belum operasi. Bahkan 403 IUP sudah dipastikan tidak bisa operasi. Namun 406 IUP masih bisa dikelola. Luas konsesi dari 406 IUP itu, sebut dia, lebih luas dari konsesi yang dimiliki PT Kaltim Prima Coal maupun PT Berau Coal. “Kalau dikelola penghasilan PAD akan sangat meningkat. Lagi pula tidak mengorbankan pemilik IUP, sahamnya bisa kerja sama,” ucapnya.

Pemprov Kaltim, menurutnya, mesti jeli dalam melihat peluang. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Kaltim yang melimpah perlu dimaksimalkan. Selama ini, Perusda BKS pasif. Padahal, jika potensi IUP menganggur dikelola ada banyak dampak yang bisa dirasakan masyarakat. Lapangan kerja dan sektor bisnis ikutannya bakal sangat dirasakan oleh masyarakat. “Sekarang perubahan perdanya saja sulit sekali. Naskah akademik tidak kunjung dilengkapi. Pemprov harus serius,” pungkasnya.

Diketahui, Perusda BKS sejak 2005 baru menyetor ke kas daerah sebesar Rp 200 miliaran. Setoran itu, dari kerja sama dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ). Di PT MSJ posisi Perusda BKS bukan sebagai operator, tapi hanya sebagai pemegang sebesar 20 persen karena posisinya sebagai pemegang konsesi tambang batu bara di blok Santan.

Direktur Utama Perusda BKS Idaman Ginting mengaku, peluang usaha sektor pertambangan yang bisa diusahakan cukup banyak. Langkah itu, bisa memperbesar pendapatan perusahaan. Tapi berbagai peluang usaha itu memang belum dijajaki karena hambatan regulasi. Selain direksi perlu kehati-hatian, serta sangat bergantung pada kebijakan owner. “Regulasi yang mengatur Perusda BKS perlu dilonggarkan agar bisa lincah bergerak dan masuk ke bisnis lainnya,” ucap Ginting.

Dikatakan, jika IUP diserahkan ke Perusda BKS, pihaknya sangat siap. “Kalau dari kerja sama dengan PT MSJ (Mahakam Sumber Jaya) saja bisa menyetor Rp 18 miliar per tahun ke kas daerah, maka kalau punya lahan tambang yang dikelola sendiri, hasilnya akan besar. Menjual batu bara tidak susah, PLN saja perlu 67 juta ton batu bara per tahun,” bebernya.

Seperti diketahui, salah satu faktor penghambat ekspansi Perusda BKS adalah status badan hukum. Berdasarkan UU 23/2014, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus diubah dari berstatus perusda menjadi perseroan. Pemprov Kaltim sudah mengajukan perubahan perda badan hukum tersebut ke DPRD Kaltim, namun belum disetujui. Alasannya, naskah akademik belum disertakan.

Dahri Yasin menyatakan, untuk menyetujui perubahan status badan hukum Perusda BKS, ada banyak syarat yang mesti dilengkapi terlebih dahulu selain naskah akademik. Seperti menetapkan notaris untuk perubahan bentuk badan hukum. Kemudian, surat keputusan dari rapat umum pemegang saham atas draft akta pendiri badan hukum baru dan surat pencabutan badan hukum lama.

“Sudah sempat dibentuk pansus (panitia khusus)-nya. Tapi masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi. Makanya kami selalu dorong pemprov aktif, terutama menyerahkan naskah akademik,” ucap politikus Partai Golkar itu. (*/him/rom/k18)


BACA JUGA

Selasa, 22 Januari 2019 12:27

PROTES..!! Australia Tak Ingin Ba’asyir Bebas Bersyarat

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengajukan protes atas rencana…

Selasa, 22 Januari 2019 12:25

BELUM PASTI..!! Pembebasan Ba’asyir Dikaji Lebih Lanjut

JAKARTA – Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir pekan ini masih belum…

Selasa, 22 Januari 2019 09:16

Investor Minati Kembangkan Udang Windu Kaltim

SAMARINDA - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim, Riza…

Selasa, 22 Januari 2019 09:14

Selama Tahun 2018, BI Temukan 1.108 Lembar Uang Palsu

SAMARINDA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur mencatat sepanjang…

Senin, 21 Januari 2019 11:40

Menanti Dampak Perda Tata Niaga Sawit

TANA PASER – Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Kabupaten…

Senin, 21 Januari 2019 10:55

Pansel KPU Buka Lagi Pendaftaran

SAMARINDA–Kerja Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KPU Kaltim 2018–2023 sempat terhenti.…

Senin, 21 Januari 2019 08:47

Sulit Membagi Waktu Kuliah, Ingin Fokus ke Teater

Salva Kalimatin Sava unjuk gigi di dunia perfilman. Mahasiswa asal…

Minggu, 20 Januari 2019 11:00

MUDAHAN LEBIH HOT..!! Tanpa Kisi-Kisi di Debat Kedua

JAKARTA – Debat capres-cawapres edisi kedua masih sebulan lagi. Namun,…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:09

Biaya Tol Teluk Kian Membengkak

BALIKPAPAN  –   Semakin lama tertunda, anggaran pembangunan Jembatan Tol…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:07

Abu Bakar Ba’asyir Bebas Tanpa Syarat

JAKARTA  -  Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir bisa mengakhiri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*