MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Rabu, 19 September 2018 08:54
Kasus Persekusi oleh Anggota DPRD Itu dalam Penyelidikan

Pelaku Dapat Dikenai Dua Jeratan Hukum

-ilustrasi

PROKAL.CO, SAMARINDA – Peristiwa persekusi terhadap pengendara motor di Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang, pada Sabtu (15/9), dalam tahap penyelidikan Polresta Samarinda. Kejadian yang menyeret tiga oknum anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PDI Perjuangan menuai polemik.

Tiga terduga pelaku, yakni Ahmad Vanandza, Suriani dan Hairul Usman, bersama beberapa warga, ramai-ramai “menghakimi” pengendara Yamaha Jupiter MX KT 6369 LT yang berboncengan. Meminta melepas baju bertuliskan #2019GantiPresiden yang dikenakan dua pemuda. Baju bagian belakang pengemudi yang ditarik paksa, sobek hingga terlepas. Tubuh korban nyaris terpental. Beruntung, Kompol Raden Sigit Satrio Hutomo, kapolsek Samarinda Ulu, bisa meredam.

Ahmad Vanandza, Suriani, dan Hairul Usman saling bersahutan melakukan serangan verbal kepada pengendara itu karena menggunakan baju bertuliskan #2019GantiPresiden. Hingga terselip kata tak pantas yang diduga dilontarkan Ahmad Vanandza, anggota Komisi I DPRD Samarinda. Kini, aksi mereka yang terekam video berdurasi 1 menit 18 detik itu diinvestigasi kepolisian. Sebagaimana diketahui, persekusi merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah atau ditumpas.

Kepada pewarta beberapa waktu lalu di Jakarta, Kapolri Jenderal M Tito Karnavian menyampaikan, bahwa persekusi adalah salah satu dari sekian kasus pelanggaran hukum. Dia menyebut, persekusi tak berpatokan pada delik aduan. Sehingga, tanpa menunggu adanya laporan korban, polisi pun bisa menindak. Bahkan, alumnus Akpol 1987 itu meminta, jajarannya untuk tegas mengusut hingga tuntas perkara persekusi.

Lantas, bagaimana proses hukum terhadap tiga oknum anggota DPRD yang videonya viral? Kapolresta Samarinda Kombes Vendra Riviyanto menuturkan, pihaknya sedang melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran. “Intinya penyelidikan,” kata Vendra kepada Kaltim Post saat ditemui di Markas Polresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, Selasa (18/9). Dia melanjutkan, sejauh ini, polisi belum menerima laporan pengaduan korban terkait persekusi yang terjadi akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Kapolda Kaltim Irjen Priyo Widyanto menyebut, aksi main hakim sendiri tidak dibenarkan. “Bagaimanapun alasannya, itu salah,” ujar jenderal bintang dua tersebut. Namun, sebelum aksi persekusi tiga oknum dewan itu dilakukan, eks Kapolda Jambi itu menyebut, izin deklarasi #2019GantiPresiden memang tidak dikeluarkan. Mengingat ada potensi kerusuhan, dan akhirnya terjadi.

Tetapi Priyo menyatakan, korban persekusi dipersilakan melapor. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan pengusutan. “Sama-sama diperiksa, enggak ada urusan,” tegasnya. Namun, dia tentu juga harus memastikan, apakah ada unsur pidana yang memenuhi. Di jejaring media sosial, Polresta Samarinda pun diminta tegas dalam bersikap. Mengusut tuntas perkara tersebut. Tak memandang bulu siapa pun pelakunya.

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku persekusi dapat dikenai Pasal 351 tentang Penganiayaan dan Pasal 170 tentang Pengeroyokan. Agar kejadian serupa tak terulang, Kapolresta Samarinda meminta individu atau kelompok untuk tidak main hakim sendiri meski berbeda pandangan politik.

“Segera berkoordinasi ke kami (polisi),” sebutnya. Vendra juga menyebar anggota khusus ke beberapa titik. Dikarenakan hari ini (19/9) di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, bakal berlangsung demonstrasi. Perwira melati tiga itu menegaskan, pengamanan tentu akan dilakukan. Meningat tuntutan massa dari salah satu partai politik terkait perkataan oknum kader PDI Perjuangan yang melakukan serangan verbal kepada pengendara karena menggunakan baju bertuliskan #2019GantiPresiden.

BANTAH TUDUHAN PERSEKUSI

Setelah tak mendapat respons pada Senin (17/9), Kaltim Post kembali mengonfirmasi Ahmad Vanandza, Hairil Usman dan Suriani. Upaya dilakukan dengan menyambangi Kantor DPRD Samarinda di Jalan Basuki Rahmat. Namun, ketiganya sedang tidak di tempat. Informasi yang diterima, anggota dewan sedang dalam masa reses. Kaltim Post lalu menghubungi Suriani. Anggota Komisi IV ini mengaku kebingungan lantaran dianggap melakukan persekusi.

”Ketika melakukan sesuatu untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, masak dianggap persekusi. Kalau dengan kegiatan itu bangsa dan negara terancam, mau dianggap apa?" katanya.

Dia menegaskan, apabila ingin mengganti presiden, maka cara dan prosedurnya harus jelas dan sah. "Kalau mau mengganti ada prosesnya, manfaatkan Pilpres 2019. Silakan dikatakan ganti Pak Jokowi dengan siapa saja, kami tidak masalah," ungkapnya.

Dia menilai, baju #2019GantiPresiden merupakan sebuah identitas. "Anak bangsa yang peduli keutuhan NKRI, kenapa dibilang persekusi? Kan yang saya sampaikan bentuk nasihat kepada anak, itu pun masih wajar. Apalagi mereka anak muda yang masih butuh bimbingan orangtua. Itu yang saya lihat," jelas Suriani. Politisi PDI Perjuangan ini pun membantah dianggap telah berkata kasar sebagaimana yang terekam di video. "Tidak layaknya di mana? Apakah saya harus menjadi rakyat secara umum, baru punya jiwa nasionalis bela negara? Kalau punya jiwa nasionalis dan mengakui NKRI, dia akan melakukan gerakan seperti yang kami lakukan," ujarnya.

Suriani pun siap jika aksinya diproses hukum. "Saya siap dan tidak masalah. Silakan saja, yang penting alurnya bersih dan sesuai aturan. Kan bela negara tidak melihat salah atau tidak," pungkasnya. Sementara itu, Hairil Usman yang dikonfirmasi media ini enggan berkomentar banyak. "Komentar saya sama dengan yang disampaikan Pak Vanandza," tegasnya. Sebelumnya, Ahmad Vanandza dengan tegas membantah jika dirinya melakukan persekusi dan menista agama. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukannya sebagai bentuk bela negara. Dia beranggapan, kegiatan deklarasi ganti presiden merupakan perbuatan makar.

Dengan begitu, seluruh warga Indonesia punya hak untuk menghalangi perbuatan tersebut. “Kalau bukan bangsa Indonesia yang menghentikan, siapa lagi. Kalau membiarkan pun bisa kena sanksi hukum. Kalau saya dibilang persekusi, itu tidak benar. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya anggap benar,” bebernya. (*/dra/*/dq/riz/k15)


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 21:48

Mahasiswa Nyerocos dan Mengejek, Wagub Sempat Berang

SAMARINDA  - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi merasa berang terhadap…

Senin, 10 Desember 2018 13:40

HANTU KACAK BERAKSI..!! Korban Lapor Polisi, Pelaku Pura-Pura Gila?

SAMARINDA - Jajaran kepolisian dari Polsek Samarinda Ilir mengamankan seorang…

Senin, 10 Desember 2018 07:59

Smart City Dimulai 2019

SAMARINDA – Konsep Smart Cityterus digaungkan Pemkot Samarinda dua tahun…

Senin, 10 Desember 2018 07:36

DPRD Minta Transparan

SAMARINDA - Sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah sudah mengumumkan…

Senin, 10 Desember 2018 07:36

Harga TBS Anjlok, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah

SAMARINDA - Lemahnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit…

Minggu, 09 Desember 2018 23:16

Dua Pasar di Samarinda Dapat Penghargaan

Pasar Baqa dan Pasar Lok Bahu Raih Penghargaan dari Kemendag Samarinda-…

Minggu, 09 Desember 2018 23:14

Asisten Bagasi Berikan Layanan Khusus

SAMARINDA - Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Samarinda, telah…

Minggu, 09 Desember 2018 23:09

Tingkatkan Kapasitas Anggota, IPDP Kaltim Kota Samarinda Gelar Seminar Hipnoterapi dan Jurnalistik

SAMARINDA - IPDP Kaltim kota Samarinda menggelar seminar hipnoterapi dan…

Minggu, 09 Desember 2018 07:50

Rem Blong, Truk Remuk

SAMARINDA – Jalan Sultan Sulaiman yang merupakan jalur poros menuju…

Minggu, 09 Desember 2018 07:48

Dewan Tak Setuju Pertamini Ditertibkan

SAMARINDA – Kebenaran adanya payung hukum yang mengatur keberadaan penjual…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .