MANAGED BY:
SELASA
25 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Selasa, 18 September 2018 11:58
Pajak Walet Tidak Optimal

Pengusaha: Pemkab Harus Tingkatkan Sosialisasi

USAHA: Bangunan sarang burung walet yang terdata oleh pengusaha lebih banyak daripada yang tercatat di Pemkab Kutim.

PROKAL.CO, SANGATTA – Target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak sarang burung walet di Kutai Timur (Kutim) sudah tercapai. Hanya, angkanya masih tergolong kecil jika dibanding pajak bidang lain. Pengusaha walet yang selama ini bungkam, akhirnya angkat bicara.

Salah satu pengusaha sarang burung walet kenamaan di Kutim, Hendra Kusnawan mengakui, pelaku usaha wajib menyetor pajak ke negara dan selama ini pembayaran pajak tersebut memang belum optimal. Namun, pemerintah juga harus menyadari tanggung jawab untuk melegalkan tempat usaha sarang burung walet di Kutim.

Dia menyebut, sebagian besar bangunan sarang burung walet di Kutim belum mendapat sertifikat atau izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemkab Kutim. Hal itu yang memicu pengusaha tak aktif membayar pajak. "Pendataan saya (dari data asosiasi pengusaha burung walet Kutim) ada lebih dari 2.800 bangunan sarang walet di Kutim. Itu semua sebagian besar belum punya IMB," ungkap Hendra, saat ditemui belum lama ini.

Syukur, lanjut dia, saat ini PAD dari sarang burung walet di Kutim sudah tercapai targetnya, meski nilainya tak sebesar pajak dari bidang lain. "Artinya, pemkab harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada pengusaha dan memberi fasilitas usaha yaitu IMB. Itu akan ada timbal balik terus-menerus yang baik bila saling melengkapi dengan baik," tukas Hendra.

Dari data juru pungut di desa yang ditangani Bapenda Kutim, saat ini jumlah sarang burung walet rumahan di Kutim sekitar 600 bangunan. Target PAD kategori sarang walet berkisar sekira Rp 10 juta dan sempat mencapai Rp 24 juta pada 2017. Padahal, potensi pajak sarang burung walet diprediksi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencapai Rp 100 juta.

Untuk diketahui, data terakhir pada Agustus menyebut, penerimaan PAD dari seluruh objek pajak di Kutim mencapai 101 persen, dari target pajak 2018 sebesar Rp 32,9 miliar. Adapun realisasi penerimaan PAD Kutim pada 2017 over target hingga mencapai 335 persen dari targetnya Rp 94 miliar, meski memang belum mampu memberikan efek besar pada permasalahan keuangan Kutim. (mon/kri/k16)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 25 Juni 2019 11:15

NGERI..!! APMS Dikuasai Pengetap, Lihat Nih....

Warga Kubar mengeluh kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, diduga karena banyaknya…

Selasa, 25 Juni 2019 11:14

Pilkada Kukar, PKB Lirik Awang Yacoub

PKB Lirik Awang Yacoub TENGGARONG – Selain Bupati Kukar Edi…

Selasa, 25 Juni 2019 11:10

Pertagas Niaga Mulai Operasikan Jargas di PPU

PENAJAM- Progres pengoperasian jaringan gas (jargas) bumi di Kabupaten Penajam…

Senin, 24 Juni 2019 09:59

Tersenggol saat Menyalip, Pengendara Tewas Dilindas

Laka maut terjadi di Jalan Mangga Besar, Kampung Labanan Makmur,…

Senin, 24 Juni 2019 09:58

Dilema Pajak Reklame Tembakau

SANGATTA–Sewa iklan di reklame menjadi salah satu penyumbang pajak untuk…

Senin, 24 Juni 2019 09:56

Banjir, Dewan Panggil OPD Terkait

TENGGARONG–Rencana revitalisasi fungsi drainase dan sungai di Tenggarong oleh Pemkab…

Senin, 24 Juni 2019 09:55

Dua Hari Terendam, Kini Berangsur Surut

GARA-GARA banjir kiriman, dua kecamatan, Tabang dan Kembang Janggut, harus…

Senin, 24 Juni 2019 09:54

Genangan Air Bisa Tunda Pilkakam

SENDAWAR–Ancaman banjir mengadang pelaksanaan pemilihan kepala kampung (pilkakam) serentak, 27…

Senin, 24 Juni 2019 09:51

Niat Berlibur di Gusung, Rezal Dilaporkan Hilang

PENAJAM- Musibah di perairan Tanjung Jumlai, Kabupaten Penajam Paser Utara…

Senin, 24 Juni 2019 09:50

300 Titik PJU Segera Dilelang

PENAJAM- Pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Penajam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*