MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Selasa, 18 September 2018 10:04
Tiga Perdirjampelkes BPJS Kesehatan Ditunda Sementara
Defisitnya Rp 7 Triliun, Pemerintah Talangi BPJS Kesehatan Rp 4,993 Triliun
ilustrasi

PROKAL.CO,  JAKARTA - Rapat pengucuran dana Rp 4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9). Rapat tersebut berlangsung tujuh jam, mulai pukul 14.00 sampai 21.30 tadi malam. Itupun ujungnya rapat ditunda dan hanya menghasilkan keputusan sementara.

Diantara poin keputusan sementara itu adalah parlemen meminta supaya Kemenkeu segera membayarkan dana talangan kepada BPJS Kesehatan. Nah saat pengambilan keputusan ini, rapat sempat diskors sementara. Penyebabnya adalah dana talangan jauh lebih kecil dibandingkan defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Dikhawatirkan saat dana itu dikucurkan, hari itu juga akan habis seketika itu pula. Sebab versi review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) defisit BPJS Kesehatan sampai Desember nanti adalah Rp 8 triliun lebih. Sementara versi BPJS Kesehatan defisit mereka sampai 17 September adalah Rp 7,05 triliun.

Terkait perbedaan angka antara ketersediaan dana talangan dan kebutuhan riil tersebut, Wamenkeu Mardiasmo mengatakan mereka hanya membayar sesuai dengan permintaan BPJS Kesehatan. Dia mengungkapkan bahwa sesuai permintaan BPJS Kesehatan yang dilayangkan akhir Agustus lalu, nominalnya Rp 5 triliunan.

Selain itu Mardiasmo mengatakan angka yang keluar dari BPKP itu adalah review defisit sampai Desember nanti. Alias masih angka proyeksi. "Pemerintah tidak membayar angka yang masih proyeksi," katanya.

Akhirnya rapat memutuskan bahwa kucuran dana talangan untuk BPJS Kesehatan tetap Rp 4,993 triliun itu. Namun pemerintah berkomitmen jika nanti sampai Desember 2018 ada defisit lagi, siap mengucurkan dana talangan kembali. Mardiasmo mengatakan dana talangan itu resminya bernama dana cadangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sifatnya diberikan begitu saja ke BPJS Kesehatan tanpa meminta dikembalikan layaknya hutang.

Dalam rapat tersebut Mardiasmo juga mengungkap bahwa yang membuat BPJS Kesehatan tekor itu bukan dari kelompok peserta penerima bantuan iuran (PBI). Data yang dihimpun Kemenkeu menunjukkan pada 2017 iuran PBI mencapai Rp 25 triliunan. Sementara pembiayaan klaim untuk kelompok PBI hanya Rp 20,6 triliun.

Ternyata yang membuat defisit BPJS Kesehatan adalah di kelompok peserta yang didaftarkan pemerintah daerah, pekerja informal, dan bukan pekerja. Kelompok bukan pekerja ini umumnya pensiunan polisi, PNS, dan TNI.

Data Kemenkeu menyebutkan pada periode 2017 iuran untuk kelompok peserta yang didaftarkan pemdaencapai Rp 5,2 triliun. Tetapi biaya klaim mereka mencapai Rp 6,8 triliun. Kemudian untuk kelompok iuran informasi pada 2017 iurannya mencapai Rp 6,7 triliun. Tetapi biaya klaimnya jauh melampaui di angka Rp 23,33 triliun.

Atas dasar data tersebut, Mardiasmo mengungkapkan fenomena yang harus dicarikan solusinya. Diantaranya adalah tingkat rutinitas pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan kelompok informal hanya 54 persen. Dia berharap BPJS Kesehatan bisa meningkatkan penarikan iuran tersebut.

Kemudian Mardiasmo mengatakan penduduk yang didaftarkan pemda umumnya memiliki resiko tinggi. Kondisi serupa juga dialami oleh pensiunan PNS, polisi, dan TNI yang memiliki resiko tinggi. Bahkan lebih dari 93 persen peserta BPJS Kesehatan kelompok pensiunan ini beresiko tinggi.

Lantas terkait kapan dana talangan itu bisa dicairkan, Mardiasmo mengatakan bisa secepatnya. "Minggu depan bisa dibayarkan," kata dia. Namun Mardiasmo menegaskan BPJS Kesehatan juga bisa melakukan upaya-upaya bauran. Supaya defisit berikutnya tidak terus membesar. Upaya pembauran tersebut diantaranya meningkatkan persentase kedisiplinan dan rutinitas membayar iuran untuk peserta informal. Selain itu juga bisa menggunakan uang dari cukai rokok sebesar Rp 1,1 triliun. Selain itu juga bisa mereview keberadaan dana kapitasi yang mengendap di fasilitas kesehatan (faskes). Versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dana yang mengendap di faskes, seperti puskesmas, mencapai Rp 3 triliun.

Sementara itu Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono memaparkan, mekanisme pencairan dana cadangan untuk bantuan deficit pada program JKN dilakukan dalam beberapa tahap. “Yang pertama, Kemenkeu menerima usulan BPJS Kesehatan untuk pengalokasian dana penanggulangan deficit,” katanya. Dalam hal ini, Kemenkeu juga meminta BPKP untuk melakukan review, kemudian menerima hasil review BPKP atas kondisi defisit pada BPJS Kesehatan.

Kedua, Kemenkeu meminta BPJS Kesehatan untuk menyampaikan rencana penggunaan dana talangan tersebut. Dana itu didasarkan pada hasil review BPKP atas realisasi dan proyeksi defisit BPJS Kesehatan. Ketiga, Kemenkeu menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) yang mengalokasikan dana bantuan defisit BPJS Kesehatan. 

Setelah itu, BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan kepada Kemenkeu untuk pencairan dana bantuan JKN berdasarkan defisit yang jatuh tempo. “Kemudian, Kemenkeu mencairkan dana bantuan kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya, BPJS Kesehatan menggunakan dana tersebut untuk menanggulangi defisit cashflow BPJS Kesehatan,” lanjut Marwanto.

Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha menambahkan, proses pencairan dana talangan ini tengah berlangsung. “Yang jelas sudah diproses,” tuturnya. (wan/rin)


BACA JUGA

Selasa, 15 Januari 2019 10:25
Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA

Jelang Pemilu, Kebijakan Populis Dikeluarkan

JAKARTA – Jelang pemilu, kebijakan populis kembali dikeluarkan pemerintah. Kali…

Selasa, 15 Januari 2019 10:12

Janjikan Transformasi di Lima Sektor Utama

JAKARTA – Isu swasembada di berbagai bidang menjadi poin utama…

Selasa, 15 Januari 2019 10:09

Kecewa Isu Perempuan Tak Masuk Debat

JAKARTA – Debat paslon presiden dan wakil presiden putaran pertama…

Minggu, 13 Januari 2019 10:29

Jaringan Prostitusi Online Mulai Diperiksa

SATU demi satu artis dalam jaringan prostitusi online dengan tersangka…

Sabtu, 12 Januari 2019 14:27

Elektabilitas Stagnan, Saatnya Perkuat Penetrasi

JAKARTA – Elektabilitas dua pasangan calon presiden dan wakil presiden…

Sabtu, 12 Januari 2019 14:26

Petani Minta Mafia Impor Diberangus

BLORA – Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengunjungi petani di…

Sabtu, 12 Januari 2019 14:26

Bawaslu Putuskan Anies Tidak Melanggar Kampanye

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lolos dari jeratan…

Sabtu, 12 Januari 2019 12:02

Ada Guru Swasta Gajinya Rp 300 Ribu, Begini Kata Presiden

JAKARTA- Presiden Joko Widodo tak percaya masih ada guru honorer…

Jumat, 11 Januari 2019 09:14
Persiapan SMSI Road To HPN 2019

SMSI Tampilkan Kegiatan Bernuansa Digital Eyes

Guna menindaklanjuti hasil rapat pleno SMSI Senin (07/01/2019) lalu di…

Rabu, 09 Januari 2019 13:00

Cium Kening Ustaz Arifin Ilham, Air Mata Sahabat Meleleh

KH Muhammad Zaitun Rasmin tidak bisa menutupi kesedihannya usai menjenguk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*