MANAGED BY:
RABU
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 18 September 2018 08:47
DPRD Kaltim Ngotot Bentuk Pansus

Didukung Semua Fraksi untuk Awasi Proyek MYC

Salah satu proyek MYC di Samarinda.

PROKAL.CO, SAMARINDA - Upaya DPRD Kaltim membentuk panitia khusus (pansus) proyek multiyears contract (MYC) tidak terbendung. Dasar pembentukan pansus dianggap sudah sangat kuat. Sebab, proyek tersebut dinilai telah menyedot banyak anggaran. Sementara penyelesaiannya diragukan tuntas akhir tahun ini.

Upaya ini sempat ditolak Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Meski begitu, DPRD Kaltim enggan menanggapi. Pasalnya, pembentukan pansus dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan menjadi hak yang tidak bisa dihalangi oleh gubernur sekalipun.

Ketua Fraksi PKB di DPRD Kaltim Syafruddin menyebut, pembentukan pansus merupakan rekomendasi dari Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim 2017. Hasil pengawasan menemukan progres proyek tidak meyakinkan dapat rampung akhir tahun ini. Padahal, sesuai kontrak, semua proyek harus selesai dan bisa digunakan pada Desember.

“Semua fraksi sudah setuju. Sekarang bolanya ada di pimpinan, mau diproses atau tidak. Tapi kami yakin pasti diproses. Semua fraksi juga bersedia mengirim perwakilan,” ujar Syafruddin, kemarin (17/9).

Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu menuturkan, Pansus MYC mesti dibentuk agar proyek MYC yang telah menelan triliunan rupiah dari APBD Kaltim sesuai harapan. Spesifikasi, kualitas, dan fungsional. Bisa digunakan warga. “Apalagi kami anggarkan sisa pelunasannya Rp 450 miliar. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menolaknya,” kata dia.

Dikatakan, Pansus MYC akan mengevaluasi proyek. Terutama proyek yang diragukan penyelesaiannya sesuai bunyi kontrak. Salah satunya Jembatan Mahakam IV (Jembatan Kembar). Waktu bagi kontraktor menyelesaikan proyek tinggal tiga bulan. Namun, progres di lapangan masih jauh panggang dari api. Rangka jembatan belum tersambung. Meski kontraktor sudah bekerja dengan mengerahkan dua kapal tongkang.

“Kalau tidak selesai tentu nanti ada rekomendasi sanksi dari pansus. Tapi harus diingat sejak awal kami bukan mencari-cari kesalahan. Tapi hanya menjalankan fungsi pengawasan,” pungkasnya.

Senada, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim Verediana Huraq Wang turut mendukung pembentukan Pansus MYC. Menurut dia, dukungan itu sudah semestinya diberikan sebagai penghormatan terhadap rekomendasi Pansus LKPj 2017. “Kami sangat setuju. Tapi sampai sekarang belum kirim nama untuk delegasi pansus. Masih menunggu surat dari pimpinan,” kata dia.

Menurut dia, Pansus  MYC mesti dibentuk. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak akan habis masa jabatannya. Sementara pekerjaan proyek belum dapat dipastikan selesai atau tidak akhir tahun ini. Padahal, anggaran yang dialokasikan sudah maksimal.

Pansus, sebut dia, berfungsi untuk melakukan evaluasi proyek. Agar di tangan gubernur baru nanti, jika proyek tidak selesai, dapat diketahui permasalahannya dan berapa anggaran yang diperlukan lagi. “Bisa jadi penilaian gubernur baru. Proyek dilanjutkan atau tidak. Kalau bisa, ya jangan sampai mangkrak,” tutupnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menambahkan, pihaknya sangat mendukung. Penolakan dari gubernur tidak akan berpengaruh pada pembentukan Pansus MYC. Pasalnya, kewenangan pembentukan pansus sepenuhnya berada di tangan wakil rakyat. “Yang penting penolakan itu bukan dari anggota DPRD Kaltim. Karena itu kewenangan kami,” tegas Samsun.

Dikatakan, fraksi-fraksi saat ini sedang menyiapkan surat persetujuan. Jika sudah dikirimkan oleh semua fraksi, unsur pimpinan segera mendiskusikannya untuk ditindaklanjuti. “Kalau disetujui oleh semua fraksi tentu tidak ada alasan bagi kami untuk menolaknya,” sebutnya.

TERJADI TARIK ULUR

Seperti diketahui, sempat terjadi tarik ulur kepentingan dalam pembayaran utang proyek MYC di APBD Perubahan Kaltim 2018. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menginginkan utang MYC senilai Rp 450 miliar dianggarkan. Sementara DPRD Kaltim sempat menolak menganggarkan keseluruhan dengan alasan masih ada kegiatan prioritas lainnya. Utang kemudian diusulkan dewan dibayar bertahap. Namun, belakangan DPRD Kaltim melunak, bakal menganggarkan seluruh utang di APBD Perubahan Kaltim 2018.

Di sisi lain, kisruh antara DPRD Kaltim dan Awang Faroek Ishak tak berhenti. Parlemen mengusulkan Pansus MYC untuk mengawal proyek-proyek tahun jamak itu tuntas hingga akhir tahun. Namun, usulan itu ditolak Gubernur.

Faroek beranggapan, pembentukan pansus tidak perlu. Sebab, proyek MYC sudah sesuai rencana dan target. Sehingga cukup dibahas bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim. “MYC kan sudah jadi kesepakatan bersama. Ya harus dianggarkan, untuk apa lagi dibentuk Pansus MYC? Enggak perlu! Menyalahi aturan itu,” tegas Faroek, Jumat (24/8).

Menurut mantan bupati Kutai Timur itu, penjelasan pemprov terhadap progres proyek MYC sudah jelas. Pihaknya sementara sedang menyiapkannya dan akan diserahkan ke DPRD Kaltim. “Sudah ada forumnya, ngapain pansus lagi,” tambahnya.

Sejumlah rekomendasi dari Pansus LKPj Gubernur Kaltim 2017 diperoleh Kaltim Post. Adapun itu, rekomendasi pertama untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan Seksi 1 Segmen 1 yang progres fisiknya per akhir Agustus 2018 sudah 100 persen. Tapi realisasi keuangan baru mencapai 89,45 persen atau Rp 288,33 miliar.

Pansus meminta pemprov-DPRD Kaltim wajib menganggarkan kekurangan pembayaran Rp 34 miliar di APBD-P 2018 karena proyek sudah selesai. Namun, sebelum pelunasan, Pemprov Kaltim mewajibkan kontraktor melakukan pemeliharaan dan pembersihan sepanjang segmen yang dikerjakan.

Kemudian, pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan Seksi 1 Segmen 2 progres fisiknya 92,92 persen. Namun, keuangan 85,73 persen atau Rp 204,27 miliar. Pansus meminta pemprov-DPRD Kaltim sebaiknya menganggarkan sisa Rp 34 miliar di APBD-P 2018. Tetapi pembayaran dilakukan berdasar progres fisik sampai kontrak berakhir 2018. Tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak yang disepakati.

Rekomendasi ketiga untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan Seksi 1 Segmen 3 yang progres fisiknya mencapai 92,24 persen dan realisasi keuangan 85,27 persen atau Rp 270,97 miliar. Pansus meminta pemprov-DPRD Kaltim sebaiknya menganggarkan sisa Rp 34 miliar di APBD-P 2018 dan membayar sesuai kemajuan fisik sampai akhir kontrak 2018.

Rekomendasi keempat untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan Seksi 1 Segmen 4 progres fisik 76,52 persen, realisasi keuangan 62,58 persen atau Rp 171,22 miliar. Pansus meminta, pemprov-DPRD Kaltim sebaiknya menganggarkan sisa pembiayaan Rp 44 miliar di APBD-P 2018 dan membayarnya sesuai kemajuan fisik hingga akhir kontrak 2018.

Adapun untuk pembangunan Jalan Tol  Samarinda-Balikpapan Seksi 1 Segmen 5 progres fisik 60,80 persen, realisasi keuangan 55,91 persen atau Rp 153,003 miliar. Khusus segmen ini, pihaknya minta dianggarkan sisa pembiayaan Rp 44 miliar di APBD-P 2018.

Berikutnya, terkait pembangunan Jembatan Mahakam IV bentang tengah, berdasar temuan di lapangan, progres fisik baru mencapai 73,96 persen, realisasi keuangan Rp 58,96 persen atau Rp 105,37 miliar.

Sementara pembangunan Jalan Pendekat Sisi Samarinda Kota Jembatan Mahakam IV, temuan Pansus LPKJ progres fisiknya sudah 87,93 persen dengan realisasi keuangan 75,65 persen atau Rp 170,86 miliar. Pihaknya meminta pemprov-DPRD Kaltim menganggarkan sisa Rp 49,98 miliar di APBD-P 2018. Namun, pembayaran harus disesuaikan dengan progres fisik hingga akhir kontrak 2018. Jika tidak selesai, wajib dikenai sanksi.

Begitu pula dengan pembangunan Jalan Pendekat Sisi Samarinda Seberang Jembatan Mahakam IV yang progres fisiknya sudah mencapai 79,28 persen dengan realisasi keuangan 53,20 persen atau Rp 120,70 miliar. Pansus meminta pemprov-DPRD Kaltim menganggarkan kekurangan duit Rp 50,01 miliar di APBD-P 2018. Dengan pembayaran sesuai progres.

Terkait pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maloy, pansus mendapati proyek di Kutai Timur itu progres fisiknya baru mencapai 77,19 persen. Sementara realisasi keuangan 65,05 persen atau Rp 96,39 miliar. Pansus LKPj meminta pemprov-DPRD Kaltim tetap menganggarkan sisanya di APBD-P 2018. Namun, pembayaran disesuaikan kemajuan fisik di lapangan sampai kontrak berakhir. Jika tidak selesai, wajib dikenai sanksi.

Begitu pula dengan pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Sekerat, Kutim. Progres fisik proyek MYC itu baru mencapai 88,60 persen dengan realisasi keuangan 70,14 persen atau Rp 103,50 miliar. Pansus meminta pemprov-DPRD Kaltim menganggarkan sisanya di APBD-P 2018 dengan ketentuan yang sama. (*/him/rom/k16)


BACA JUGA

Rabu, 24 Oktober 2018 13:36

Terseret Kasus Hoax, Atiqah Diperiksa

Artis Atiqah Hasiholan akhirnya terseret kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoax yang dilontarkan…

Rabu, 24 Oktober 2018 12:47

NAH KAN..!! MA Batalkan Tiga Peraturan BPJS Kesehatan

JAKARTA – BPJS Kesehatan sudah tidak bisa menghindar lagi terkait desakan pembatalan Peraturan…

Rabu, 24 Oktober 2018 12:10
BARCELONA vs INTER MILAN

Bisa Apa Tanpa La Pulga?

BARCELONA-Pekan ini mungkin bakal menjadi waktu terberat bagi Barcelona sepanjang musim 2018-2019. Pemicunya…

Rabu, 24 Oktober 2018 12:08
Beber Kasus Khashoggi, Erdogan Tak Singgung MBS

Tiger Squad, 15 Orang yang Bunuh Jamal Khashoggi

ANKARA – Jamal Khashoggi merupakan korban pembunuhan berencana. Demikian kesimpulan Presiden Recep…

Rabu, 24 Oktober 2018 11:05
BREAKING NEWS

Begini Kondisi Toilet yang Akan Dipakai Presiden

SAMARINDA-  Tidak ada toilet khusus pejabat atau Very Very Important Person (VVIP) di Gedung Convention…

Rabu, 24 Oktober 2018 08:45
BREAKING NEWS

MENDADAK..!! Sehari Jelang Kedatangan Jokowi, Jalanan Mulus

SAMARINDA- Seperti sudah menjadi kebiasaan, jelang kedatangan Presiden Joko Widodo di Samarinda, poros…

Rabu, 24 Oktober 2018 06:47

Iklim Kerja Mulai Membaik, Ini Indikatornya

BALIKPAPAN - Perselisihan hubungan industrial (PHI) atau perselisihan kerja di Kota Minyak tahun ini…

Rabu, 24 Oktober 2018 06:42

Soal Ini, Pengusaha Kaltim Klaim Sudah Penuhi Kewajiban

SAMARINDA - Kesadaran pengusaha kelapa sawit di Bumi Etam sudah cukup baik. Setidaknya ini dapat dilihat…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:35

TOP DAH..!! Isran-Hadi Siap Atasi Banjir di Tiga Kota

SAMARINDA – Sudah 23 hari, Isran Noor dan Hadi Mulyadi resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur…

Selasa, 23 Oktober 2018 07:51

MENGEJUTKAN..!! Ternyata Kabupaten Ini Potensi Teknologi Nuklir

UJOH BILANG - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, Kamis (18/10) menghadiri rapat presentasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .