MANAGED BY:
SELASA
23 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Selasa, 18 September 2018 08:37
Trauma hingga Berdampak pada Kesehatan Mental
-

PROKAL.CO, class="yiv5469359934msonormal">PERSEKUSI atau pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas adalah tindakan sewenang-wenang.

Tindakan seperti ini kerap dilakukan di depan umum. Secara psikologis, ini akan menumbuhkan rasa malu berlebih kepada korbannya. Karena dilakukan di depan publik.

Dampak lainnya, akan memunculkan rasa trauma. Menurut psikolog Ayunda Ramadhani, persekusi menimbulkan rasa malu dan trauma secara psikologis. “Dalam jangka panjang, ini berdampak pada kesehatan mental,” ujarnya Senin (17/9). Selain malu, reaksi pertama yang muncul adalah terkejut dan trauma. Apabila korban persekusi sampai dikejar, diancam, dicari alamatnya dan dicari tahu siapa dirinya, maka jangka waktu merasa ketakutan akan lebih lama.

“Artinya pelaku persekusi berencana mengintimidasi korban di kemudian hari,” kata dia. Bahkan, dampak terburuknya adalah trauma berkepanjangan. Bila terjadi, mimpi buruk mengenai kejadian persekusi akan menghampiri. “Mimpinya bisa terjadi berulang-ulang. Kalau tidak ditangani dapat berpengaruh pada pendidikan, pekerjaan. Apalagi kalau mahasiswa bisa saja tidak berani turun kuliah karena rasa takut yang berlebih. Bergantung bagaimana persekusi dilakukan,” jelasnya.

Dia menyebut, tanda pagar (tagar) #219GantiPresiden merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Apalagi, situasi politik dalam beberapa bulan belakangan memang fluktuatif. Di kalangan masyarakat sudah terbentuk kubu-kubu antara pendukung satu dan lainnya yang secara tidak langsung dapat dirasakan.

“Jadi, tagar ganti presiden sebenarnya lebih ke bentuk kebebasan berekspresi ke arah yang lebih baik dari sekarang. Toh, ganti presiden bukan tindakan yang memprovokasi atau mengudeta. Apalagi yang menggunakan segelintir orang saja,” ungkap dia. Terkecuali, lanjutnya, dengan sengaja memobilisasi massa atau melakukan aksi ke pemerintahan. “Kalau yang saya lihat, mereka hanya menggunakan baju saja. Pilihan kaus dan tulisan di pakaian itu kebebasan berekspresi. Seperti mahasiswa, ada yang menggunakan pakaian warna merah maupun hitam. Suka-suka mereka, bentuk ekspresi,” terangnya.

”Apa semua yang menggunakan tagar 2019 ganti presiden mau dipersekusi?” imbuhnya. Ayunda menggarisbawahi, kebebasan berpendapat hendaknya dapat dihargai. Selama pakaian tersebut tidak digunakan untuk kegiatan radikal, mengintimidasi kelompok tertentu, apalagi tidak memaksakan orang lain, dia menilai, hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai pemecah konflik atau orang yang sengaja membuat rusuh.

“Berdasarkan video yang beredar, korban tampak pasrah ketika diminta mengganti baju. Posisinya tidak berimbang. Kalau korban menganggap itu kejadian yang menakutkan kemudian takut keluar rumah atau pulang, perlu penangan psikologis. Apabila korban menganggap biasa saja, bisa hilang berlalu. Kejadian ini memang dilakukan suatu kelompok yang merasa lebih baik dan dominan dari korban. Mereka punya power,” pungkasnya. (*/dq/riz/k15)


BACA JUGA

Minggu, 21 Oktober 2018 10:38

ID Card Kunjungan Presiden Diurus Korem 091/ASN

SAMARINDA- Menyambut kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Samarinda, dalam rangka membuka Muktamar…

Sabtu, 20 Oktober 2018 10:34

Sejumlah Bank Akan Luncurkan Kartu Berlogo GPN

SAMARINDA-  Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur bersama puluhan bank swasta dan pemerintah…

Jumat, 19 Oktober 2018 08:13

Tak Terlalu Pagi untuk Buraq

Pagi begitu dingin di Mahulu. Saya terbangun setidaknya tiga kali sebelum embun mulai tampak di atas…

Jumat, 19 Oktober 2018 08:03

Wabup Lepas Rombongan Umrah

UJOH BILANG – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs Y Juan Jenau, Kamis (18/10), melepas Rombongan…

Kamis, 18 Oktober 2018 10:48
Polemik Masjid di Lapangan Kinibalu

Pemprov Menang, Tapi Warga Masih Ada Peluang

SAMARINDA- Dengan putusan Majelis Hakim PTUN Samarinda yang memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan…

Kamis, 18 Oktober 2018 07:47

160 Ribu KTP-el Belum Dicetak

SAMARINDA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta meninjau kembali rencana memblokir data…

Rabu, 17 Oktober 2018 12:28
BREAKING NEWS

PTUN Menangkan Pemprov Kaltim Soal IMB Masjid Lapangan Kinibalu

SAMARINDA- Majelis Hakim PTUN Samarinda memutuskan bahwa pihak tergugat yaitu Kepala Dinas Pelayanan…

Rabu, 17 Oktober 2018 10:12
BREAKING NEWS

Hari Ini, Sengketa IMB Lahan Lapangan Kinibalu Diputuskan

SAMARINDA- Rabu (17/10) hari ini dilaksanakan sidang ke tujuh kasus gugatan atas sengketa perizinan…

Rabu, 17 Oktober 2018 10:03

"Pembahasan RZWP3K Kaltim Harus Berpihak pada Nelayan Tradisional"

SAMARINDA- Pembahasan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Kaltim,…

Rabu, 17 Oktober 2018 10:01

Dua Desa Turun Status

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Mohammad…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .