MANAGED BY:
SENIN
24 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Selasa, 18 September 2018 06:49
Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

Aturan Baru DJP untuk WP Badan dan Pribadi

-

PROKAL.CO, JAKARTA – Masyarakat diminta tak perlu takut menghadapi pemeriksaan pajak seiring keluarnya Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang terbit pada 13 Agustus. Kebijakan yang berlaku mulai 31 Agustus itu dinilai tidak menyusahkan wajib pajak (WP). Selama menaati peraturan, WP tidak akan diperiksa. Bagi WP yang diperiksa pun, selama tidak menyalahi peraturan, sanksi tidak akan dikenakan.

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, ketika WP menjadi langganan pemeriksaan, bisa jadi disebabkan WP tersebut rutin mengajukan restitusi atau masuk kriteria seleksi dan berisiko tinggi bagi Ditjen Pajak. “Idealnya, WP yang sudah pernah diperiksa tidak akan jadi langganan pemeriksaan. Justru itulah terbit SE yang baru dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak),” katanya, Minggu (16/9).

Pria yang kerap disapa Pras itu menjelaskan, per 2017 jumlah WP terdaftar 36 juta. Data tersebut terdiri atas 26,8 juta WP orang pribadi (OP) karyawan; 6,2 juta WP OP non-karyawan; dan 3 juta WP badan. Sementara itu, tingkat keterperiksaan wajib pajak atau audit coverage ratio (ACR) disumbang 0,45 persen atau 8.757 WP OP diperiksa dan 2,88 persen atau 34.148 WP badan diperiksa. Jumlah itu masih berada di bawah ACR ideal menurut Dana Moneter Internasional (IMF), yakni 3–5 persen.

Pada 2017, sebanyak 204.584 surat ketetapan pajak (SKP) terbit, 193.384 SKP tidak diajukan keberatan, dan 11.200 SKP diajukan keberatan. Hasilnya, ada 4.938 SKP diterima dan 6.262 SKP ditolak atau dikabulkan sebagian. “Sedikit sekali kan wajib pajak yang diperiksa. Jadi, sebenarnya sebagian besar wajib pajak tidak pernah diperiksa, atau sekurang-kurangnya belum menjadi sasaran pemeriksaan pajak,” ucap Pras.

Menurut dia, pemeriksaan pajak adalah salah satu area sensitif dan menjadi faktor penentu pemerintah dalam membangun kepercayaan. Di satu sisi, kepatuhan WP masih rendah. Di sisi lain, ada pelaksanaan pemeriksaan yang belum standar, subjektif, dan menimbulkan ketidakpastian. Untuk itulah, Kemenkeu melakukan reformasi perpajakan.

Salah satunya memanfaatkan momentum terbangunnya kepercayaan antara otoritas pajak dan WP. Hal itu dilakukan setelah pemerintah bisa mengintip data nasabah di industri keuangan dan pelaksanaan amnesti pajak dilewati dengan record yang baik bagi era baru keterbukaan pajak.

“SE ini dibuat justru untuk menjaga kualitas pemeriksaan Ditjen Pajak sehingga memiliki tujuan dan sasaran yang lebih jelas. Juga, indikator kepatuhan dan modus ketidakpatuhan WP lebih terukur dan kriteria efektivitas pemeriksaan lebih terarah,” ungkap Pras.

SE yang dibuat Kemenkeu itu mengatur sejumlah indikator ketidakpatuhan. Dengan begitu, pemilihan WP yang akan diperiksa dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran. SE itu juga diterbitkan dalam rangka revitalisasi pemeriksaan sehingga nilai tunggakan pajak dan upaya hukum setelah pemeriksaan dapat diminimalisasi dan restitusi dapat dikendalikan.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan, SE yang dikeluarkan pemerintah justru membuat WP tidak akan menerima pemeriksaan ganda. Sebab, daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) akan menjadi standar siapa saja yang masuk prioritas pemeriksaan. “Yang bisa diperiksa adalah yang masuk daftar prioritas. Jadi, prioritas itu ada ukurannya, ada standarnya,” tuturnya. (rin/jpg/ndu/k15)


BACA JUGA

Senin, 24 Juni 2019 13:21

Industri Ritel Makin Kompetitif, Pemain Besar Tutup Gerai

JAKARTA – Semakin kompetitifnya persaingan di dunia ritel membuat perusahaan…

Senin, 24 Juni 2019 10:19

Transportasi Online Tumbuhkan Transaksi Nontunai

SAMARINDA- Potensi ekonomi digital masih sangat besar di Kaltim. Utamanya…

Minggu, 23 Juni 2019 20:56

Bisnis Retail Masih Hadapi Goncangan, Enam Gerai Giant Ditutup

Bisnis retail menghadapi masih goncangan. PT Hero Supermarket Group Tbk,…

Sabtu, 22 Juni 2019 11:42

Bertahap Mulai Tahun Depan, Distribusi Elpiji Melon Pakai Kartu

JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan penyaluran subsidi elpiji 3 kg…

Jumat, 21 Juni 2019 13:10

Perlu Yakinkan Pasar Sebelum B30

SAMARINDA-Mandatori pencampuran solar dengan 20 persen crude palm oil (CPO),…

Jumat, 21 Juni 2019 13:09

Investor Masih Tertarik dengan Pertambangan

SAMARINDA-Pada triwulan pertama Kaltim mencatat ada 763 izin usaha. Jumlah…

Jumat, 21 Juni 2019 13:05

Triwulan Kedua Ekonomi Kaltim Lebih Baik

SAMARINDA-Memasuki triwulan II 2019, ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh stabil dengan…

Jumat, 21 Juni 2019 13:03

Outflow Ramadan Rp 4,78 Triliun

SAMARINDA-Kinerja outflow saat Mei mencapai Rp 4,78 triliun, meningkat 86,03…

Jumat, 21 Juni 2019 12:58

Ekonomi Digital Kaltim Kian Pesat

SAMARINDA-Perkembangan dunia digital di Indonesia semakin pesat, tercatat pada 2018…

Jumat, 21 Juni 2019 11:57

Konsumen Sekarang Semakin Kritis

BALIKPAPAN-Tantangan marketing pada era saat ini bukan lagi seperti dulu.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*