MANAGED BY:
SABTU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Selasa, 18 September 2018 06:49
Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

Aturan Baru DJP untuk WP Badan dan Pribadi

-

PROKAL.CO, JAKARTA – Masyarakat diminta tak perlu takut menghadapi pemeriksaan pajak seiring keluarnya Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang terbit pada 13 Agustus. Kebijakan yang berlaku mulai 31 Agustus itu dinilai tidak menyusahkan wajib pajak (WP). Selama menaati peraturan, WP tidak akan diperiksa. Bagi WP yang diperiksa pun, selama tidak menyalahi peraturan, sanksi tidak akan dikenakan.

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, ketika WP menjadi langganan pemeriksaan, bisa jadi disebabkan WP tersebut rutin mengajukan restitusi atau masuk kriteria seleksi dan berisiko tinggi bagi Ditjen Pajak. “Idealnya, WP yang sudah pernah diperiksa tidak akan jadi langganan pemeriksaan. Justru itulah terbit SE yang baru dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak),” katanya, Minggu (16/9).

Pria yang kerap disapa Pras itu menjelaskan, per 2017 jumlah WP terdaftar 36 juta. Data tersebut terdiri atas 26,8 juta WP orang pribadi (OP) karyawan; 6,2 juta WP OP non-karyawan; dan 3 juta WP badan. Sementara itu, tingkat keterperiksaan wajib pajak atau audit coverage ratio (ACR) disumbang 0,45 persen atau 8.757 WP OP diperiksa dan 2,88 persen atau 34.148 WP badan diperiksa. Jumlah itu masih berada di bawah ACR ideal menurut Dana Moneter Internasional (IMF), yakni 3–5 persen.

Pada 2017, sebanyak 204.584 surat ketetapan pajak (SKP) terbit, 193.384 SKP tidak diajukan keberatan, dan 11.200 SKP diajukan keberatan. Hasilnya, ada 4.938 SKP diterima dan 6.262 SKP ditolak atau dikabulkan sebagian. “Sedikit sekali kan wajib pajak yang diperiksa. Jadi, sebenarnya sebagian besar wajib pajak tidak pernah diperiksa, atau sekurang-kurangnya belum menjadi sasaran pemeriksaan pajak,” ucap Pras.

Menurut dia, pemeriksaan pajak adalah salah satu area sensitif dan menjadi faktor penentu pemerintah dalam membangun kepercayaan. Di satu sisi, kepatuhan WP masih rendah. Di sisi lain, ada pelaksanaan pemeriksaan yang belum standar, subjektif, dan menimbulkan ketidakpastian. Untuk itulah, Kemenkeu melakukan reformasi perpajakan.

Salah satunya memanfaatkan momentum terbangunnya kepercayaan antara otoritas pajak dan WP. Hal itu dilakukan setelah pemerintah bisa mengintip data nasabah di industri keuangan dan pelaksanaan amnesti pajak dilewati dengan record yang baik bagi era baru keterbukaan pajak.

“SE ini dibuat justru untuk menjaga kualitas pemeriksaan Ditjen Pajak sehingga memiliki tujuan dan sasaran yang lebih jelas. Juga, indikator kepatuhan dan modus ketidakpatuhan WP lebih terukur dan kriteria efektivitas pemeriksaan lebih terarah,” ungkap Pras.

SE yang dibuat Kemenkeu itu mengatur sejumlah indikator ketidakpatuhan. Dengan begitu, pemilihan WP yang akan diperiksa dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran. SE itu juga diterbitkan dalam rangka revitalisasi pemeriksaan sehingga nilai tunggakan pajak dan upaya hukum setelah pemeriksaan dapat diminimalisasi dan restitusi dapat dikendalikan.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan, SE yang dikeluarkan pemerintah justru membuat WP tidak akan menerima pemeriksaan ganda. Sebab, daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) akan menjadi standar siapa saja yang masuk prioritas pemeriksaan. “Yang bisa diperiksa adalah yang masuk daftar prioritas. Jadi, prioritas itu ada ukurannya, ada standarnya,” tuturnya. (rin/jpg/ndu/k15)


BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 10:57

Begini Strategi Bankaltimtara Syariah Dongkrak Pangsa Pasar

SAMARINDA- Bankaltimtara Syariah terus berusaha meningkatkan sektor ekonomi syariah di Kalimantan Timur.…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:02

Risiko Perbankan Syariah Aman

SAMARINDA - Risiko kredit dan likuiditas perbankan syariah berada pada level yang aman dan lebih rendah…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:01

Perluas Pasar Hasil Laut secara Daring

BALIKPAPAN – Setahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggencarkan…

Jumat, 19 Oktober 2018 06:58

Pertamina EP Tarakan Field Capai Target Produksi

TARAKAN – Kinerja unit Asset 5 Tarakan Field, milik PT Pertamina EP cukup membanggakan. Per September…

Jumat, 19 Oktober 2018 06:54

Kadin Dorong Penerapan e-Logistic

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong implementasi e-Logistic. Pasalnya langkah…

Jumat, 19 Oktober 2018 06:49

Delapan Bank Asing Danai Inalum Beli Freeport

JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memastikan ada delapan bank asing yang mendanai…

Jumat, 19 Oktober 2018 06:48

Stok Gula Petani Melimpah, Komitmen Bulog Dipertanyakan

SURABAYA – Stok gula milik petani melimpah karena hingga kini belum laku terjual. Padahal, pada…

Jumat, 19 Oktober 2018 06:47

Bisnis Kuliner Tumbuh Pesat

SURABAYA – Pertumbuhan industri kuliner di Surabaya masih terjaga. Hal itu terlihat dari meningkatnya…

Kamis, 18 Oktober 2018 06:45

Triwulan III, Permintaan Batu Bara Meningkat

SAMARINDA – Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang sudah…

Kamis, 18 Oktober 2018 06:31

Pasar Properti Vila Stabil

SURABAYA – Pasar properti berkonsep resor seperti vila tetap terjaga. Salah satunya, The Taman…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .