MANAGED BY:
SELASA
25 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Senin, 17 September 2018 08:45
Perang Tagar, Persekusi, dan Kewarasan Kita

PROKAL.CO, OLEH: HERDIANSYAH HAMZAH, S.H, LL.M.
(*)Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

PERANG tanda pagar (tagar) di media jejaring sosial antara dua kubu yang berbeda pilihan politik, kini makin meluas terjadi dihampir setiap daerah. Kedua kubu hampir setiap hari bersahut-sahutan di media cetak maupun elektronik. Namun perang tagar yang paling ramai tetap saja di media sosial (medsos).

Satu kelompok getol mengkampanyekan tagar #2019GantiPresiden. Sementara kelompok lain tak kalah getol dengan mengusung tagar #2019TetapJokowi dan sejenisnya. Adalah hal yang lumrah dan tidak ada masalah dengan kampanye kedua kubu ini. Sebab negara menjamin penuh kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Namun perang tagar yang awalnya nampak biasa-biasa saja, kini nampak tidak terkendali.

Situasi kemudian mulai berubah. Ketika kedua kubu saling melontarkan cacian dan hujatan kebencian satu sama lain. Tidak ada ide dan gagasan yang ditawarkan. Tetapi permusuhan di antara keduanya. Akal sehat dan kewarasan kian tergerus. Yang ada fanatisme membabi buta. Adu kuat di antara kedua kubu justru yang berusaha ditonjolkan.

Situasi menjadi makin parah ketika perang tagar yang tadinya hanya terjadi di dunia maya, kini berpindah tempat ke dunia nyata.

Saling hadang dan jegal dilakukan satu sama lain. Kubu yang berada di pihak petahana, bahkan menyebut tagar #2019GantiPresiden sebagai bagian dari gerakan “makar”. Tuduhan ini jelas merupakan reaksi berlebihan. Sebab terlalu jauh untuk disebut makar. Sebab kata “aanslag” harusnya dimaknai sebagai “serangan”, yakni upaya aktif untuk merebut kekuasaan yang sah. Sementara tagar #2019GantiPresiden tidak lebih dari sekedar wujud ekspresi. Pun demikian dengan tagar #2019TetapJokowi dan sejenisnya.

Itu merupakan hal yang biasa saja sebagai wujud ekspresi dukungan kepada petahana. Parahnya lagi, perang tagar ini berbuah tindakan fisik oleh satu kubu terhadap kubu lainnya. Di Samarinda misalnya. Beredar video dimana sekelompok orang beridentitas tagar #2019GantiPresiden, diintimidasi agar aksinya segera dihentikan. Konon tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPRD. Ini jelas sudah di luar batas. Bagaimana mungkin kebebasan berekspresi dilawan dengan tindakan intimidasi?

Setidaknya terdapat dua alasan pokok mengapa tindakan intimidasi ini tidak dapat dibenarkan oleh kita yang masih memiliki kewarasan. Pertama, kebebasan berekspresi harus dijamin oleh negara. Terhadap siapapun yang berusaha menghalang-halangi pemenuhan hak tersebut, maka negara seharusnya berada pada garda terdepan untuk memastikan hak tersebut terpenuhi. Bukan justru mendiamkan upaya intimidasi tersebut.

Harus kita pahami, bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin dalam konstitusi dasar negara kita, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945. Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Kedua, tindakan intimidasi ini bisa dikategorikan sebagai tindakan “persekusi” atau “main hakim sendiri” (eigenrichting). Sebagai negara hukum (rechtstaat), maka segala macam dugaan peristiwa “pelanggaran hukum”, seharusnya juga diselesaikan melalui koridor hukum yang ada.

 Bukan dengan cara main hakim sendiri. Jika tindakan main hakim sendiri ini dilakukan, maka dapat dikenakan delik pidana pengancaman, penganiayaan atau pengeroyokan. Kubu tagar #2019GantiPresiden ini kan hanya menyampaikan pendapat. Mereka bukan penjahat. Kecuali mereka sudah melakukan tindakan pelanggaran hukum, baru bisa diproses. Itupun tidak boleh dengan main hakim sendiri.

Jadi, seharusnya perbedaan pendapat itu dihadapi dengan akal sehat. Dihadapi secara seimbang, apple to apple. Pendapat semestinya dihadapi juga dengan pendapat, diskursus dihadapi dengan diskursus pula, bukan dengan tindakan fisik dan intimidasi. Melakukan tindakan intimidasi terhadap mereka yang berbeda pendapat dengan kita, adalah bentuk ketidakwarasan. (riz/k18)


BACA JUGA

Selasa, 25 Juni 2019 11:12

35 Anak Tewas di Lubang Tambang, DPRD Kaltim Seperti Tidak Terusik

SAMARINDA - Tewasnya anak ke 35 di lubang tambang seakan…

Selasa, 25 Juni 2019 09:07

Anggaran tak Jelas, Pembangunan Masjid di Kinibalu Diminta Dihentikan

Samarinda - Sekitar 20 warga sekitar Lapangan Kinibalu berunjuk rasa…

Senin, 24 Juni 2019 14:08

Langkah Jangka Panjang Kendalikan Banjir, RTRW Tidak Boleh Melenceng

Persoalan banjir di Kota Tepian harus segera dituntaskan. Meninggikan jalan…

Senin, 24 Juni 2019 14:05

Runway Sempat Rusak, Penerbangan di APT Pranoto Kembali Normal

SAMARINDA–Aktivitas penerbangan di Bandara APT Pranoto, Samarinda, kembali normal, kemarin…

Senin, 24 Juni 2019 14:03

Ada Bantuan Pemprov, Pemkot Fokus Alokasikan di Utara

BANTUAN keuangan Rp 100 miliar dari Pemprov Kaltim digelontorkan tahun…

Senin, 24 Juni 2019 14:02

Kepedulian Warga Samarinda terhadap Hewan Meningkat

SAMARINDA–Kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan semakin baik. Saat ini, banyak…

Minggu, 23 Juni 2019 20:39

Masih di Bawah Umur, Sudah Delapan Kali Curi Motor

USIANYA masih di bawah umur. Namun, dia sudah harus merasakan…

Minggu, 23 Juni 2019 20:38

Saluran Air Harus Dibersihkan

SAMARINDA–Menyikapi persoalan di Samarinda, Wali Kota Syaharie Jaang menginstruksikan seluruh…

Sabtu, 22 Juni 2019 13:22

Gulirkan Wacana Bangun Kanal Kolektif

SAMARINDA–Integrasi penanganan banjir kembali ditempuh Pemkot Samarinda. Verifikasi penyebab hingga…

Sabtu, 22 Juni 2019 13:21

Jangan Mau Kalah dengan Swasta

Tiga hari lalu pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*