MANAGED BY:
RABU
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 15 September 2018 11:00
“Pesta” bagi Mantan Koruptor

MA Bolehkan Terpidana Korupsi Menjadi Caleg

-

PROKAL.CO, JAKARTA  -  Inilah kenyataan pahit bagi pemilik hak suara di Indonesia. Pada Pemilu 2019 nanti  pemilih akan disuguhi pilihan yang tidak enak. Sebab ada sejumlah calon anggota legislatif yang pernah mendapatkan vonis bersalah dalam kasus korupsi. Mahkamah Agung (MA) kemarin (14/9) memutuskan memperbolehkan mantan koruptor menjadi caleg.

Putusan MA ini sekaligus mengakhiri perbedaan pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebelumnya, peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) mengatur bahwa eks narapidana korupsi tidak bisa menjadi caleg. Juru Bicara (Jubir) MA Suhadi menyampaikan bahwa gugatan PKPU itu sudah disidangkan dan diputus sejak Kamis (13/9).

“Pertimbangan hakim, bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017,” ungkap dia kemarin. Suhadi memang tidak menjelaskan secara terperinci putusan yang sudah mereka buat atas gugatan PKPU tersebut. Namun, dia menyampaikan bahwa dengan putusan tersebut aturan dalam PKPU batal. “UU pemilu kan membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu,” tambah dia.

Selain itu, Suhadi pun menyebutkan bahwa PKPU bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi, ya silakan ikuti aturan,” ungkap Suhadi.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya belum membaca putusan MA terhadap PKPU. Menurut dia, putusan itu sangat ditunggu karena berkaitan kepastian hukum bagi para caleg. “Putusan itu harus ditindaklanjuti,” terang dia saat ditemui di sela acara uji publik surat suara pemilu di kantor.

Untuk bakal calon yang mengajukan gugatan ke Bawaslu dan dikabulkan, KPU tinggal mengeksekusi putusan Bawaslu. Yaitu, memasukkan mereka ke dalam daftar calon sementara (DCS). Begitu juga calon eks napi korupsi yang tidak masuk DCS dan tidak mengajukan gugatan, mereka juga harus dipulihkan dan dimasukkan ke daftar calon.

Karena belum mendapatkan putusan dari MA, Bawaslu belum bisa menyosialisasikannya ke daerah. Yang pasti, kata Afifuddin, semua pihak harus patuh dan melaksanakan putusan tersebut.

Afif mengatakan, pihaknya bukan pro terhadap koruptor, tapi pro terhadap aturan dan penegakan hukum. “Kami taat pada undang-undang yang memang mengatur secara legal apa yang boleh dan apa yang tidak. Apa yang jadi syarat dan yang tidak,” tutur alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Sementara itu, KPU belum bisa banyak berkomentar terkait putusan MA. Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan. “Sebagai tergugat atau termohon, KPU belum menerima informasi resmi dari MA,” terang dia. (syn/lum/tom/jpnn/rom/k16)

 


BACA JUGA

Rabu, 24 Oktober 2018 12:10
BARCELONA vs INTER MILAN

Bisa Apa Tanpa La Pulga?

BARCELONA-Pekan ini mungkin bakal menjadi waktu terberat bagi Barcelona sepanjang musim 2018-2019. Pemicunya…

Rabu, 24 Oktober 2018 12:08
Beber Kasus Khashoggi, Erdogan Tak Singgung MBS

Tiger Squad, 15 Orang yang Bunuh Jamal Khashoggi

ANKARA – Jamal Khashoggi merupakan korban pembunuhan berencana. Demikian kesimpulan Presiden Recep…

Rabu, 24 Oktober 2018 11:05
BREAKING NEWS

Begini Kondisi Toilet yang Akan Dipakai Presiden

SAMARINDA-  Tidak ada toilet khusus pejabat atau Very Very Important Person (VVIP) di Gedung Convention…

Rabu, 24 Oktober 2018 08:45
BREAKING NEWS

MENDADAK..!! Sehari Jelang Kedatangan Jokowi, Jalanan Mulus

SAMARINDA- Seperti sudah menjadi kebiasaan, jelang kedatangan Presiden Joko Widodo di Samarinda, poros…

Rabu, 24 Oktober 2018 06:47

Iklim Kerja Mulai Membaik, Ini Indikatornya

BALIKPAPAN - Perselisihan hubungan industrial (PHI) atau perselisihan kerja di Kota Minyak tahun ini…

Rabu, 24 Oktober 2018 06:42

Soal Ini, Pengusaha Kaltim Klaim Sudah Penuhi Kewajiban

SAMARINDA - Kesadaran pengusaha kelapa sawit di Bumi Etam sudah cukup baik. Setidaknya ini dapat dilihat…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:35

TOP DAH..!! Isran-Hadi Siap Atasi Banjir di Tiga Kota

SAMARINDA – Sudah 23 hari, Isran Noor dan Hadi Mulyadi resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur…

Selasa, 23 Oktober 2018 07:51

MENGEJUTKAN..!! Ternyata Kabupaten Ini Potensi Teknologi Nuklir

UJOH BILANG - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, Kamis (18/10) menghadiri rapat presentasi…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:51

Waspadai Pergerakan Bahan Pokok

BALIKPAPAN - Pemerintah kota maupun Provinsi Kaltim tampaknya harus mewaspadai risiko tingginya inflasi…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:49

UMP Harus Punya Klasifikasi

SAMARINDA - Seperti tahun-tahun sebelumnya, upah minimum provinsi (UMP) Kaltim tahun ini bakal mengalami…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .