MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 15 September 2018 11:00
“Pesta” bagi Mantan Koruptor

MA Bolehkan Terpidana Korupsi Menjadi Caleg

-

PROKAL.CO, JAKARTA  -  Inilah kenyataan pahit bagi pemilik hak suara di Indonesia. Pada Pemilu 2019 nanti  pemilih akan disuguhi pilihan yang tidak enak. Sebab ada sejumlah calon anggota legislatif yang pernah mendapatkan vonis bersalah dalam kasus korupsi. Mahkamah Agung (MA) kemarin (14/9) memutuskan memperbolehkan mantan koruptor menjadi caleg.

Putusan MA ini sekaligus mengakhiri perbedaan pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebelumnya, peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) mengatur bahwa eks narapidana korupsi tidak bisa menjadi caleg. Juru Bicara (Jubir) MA Suhadi menyampaikan bahwa gugatan PKPU itu sudah disidangkan dan diputus sejak Kamis (13/9).

“Pertimbangan hakim, bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017,” ungkap dia kemarin. Suhadi memang tidak menjelaskan secara terperinci putusan yang sudah mereka buat atas gugatan PKPU tersebut. Namun, dia menyampaikan bahwa dengan putusan tersebut aturan dalam PKPU batal. “UU pemilu kan membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu,” tambah dia.

Selain itu, Suhadi pun menyebutkan bahwa PKPU bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi, ya silakan ikuti aturan,” ungkap Suhadi.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya belum membaca putusan MA terhadap PKPU. Menurut dia, putusan itu sangat ditunggu karena berkaitan kepastian hukum bagi para caleg. “Putusan itu harus ditindaklanjuti,” terang dia saat ditemui di sela acara uji publik surat suara pemilu di kantor.

Untuk bakal calon yang mengajukan gugatan ke Bawaslu dan dikabulkan, KPU tinggal mengeksekusi putusan Bawaslu. Yaitu, memasukkan mereka ke dalam daftar calon sementara (DCS). Begitu juga calon eks napi korupsi yang tidak masuk DCS dan tidak mengajukan gugatan, mereka juga harus dipulihkan dan dimasukkan ke daftar calon.

Karena belum mendapatkan putusan dari MA, Bawaslu belum bisa menyosialisasikannya ke daerah. Yang pasti, kata Afifuddin, semua pihak harus patuh dan melaksanakan putusan tersebut.

Afif mengatakan, pihaknya bukan pro terhadap koruptor, tapi pro terhadap aturan dan penegakan hukum. “Kami taat pada undang-undang yang memang mengatur secara legal apa yang boleh dan apa yang tidak. Apa yang jadi syarat dan yang tidak,” tutur alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Sementara itu, KPU belum bisa banyak berkomentar terkait putusan MA. Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan. “Sebagai tergugat atau termohon, KPU belum menerima informasi resmi dari MA,” terang dia. (syn/lum/tom/jpnn/rom/k16)

 


BACA JUGA

Senin, 17 Juni 2019 14:50
Atasi Banjir Samarinda, Sekkot Minta Bantuan Pemprov dan Pusat

Atasi Banjir di Samarinda, Ini Kuncinya...

Mengatasi banjir di sejumlah wilayah di Kaltim menjadi pekerjaan utama…

Senin, 17 Juni 2019 14:45

Begini Sistem Anyar Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri

Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN) tahun ini…

Senin, 17 Juni 2019 14:28

Pemprov Kaltim Sediakan Rp 10 Miliar Tangani Banjir

SAMARINDA - Usai musibah banjir hampir sepekan melumpuhkan sebagian aktivitas…

Minggu, 16 Juni 2019 23:00

Samarinda Harus Berani Tanpa Tambang

Mengatasi banjir Samarinda cukup pelik. Meski penyebabnya sudah diketahui. Hingga…

Minggu, 16 Juni 2019 22:09

Limbah Perusahaan Kayu Diduga Jadi Penyebab

PUSDALOPS BPBD PPU UNTUK KP TERULANG LAGI : Banjir di…

Minggu, 16 Juni 2019 12:56

Mahulu Mulai Surut, PPU Banjir

BANJIR di Samarinda memang semakin surut. Lalu lintas berangsur-angsur normal.…

Minggu, 16 Juni 2019 12:55

Tujuh RT di PPU Terendam

BANJIR kembali menggenangi sejumlah wilayah di Penajam Paser Utara (PPU)…

Minggu, 16 Juni 2019 12:54
Melihat Pro dan Kontra Penerapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Yang Kaya Bisa ke Swasta, Berprestasi Bebas Pilih Sekolah

Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih…

Minggu, 16 Juni 2019 12:14

Hongkongers Bersatu Tolak RUU Ekstradisi

Aksi massa besar-besaran yang dilakukan penduduk Hong Kong membuahkan hasil.…

Minggu, 16 Juni 2019 12:12

Dukungan kepada Carrie Lam Lenyap

CARRIE Lam memang harus menelan kembali kata-katanya yang sebelumnya menolak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*