MANAGED BY:
MINGGU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 15 September 2018 11:00
“Pesta” bagi Mantan Koruptor

MA Bolehkan Terpidana Korupsi Menjadi Caleg

-

PROKAL.CO, JAKARTA  -  Inilah kenyataan pahit bagi pemilik hak suara di Indonesia. Pada Pemilu 2019 nanti  pemilih akan disuguhi pilihan yang tidak enak. Sebab ada sejumlah calon anggota legislatif yang pernah mendapatkan vonis bersalah dalam kasus korupsi. Mahkamah Agung (MA) kemarin (14/9) memutuskan memperbolehkan mantan koruptor menjadi caleg.

Putusan MA ini sekaligus mengakhiri perbedaan pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebelumnya, peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) mengatur bahwa eks narapidana korupsi tidak bisa menjadi caleg. Juru Bicara (Jubir) MA Suhadi menyampaikan bahwa gugatan PKPU itu sudah disidangkan dan diputus sejak Kamis (13/9).

“Pertimbangan hakim, bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017,” ungkap dia kemarin. Suhadi memang tidak menjelaskan secara terperinci putusan yang sudah mereka buat atas gugatan PKPU tersebut. Namun, dia menyampaikan bahwa dengan putusan tersebut aturan dalam PKPU batal. “UU pemilu kan membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu,” tambah dia.

Selain itu, Suhadi pun menyebutkan bahwa PKPU bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi, ya silakan ikuti aturan,” ungkap Suhadi.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya belum membaca putusan MA terhadap PKPU. Menurut dia, putusan itu sangat ditunggu karena berkaitan kepastian hukum bagi para caleg. “Putusan itu harus ditindaklanjuti,” terang dia saat ditemui di sela acara uji publik surat suara pemilu di kantor.

Untuk bakal calon yang mengajukan gugatan ke Bawaslu dan dikabulkan, KPU tinggal mengeksekusi putusan Bawaslu. Yaitu, memasukkan mereka ke dalam daftar calon sementara (DCS). Begitu juga calon eks napi korupsi yang tidak masuk DCS dan tidak mengajukan gugatan, mereka juga harus dipulihkan dan dimasukkan ke daftar calon.

Karena belum mendapatkan putusan dari MA, Bawaslu belum bisa menyosialisasikannya ke daerah. Yang pasti, kata Afifuddin, semua pihak harus patuh dan melaksanakan putusan tersebut.

Afif mengatakan, pihaknya bukan pro terhadap koruptor, tapi pro terhadap aturan dan penegakan hukum. “Kami taat pada undang-undang yang memang mengatur secara legal apa yang boleh dan apa yang tidak. Apa yang jadi syarat dan yang tidak,” tutur alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Sementara itu, KPU belum bisa banyak berkomentar terkait putusan MA. Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan. “Sebagai tergugat atau termohon, KPU belum menerima informasi resmi dari MA,” terang dia. (syn/lum/tom/jpnn/rom/k16)

 


BACA JUGA

Sabtu, 23 Februari 2019 11:00

Diguyur Bankeu Rp 23 Miliar, Tenggarong Seberang-Muara Badak Bakal Tersambung

TENGGARONG–Interkoneksi jalan antarkecamatan di Kukar tahun ini kembali berlanjut. Setelah…

Sabtu, 23 Februari 2019 09:23

LELET ...!! Bandara Sangkima Diminta Tunda

SANGATTA – Proyek tahun jamak alias multiyears contract (MYC) di…

Sabtu, 23 Februari 2019 09:21

Kepala BNN : Kaltim Jalur Masuk Pasokan Narkoba dari Luar

SAMARINDA - Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol Heru…

Jumat, 22 Februari 2019 11:49

SYUKURLAH..!! Pemprov dan Yayasan Melati Akhiri Sengketa

SAMARINDA – Sengketa berkepanjangan kepemilikan lahan dan aset SMA 10…

Jumat, 22 Februari 2019 09:16

Terseret Mafia Sepak Bola, Ini Kata Yunus Nusi...

SAMARINDA – Kasus Mafia Pengaturan Skor kembali menyeruak di sepak…

Kamis, 21 Februari 2019 14:43

PARAHNYA..!! Banyak Tambang Cacat Administrasi, 876 IUP Proses Pencabutan, 81 Dihentikan Sementara

SAMARINDA – Proses pembenahan aktivitas pertambangan di Kaltim terus dilakukan.…

Kamis, 21 Februari 2019 10:15

Tiket Pesawat Mahal, Masyarakat Naik Kapal

SAMARINDA- Indonesia National Air Carrier Association (INACA) mengakui mulai akhir…

Kamis, 21 Februari 2019 08:40

Kenapa Lubang Tambang di Samarinda Tak Direklamasi? Ini Jawaban Distamben Kaltim

SAMARINDA - Lubang bekas tambang di kota Samarinda masih banyak…

Kamis, 21 Februari 2019 08:36

Mantan Rektor : Selisih Kas BLU Rp 35 Miliar Tanggung Jawab PR II Unmul

SAMARINDA - Mantan Rektor Unmul Zamruddin Hasid mengaku temuan selisih…

Rabu, 20 Februari 2019 12:50

Lahan Perumahan Masuk Zona Hijau, Kapan Revisi RTRW Samarinda?

SAMARINDA – Para pengembang hunian di Kaltim saat ini masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*