PROKAL.CO, SAMARINDA  –   Gelombang penolakan gerakan #2019GantiPresiden sampai ke Kaltim. Deklarasi yang direncanakan digelar hari ini (15/9), di Stadion Madya Sempaja, Samarinda batal. Kepolisian tak mengeluarkan izin. Dianggap berpotensi menimbulkan kerusuhan. 

Ditemui Jumat (14/9), Kapolresta Samarinda Kombes Vendra Rivianto membenarkan jika pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan aksi. Surat tersebut dari beberapa elemen masyarakat yang hendak menggelar deklarasi #2019GantiPresiden. Namun dengan pertimbangan kondusivitas, mengingat kegiatan tersebut menimbulkan pro-kontra, pihaknya pun urung mengeluarkan izin. 

“Ada yang menolak adanya gerakan tersebut. Kami mengamati terus, mayoritas masyarakat Kaltim menolak,” ungkapnya. Perihal Stadion Madya Sempaja yang rencananya menjadi tempat deklarasi gerakan tersebut, perwira Polri penyuka makanan urap itu menyebut, pengelola dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Stadion Madya Sempaja juga menolak adanya kegiatan tersebut. Apalagi, sambung dia, surat pemberitahuan terbaru sudah diterima polisi. Pejabat utama Polresta Samarinda itu menyebut, bentuk suratnya adalah permohonan.

“Jadi bisa dikabulkan, bisa juga tidak,” tegasnya. Mengingat, banyak elemen yang menolak, serta memperbarui situasi terkini di lapangan yang terus berkembang, Vendra memastikan tidak akan mengeluarkan izin. “Khawatir, bisa jadi potensi kerusuhan,” ungkapnya. Perkembangan terakhir yang diperoleh Kaltim Post hingga malam tadi, ada rencana pergeseran lokasi deklarasi.

 Dari sebelumnya Stadion Madya Sempaja, aksi gerakan tersebut berpindah ke Jembatan Mahkota II di Jalan Slamet Riyadi.“Di sana (Jembatan Mahakam) juga aktivitas masyarakat. Takutnya malah bersinggungan dengan warga di sana. Makanya, dengan segala hormat saya menolak,” ujarnya. Ditambahkan Vendra, berdasarkan aturan, pengajuan aktivitas yang menggunakan fasilitas umum, wajib diajukan tiga hari sebelum pelaksanaan. “Ini baru diajukan, artinya sudah menyalahi aturan,” tegasnya. 

Menanggapi pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang menilai gerakan tersebut tidak berbau kampanye, Vendra tak mempermasalahkannya. “Masyarakat di sini juga punya pandangan, kondisinya menolak. Jika diteruskan, bisa saja ada korban jiwa,” sebutnya. Jika tetap ada, polisi bakal membubarkan secara persuasif. Untuk aksi hari ini, Polresta Samarinda bersama anggota Brimob Detasemen B Pelopor Polda Kaltim dan TNI, bakal berjaga. Bahkan dari beberapa hari sebelumnya. Sebaran titik sudah dijaga khusus. (*/dra/riz/k18)