MANAGED BY:
SELASA
20 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Jumat, 14 September 2018 10:29
2.357 PNS Berstatus Terpidana Korupsi Akan Dipecat, Ini Rinciannya, di Kaltim Ada 60 Orang..!!
Ilustrasi: PNS (Dok. Radar Mojokerto/Jawa Pos Group)

PROKAL.CO, JAKARTA- Sebanyak 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti korupsi dan putusan hukumnya telah inkracht bisa segera diberhentikan secara tidak hormat (dipecat).

Diberitakan JawaPos.com, pemecatan ribuan PNS itu, ada di Surat Edaran (SE) terbaru yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 10 September 2018 dan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta Ketua KPK Agus Rahardjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut pemecatan itu setidaknya dilakukan paling lama pada akhir tahun ini. Pemecatan harus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing wilayah. Bila, PPK tidak melaksanakan isi dari SE tersebut maka akan ada sanksi.

Tjahjo KumoloMendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/ JawaPos.com)

"Pelaksanaan Keputusan Bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018," ucap Tjahjo Kamis (13/9) di Jakarta.

Karo Humas BKN, Mohammad Ridwan menyebut dalam data yang dimiliki oleh lembaganya per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korupsi yang belum dipecat tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan, PNS korupsi yang belum dipecat dari institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total jumlah keseluruhannya ialah 2.357 orang.

Berikut daftar rekapitulasinya PNS yang terlibat korupsi dengan total 2.259 orang.

- Rekapitulasi PNS yang terlibat tipikor berdasarkan daerah:
1. Aceh: 89 orang (13 orang tingkat provinsi dan 76 orang tingkat kabupaten/kota)
2. Sumatera Utara: 298 orang (33 orang tingkat provinsi dan 265 orang tingkat kabupaten/kota)
3. Sumatera Barat: 84 orang (12 orang tingkat provinsi dan 72 orang tingkat kabupaten/kota)
4. Riau: 190 orang (10 orang tingkat provinsi dan 180 orang tingkat kabupaten/kota)
5. Kepulauan Riau: 27 orang (4 orang tingkat provinsi dan 23 orang tingkat kabupaten/kota)
6. Sumatera Selatan: 13 orang (2 orang tingkat provinsi dan 11 orang tingkat kabupaten/kota)
7. Jambi: 44 orang (15 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
8. Bengkulu: 20 orang (1 orang tingkat provinsi dan 19 orang tingkat kabupaten/kota)
9. Bangka Belitung: 6 orang (6 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
10. Lampung: 97 orang (26 orang tingkat provinsi dan 71 orang tingkat kabupaten/kota)
11. Kalimantan Barat: 47 orang (4 orang tingkat provinsi dan 43 orang tingkat kabupaten/kota)
12. Kalimantan Tengah: 55 orang (5 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
13. Kalimantan Selatan: 44 orang (10 orang tingkat provinsi dan 34 orang tingkat kabupaten/kota)
14. Kalimantan Timur: 60 orang (12 orang tingkat provinsi dan 48 orang tingkat kabupaten/kota)
15. Kalimantan Utara: 10 orang (0 orang tingkat provinsi dan 10 orang tingkat kabupaten/kota)
16. Banten: 70 orang (17 orang tingkat provinsi dan 53 orang tingkat kabupaten/kota)
17. DKI Jakarta: 52 orang (52 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
18. Jawa Barat: 193 orang (24 orang tingkat provinsi dan 169 orang tingkat kabupaten/kota)
19. Jawa Tengah: 23 orang (1 orang tingkat provinsi dan 22 orang tingkat kabupaten/kota)
20. DI Yogyakarta: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
21. Jawa Timur: 80 orang (3 orang tingkat provinsi dan 77 orang tingkat kabupaten/kota)
22. Bali: 37 orang (5 orang tingkat provinsi dan 32 orang tingkat kabupaten/kota)
23. NTB: 72 orang (7 orang tingkat provinsi dan 65 orang tingkat kabupaten/kota)
24. NTT: 183 orang (5 orang tingkat provinsi dan 178 orang tingkat kabupaten/kota)
25. Sulawesi Selatan: 30 orang (1 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
26. Sulawesi Barat: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
27. Sulawesi Tenggara: 4 orang (0 orang tingkat provinsi dan 4 orang tingkat kabupaten/kota)
28. Sulawesi Tengah: 56 orang (12 orang tingkat provinsi dan 44 orang tingkat kabupaten/kota)
29. Sulawesi Utara: 58 orang (8 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
30. Gorontalo: 32 orang (6 orang tingkat provinsi dan 26 orang tingkat kabupaten/kota)
31. Maluku: 9 orang (0 orang tingkat provinsi dan 9 orang tingkat kabupaten/kota)
32. Maluku Utara: 65 orang (20 orang tingkat provinsi dan 45 orang tingkat kabupaten/kota)
33. Papua Barat: 59 orang (18 orang tingkat provinsi dan 41 orang tingkat kabupaten/kota)
34. Papua: 146 orang (10 orang tingkat provinsi dan 136 orang tingkat kabupaten/kota)


Rekapitulasi data PNS yang terlibat tipikor pada instansi pusat dengan total 98 orang.

1. Kementerian Perhubungan: 16 orang
2. Kementerian Agama: 14 orang
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang
6. Kementerian Keuangan: 6 orang
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang
8. Kementerian Komunikasi  dan Informatika: 4 orang 

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang
10. Kementerian Pertahanan: 3 orang
11. Kementerian Pertanian : 3 orang

12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang

13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang
14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: 1 orang
15. Kementerian Kesehatan: 1 orang
16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang
17. Kementerian Perindustrian: 1 orang
18. Mahkamah Agung: 5 orang
19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang
21. Badan Pusat Statistik: 1 orang
22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang

 

(ipp/JPC)


BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 10:31

Hari Ini Garuda, Besok Batik

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Kepala Dinas Perhubungan…

Sabtu, 17 November 2018 19:15
Seleksi Komisioner KPU Kaltim

Gugur dari Seleksi Berkas, Komisioner KPU Kaltim Ini Bakal Menggugat

SAMARINDA- Seleksi calon komisioner KPU Kaltim 2018-2023 mulai makan korban.…

Sabtu, 17 November 2018 14:22

Polemik di IJTI Pusat, Ini Sikap IJTI Kaltim

SAMARINDA- Mencermati perkembangan situasi organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)…

Jumat, 16 November 2018 11:23

Calon Wakil Wali Kota Samarinda, Mantan Plt Wali Kota Disebut-Sebut

SAMARINDA – Beberapa nama sudah mencuat sebagai calon wakil walikota,…

Jumat, 16 November 2018 11:11

Soal Calon Pendamping Jaang, Alot di Demokrat

SAMARINDA – Beberapa nama sudah mencuat sebagai calon wakil walikota,…

Jumat, 16 November 2018 09:54
Jabatan Wawali Masih Kosong sampai Saat Ini

Dituding Mengulur Waktu, Ini Kata Syaharie Jaang

Sampai saat ini, jabatan Wakil Wali Kota Samarinda masih kosong.…

Jumat, 16 November 2018 09:49

Jaang Terus “Jomblo”, Tiga Parpol Pengusung Sebaiknya Bentuk Panitia Seleksi

SAMARINDA – Pengisian kursi Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda kian…

Jumat, 16 November 2018 08:01

Jalur Khusus Roda Dua demi Kenyamanan Pengendara

SAMARINDA – Papan biru bertuliskan “sepeda motor lewat lajur kiri”…

Jumat, 16 November 2018 07:57

Kriminalis Anak-Anak, Ya Pelaku Ya Korban

SAMARINDA - Kurus, tinggi sekitar 160 sentimeter (cm), rambutnya pendek…

Jumat, 16 November 2018 07:41

Jati Diri Kaltim Jangan Hilang

SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya'qub merasa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .