MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Jumat, 14 September 2018 10:29
2.357 PNS Berstatus Terpidana Korupsi Akan Dipecat, Ini Rinciannya, di Kaltim Ada 60 Orang..!!
Ilustrasi: PNS (Dok. Radar Mojokerto/Jawa Pos Group)

PROKAL.CO, JAKARTA- Sebanyak 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti korupsi dan putusan hukumnya telah inkracht bisa segera diberhentikan secara tidak hormat (dipecat).

Diberitakan JawaPos.com, pemecatan ribuan PNS itu, ada di Surat Edaran (SE) terbaru yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 10 September 2018 dan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta Ketua KPK Agus Rahardjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut pemecatan itu setidaknya dilakukan paling lama pada akhir tahun ini. Pemecatan harus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing wilayah. Bila, PPK tidak melaksanakan isi dari SE tersebut maka akan ada sanksi.

Tjahjo KumoloMendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/ JawaPos.com)

"Pelaksanaan Keputusan Bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018," ucap Tjahjo Kamis (13/9) di Jakarta.

Karo Humas BKN, Mohammad Ridwan menyebut dalam data yang dimiliki oleh lembaganya per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korupsi yang belum dipecat tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan, PNS korupsi yang belum dipecat dari institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total jumlah keseluruhannya ialah 2.357 orang.

Berikut daftar rekapitulasinya PNS yang terlibat korupsi dengan total 2.259 orang.

- Rekapitulasi PNS yang terlibat tipikor berdasarkan daerah:
1. Aceh: 89 orang (13 orang tingkat provinsi dan 76 orang tingkat kabupaten/kota)
2. Sumatera Utara: 298 orang (33 orang tingkat provinsi dan 265 orang tingkat kabupaten/kota)
3. Sumatera Barat: 84 orang (12 orang tingkat provinsi dan 72 orang tingkat kabupaten/kota)
4. Riau: 190 orang (10 orang tingkat provinsi dan 180 orang tingkat kabupaten/kota)
5. Kepulauan Riau: 27 orang (4 orang tingkat provinsi dan 23 orang tingkat kabupaten/kota)
6. Sumatera Selatan: 13 orang (2 orang tingkat provinsi dan 11 orang tingkat kabupaten/kota)
7. Jambi: 44 orang (15 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
8. Bengkulu: 20 orang (1 orang tingkat provinsi dan 19 orang tingkat kabupaten/kota)
9. Bangka Belitung: 6 orang (6 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
10. Lampung: 97 orang (26 orang tingkat provinsi dan 71 orang tingkat kabupaten/kota)
11. Kalimantan Barat: 47 orang (4 orang tingkat provinsi dan 43 orang tingkat kabupaten/kota)
12. Kalimantan Tengah: 55 orang (5 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
13. Kalimantan Selatan: 44 orang (10 orang tingkat provinsi dan 34 orang tingkat kabupaten/kota)
14. Kalimantan Timur: 60 orang (12 orang tingkat provinsi dan 48 orang tingkat kabupaten/kota)
15. Kalimantan Utara: 10 orang (0 orang tingkat provinsi dan 10 orang tingkat kabupaten/kota)
16. Banten: 70 orang (17 orang tingkat provinsi dan 53 orang tingkat kabupaten/kota)
17. DKI Jakarta: 52 orang (52 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
18. Jawa Barat: 193 orang (24 orang tingkat provinsi dan 169 orang tingkat kabupaten/kota)
19. Jawa Tengah: 23 orang (1 orang tingkat provinsi dan 22 orang tingkat kabupaten/kota)
20. DI Yogyakarta: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
21. Jawa Timur: 80 orang (3 orang tingkat provinsi dan 77 orang tingkat kabupaten/kota)
22. Bali: 37 orang (5 orang tingkat provinsi dan 32 orang tingkat kabupaten/kota)
23. NTB: 72 orang (7 orang tingkat provinsi dan 65 orang tingkat kabupaten/kota)
24. NTT: 183 orang (5 orang tingkat provinsi dan 178 orang tingkat kabupaten/kota)
25. Sulawesi Selatan: 30 orang (1 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
26. Sulawesi Barat: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
27. Sulawesi Tenggara: 4 orang (0 orang tingkat provinsi dan 4 orang tingkat kabupaten/kota)
28. Sulawesi Tengah: 56 orang (12 orang tingkat provinsi dan 44 orang tingkat kabupaten/kota)
29. Sulawesi Utara: 58 orang (8 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
30. Gorontalo: 32 orang (6 orang tingkat provinsi dan 26 orang tingkat kabupaten/kota)
31. Maluku: 9 orang (0 orang tingkat provinsi dan 9 orang tingkat kabupaten/kota)
32. Maluku Utara: 65 orang (20 orang tingkat provinsi dan 45 orang tingkat kabupaten/kota)
33. Papua Barat: 59 orang (18 orang tingkat provinsi dan 41 orang tingkat kabupaten/kota)
34. Papua: 146 orang (10 orang tingkat provinsi dan 136 orang tingkat kabupaten/kota)


Rekapitulasi data PNS yang terlibat tipikor pada instansi pusat dengan total 98 orang.

1. Kementerian Perhubungan: 16 orang
2. Kementerian Agama: 14 orang
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang
6. Kementerian Keuangan: 6 orang
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang
8. Kementerian Komunikasi  dan Informatika: 4 orang 

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang
10. Kementerian Pertahanan: 3 orang
11. Kementerian Pertanian : 3 orang

12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang

13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang
14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: 1 orang
15. Kementerian Kesehatan: 1 orang
16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang
17. Kementerian Perindustrian: 1 orang
18. Mahkamah Agung: 5 orang
19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang
21. Badan Pusat Statistik: 1 orang
22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang

 

(ipp/JPC)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 08:36

Sungai Mahakam Surut, KSOP Perketat Pelayaran

SAMARINDA – Hamparan tanah basah tampak begitu jelas. Pemandangan yang tak biasa kurun waktu sepekan…

Selasa, 18 September 2018 08:33

Taman Pustaka ala Kafe hingga Digitalisasi Layanan

Minat baca di Kaltim memang tergolong rendah, namun tingkat kunjungan ke perpustakaan tinggi. RORO MIRA,…

Selasa, 18 September 2018 08:16

Waspada Kebakaran Hutan

SAMARINDA – Memasuki kemarau, pemerintah dituntut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya…

Senin, 17 September 2018 08:51

Sungai Mahakam Surut, Produksi Air Bersih Normal

SAMARINDA – Cuaca terik yang melanda Samarinda beberapa hari terakhir mulai berdampak pada menurunnya…

Senin, 17 September 2018 08:45

Perang Tagar, Persekusi, dan Kewarasan Kita

OLEH: HERDIANSYAH HAMZAH, S.H, LL.M.(*)Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman PERANG tanda pagar…

Senin, 17 September 2018 08:16

Bupati Sampaikan Penjelasan Pemkab pada Paripurna

UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, Jumat (14/9), memberikan jawaban…

Senin, 17 September 2018 08:16

DPMK Gelar Pembinaan Lembaga Adat Se-Kabupaten

UJOH BILANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahulu, Jumat (14/9), menggelar acara…

Senin, 17 September 2018 08:15

Selalu Dukung Kegiatan Lembaga Masyarakat Kampung

UJOH BILANG – Pemerintah selalu mendukung segala kegiatan lembaga kemasyarakatan kampung yang…

Minggu, 16 September 2018 08:46

Pesta Pora Narkoba di Balik Penjara

JAUH dari hiruk pikuk aktivitas perkotaan, lembaga pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas III Samarinda,…

Minggu, 16 September 2018 08:44

Deklarasi #2019GantiPresiden Batal

SAMARINDA – Turut menjadi tempat pelaksanaan deklarasi, Kaltim, khususnya Kota Tepian, “banjir”…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .