MANAGED BY:
SELASA
13 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 14 September 2018 12:00
ADA APA INI..??? 1,5 Jam Gubernur Konsultasi ke Kejati

Putuskan meski Tanpa IMB, Proyek Masjid Jalan Terus

Proyek di Lapangan Kinibalu yang terus mendapat protes warga.

PROKAL.CO, SAMARINDA - Meski menuai penolakan, langkah Pemprov Kaltim meneruskan proyek masjid di Lapangan Kinibalu, Samarinda tak terbendung. Kemarin (13/9) Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Hasilnya, pembangunan masjid tetap jalan kendati belum mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Dari data yang diperoleh Kaltim Post, hingga kemarin progres pembangunan masjid sudah sekitar 30 persen. Bahkan kontraktor harus menggeber kerja siang dan malam demi proyek rampung akhir tahun ini. Dengan kenyataan itu, maka akan sulit untuk menghentikan pembangunan.

Dalam pertemuan di ruang VVIP Rumah Jabatan Gubernur Kaltim itu, Faroek didampingi panitia pembangunan masjid. Hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim M Taufik. Sementara Kepala Kejati Kaltim Ely Shahputra datang bersama jajarannya.

Pantauan media ini, pertemuan itu berlangsung tertutup selama 1,5 jam. Setelah pertemuan tersebut, Faroek membeber hasilnya kepada awak media. Dia menyebut, dalam pertemuan itu diputuskan proyek pembangunan masjid tetap dilanjutkan. Sebab pengajuan IMB telah melewati 21 hari kerja.

Pemprov Kaltim melalui panitia pembangunan masjid sendiri sejak Maret silam telah mengajukan permohonan IMB, namun hingga kini belum diterbitkan. Secara hukum, sebut dia, bangunan tersebut sah karena permohonan telah mereka ajukan. Namun, Faroek heran dengan Pemkot Samarinda yang enggan menerbitkan IMB, padahal syarat yang dimintanya sudah dipenuhi. Minus rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda.

“Kami sudah ajukan permohonan IMB, secara hukum tanpa ada IMB pun sudah sah karena telah melewati 21 hari kerja. Silakan baca UU 30/2010 tentang Administrasi Negara,” tegas Faroek.

Dia menyampaikan, tidak akan membiarkan pihak-pihak yang mengatasnamakan sekelompok warga menggagalkan proyek. Apalagi DPRD Kaltim, yang notabene ikut serta mengesahkan proyek tersebut melalui Peraturan Daerah (Perda) APBD 2018. Pun jika anggota DPRD Kaltim ingin membatalkan, maka menurut dia, sudah tidak bisa karena bukan lagi wewenang dewan.

Mantan bupati Kutai Timur itu mengaku heran pembangunan masjid yang diperuntukkan umat Islam justru didemo. Padahal sudah mendapat dukungan. Baik dari warga, tokoh agama, pejabat terkait, maupun Kanwil Kementerian Agama Kaltim. “Sangat aneh ditolak. Gubernur Islam, wali kota Samarinda Islam, ketua FKUB Samarinda Islam. Kok masih ada yang menghalangi pembangunan masjid,” ujarnya.

Salah satu dasar penolakan sekelompok warga yang menyebut Lapangan Kinibalu merupakan cagar budaya karena memiliki nilai sejarah dimentahkan gubernur Kaltim dua periode tersebut. Disebutkan dia, alasan tersebut keliru. Secara jelas, dia menyebut, Lapangan Kinibalu merupakan lapangan sepak bola. Lahan bersertifikat dan merupakan aset Pemprov Kaltim.

“Dewan (DPRD Kaltim) juga tidak punya hak menghentikan proyek. Apalagi itu sudah mereka setujui sendiri dan sudah ada perda-nya. Jadi masjid jalan terus. Saya tidak akan pernah mundur satu milimeter pun, apalagi satu meter,” tegasnya.

Selain itu, dia menuding, ada pihak-pihak yang mencoba mencari simpati menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 kepada warga. Namun, dilakukan dengan cara yang salah. Isu pembangunan masjid sengaja dipolitisasi untuk meraup dukungan. “Semua yang menentang itu. Apalagi merusak atau meneror pekerja proyek itu tidak boleh dibiarkan. Saya laporkan. Saya sudah serahkan itu ke polisi untuk ditangani,” imbuhnya.

Sementara itu, Ely Shahputra menolak diwawancarai. Dia langsung ngacir meninggalkan wartawan yang menunggunya sejak pertemuan itu berlangsung. Ely langsung menuju mobil dinasnya.

TAK BISA ASAL HENTIKAN

Sebelumnya, anggota DPRD Kaltim Dahri Yasin mengingatkan, proyek masjid di Lapangan Kinibalu tidak bisa sembarangan dihentikan. Sebagai proyek yang disetujui eksekutif-legislatif dan dikerjakan kontraktor, penghentian proyek apalagi dilakukan secara sepihak bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Meski dengan alasan proyek belum mengantongi IMB

“Proyek itu sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dan dianggarkan di APBD Kaltim 2018. Tidak bisa melalui rapat bersama warga, lantas  proyek begitu saja diminta dihentikan,” kata Dahri.

Politikus Golkar itu menuturkan, proyek masjid dibangun menggunakan APBD Kaltim. Sudah puluhan miliar rupiah dana terpakai. Proyek ditarget rampung akhir tahun ini. Jika dibatalkan, maka duit yang sudah terpakai sia-sia. Artinya, rakyat juga yang dirugikan.

Dia pun mengkritik, sejumlah anggota DPRD Kaltim yang mengambil kesimpulan secara sepihak melalui rapat hearing yang melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah. Hal itu menurutnya sangat menjebak. “Kalau dibatalkan siapa mau tanggung jawab dampak hukumnya nanti. Ketua DPRD mau ya silakan saja, saya tidak," katanya.

Dikatakan, pembangunan fasilitas umum, masjid, tersebut telah disetujui dalam perda. Ditetapkan melalui siding paripurna di DPRD Kaltim. Secara logika, proyek di dalam perda itu tidak bisa dibatalkan melalui rapat.

“Sekali lagi saya tegaskan pembangunan masjid itu telah berkekuatan hukum karena telah diperdakan. Jadi tak bisa asal dibatalkan. Pembatalan perda harus melalui paripurna dewan," terang Dahri.

Dikonfirmasi, Ketua DPRD Kaltim M Syahrun menyatakan, hasil rapat pada Senin (10/9) lalu merekomendasikan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang untuk menghentikan sementara proyek pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu. Sebab, proyek belum mengantongi IMB. Kemudian, masih ada masalah-masalah lain yang belum diselesaikan, seperti rekomendasi FKUB, dan penolakan warga. “Sudah kami serahkan ke wali kota. Tunggu saja,” singkat dia.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim Muspandi menyebut, hak interplasi memungkinkan diambil. Sebagai salah satu cara meminta penjelasan kepada pemprov terkait proyek masjid yang belum mengantongi IMB dan ditolak warga. Namun, langkah itu tidak bisa serta-merta dilakukan. Harus mendapat dukungan dari mayoritas anggota DPRD Kaltim. “Tidak perlu waktu lama, sempat seminggu ini, asal didukung,” ucapnya.

PLINPLAN

Seperti diketahui, upaya DPRD Kaltim meminta Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang untuk turun tangan dalam polemik proyek masjid di Lapangan Kinibalu, Samarinda, dianggap plinplan. Pasalnya, sebelum rumah ibadah itu dibangun, legislator yang menyetujui anggaran. Meski sebelumnya diiringi drama panjang penolakan di Karang Paci -–sebutan Kantor DPRD Kaltim di Samarinda.

Sepanjang tahun lalu memang menjadi drama antara Pemprov dan DPRD Kaltim. Di mana eksekutif menunjukkan kengototannya dalam proyek masjid tersebut. Namun, polemik itu diakhiri dengan “kemenangan” pemprov. Legislatif menyetujui pembangunan rumah ibadah itu masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltim 2017.

Kala itu proyek yang berdiri di lahan milik pemprov seluas 16.261 meter persegi tersebut kebagian Rp 3 miliar. Sebelumnya, usulan awal dalam draf Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS), pembangunan masjid itu sebesar Rp 15 miliar. Begitu itu muncul, pro dan kontra mengiringi rencana proyek tersebut. Selain faktor minim anggaran, di sekitar rencana pembangunan sudah berdiri beberapa masjid.

Sejumlah wakil rakyat di parlemen menolak pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu. Salah satunya, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy. Dia menuturkan, lebih baik lapangan tersebut dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Rusman Yaqub, anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, meminta gubernur mengkaji ulang rencana pembangunan masjid. “Lebih cenderung jangan lah. Bukan berarti tidak pro membangun masjid,” ujar penasihat Fraksi PPP-NasDem DPRD Kaltim itu.

Selain anggota dewan, ulama pun menolak. Ketua Majelis Ulama Indonesia Samarinda sekaligus Ketua FKUB Samarinda Zaini Naim menyatakan menjadi salah seorang yang tak setuju dengan pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu. Lebih baik, rumah ibadah yang telah ada dibina.

Namun, sikap DPRD Kaltim berubah jelang paripurna APBD-P Kaltim 2017. Di balik sikap dewan yang berubah itu juga memunculkan tanda tanya. Ditengarai ada bargaining tertentu yang berujung kata sepakat. “Tidak ada bargaining,” tepis Ketua DPRD Kaltim M Syahrun HS.

Dia mengakui, awalnya dewan menolak dengan pertimbangan lokasinya berdekatan dengan Masjid Baitussalam di Kompleks Markas Korem (Makorem) 091/ASN. Jaraknya sekitar 150 meter.

Namun, kemudian DPRD Kaltim sadar bahwa masjid di Makorem 091/ASN juga penuh saat salat Jumat. Pun, Masjid Al-Mukmin di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, disebutnya, tak cukup menampung pegawai beserta tenaga honorer yang berjumlah ribuan. “Kan di luar, bukan dalam kompleks (Kantor Gubernur Kaltim). Bukan saya membela pemprov, tapi memang kebutuhan,” ucapnya.

Tersiar kabar melunaknya dewan karena pemprov mengusulkan belanja operasional sekretariat DPRD Kaltim hanya Rp 7 miliar. Sementara itu, usulan DPRD Kaltim mencapai Rp 35 miliar. “Tidak ada saling sandera atau memasang bargaining apapun. Setelah pembahasan bersama akhirnya muncul kesepakatan hasilnya Rp 25,8 miliar,” jelas dia.

Belakangan DPRD Kaltim malah balik meminta Syaharie Jaang menghentikan proyek pembangunan. Dengan alasan Pemkot Samarinda belum mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) ke proyek masjid.

Pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah menilai, rekomendasi penolakan DPRD Kaltim terhadap masjid di Lapangan Kinibalu sifatnya hanya memberikan tekanan secara politis. Bisa disebut permainan politik dua kaki. Dilakukan agar tudingan tidak berpihak terhadap aspirasi rakyat yang menolak proyek masjid bisa ditepis.

Pengajar di Fakultas Hukum Unmul itu menyebut, opsi mengajukan hak interpelasi masih bisa dilakukan. Setidaknya ada waktu sekitar satu pekan sebelum Gubernur Awang Faroek Ishak ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) calon legislatif di Pileg 2019. Waktu seminggu itu lebih dari cukup jika parlemen serius merespons aspirasi warga. “Kalaupun lewat, bisa gubernur terpilih atau penjabat. Karena yang dipanggil itu kan gubernur pemegang jabatan, bukan orangnya,” jelas Castro.

Dia menyarankan, agar wakil rakyat tidak dianggap plinplan. Legislator di Karang Paci perlu menunjukkan keseriusan terhadap penolakan. Bukan hanya menolak karena alasan teknis IMB. Sebab, ada peluang jika IMB sudah dipenuhi, DPRD Kaltim bakal menyetujui. Padahal, masalah proyek tersebut bukan sekadar ada tidaknya IMB.

“Jadi tidak cukup hanya dengan rekomendasi penolakan yang ditujukan ke wali kota. Tapi mesti memanggil gubernur melalui penggunaan hak interpelasi dengan pertanyaan pokok. Kenapa pembangunan tetap dilanjutkan, sementara banyak aspek yang dilanggar?,” paparnya. (*/him/rom/k18)


BACA JUGA

Selasa, 13 November 2018 10:24

DUH PAYAH..!! Persentase Kelulusan CPNS Masih Rendah

TANA PASER–Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Assessment…

Selasa, 13 November 2018 07:35

Tugboat Batu Bara Tenggelam di Perairan Bunyu, Dua ABK Belum Ditemukan

TARAKAN – Kecelakaan di perairan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali terjadi.…

Selasa, 13 November 2018 06:41

YESS..!! Merpati Siap Kembali Mengudara Tahun Depan

JAKARTA – Setelah mengalami penghentian operasi pada 2014 silam, maskapai…

Senin, 12 November 2018 11:00

KENA PAJAK..?? Menteri Keuangan Bakal Wajibkan Mahasiswa Miliki NPWP

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mewajibkan seluruh mahasiswa…

Senin, 12 November 2018 10:37

Angel dan Jose Makin Intim, Dikabarkan Sudah Menikah

Hubungan Angel Karamoy dengan sutradara Jose Poernomo makin intim. Buktinya,…

Senin, 12 November 2018 10:28

Marquez Rayakan Gelar Dunia ke 7 di Kampung Halaman

UNTUK merayakan gelar juara dunia ketujuhnya, atau kelima di kelas…

Senin, 12 November 2018 10:20

LUCU JUGA..!! Perusahaan Air Masih Terkendala Air

TANA PASER–Sepekan terakhir, masyarakat Paser, khususnya Kecamatan Tanah Grogot, mengeluhkan…

Senin, 12 November 2018 08:49

Klasifikasikan Kualitas Pasangan, Kemampuan Biologis Juga Ditanya

Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatullah berhasil menyelenggarakan pernikahan mubarakah, Minggu (11/11).…

Minggu, 11 November 2018 11:11

Pulang, KRI Bima Suci Banyak Sabet Penghargaan

 Setelah mengelilingi lima negara selama 100 hari untuk mengikuti event…

Minggu, 11 November 2018 11:10

Kasihan Banget..!! Banyak Guru Honor yang Pensiun dengan Gaji Rp 150 Ribu Per Bulan

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .