MANAGED BY:
KAMIS
23 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Rabu, 12 September 2018 08:01
Implementasi OSS Mendongkrak Investasi di Indonesia

PROKAL.CO, Oleh: Handy Aribowo ST MM
(Dosen STIE IBMT Surabaya)

DI era teknologi sekarang ini, internet berkembang dengan sangat pesat dan telah menjadi kebutuhan setiap manusia untuk mendapatkan informasi. Salah satu masalah klasik yang dikeluhkan para calon pebisnis terkait kelancaran dalam menjalankan usahanya adalah masalah perizinan usaha, di mana sering terjadi ketidaksinkronan serta kerumitan tentang perizinan di daerah. Peraturan daerah sering kali bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, dan peraturan presiden. Tentu saja, banyaknya peraturan terkait perizinan dan ketidakadaan kepastian hukum akan menghambat dan membuat ragu para penanaman modal yang ingin mengembangkan usahanya di Indonesia.

Bahkan dalam pemeringkatan kemudahan berbisnis 2018 yang dilakukan oleh World Bank, Indonesia secara umum berada peringkat 72 dari 190 negara dalam kemudahan berbisnis, peringkat yang diraih negara Indonesia ini mengalami kenaikan 19 peringkat daripada tahun 2017 yang berada pada peringkat 91. Peringkat kemudahan berbisnis dari negara Indonesia berada dibawah negara-negara di ASEAN lain seperti Singapura (2), Malaysia (24), Thailand (26), Brunei Darussalam (56), dan Vietnam (68). Akan tetapi peringkat kemudahan berbisnis 2018 negara Indonesia untuk negara di kawasan ASEAN, masih di atas negara  Filipina (113), Myanmar (171), Laos (141), dan Kamboja (135). Adapun peringkat dari masing-masing indikator dari kemudahan berbisnis sendiri di negara Indonesia meliputi Perlindungan Investor (43), Perdagangan lintas perbatasan (112), Pelayanan kredit (55), Perizinan konstruksi (108), Pendaftaran properti (106), Pelayanan listrik (38), Pembayaran pajak (114), Mengatasi gagal bayar (38), pemenuhan kontrak (145), dan memulai bisnis (144).

Untuk memudahkan para calon pebisnis dan investor dalam melakukan kepengurusan masalah perizinan usaha, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Bidang perekonomian telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha, maka pemerintah mengimplementasikan online single submission (OSS) atau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Online single submission (OSS) merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota yang dilakukan melalui elektronik. Sistem OSS melakukan integrasi pada satu pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dengan menggunakan sistem online single submission (OSS)  maka para pebisnis baik kecil, menengah ataupun besar dan calon investor yang ingin mengurus perizinan semakin dipermudah karena prosesnya lebih praktis di mana administrasi dan biaya dapat dipangkas. Sistem online single submission (OSS) ini resmi dijalankan dan dikembangkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia karena merupakan lembaga pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar-instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.

Sistem online single submission (OSS) merupakan perwujudan dan implementasi dari suatu pelayanan publik yang menjadi tugas terpenting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada  dasarnya berorientasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan. Akan tetapi, sistem online single submission (OSS) secara teknis masih memiliki beberapa kelemahan, di mana satu titik sistem OSS mengalami kegagalan maka mengakibatkan kegagalan pada banyak sistem lain di online single submission (OSS).

Diharapkan dengan adanya sistem online single submission (OSS)  ini maka dapat menjadi pendongkrak investasi di Indonesia, di mana dapat memberikan banyak hak akses bagi pebisnis, sehingga sangat mutlak agar proses autentikasi harus benar-benar aman. Pada intinya, dalam proses pengurusan perizinan oleh calon pebisnis atau calon investor pertama tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan, tidak adanya pungutan liar, dan tidak adanya prosedur yang panjang. (*/one/k15)


BACA JUGA

Kamis, 16 Mei 2019 15:49

Dahsyatnya Pengaruh Perkataan

Oleh: Afriani Nur Fitri Masyarakat Kutai Timur   HAI sobat…

Kamis, 16 Mei 2019 15:48

Pelecehan Seksual di Kampus: Jalan Damai Apakah Cukup?

Oleh: Andi Wahyu Irawan  Dosen Bimbingan Konseling Universitas Mulawarman SEJUMLAH…

Rabu, 08 Mei 2019 20:08

Mengenal (sedikit) Tentang Plagiarism

Menulis itu gampang gampang susah atau susah susah gampang. Sebagai…

Sabtu, 27 April 2019 10:05

Tepis HOAX Dan Kecurangan, Publikasikan Form C1!

Oleh Herdiansyah Hamzah Pengamat Politik Beberapa hari terakhir ini publik…

Senin, 22 April 2019 10:36

Perlambatan Ekonomi Indonesia dan Peningkatan Kompetensi ASN

 Oleh : Dewi Sartika, SE, MM Peneliti Pusat Pelatihan dan…

Rabu, 17 April 2019 10:25

Cegah Laka, Banyak Pihak Terlibat

KECELAKAAN tidak melulu disebabkan kondisi kendaraan. Ada pula faktor kesalahan…

Kamis, 11 April 2019 10:48

Justice For Audrey. Ini Penyebab Pelaku Lakukan Bully

Jagat belantara maya saat ini sedang memberikan perhatian penuh pada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*