MANAGED BY:
JUMAT
26 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 03 September 2018 09:04
Ditanya Penataan Sungai Karang Mumus, Ini Jawaban Sekkot Samarinda
LEBIH KETAT: Pembangunan rumah diklaim ketat, namun buktinya Rabu pekan lalu pewarta foto Kaltim Post menangkap momen warga sedang membangun rumah di bantaran SKM. (SAIPUL ANWAR/KP)

PROKAL.CO, BERBAGAI tudingan ketidaksiapan Pemkot Samarinda terhadap penanggulangan banjir mendapat tanggapan. Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairudin mengklaim pemkot telah berusaha keras mengatasi banjir dan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM). Sayangnya, target penuntasan tak kunjung berani disampaikan.

Dikatakan Sugeng, meski lambat, namun proses penuntasan sejumlah persoalan di Sungai Karang Mumus terus dilakukan. Terkait sejumlah aktivitas pengupasan lahan di hulu sungai, Sugeng menyebut bahwa kondisinya kini jauh lebih ketat.

“Sekarang jauh lebih ketat kok pemberian izin pembangunan perumahan. Yang sudah ada, ya, sudah. Tapi yang akan datang sudah lebih ketat,” ujarnya.

Ia pun tak menampik bahwa lumpur-lumpur bekas pengupasan lahan kerap terbuang ke aliran SKM dan Waduk Benanga. Sugeng pun mengakui, upaya pemerintah dalam melakukan normalisasi serta revitalisasi SKM, masih kalah dengan perkembangan pembangunan di Samarinda

“Kita akui, kita masih kalah dengan aktivitas pembangunan di sana. Secara normatif, mungkin sepertinya mudah menanganinya. Tapi sebenarnya tidak semudah itu,” imbuhnya.

Salah satu kendala relokasi, kata Sugeng, yaitu regulasi yang tidak memperbolehkan pemerintah melakukan pembayaran ganti untung untuk warga yang direlokasi. Padahal sebelumnya, hal tersebut sudah dilakukan sebelum aturan baru telah dikeluarkan.

Sebenarnya upaya pemindahan warga sudah pernah dilakukan 28 tahun lalu. Sarip dalam bukunya Sejarah Sungai Mahakam di Samarinda (2016, hal 26) mencatat ketika itu SKM makin tercemar oleh aktivitas warga dengan mendirikan bangunan di kedua tepinya. Menanggulangi kekumuhan pemkot merelokasi mereka ke kawasan Bengkuring, Damanhuri, dan Sambutan. Nah, puluhan tahun berlalu niat senada dilakukan. Sebanyak 84 rumah di kawasan Handil Kopi, Kecamatan Sambutan. Tapi ternyata juga tidak diperbolehkan oleh undang-undang. “Kami juga tidak berani menabrak itu,” katanya lagi.

Terkait keberadaan pasar, saat ini sudah mulai diatur dengan memusatkan pemotongan hewan di suatu tempat. Wacana baru pun kembali disuarakan oleh Sugeng. Yaitu dengan mendorong pembuatan UPTD Sungai di bawah Pemkot Samarinda. Hal ini menurutnya, diharapkan bisa menyediakan sumber daya yang mengerti sungai secara khusus.  “Yah, biar ada yang fokus nantinya,” tutup Sugeng.  (tim kp)


BACA JUGA

Kamis, 11 April 2019 11:26

Dua Sisi Adiksi Gim

Bak pedang bermata dua, candu gim itu membawa faedah. Namun,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*