MANAGED BY:
KAMIS
20 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 03 September 2018 09:02
Perlu Ketegasan yang Konsisten
-

PROKAL.CO,  KONDISI Karang Mumus bukan hanya tanggung jawab Pemkot Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Meski peran besarnya mengenai hal tersebut, Nurrahmani selaku kepala DLH Samarinda tidak menilai seperti itu. Ada berbagai elemen yang turut bertanggung jawab. DLH hanya salah satunya, bukan satu-satunya. Harus ada sinergitas.

Kini, DLH Samarinda mengaku fokus pada hal-hal kecil yang dinilai memberi dampak besar terhadap kondisi sungai. Misal pengurusan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) oleh pelaku usaha di tepi sungai, utamanya yang memiliki limbah, seperti rumah makan, bengkel, dan lainnya. Pernyataan kesanggupan tersebut disusun bukan sekadar pelengkap dokumen.

Perempuan yang akrab disapa Yama itu melakukan pemantauan dan pengawasan atas SPPL. “Semua muara kegiatan itu ke sungai. Kami (DLH Samarinda) di sini mengawasi, sampai pada pengelolaan grease trap (perangkap lemak) pada rumah makan sederhana misalnya,” sebut dia.

Hal-hal kecil itu dipantau agar tidak menambah limbah ke badan sungai. Pengawasan dan pemantauan diharapkan bisa mengurai masalah. Meski diakui, Yama bukan pada posisi menyembuhkan kondisi sungai, tapi mencoba mengurangi beban sungai lewat tindakan preventif.

Dari situ, berangkatlah gagasan membentuk “Srikandi Sungai”. Tugasnya yakni membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat sungai. Pihaknya sedang menyusun program tersebut. “Misal dengan dongeng. Mengajak anak-anak mengenal sungai dan tidak berprilaku negatif terhadap sungai,” lanjut Yama, ditemui di kantornya tengah pekan lalu.

Apa yang dilakukan memang bukan turun langsung, memungut sampah di sungai misalnya. “Kami baru melakukan itu. Membangun kesadaran masyarakat dan mencoba mengurai masalah sebelum bermuara ke sungai. Sifat pencegahan. Lebih dari itu, belum ada yang kami perbuat,” terangnya.

Oleh sebab itu, dia butuh duduk satu meja. Termasuk dalam halam ini ketegasan pemerintah kota. Yama pernah mencoba audiensi dan sosialiasi kepada pemilik rumah potong unggas (RPU) di sepanjang Karang Mumus. Namun hasilnya nihil. Hanya dua orang yang hadir dari perwakilan RPU saat itu.

“Bagaimana ingin mengubah pola pikir mereka jika hanya dua orang saja?” kata Yama. Meski berasal dari sisi pemerintah, Yama mengakui peraturan yang ada belum benar-benar tegas.

Membereskan persoalan Karang Mumus butuh ketegasan. Apa yang sudah ditetapkan dan itu dilanggar, maka harus ada sanksi tegas.

Pengalamannya menyisir Karang Mumus, selain adanya RPU, terdapat pula tempat pengolahan tahu-tempe. “Saya melihat ikan sapu-sapu itu mati mengambang di daerah situ, di antara kulit air kedelai. Padahal itu ikan terkuat. Lihat, betapa asamnya limbah kedelai,” lanjut Yama.

Yama mencoba melakukan pembinaan, namun sikap acuh tak acuh yang dia terima. Ketegasan dalam menegakkan peraturan adalah hal penting yang mesti diterapkan.

Sungai bukan sekadar persoalan sampah. Bukan sekadar yang terlihat. Tapi bagaimana kualitas lingkungan dalam hal ini persoalan tutupan lahan. Pembicaraannya meluas termasuk daerah aliran sungai (DAS). Persoalannya kompleks. (timkp)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*