MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 31 Agustus 2018 08:49
Total 19 Hakim Kena OTT KPK

Rekam Jejak Aparat Peradilan Dinilai Buruk

TERSANGKA: Merry Purba mengenakan rompi tahanan menuju mobil setelah diperiksa di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

PROKAL.CO, JAKARTA - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba sebagai tersangka, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah antisipasi. Dua lembaga itu tidak ingin kasus serupa terulang. Apalagi jika menilik catatan KY, sejak 2005 sampai 2018 tidak kurang 19 hakim yang kena OTT oleh lembaga antirasuah.

Juru Bicara (Jubir) KY Farid Wajdi mengatakan, hingga akhir tahun lalu, jumlah hakim yang terseret kasus korupsi di KPK sebanyak 17 orang. “Ditambah dua orang hakim PN Tangerang dan PN Medan pada 2018. Jadi, total ada 19 orang,” ungkap Farid, Kamis (30/8). Buruknya, dari angka tersebut sepuluh di antaranya merupakan hakim ad hoc tipikor.

Sedangkan sembilan lainnya, terdiri atas tiga hakim PN, seorang hakim pengadilan tinggi (PT), empat hakim pengadilan tata usaha negara (PTUN), dan seorang hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI). Catatan itu jelas bukan kabar baik dunia peradilan Tanah Air. Untuk itu, KY tidak ingin hal serupa kembali terjadi. Kemarin (30/8), KY berdiskusi dengan pimpinan PT Medan terkait hal tersebut.

Dipimpin langsung oleh Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim KY Sukma Violetta, Farid menuturkan bahwa instansinya menekankan agar OTT dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap hakim PN Medan disikapi dengan cermat. “KY dalam posisi mendorong sekaligus mengawal rekan-rekan di pengadilan, utamanya PT, sebagai garda terdepan pengawasan hakim di daerah,” terang Farid.

Menurut Farid, hal itu sesuai surat keputusan yang dikeluarkan oleh MA. KY juga meminta seluruh pejabat maupun pegawai lembaga peradilan di Medan tidak hanya hafal moto dan semboyan lembaga peradilan. Melainkan mereka harus membuktikannya lewat kinerja. “Tidak ada yang bisa memberikan pengaruh perbaikan lebih besar kecuali internal pengadilan sendiri,” imbuh dia.

Atas dasar itu pula, KY meminta seluruh lembaga peradilan memerhatikan catatan maupun rekam jejak hakim yang terdata oleh mereka. Sebab, sambung Farid, tidak sedikit catatan atau rekam jejak hakim yang sudah mereka kantongi. “Peringatan atas terjadinya tragedi (OTT) ini juga kembali disampaikan. Bahwa rekam jejak aparat pengadilan di daerah Medan tidak terlalu baik,” bebernya.

Catatan dan rekam jejak tersebut juga disampaikan kepada MA. “Sebagai upaya pencegahan sekaligus pembinaan profesi,” kata Farid. Selanjutnya, dia menuturkan bahwa upaya pembinaan integritas hakim oleh KY maupun MA harus terus digalakkan. “Karena basis utama nihilnya pelanggaran (oleh hakim) ada pada kesadaran individu,” tambah dia.

Farid pun memastikan, upaya monitoring pelanggaran perilaku hakim berlanjut. “Pengawasan tidak pernah berhenti sekali pun tanpa perhatian publik,” tegas dia. Tujuannya tidak lain agar para hakim taat. Tidak melanggar kode etik apalagi sampai melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi. Untuk itu pula, KY bakal terus bersinergi dengan MA. “Bagian dari upaya dan respons KY untuk kasus OTT hakim,” imbuhnya.

Sementara itu, sejak OTT terjadi di Medan, MA sudah menurunkan Tim Badan Pengawas (Bawas). Mereka sudah memeriksa pimpinan PT Medan dan juga memeriksa pimpinan PN Medan yang sudah diizinkan pulang oleh KPK.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, PT Medan sudah membina dan mengawasi para hakim sejak jauh hari. “Ada tujuh kali (pembinaan),” imbuhnya. Namun demikian, OTT tetap terjadi. (syn/agm/jpnn/rom)


BACA JUGA

Senin, 17 Juni 2019 14:50
Atasi Banjir Samarinda, Sekkot Minta Bantuan Pemprov dan Pusat

Atasi Banjir di Samarinda, Ini Kuncinya...

Mengatasi banjir di sejumlah wilayah di Kaltim menjadi pekerjaan utama…

Senin, 17 Juni 2019 14:45

Begini Sistem Anyar Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri

Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN) tahun ini…

Senin, 17 Juni 2019 14:28

Pemprov Kaltim Sediakan Rp 10 Miliar Tangani Banjir

SAMARINDA - Usai musibah banjir hampir sepekan melumpuhkan sebagian aktivitas…

Minggu, 16 Juni 2019 23:00

Samarinda Harus Berani Tanpa Tambang

Mengatasi banjir Samarinda cukup pelik. Meski penyebabnya sudah diketahui. Hingga…

Minggu, 16 Juni 2019 22:09

Limbah Perusahaan Kayu Diduga Jadi Penyebab

PUSDALOPS BPBD PPU UNTUK KP TERULANG LAGI : Banjir di…

Minggu, 16 Juni 2019 12:56

Mahulu Mulai Surut, PPU Banjir

BANJIR di Samarinda memang semakin surut. Lalu lintas berangsur-angsur normal.…

Minggu, 16 Juni 2019 12:55

Tujuh RT di PPU Terendam

BANJIR kembali menggenangi sejumlah wilayah di Penajam Paser Utara (PPU)…

Minggu, 16 Juni 2019 12:54
Melihat Pro dan Kontra Penerapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Yang Kaya Bisa ke Swasta, Berprestasi Bebas Pilih Sekolah

Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih…

Minggu, 16 Juni 2019 12:14

Hongkongers Bersatu Tolak RUU Ekstradisi

Aksi massa besar-besaran yang dilakukan penduduk Hong Kong membuahkan hasil.…

Minggu, 16 Juni 2019 12:12

Dukungan kepada Carrie Lam Lenyap

CARRIE Lam memang harus menelan kembali kata-katanya yang sebelumnya menolak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*