MANAGED BY:
MINGGU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 31 Agustus 2018 08:49
Total 19 Hakim Kena OTT KPK

Rekam Jejak Aparat Peradilan Dinilai Buruk

TERSANGKA: Merry Purba mengenakan rompi tahanan menuju mobil setelah diperiksa di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

PROKAL.CO, JAKARTA - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba sebagai tersangka, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah antisipasi. Dua lembaga itu tidak ingin kasus serupa terulang. Apalagi jika menilik catatan KY, sejak 2005 sampai 2018 tidak kurang 19 hakim yang kena OTT oleh lembaga antirasuah.

Juru Bicara (Jubir) KY Farid Wajdi mengatakan, hingga akhir tahun lalu, jumlah hakim yang terseret kasus korupsi di KPK sebanyak 17 orang. “Ditambah dua orang hakim PN Tangerang dan PN Medan pada 2018. Jadi, total ada 19 orang,” ungkap Farid, Kamis (30/8). Buruknya, dari angka tersebut sepuluh di antaranya merupakan hakim ad hoc tipikor.

Sedangkan sembilan lainnya, terdiri atas tiga hakim PN, seorang hakim pengadilan tinggi (PT), empat hakim pengadilan tata usaha negara (PTUN), dan seorang hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI). Catatan itu jelas bukan kabar baik dunia peradilan Tanah Air. Untuk itu, KY tidak ingin hal serupa kembali terjadi. Kemarin (30/8), KY berdiskusi dengan pimpinan PT Medan terkait hal tersebut.

Dipimpin langsung oleh Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim KY Sukma Violetta, Farid menuturkan bahwa instansinya menekankan agar OTT dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap hakim PN Medan disikapi dengan cermat. “KY dalam posisi mendorong sekaligus mengawal rekan-rekan di pengadilan, utamanya PT, sebagai garda terdepan pengawasan hakim di daerah,” terang Farid.

Menurut Farid, hal itu sesuai surat keputusan yang dikeluarkan oleh MA. KY juga meminta seluruh pejabat maupun pegawai lembaga peradilan di Medan tidak hanya hafal moto dan semboyan lembaga peradilan. Melainkan mereka harus membuktikannya lewat kinerja. “Tidak ada yang bisa memberikan pengaruh perbaikan lebih besar kecuali internal pengadilan sendiri,” imbuh dia.

Atas dasar itu pula, KY meminta seluruh lembaga peradilan memerhatikan catatan maupun rekam jejak hakim yang terdata oleh mereka. Sebab, sambung Farid, tidak sedikit catatan atau rekam jejak hakim yang sudah mereka kantongi. “Peringatan atas terjadinya tragedi (OTT) ini juga kembali disampaikan. Bahwa rekam jejak aparat pengadilan di daerah Medan tidak terlalu baik,” bebernya.

Catatan dan rekam jejak tersebut juga disampaikan kepada MA. “Sebagai upaya pencegahan sekaligus pembinaan profesi,” kata Farid. Selanjutnya, dia menuturkan bahwa upaya pembinaan integritas hakim oleh KY maupun MA harus terus digalakkan. “Karena basis utama nihilnya pelanggaran (oleh hakim) ada pada kesadaran individu,” tambah dia.

Farid pun memastikan, upaya monitoring pelanggaran perilaku hakim berlanjut. “Pengawasan tidak pernah berhenti sekali pun tanpa perhatian publik,” tegas dia. Tujuannya tidak lain agar para hakim taat. Tidak melanggar kode etik apalagi sampai melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi. Untuk itu pula, KY bakal terus bersinergi dengan MA. “Bagian dari upaya dan respons KY untuk kasus OTT hakim,” imbuhnya.

Sementara itu, sejak OTT terjadi di Medan, MA sudah menurunkan Tim Badan Pengawas (Bawas). Mereka sudah memeriksa pimpinan PT Medan dan juga memeriksa pimpinan PN Medan yang sudah diizinkan pulang oleh KPK.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, PT Medan sudah membina dan mengawasi para hakim sejak jauh hari. “Ada tujuh kali (pembinaan),” imbuhnya. Namun demikian, OTT tetap terjadi. (syn/agm/jpnn/rom)


BACA JUGA

Sabtu, 23 Februari 2019 11:00

Diguyur Bankeu Rp 23 Miliar, Tenggarong Seberang-Muara Badak Bakal Tersambung

TENGGARONG–Interkoneksi jalan antarkecamatan di Kukar tahun ini kembali berlanjut. Setelah…

Sabtu, 23 Februari 2019 09:23

LELET ...!! Bandara Sangkima Diminta Tunda

SANGATTA – Proyek tahun jamak alias multiyears contract (MYC) di…

Sabtu, 23 Februari 2019 09:21

Kepala BNN : Kaltim Jalur Masuk Pasokan Narkoba dari Luar

SAMARINDA - Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol Heru…

Jumat, 22 Februari 2019 11:49

SYUKURLAH..!! Pemprov dan Yayasan Melati Akhiri Sengketa

SAMARINDA – Sengketa berkepanjangan kepemilikan lahan dan aset SMA 10…

Jumat, 22 Februari 2019 09:16

Terseret Mafia Sepak Bola, Ini Kata Yunus Nusi...

SAMARINDA – Kasus Mafia Pengaturan Skor kembali menyeruak di sepak…

Kamis, 21 Februari 2019 14:43

PARAHNYA..!! Banyak Tambang Cacat Administrasi, 876 IUP Proses Pencabutan, 81 Dihentikan Sementara

SAMARINDA – Proses pembenahan aktivitas pertambangan di Kaltim terus dilakukan.…

Kamis, 21 Februari 2019 10:15

Tiket Pesawat Mahal, Masyarakat Naik Kapal

SAMARINDA- Indonesia National Air Carrier Association (INACA) mengakui mulai akhir…

Kamis, 21 Februari 2019 08:40

Kenapa Lubang Tambang di Samarinda Tak Direklamasi? Ini Jawaban Distamben Kaltim

SAMARINDA - Lubang bekas tambang di kota Samarinda masih banyak…

Kamis, 21 Februari 2019 08:36

Mantan Rektor : Selisih Kas BLU Rp 35 Miliar Tanggung Jawab PR II Unmul

SAMARINDA - Mantan Rektor Unmul Zamruddin Hasid mengaku temuan selisih…

Rabu, 20 Februari 2019 12:50

Lahan Perumahan Masuk Zona Hijau, Kapan Revisi RTRW Samarinda?

SAMARINDA – Para pengembang hunian di Kaltim saat ini masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*