MANAGED BY:
SELASA
13 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Kamis, 30 Agustus 2018 08:40
Rasionalitas Janji Kampanye di Ruang Publik

PROKAL.CO, Oleh: Muhammad Risal
(Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul)

SEKOLAH gratis. Kesehatan gratis. DP rumah rendah. Menghilangkan kemiskinan. Membuka lapangan kerja sekian juta orang. Jargon atau slogan beraroma kampanye seperti ini akan semakin mudah kita temukan hampir di setiap perempatan jalan besar ataupun di kolom iklan media cetak maupun online. Belum lagi dalam bentuk pamflet ataupun sebaran gambar di media sosial. Meskipun belum memasuki masa kampanye resmi yang diatur KPU namun memasuki tahun politik di mana pada tahun depan atau 2019 akan ada peristiwa pemilihan serentak anggota DPRD Kota/kabupaten/provinsi/pusat, DPD, serta pilpres, membuat setiap orang/partai yang ingin mengikuti kontestasi tersebut, berjuang mati-matian untuk menciptakan citra diri dan menjanjikan banyak hal yang konon akan dilakukan ketika terpilih menjadi anggota dewan, senator, maupun presiden kelak. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul di benak kita sebagai pemilih yang cerdas adalah seberapa rasionalkah janji-janji yang diucapkan oleh kandidat calon/partai?

Kampanye politik dapat didefinisikan sebagai bentuk proses transformasi informasi yang berbentuk pesan-pesan politik yang ditujukan kepada masyarakat dengan media tertentu untuk memengaruhi dan menciptakan opini publik. Namun dalam prosesnya, terdapat asumsi keliru yang dilakukan oleh para kontestan dalam mem-branding dirinya melalui slogan-slogan maupun janji kampanye. Asumsi itu meliputi kampanye sebagai bentuk manuver politik meraih kekuasaan yang akan menghalalkan segala cara mulai dari memberi janji-janji yang tidak rasional, kampanye hitam hingga pada bentuk intimidasi. Pada tulisan ini, kita akan lebih fokus pada kampanye yang lebih banyak menampilkan janji-janji yang tidak rasional.

Awalil Rizky, seorang ekonom, menuliskan hal yang menarik dalam salah satu posting-annya di media sosial. Awalil menulis “Berbagai janji dalam pilpres, pilkada dan pileg kebanyakan adalah tentang belanja. Akan mengadakan, memberi dan menjamin program ini itu. Calon nyaris tak peduli atau kurang mengerti APBN/APBD. Seandainya mereka ingin memenuhi janji pun, kemampuan fiskal ternyata tak mendukung”. Kita tentu bisa mengamini apa yang ditulis oleh Awalil Rizky. Jargon kampanye yang menjanjikan belanja untuk berbagai kebijakan yang dijanjikan sering kali tidak rasional atau tanpa menghitung terlebih dahulu anggaran maupun proyeksi anggaran yang ada di daerah maupun nasional. Janji kampanye seakan hanya jadi pemanis dalam setiap ajang kontestasi pemilihan yang tidak memberikan pendidikan politik apapun bagi masyarakat. Jika ditilik lebih jauh, janji kampanye yang tidak rasional ini berakar dari kualitas calon kontestan yang maju dalam pemilihan. Ketika akan melaksanakan janji  yang tak rasional itu, terbentur pada kondisi keuangan daerah yang defisit atau tidak cukup. Hal ini terjadi karena kontestan tidak pernah berpikir sejauh mana kemampuan keuangan daerah atau negara untuk mengakomodasi janjinya sehingga muaranya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat maupun pemimpin daerah/nasional karena tidak mampu menunaikan janji politiknya terdahulu ketika kampanye.

Kebanyakan para calon kontestan tidak paham mengenai tugas dan fungsi mereka kelak ketika menjabat. Hal ini bermula dari sistem rekrutmen politik yang berjalan di partai politik belum berjalan dengan kuat. Rekrutmen politik sering kali terjadi hanya dalam satu atau beberapa kelompok tertentu dan biasanya berlangsung dengan sistem patronase. Bentuk rekrutmen ini merupakan bagian dari sistem penyuapan dan korupsi yang rumit yang merasuki banyak bidang kehidupan masyarakat, termasuk partai politik. Pola ini dianggap sebagai pola yang paling mapan tetapi pola ini dapat melahirkan perekrutan politik yang tidak cocok, baik secara politik maupun diukur dari kemampuannya. Pada akhirnya, keluaran atau output yang ada adalah elite politik yang tidak berkualitas. Calon anggota dewan misalnya, tidak tahu atau tidak dibekali pengetahuan mengenai mekanisme pembuatan atau revisi undang-undang dan perda, penyusunan anggaran, hingga pengawasan. Partai politik dan kontestan peserta pesta demokrasi sering kali tidak mengetahui secara seksama apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dalam sebuah proses politik sehingga dalam perjalanan untuk membentuk citra, bentuk kampanye yang dilakukan menjadi terlalu didramatisasi melalui janji-janji yang tak rasional. Hal ini dilakukan agar konstruksi pesan yang disampaikan menjadi lebih menarik perhatian masyarakat dan membentuk opini publik secara instan dan memiliki efek yang kuat.

Apakah boleh menjanjikan suatu kebijakan dalam kampanye? Boleh. Tentu saja boleh menjanjikan sesuatu dalam kegiatan kampanye ataupun dalam hal mencitrakan diri sebagai wakil dari suara rakyat yang memilih namun tentu saja harus dalam batas-batas yang bisa diterima oleh nalar publik. Akan lebih bagus misalnya, bila disertai cara bagaimana janji  yang diucapkan itu akan diperjuangkan. Salah seorang bacaleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia misalnya, menjanjikan jika terpilih akan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam dunia kerja seperti aturan cuti haid dan cuti hamil melalui usulan pembuatan atau revisi undang-undang yang akan mengatur hal tersebut. Janji ini bersifat rasional karena berdasarkan pengalaman bacaleg dalam mengelola perusahaan kecil yang berhasil menerapkan kebijakan tersebut di perusahaan yang dimilikinya. Dia pun bisa menjelaskan secara rasional bagaimana kelak kebijakan itu dilaksanakan dan konsekuensi rasional yang bakal terjadi jika undang-undang itu diterapkan. Pengenalan program yang dijanjikan melalui kalkulasi yang rasional dan dijelaskan secara objektif dan terukur bukan hanya akan memudahkan masyarakat untuk memahami namun juga akan mendapatkan edukasi politik bagaimana aspirasi mereka akan diperjuangkan oleh wakil rakyat atau pemimpin yang mereka pilih.

Kini, para kontestan pileg dan pilpres harus berpikir dua kali jika ingin memberikan janji yang tak rasional. Di era globalisasi dan internet di mana data dapat diperoleh dengan mudah dan mayoritas pemilih adalah pemilih milenial, model kampanye politik yang mengedukasi publik akan sangat cocok jika diterapkan. Janji-janji yang tidak rasional akan lebih mudah diketahui rekam jejaknya karena data-data pendukung seperti data keuangan daerah dan negara sudah terbuka. Kejujuran sejak awal ketika kampanye ataupun mencitrakan diri setidaknya akan membuat kontestan tidak memiliki beban moral yang berat karena tidak dibebani ekspektasi yang terlalu tinggi melalui janji-janji yang tak rasional dan terukur. Ketika tidak terpilih pun tidak masalah karena tidak melakukan kebohongan pada publik melalui janji-janji yang tak rasional. (*/one/k15)


BACA JUGA

Senin, 12 November 2018 07:01

Berkembang atau Tumbang di Tengah Jalan?

Oleh: Rahiman Al Banjari(Pemuda Muhammadiyah Balikpapan) “KITA akan menjadi saksi…

Senin, 12 November 2018 06:59

Tingkatkan Hasil Belajar Matriks melalui Problem Based Learning

Oleh: Drs Mulyono(Guru SMA 5 Balikpapan) SALAH satu masalah yang…

Sabtu, 10 November 2018 06:19

Menyongsong Era Digital Pemilu di Indonesia

PEMILU  pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu…

Sabtu, 10 November 2018 06:06

Fatwa UMKM dan Industri Kreatif Syariah

MAJELIS  Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan berinovasi membuat fatwa UMKM dan…

Jumat, 09 November 2018 06:49

Menjadi Negeri Bebas Impor

OLEH: MELTALIA TUMANDUK (Aktivis Komunitas Muslimah Peduli Umat) INDONESIA, Negeri…

Kamis, 08 November 2018 06:58

Pentingnya Negosiasi dalam Hubungan Industrial

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO (Pemerhati Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor…

Kamis, 08 November 2018 06:56

Menanti Peran Lembaga Pendidikan

OLEH: HANDY ARIBOWO S.T MM (Dosen dan Peneliti STIE IBMT…

Kamis, 08 November 2018 06:54

Politik Luar Negeri Indonesia: Pendekatan Soft Diplomacy Pada 2018

OLEH: RENDY WIRAWAN (Master of International Relations, University of Melbourne)…

Rabu, 07 November 2018 07:01

Menelisik Data di Tahun Politik

OLEH: AGUS HARYANTO(Statistisi Muda BPS Tarakan) TAHUN 2018 ini adalah…

Rabu, 07 November 2018 06:54

Fenomena Selebgram Zaman Now

Oleh: Muhamad Fadhol Tamimy(Ketua Umum Genbi (Generasi Baru Indonesia) Kaltim,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .