MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 29 Agustus 2018 12:00
Jalan Sulit Sehatkan Semesta

Iuran Belum Ideal, Piutang Rumah Sakit Berbulan-bulan

BELUM SIAP: Antrean pengguna BPJS Kesehatan di RSUD AW Sjahranie, Samarinda, karena belum mengetahui mekanisme pendaftaran secara online. Petugas loket harus kerja ekstra melayani.(RAMA SIHOTANG/KP)

PROKAL.CO, Si miskin tak boleh sakit karena tak ada uang berobat. Yang kaya pun melarat karena penyakit. Masuknya era BPJS Kesehatan menjadi titik balik. Kunjungan ke rumah sakit melonjak. Siapa saja kini bisa berobat—meski bayarnya ngutang.

NEGARA berusaha memulai langkah menuju cakupan kesehatan semesta. Ditandai dengan keluarnya Undang-Undang 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuh tahun kemudian, ditetapkan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara di bidang kesehatan. Namanya pun berganti menjadi BPJS Kesehatan.

Lembaga ini meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tujuannya mulia, memastikan setiap insan Tanah Air terjamin kesehatannya. Secara komprehensif, adil, dan merata.

Warga, dalam hal ini, berperan langsung menjamin kesehatan untuk ia sendiri dan sesama. Polanya gotong royong. Subsidi silang dari Sabang sampai Merauke.

Namun, tak ada gading yang tak retak. Tujuan mulia pun punya cela. Dalam praktiknya, pelaksanaan BPJS Kesehatan kerap mendulang polemik. Mulai sistem hingga pelayanan. Bukan hanya pasien, keluhan bahkan datang dari penyedia layanan kesehatan.

Di Kaltim, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) datang dengan kabar mengejutkan. BPJS Kesehatan diklaim menunggak utang atas jasa pelayanan dan obat sampai ratusan miliar rupiah. Hitung-hitungan Direktur RSUD AWS dr Rachim Dinata Marsidi pada pertengahan Agustus, angka tertunggak berkisar Rp 200-250 miliar. Angka ini mengemuka lewat tunggakan yang belum terbayarkan mulai Februari hingga Agustus.

“Pembayaran yang kami ajukan Juli terlambat dibayar. Itu pun untuk klaim Februari. Sekarang sudah Agustus. Maret, April, Mei, Juni, Juli belum,” ungkap Rachim kepada Kaltim Post, 16 Agustus lalu di ruang kerjanya.

Tunggakan lebih lima bulan membuat likuiditas rumah sakit terganggu. Salah satu dampaknya, tagihan pembayaran kepada banyak pabrik obat tertahan sejak Desember. Padahal, dalam sebulan kewajiban kepada banyak pabrik obat mencapai belasan miliar rupiah.

Menunggak pabrik obat disebut satu-satunya jalan. Persediaan dana rumah sakit diprioritaskan untuk operasional dan pelayanan. “Kalau operasional seperti listrik, air harus terbayar. Operasional enggak bisa ditunda. Kalau pabrik obat ya mesti sabar meski kami kasihan juga. Kita mau mengerti tapi apa yang harus bayar, dana dari mana?”

Jasa sejak Februari yang belum terbayarkan diakui begitu mengganggu cash flow AWS. Peserta BPJS Kesehatan merupakan 95 persen pasien rumah sakit pelat merah itu. Praktis, hampir semua sumber pendapatan berasal dari lembaga penjamin kesehatan publik tersebut. 

Padahal, beban yang mesti dibayarkan AWS tiap bulannya tidak sedikit. RSUD ini memiliki sekitar 2.500 sumber daya manusia. Sebanyak 900 di antaranya PNS, sekitar 1.600 sisanya pegawai BLUD. Yang berarti, sementara ratusan PNS digaji negara, ribuan pegawai BLUD merupakan beban upah rumah sakit.

AWS juga wajib memberikan uang jasa pelayanan di luar gaji pokok. Jasa pelayanan, sebagaimana tertuang dalam undang-undang, ditentukan berdasar 44 persen total pendapatan rumah sakit. Dalam sebulan, AWS bisa mendapat Rp 20-50 miliar. Itu hanya dari BPJS Kesehatan. “Selama ini, uang jasa pelayanan juga selalu kami dulukan. Karena itu juga penting,” ungkapnya.

Celakanya, piutang jasa AWS bukan hanya kepada BPJS Kesehatan. Cerita lama dari program Jamkesda menyisakan angka ratusan miliar yang belum terbayarkan. Peralihan dari jaminan kesehatan di level daerah ke skala nasional, meninggalkan tagihan yang tak sedikit dari tiga tahun lalu. Angka yang mencuat berkisar Rp 150 juta. Hingga saat ini, baru Rp 60 miliar terbayar.

Pemkot Samarinda merupakan penunggak Jamkesda terbesar di AWS. Nilai yang terklaim adalah Rp 117 miliar medio 2016 lalu. Dua mata anggaran sudah terlewat dan menyisakan Rp 45 miliar belum terbayar (baca: Balada Utang di Tengah Defisit).

Tunggak-menunggak memang memberi efek berantai di dunia kesehatan. Distributor obat di ibu kota Kaltim mulai teriak. Kencang tapi tak terdengar lantaran tercekik.

Putri–bukan nama sebenarnya, pegawai di perusahaan distributor obat yang beroperasi di Samarinda. Di perusahaan tersebut, ia bertugas mengurusi semua pembayaran ke rumah sakit dan apotek. Jawaban klise selalu didapat setiap menanyakan tagihan yang tak kunjung dibayar.

“Rumah sakit loh kalau ditanya kenapa belum bayar, jawabnya selalu belum ada pembayaran dari BPJS,” ungkapnya awal pekan lalu.

Jawaban sumir rumah sakit serasa sulit diterima akal. Konfirmasi ke BPJS Kesehatan pun memunculkan fakta baru. “Pernah BM (branch manager) kami menanyakan ke BPJS tentang proses pembayaran mereka. Pihak BPJS bilang, mereka itu pembayaran ke setiap RS adalah sebulan dari tagihan masuk ke mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah pihak RS sudah memasukkan tagihan ke BPJS? Kalau belum, apa yang mau dibayar BPJS?”

Distributor obat tempat Putri bekerja memiliki sejumlah klien rumah sakit di Kaltim. Dan AWS disebut penunggak terbanyak. Dari Desember hingga pertengahan Agustus, besaran tagihan tertunggak sekitar Rp 5 miliar.

BPJS Kesehatan yang sekilas menjadi sumber masalah, ogah tersudutkan. Badan hukum publik tersebut mengklaim menjalankan ketentuan pembayaran sebagaimana tertuang dalam Perpres 111/2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Ketentuan tersebut berisi acuan bagi BPJS Kesehatan membayar klaim dari fasilitas kesehatan. Mulai tingkat pertama (puskesmas) hingga lanjutan (rumah sakit). Pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan pembayaran yang sudah kapitasi, paling lambat dilakukan tanggal 15 setiap bulannya. Jika tenggat bertepatan tanggal merah, selambat-lambatnya pembayaran cair keesokan harinya.

Sedangkan tingkat lanjutan, mewajibkan BPJS Kesehatan membayar selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak klaim diajukan lengkap. Konsekuensi dari ketentuan itu mengharuskan BPJS Kesehatan membayar denda dengan nilai 1 persen dari besaran klaim yang terverifikasi. Makin lama klaim terbayarkan, makin tinggi denda harus dipenuhi.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, dr Nurifansyah menyebut, secara teknis kewajiban BPJS adalah membayar klaim yang sudah diajukan dari rumah sakit. Jika klaim belum diterima, tagihan belum menjadi kewajiban BPJS Kesehatan.

“Kalau klaim itu masih ada di rumah sakit, belum jadi kewajiban bayar BPJS. Belum jadi utang,” sebutnya kepada Kaltim Post, Selasa (21/8) pekan lalu.

BPJS Kesehatan disebut berutang jika klaim yang telah diajukan telah melewati proses verifikasi dan belum terbayarkan setelah 15 hari kerja. Ifan—sapaan Nurifansyah mengakui AWS memiliki tagihan kepada BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan ketika jatuh tempo 14 Agustus lalu. Tunggakan tersebut berasal dari tagihan yang diajukan pada Juli lalu untuk klaim layanan Februari. Nilainya mencapai Rp 25 miliar ditambah outstanding obat sebesar Rp 11,3 miliar, diajukan 25 Juli 2018.

Soal bayar membayar, Ifan sebagai pimpinan cabang memang hanya bisa menunggu. Dana untuk tagihan berasal dari pusat. Pembayaran hanya bisa dilakukan begitu dropping dana dari BPJS Kesehatan pusat sudah dilakukan.

“Memang ada keterlambatan tapi hanya beberapa hari, tak sampai berbulan-bulan. Tagihan bulan ini jatuh tempo tanggal 14 lalu,” ungkap Ifan ketika menjamu kedatangan Kaltim Post di kantornya.

BPJS Kesehatan menegaskan, tak punya alasan menunda pembayaran kepada rumah sakit hingga berbulan-bulan. Langkah demikian tentu bikin rugi sendiri. Konsekuensi telat bayar tagihan begitu menakutkan. Denda 1 persen merupakan angka yang masif untuk tagihan dengan skala puluhan miliar rupiah.

Pembayaran kepada AWS pun dilakukan setiap bulan. Pada Januari, BPJS Kesehatan mencairkan Rp 23,9 miliar untuk rumah sakit negeri itu. Bulan berikutnya Rp 25,8 miliar. Bahkan, pada Mei lalu angka yang dibayarkan melonjak lantaran terjadi penumpukan. Yakni sebesar Rp 52,8 miliar.

Menurut Ifan, jika klaim AWS utang BPJS Kesehatan berbulan-bulan tak dibayar, itu karena ulah AWS sendiri yang terlambat mengajukan klaim. Yang diterima akhir Juli lalu adalah klaim untuk pelayanan Februari.

“Dengan ketentuan ini, BPJS tak mungkin menunda. Justru kalau bisa cepat-cepat membayar. Tapi kita harus juga melihat, harus paham dengan dinamika kondisi keuangan,” sebutnya.

Kekuatan pendanaan BPJS Kesehatan memang sangat bergantung dana-dana iuran pesertanya. Jika pembayaran lancar, kondisi keuangan aman dan memungkinkan membayar seluruh tagihan rumah sakit tepat waktu. Iuran yang macet, praktis memengaruhi cash flow dan memicu delay pembayaran. BPJS Kesehatan menyadari itu dan selalu menerima konsekuensi denda sebagaimana diatur negara.

Ifan mencoba maklum dengan teriakan rumah sakit begitu tagihan BPJS Kesehatan telat. Meskipun, dari logika bisnis, rumah sakit mestinya selalu memiliki dana untuk operasional. Cash flow seharusnya tak terganggu ketika punya manajemen bisnis kuat.

Ketergantungan rumah sakit dengan dana BPJS Kesehatan bisa dimaklumi. Apalagi piutang dari pihak lain selalu ada. Pembayaran dari BPJS Kesehatan pun menjadi sangat diandalkan.

Nah, hal ini juga sebenarnya telah mendapat antisipasi. Ketika rumah sakit begitu memerlukan pencairan BPJS Kesehatan yang terlambat, tersedia kerja sama dengan sejumlah bank bisa jadi solusi.

Bank memungkinkan melayani kebutuhan pembiayaan rumah sakit. Besarannya berdasar klaim yang masuk di BPJS Kesehatan. Pola ini bernama supply-chain financing (SFC). Bank berarti menalangi dulu tagihan BPJS Kesehatan. Rumah sakit pun tak perlu khawatir membayar bunga. Besaran bunga yang diterima bank peminjam, disesuaikan denda keterlambatan BPJS Kesehatan.

“Hitungan kami malah denda kami kepada rumah sakit lebih besar dari bunga bank. Jadi, kalau ini bisa dimanfaatkan kan lancar saja cash flow dari rumah sakit,” terang Ifan.

Kerja sama dengan bank menjadi langkah antisipasi penting buat BPJS Kesehatan. Kondisi finansial lembaga tersebut diakui belum bagus. Iuran yang diterima belum seimbang dengan segala klaim yang harus dibayar. Yang diterima tak sebanyak yang dikeluarkan.

Ifan mencontohkan, cabang Samarinda yang menargetkan Rp 500 miliar penerimaan dari iuran dalam setahun. Realisasinya hanya Rp 300 miliar. Padahal, kewajiban bayar mencapai Rp 950 miliar per tahun. Hal sama tentu berlaku di daerah lain. Prinsip kegotongroyongan belum sepenuhnya berjalan.

Sedari awal, masalah finansial BPJS Kesehatan memang sudah terprediksi. Besaran iuran berlaku belum sesuai hitungan keekonomian para ahli. Idealnya, iuran PBI adalah Rp 36 ribu. Namun, pemerintah pada 2014 hingga 2015 hanya mampu membayar Rp 19.225. Gap lebar bikin kekurangan tak terhindar.

Iuran PBI baru naik 2016. Itu pun masih di bawah angka ideal. Iuran Rp 23 ribu telah dua tahun ini diterapkan. Gap menipis tapi hanya naik tipis. Besaran iuran masih mismatch. “Padahal Rp 36 ribu itu dihitung 2013. Kalau hitung (angka ideal) sekarang tentu naik lagi. Jadi kompleks, kan?”

Meski demikian, sebagai program negara, sesuai tak sesuai, kebijakan tetap jalan. Risiko difisit sudah terprediksi. Tapi celakanya, mismatch iuran diperburuk kedisiplinan membayar peserta yang kurang. Piutang kepada peserta mandiri cukup mengkhawatirkan.

Ifan tak menyebut angka pasti. Namun, tingkat kolektabilitas di Cabang Samarinda, hanya 74 persen. Total peserta JKN-KIS di kantor cabang ini, adalah 1,8 juta orang di enam kabupaten/kota. Tarif iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan dibagi tiga kelas. Kelas 3 sebesar Rp 25.500, kelas 2 Rp 51 ribu, dan kelas 1 Rp 80 ribu.

“Kami juga masih punya piutang untuk iuran dari Jameksda. Masih ada dari beberapa daerah,” sebutnya.

Secara teknis, besaran iuran yang diterima di daerah tertentu sebenarnya tak mengurangi kuota pembayaran klaim di daerah tersebut. Dengan pola subsidi silang, mana daerah memerlukan, di situ bantuan disalurkan. Namun, kedisiplinan iuran di daerah, tentu memengaruhi kekuatan pendanaan BPJS Kesehatan secara keseluruhan.

Negara menjalankan fungsi menjamin kesehatan bagi setiap warganya. Sebelum era JKN mengemuka, orang bisa pikir 10 kali untuk berobat. Pertimbangannya tentu finansial. Tak punya uang, hanya bisa telentang di rumah menunggu panggilan Yang Mahakuasa. Yang kaya pun bisa bangkrut karena berobat.

UU 40/2004 tentang SJSN, menjadi perlindungan setiap warga negara yang sakit. Tak ada lagi hambatan finansial untuk sehat. Semua tinggal berobat selama mengikuti prosedur. Kunjungan ke rumah sakit pun melonjak.

“Jadi sebagai contoh, RS SMC dulu sebelum JKN untuk kasus per bulan hanya 200 orang. Sekarang 12 ribu! Itu pasien JKN, pasien BPJS. Otomatis klaim miliaran,” ungkap Ifan. “Artinya, sekarang masyarakat tak ada hambatan finansial untuk berobat. BPJS memang lembaga finansial, bukan lembaga kesehatan.”

Menyiasati mismatch iuran, langkah dilakukan adalah menjangkau peserta sebanyak-banyaknya. Di Indonesia saat ini, total peserta program JPN mencapai 200.286.623. Penduduk Tanah Air berdasar Statistik Indonesia 2018 keluaran Badan Pusat Statistik, adalah 261 juta. Berarti setidaknya masih 61 juta orang belum ter-cover program mulia tersebut hingga 1 Agustus 2018.

Soal defisit atau iuran yang terkumpul tak seimbang dengan pengeluaran bukanlah tugas daerah yang sudah otonom karena kewenangan berada di tangan pemerintah pusat. Kendati demikian, pemerintah daerah (pemda) baik, tingkat provinsi atau kabupaten/kota tetap punya peran, yakni mengakomodasi dan mendata masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan ini.

Usulan untuk menyisihkan sedikit kue anggaran untuk menangani pendataan ini masih sekadar angin tak bertuan. Belum ada payung hukum untuk keterlibatan langsung pemda provinsi atau kabupaten/kota ikut menyubsidi anggaran. “Ada usulan sekitar Rp 25 miliar untuk pendataan itu. Masih dibahas di TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kaltim,” ucap Rusman Yaqub, ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Jumat pekan lalu.

Dia menyebutkan hampir 25 persen warga Kaltim belum memiliki jaminan kesehatan yang bernyawa gotong royong itu. Hantu defisit yang telanjur membayangi BPJS Kesehatan justru membuat jaminan sosial ini seolah ekslusif.

Di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, otak-atik agar dana itu bisa dikelola untuk pendataan hingga mengevaluasi relasi BPJS Kesehatan dan rumah sakit se-Kaltim baru terjadwalkan selepas Kemerdekaan RI. “Intinya, kami hanya mengawasi penerapannya di daerah,” tutupnya.

Di BPJS Kesehatan Samarinda yang membawahi enam kabupaten/kota, baru setengahnya mencapai level Universal Health Coverage (UHC). UHC berarti cakupan kesehatan semesta, yang kriterianya di Indonesia adalah kepesertaan JKN-KIS sebanyak 95 persen ke atas.

Enam kabupaten/kota tersebut adalah Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Bontang (95 persen), Kubar (124 persen), dan Mahulu (132 persen) adalah daerah yang telah mencapai UHC. Namun, gabungan keenam daerah ini memunculkan 2,22 juta penduduk yang keseluruhannya baru 83 persen ter-cover JKN. Semesta Etam punya banyak PR. Bukan hanya membantu kekuatan BPJS Kesehatan secara finansial. Lebih dari itu, untuk memastikan setiap insannya terjamin kesehatannya. (tim kp)

Tim Liputan:

-          Ricardo Bobby

-          Bayu Rolles

-          Nofiyatul Chalimah


BACA JUGA

Kamis, 15 November 2018 11:40

BPK Akui Sulit Awasi Desa

BALIKPAPAN - Alokasi dana desa yang saat ini pagunya bisa sampai 2-3 miliar per desa, menjadi tantangan…

Selasa, 13 November 2018 10:24

DUH PAYAH..!! Persentase Kelulusan CPNS Masih Rendah

TANA PASER–Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Assessment Center Kantor Badan…

Selasa, 13 November 2018 07:35

Tugboat Batu Bara Tenggelam di Perairan Bunyu, Dua ABK Belum Ditemukan

TARAKAN – Kecelakaan di perairan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali terjadi. Kali ini, sebuah…

Selasa, 13 November 2018 06:41

YESS..!! Merpati Siap Kembali Mengudara Tahun Depan

JAKARTA – Setelah mengalami penghentian operasi pada 2014 silam, maskapai pelat merah, Merpati,…

Senin, 12 November 2018 11:00

KENA PAJAK..?? Menteri Keuangan Bakal Wajibkan Mahasiswa Miliki NPWP

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mewajibkan seluruh mahasiswa di Indonesia memiliki…

Senin, 12 November 2018 10:37

Angel dan Jose Makin Intim, Dikabarkan Sudah Menikah

Hubungan Angel Karamoy dengan sutradara Jose Poernomo makin intim. Buktinya, Jose Poernomo semakin sering…

Senin, 12 November 2018 10:28

Marquez Rayakan Gelar Dunia ke 7 di Kampung Halaman

UNTUK merayakan gelar juara dunia ketujuhnya, atau kelima di kelas MotoGP, Marc Marquez, pada Sabtu…

Senin, 12 November 2018 10:20

LUCU JUGA..!! Perusahaan Air Masih Terkendala Air

TANA PASER–Sepekan terakhir, masyarakat Paser, khususnya Kecamatan Tanah Grogot, mengeluhkan pelayanan…

Senin, 12 November 2018 08:49

Klasifikasikan Kualitas Pasangan, Kemampuan Biologis Juga Ditanya

Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatullah berhasil menyelenggarakan pernikahan mubarakah, Minggu (11/11).…

Minggu, 11 November 2018 11:11

Pulang, KRI Bima Suci Banyak Sabet Penghargaan

 Setelah mengelilingi lima negara selama 100 hari untuk mengikuti event internasional, Kapal Republik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .