MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 29 Agustus 2018 11:00
Balada Utang di Tengah Defisit

PROKAL.CO, HADIRNYA Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memberi kelonggaran di tubuh APBD. Jauh sebelum dibentuknya jaminan kesehatan itu, setiap daerah menggaungkan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebagai program unggulan kepala daerah; menyisihkan uang daerah untuk menyubsidi biaya kesehatan masyarakat.

Program ini, tentu tak akan kacau jika tubuh anggaran begitu sintal. Namun lain cerita, ketika daerah bergantung dengan dana perimbangan.

Kucuran APBN terpangkas; dana perimbangan, baik dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat jalannya pemerintahan terseok-seok diselubungi utang pembiayaan pembangunan. Lantaran uang yang dikelola jauh dari prediksi.

Ini yang terjadi dengan Pemkot Samarinda sejak 2015 lalu. Piutang pembayaran rekanan menggunung karena estimasi pendapatan yang tak tercapai. Terselip pula utang Jamkesda yang nilainya menyentuh angka Rp 154 miliar. Nominal ini, muncul seketika saat APBD 2016 perubahan hendak dibahas.

DPRD pun sontak menyoal, mengingat setiap anggaran dibahas, selalu ada dana yang disisihkan untuk menyubsidi biaya pengobatan masyarakat tersebut. Panitia khusus (pansus) yang dikawal langsung Komisi IV DPRD Samarinda dibentuk, menilik mengapa begitu dadakan utang yang gemuk itu muncul, tepat di saat pemerintah tengah sibuk berjibaku dengan piutang proyek yang nominalnya jauh lebih fantastis.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengakui kala itu pansus perlu dibentuk untuk mengevaluasi kucuran anggaran yang ajek diberikan beberapa edisi sebelumnya. “Selalu ada pos anggaran yang disisihkan untuk Jamkesda. Tapi malah berujung utang,” sebutnya pekan lalu.

Pansus sudah usai akhir 2017 lalu, dari upaya mengulik itu diketahui pemkot tidak mengerucutkan ke mana saja lokasi aliran subsidi jaminan kesehatan tersebut. Semua pelayanan tertangani dalam jaminan tersebut, sementara alokasi yang diberikan sejak 2010 masih sekadar dana sisa dari pembiayaan proyek. “Besar pasak daripada tiang akhirnya. Klaim timbul tepat saat defisit 2016 lalu,” lanjutnya menegaskan.

Selain itu, pansus berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Samarinda untuk memverifikasi klaim tunggakan Jamkesda itu. Hasilnya, piutang menyusut meski masih terbilang bengkak, dari Rp 154 miliar menjadi Rp 149 miliar.

Di pemkot, urusan pembayaran utang ini jadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Bersanding bersama utang rekanan, instansi yang menjadi pintu keluar-masuknya uang ini harus mengolah uang daerah yang merosot.

Toni Suhartono, kepala BPKAD Samarinda menjelaskan, pembayaran yang ditempuh sejauh ini belum mensterilkan pembukuan daerah dari utang yang terlanjur menganga. Pembayaran piutang tak bisa dilunasi seketika; bertahap dan merata.

“Semua jadi prioritas, namanya utang. Makanya diratakan saja pembayarannya per anggaran,” ucapnya pekan lalu saat ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya.

Khusus piutang Jamkesda, pembayaran per anggaran, sebut dia, dipatok 30 persen dari jumlah utang setiap tahunnya. Pola ini diambil agar tak ada diskriminasi ketika pengangsuran ditempuh.

Piutang Jamkesda terbesar ada di RSUD AW Sjahranie yang terklaim Rp 117 miliar medio 2016 lalu. Dua mata anggaran sudah terlewat dan menyisakan Rp 45 miliar yang belum terbayar di rumah sakit pelat merah itu. Namun, lanjutnya, ada beberapa utang yang telah lunas sebelum APBD 2018 diketok. “Yang nilainya jutaan sudah lunas,” sebut Toni.

Kendala mengapa lambannya pembayaran hingga melewati dua mata anggaran tak lain karena pos anggaran untuk pembiayaan utang bersifat gelondongan dalam APBD. Baik utang rekanan atau Jamkesda. Pengalokasian terbesar untuk utang-utang itu cukup besar teranggarkan tepat saat masalah utang ini deras mencuat alias 2016 lalu. Saat itu, BPKAD mampu mengotak-atik dana sebesar Rp 32 miliar untuk membayar jaminan kesehatan itu. “Makin ke sini makin kecil. Rasio kemampuan bayar kami hanya berkisar Rp 23-20 miliar per tahun untuk Jamkesda,” akunya.

TAPD tak bisa mengalokasikan penuh pembayaran karena akan berimbas pada pembangunan daerah dan membuat pembayaran piutang berjalan pelan. Untuk melunasinya tahun depan pun masih dibaluti pesimistis. “Paling cepat dua tahun baru beres,” singkatnya. (tim kp)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 12:00

KEJI..!! Bapak-Anak Habisi Bos Sendiri

BALIKPAPAN – Aksi kejahatan yang masih mewarnai Balikpapan membuat kota ini tak lagi aman. Setelah…

Selasa, 18 September 2018 12:00

Kaltim Masih Diuntungkan dari Ekspor yang Tinggi

SAMARINDA – Mata uang negeri ini masih terpuruk. Hingga kemarin (17/9), nilai tukar rupiah berada…

Selasa, 18 September 2018 08:51

Menang setelah Lima Tahun

TENGGARONG – Mitra Kukar berhasil mematahkan kutukan tak pernah menang dari Persipura Jayapura…

Selasa, 18 September 2018 08:47

DPRD Kaltim Ngotot Bentuk Pansus

SAMARINDA - Upaya DPRD Kaltim membentuk panitia khusus (pansus) proyek multiyears contract (MYC) tidak…

Selasa, 18 September 2018 08:44

Edy Sinergi dengan Program Gubernur

DUKUNGAN untuk para kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim…

Senin, 17 September 2018 09:24

PPU Buka Jalur Alternatif

PENAJAM – Bentang utama atau tengah Jembatan Pulau Balang terus berprogres. Namun, persoalan baru…

Senin, 17 September 2018 09:21

Edy Nyaman di Puncak, Ferdian Membuntuti

PERSAINGAN dan dukungan kepada kandidat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di polling garapan…

Minggu, 16 September 2018 12:00

Waswas Jadi Jembatan “Abunawas”

SAMARINDA – Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser…

Minggu, 16 September 2018 12:00

Mantan Jubir Kemendagri, Tiga Bulan Jadi Pj Gubernur

SAMARINDA - Teka-teki penjabat (Pj) gubernur Kaltim yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)…

Minggu, 16 September 2018 11:00

Pusat Bakal Jatuhkan Sanksi

JAKARTA - Pemerintah tidak ingin disebut lambat menjatuhkan sanksi untuk 2.259PNS kasus korupsi yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .