MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 29 Agustus 2018 09:04
Disukai Rakyat, Pundi Rumah Sakit

80 Persen Pendapatan Bersumber dari BPJS Kesehatan

PROKAL.CO, BPJS Kesehatan hadir dengan segudang kebajikan. Kultur gotong-royong menjadi fondasi utama untuk saling menyubsidi biaya di kala musibah menimpa. Empat tahun berjalan, Asuransi Kesehatan (Askes) yang beralih rupa menjadi BPJS Kesehatan, pemegang kendali untuk mengumpulkan iuran kini terseok-seok. Biaya yang mengucur untuk saling menalangi tak sebanding dengan dana yang terkumpul. Otak-atik memangkas penyakit yang dijamin pun menjadi opsi.

Meski, belum sepenuhnya diterapkan para pengguna, baik penerima bantuan iuran (PBI) atau non-PBI sudah waswas dengan dasar jika biaya berobat beberapa penyakit tak terlingkupi jaminan kesehatan tersebut.

Yuliana misalnya, warga Jalan M Said, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda itu jelas khawatir jika biaya berobat tak mampu terbayar. Dua tahun lalu, saat ayahnya harus dioperasi karena terdapat tumor di pergelangan tangan atau kista ganglion, kehadiran BPJS Kesehatan benar-benar menolongnya. “Biaya aslinya hampir Rp 15 juta, tapi pakai BPJS (Kesehatan) kami hanya bayar Rp 2 juta,” sebutnya.

Jika harus membayar utuh biaya operasi itu, jelas saja dia perlu dana talangan. Mengingat persikot yang diperoleh dari tempatnya bekerja berada di batas upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Dia mungkin bisa dilingkupi BPJS Kesehatan karena menjadi peserta non-PBI pekerja penerima upah.

Namun, orangtuanya tak demikian karena tak memiliki pekerjaan tetap. Kepesertaan lewat jalur mandiri jadi satu-satunya opsi.

Tak pelak, menggantungkan asa ke program nasional ini agar urusan biaya kesehatan nantinya tak mengganggu wajib diambil. “Gaji berkisar Rp 2,5 juta. Tabungan ada, tapi ya enggak banyak,” tutur perempuan 28 tahun itu.

Seperti Yuliana, Masykur adalah peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Namanya tercatat kepesertaan sejak awal 2016. Lelaki berusia 58 tahun tersebut menjadi peserta BPJS Kesehatan karena dia dan istrinya mengidap diabetes serta hipertensi. Sehingga, terkadang mereka harus bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat secara rutin.

“Setelah pensiun pada 2015, saya sempat pakai uang sendiri untuk berobat. Tetapi, terasa sekali. Sekali berobat bisa ratusan ribu rupiah. Sementara, ke rumah sakit bisa dua atau tiga kali. Belum istri saya,” kisah pensiunan perusahaan swasta tersebut.

Sementara itu, dia sempat hendak mengurus Jamkesda. Tetapi, ketika hendak mengurusnya, dia mendapat info jika Jamkesda bakal dihapus. Ketika berobat, dia pun kerap diberitahu oleh dokter dan perawat yang bertugas agar bergabung dengan BPJS Kesehatan. Meski begitu, Masykur sempat ragu sebab banyak berita soal perlakuan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang tak mengenakkan.

“Tetapi daripada bayar mahal kalau berobat dan ikut asuransi swasta. Ya mending ikut BPJS saja,” imbuh warga Palaran tersebut.

Dua tahun menjadi peserta BPJS kelas 1, Masykur mengaku banyak tertolong. Satu kali dia dirawat inap dan sekali istrinya dioperasi, semua ditanggung BPJS Kesehatan. Pun begitu dengan berobat rutin ke rumah sakit. Untuk biaya iuran bulanan, Masykur menganggapnya seperti membayar asuransi seperti biasa. Hanya saja, terkadang dia terlambat membayar yang seharusnya paling lama tanggal 10. Dalam sebulan, Masykur harus membayar Rp 160 ribu untuk dia dan istrinya.

“Tidak enaknya itu ya administrasinya lumayan merepotkan. Minta rujukan dulu kalau mau berobat begitu,” sebut Masykur.

Di RSUD AW Sjahranie (AWS), klaim pembayaran lewat BPJS Kesehatan menjadi pundi-pundi utama pendapatan. Hampir 80 persen pendapatan rumah sakit pelat merah itu, bersumber dari sini. Adanya kebijakan baru Direktur Penjaminan Pelayanan Kesehatan (Disjampelkes) yang memangkas tiga jaminan kesehatan. Yakni penjaminan pelayanan katarak, pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir sehat dan pelayanan rehabilitasi medik.

Meski belum sempat diterapkan lantaran kebijakan ini segera dibekukan Menteri Kesehatan, Nila Faried Moeloek 8 Agustus 2018.

Kendati demikian, sepekan lebih kebijakan ini sempat diterapkan, RSUD AW Sjahranie belum memberlakukannya. “Kami masih menunggu sosialisasi dari BPJS (Kesehatan). Makanya belum diterapkan,” ucap Humas AWS, Muhammad Febian Satrio, Kamis (9/8).

Memang, lanjut dia, ada keterlambatan pembayaran klaim pembiayaan yang diajukan baru-baru ini. Namun itu, tak bertautan dengan polemik yang menyeruak. Bahkan diklaim tak memengaruhi cash flow AWS.

Sering kali ada saja komplain karena gap harapan dan realitas, AWS tak bisa mengakomodasi keseluruhan biaya mengingat tak semua bisa dicakupi pembiayaan BPJS Kesehatan. Peranti kesehatan itu, sebut dia, sering menilik efektivitas pelayanan yang diberikan rumah sakit. Semisal, adanya warga yang terkena kanker stadium akhir.

Beda cerita jika kanker yang diidap masih stadium awal. “Ini risiko pelayanan yang dikaitkan dengan pembiayaan dan kami hanya mengikuti aturan BPJS itu sendiri,” tukasnya.

Keuangan rumah sakit pelat merah itu memang sempat goyang saat transisi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke BPJS Kesehatan medio 2017 lalu. Anomali itu, kini sudah membaik karena sudah terlunasi.

Medio Mei 2017, Rachim Dinata Marsidi, direktur RSUD AWS mengaku harus memutar otak menyiasati dana yang dikelola lewat penyediaan air dan listrik mandiri. Dalam sebulan, rumah sakit bertipe A khusus itu perlu dana operasional hingga pengadaan obat dengan kocek mencapai Rp 6 miliar. Jumlah itu, belum termasuk honorarium tenaga medis yang menembus angka Rp 4 miliar.

Kembali ke Satrio, keuntungan bisa diperoleh rumah sakit ketika warga non-PBI memilih untuk meningkatkan fasilitas pelayanan. Dari kelas umum menjadi VIP atau VVIP.

Peningkatan fasilitas itu, sebut dia, juga menurunkan klaim mereka ke BPJS Kesehatan. “Semakin tinggi kelas, semakin rendah BPJS mengakomodasi biayanya. Maka, warga wajib membayar sendiri dana yang tak ditanggung itu,” tutupnya. (tim kp)


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 10:17

YAELAAA..!! Karhutla Kembali Terjadi di PPU

PENAJAM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penajam…

Senin, 18 Februari 2019 00:06

Soal Karhutla, Greenpeace: 11 Perusahaan Belum Bayar Denda Sepeser pun

Diberitakan JawaPos.com, Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)…

Senin, 18 Februari 2019 00:05
Tudingan Jokowi ke Prabowo saat Debat Pilpres

Prabowo : Itu Milik Negara, Saya Rela Kembalikan Semuanya

Dilansir JawaPos.com, dalam penutupan debat kedua, capres nomor urut 02…

Minggu, 17 Februari 2019 22:40

WHATTT..!! Jokowi Klaim 3 Tahun Tak Ada Kebakaran Hutan, Green Peace Indonesia Bilang Begini....

Calon presiden (Capres) nomor urut 01 Jokowi memaparkan visi misinya…

Minggu, 17 Februari 2019 22:28
Debat Kedua Pilpres

Prabowo Akui Kinerja Jokowi, Tapi Prabowo Merasa Bisa Lebih Baik dan Cepat

Calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto mengapresiasi apa yang telah dilakukan…

Minggu, 17 Februari 2019 12:19
Debat Kedua Pilpres

Jokowi Fokus Substansi, Prabowo Tampil Orisinil

JAKARTA – Hari ini calon presiden Joko Widodo dan Prabowo…

Minggu, 17 Februari 2019 11:38

INGAT..!! Perizinan SDA Rentan Suap

JAKARTA – Perizinan sektor kehutanan terindikasi masih menjadi salah satu…

Sabtu, 16 Februari 2019 11:42

Harga Tiket Pesawat Masih Mahal

 JAKARTA – Kamis lalu (14/2) Garuda Group mengumumkan penurunan harga…

Sabtu, 16 Februari 2019 11:27

ASTAGA..!! Ketua PSSI Jadi Tersangka

JAKARTA – Ibarat kapal, PSSI kini benar-benar terguncang hebat. Tadi…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:50

Gubernur Siap Kawal Jalur Alternatif ke APT Pranoto

TENGGARONG–Terbukanya jalan alternatif dari Tenggarong ke Bandara APT Pranoto melalui…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*