MANAGED BY:
MINGGU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 29 Agustus 2018 09:00
Gotong Royong yang Belum Merata
dr Nurifansyah

PROKAL.CO, KEHADIRANNYA membawa misi mulia sebagai penjamin kesehatan bagi penduduk Indonesia. Namun praktiknya penuh liku. BPJS Kesehatan memerlukan kesadaran warga negara, serta dukungan pemerintah di setiap level.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda dr Nurifansyah menjelaskan bagaimana era (Jaminan Kesehatan Nasional) JKN membawa rakyat keluar dari zaman jahiliah. Siapa pun kini bisa berobat. Tapi semua harus mau gotong royong. Berikut petikan wawancaranya dengan Kaltim Post, Selasa (21/8) pekan lalu.

Bagaimana sebenarnya pola kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit di daerah?

Ya, kami BPJS Kesehatan bermitra dengan faskes atau provider. Rumah sakit itu provider, atau fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan. Kami tentu terkait hak dan kewajiban diatur dalam PKS (perjanjian kerja sama). Jadi, salah satu hal penting dalam perjanjian itu adalah mengatur terkait dengan hak dan kewajiban. Rumah sakit berkewajiban melayani dan berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran klaim. Sebaliknya, BPJS sebagai lembaga pembayar berkewajiban melakukan pembayaran klaim.

Dalam pengajuan klaim oleh faskes apakah kerap ditemukan rincian yang tak sesuai ketentuan?

Kalau awal, ya. Sekarang ini kan yang harus mengawal klaim itu harus benar, bukan hanya tugas verifikator. Rumah sakit juga harus memastikan yang diajukan itu benar. Tidak ada unsur fraud-nya. Dan rumah sakit juga wajib membentuk tim antifraud. Itu sudah diatur dalam permenkes.

Karena ini uang negara, rumah sakit enggak boleh mengajukan asal dapat banyak. Kalau seperti itu fraud. Rumah sakit wajib ketika mengajukan diverifikasi tim antifraud, dicek sudah benar dan aman diajukan, kalau cocok, kita bayar.

Bagaimana pihak BPJS Kesehatan memastikan klaim yang diajukan sudah benar-benar valid?

Kalau enggak cocok didiskusikan lagi dengan rumah sakit. Kalau sudah benar, ada perbedaan pendataan soal klinis, akan dieskalasi Tim Kendali Mutu Kendali Biaya. Minta pendapat ahli, bisa melalui tim tersebut, bisa lewat Tim Dewan Pertimbangan Medis, kalau ada perbedaan pendapat soal klaim tertentu misalnya. Ada mekanisme semua. Semuanya harus terbukti dan transparan. Harus benar sehingga dana itu aman.

Rumah sakit harus memverifikasi dengan benar, tim antifraud harus berfungsi. Tim dari BPJS juga memastikan yang dibayar tak ada kandungan fraud.

Berarti klaim rumah sakit mendapat saringan berlapis sebelum klaim dicairkan oleh BPJS…

Seandainya ada kelolosan, itu masih disaring di pusat adalah tim SPI, Satuan Pengawasan Intern. Bisa jadi catatan di sana, ada data yang tidak benar, bisa turun. Kalau ditemukan fraud harus dikembalikan. Kalau kelebihan bayar, harus ditarik dari rumah sakit. Begitu juga kalau kurang bayar, kami harus menambah ke rumah sakit, jadi fair saja.

Berapa lama yang diperlukan untuk memverifikasi klaim?

Tahapan verifikasi biasanya 10 hari selesai. Tenggat 15 hari kamis sudah harus membayar.

Berapa banyak tim verifikator di Cabang Samarinda?

Kita verifikator ada 11 orang sekantor cabang. Lima di cabang, enam di daerah. Sebetulnya ke depan sistem verifikasi memakai sistem e-klaim. Atau verifikasi digital. Kita sedang menuju era digital. Tahun 2020 ditargetkan masuk era e-klaim. Paperless.

Bagaimana progresnya?

Sekarang kita menuju ke sana. Sedang disiapkan uji coba rujukan online. Artinya, nanti dari mulai FKTP harus pakai sistem. Dari FKTP ke rumah sakit, di rumah sakit data sudah terpampang sehingga tinggal panggil NIK, nomor rujukan, sudah keluar. Lebih mempercepat, memudahkan. Data akurat mengurangi penumpukan. Salah satu yang ditingkatkan adalah layanan rujukan, juga administrasi.

Faskes pun harus siap dengan era digital. Jangan berpikir manual, tradisional, ketinggalan. Sekarang juga sedang uji coba. Kami mengawal faskes yang masih manual kita dorong.

BPJS Kesehatan saat ini dihadapkan masalah finansial karena besaran iuran tak sesuai serta kedisiplinan iuran peserta yang minim. Bagaimana menyiasatinya agar program terus berjalan?

Pertama tentu mengoptimalkan capaian perluasan peserta. Jadi, menuju UHC, pertama yang diharapkan seluruh penduduk terdaftar program JKN. Makin besar peserta, kekuatan kemampuan makin besar juga. Artinya, tiap daerah tentu sebetulnya punya kewajiban. Kepala daerah, sesuai Inpres 8/2017 menginstruksikan gubernur, bupati, wali kota, memastikan seluruh penduduk terdaftar JKN. Itu instruksi presiden dan itu amanah undang-undang.

Kemudian kepala daerah juga perlu mengalokasikan anggaran bagi peserta yang belum ter-cover dalam program. Dengan meningkatkan cakupan, akan memperkuat kepesertaan. Kalau dia kuat, tentu akan menambah (finansial) juga.

Bagaimana pola subsidi dari daerah selama ini?

Jadi masyarakat ini kan terbagi beberapa kelompok. Kita anggap dua kelompok, satu masyarakat kelompok mampu, seperti kita para pekerja, bagi yang mampu, maka dia berkontribusi membayar iuran. Iuran itu kalau pekerja penerima upah ada potongannya. Kalau mandiri ada juga iurannya.

Kedua, kelompok yang tidak mampu. Penduduk miskin dan tidak mampu. Iurannya yang bayari pemerintah. Pemerintah mendaftarkan penduduk yang miskin dan tidak mampu, lalu membayari iurannya Rp 23 ribu.

Seluruh kabupaten sudah punya alokasi untuk penduduk miskin tapi jumlahnya tentu berbeda sesuai anggaran yang ditetapkan pemerintah. Kalau beberapa daerah punya anggaran alokasi cukup, seluruh penduduk sudah didaftarkan. Artinya, sudah mencapai UHC.

UHC itu ada tiga (di Cabang Samarinda). Yaitu Bontang, Kubar, dan Mahulu. Itu pesertanya kalau yang miskin tak mampu mendapat iruan dari pemerintah.

Apa maksud dari UHC itu?

Total cakupan semesta. Tiap daerah ditargetkan masing-masing mencapai UHC. Tiap kabupaten/kota diharapkan UHC. Dan UHC ini menjadi profil keberhasilan daerah.

Berapa persen UHC ditetapkan pemerintah?

Minimal 95 persen dari jumlah penduduk terdaftar di Disdukcapil. Kalau semua sudah UHC, tercapailah satu target pemerintah seluruh penduduk terdaftar program JKN.

Ketika cakupan makin banyak, bagaimana BPJS Kesehatan mengawal iuran peserta berlangsung disiplin?

Mulai peserta mendaftar sudah diedukasi kalau ini gotong royong, jangan lupa bayar iuran. Jadi, butuh kesadaran, solidaritas dan kesadaran. Kalau yang nanti membayar terlambat atau belum, kami kirim juga SMS blast, notifikasi pengingat supaya jangan lupa bayar iuran. Karena, ya, kembali kepada kesadaran masing-masing masyarakat.

Untuk Cabang Samarinda, baru tiga daerah memenuhi kriteria UHC?

Kami berharap dengan peran media bisa mendorong pemerintah daerah supaya memastikan penduduknya terdaftar. Karena UHC itu paling lambat 1 januari 2019. Sudah ditetapkan demikian.

Kalau tidak tercapai?

Kalau belum tercapai, ya, berarti kinerja daerah belum berhasil. Karena JKN program strategis nasional dan menjadi salah satu indikator kemajuan daerah untuk keberhasilan pembangunan dari aspek manusia. Kalau dia UHC, indikator pembangunan manusia berhasil. Karena kan ini masuk program nawa cita presiden. Dan itu juga, apalagi sudah ditegaskan dalam inpres, menjadi target semua kepala daerah untuk menuju UHC. Sebetulnya juga ini menjadi profil keberhasilan daerah. Kalau sudah UHC kan penduduknya sudah terjamin, sudah terlindungi. Kalau masih sedikit terdaftar dalam JKN, masih banyak penduduk yang di bawah risiko kalo berobat tidak ada mekanismenya.

Tak sedikit publik yang apatis sementara pola program ini adalah gotong royong. Bagaimana upaya BPJS Kesehatan meyakinkan?

Pertama, harus diketahui publik bahwa menjadi peserta JKN itu adalah sebuah upaya perlindungan diri dari risiko finansial. Kebayangkan mudahnya, kalau kita sakit bayar sendiri kan berat. Kalau bayar sendiri, enggak tahu berapa besar biaya, itu kan risiko besar. Nah, risiko tidak pasti dan besar itu kita ganti dengan risiko pasti dan kecil lewat membayar iuran untuk proteksi diri dan keluarga. Sedia payung sebelum hujan. Sedia kartu JKN sebelum sakit.

Yang kedua, dengan menjadi peserta program, kita sedang membangun sikap ataupun prinsip kegotongroyongan. Berbagi, peduli, sharing. Jadi, kalau kita menjadi peserta kan bukan dengan tujuan nanti mau sakit, mau pakai. Kalau jadi peserta, saya ikut untuk perlindungan, saya berdoa untuk sehat, nanti uangnya dipakai untuk saudara saya yang sakit.

Mendaftar peserta program bukan untuk mendapat keuntungan, mendapat pelayanan. Tapi, untuk kontribusi kita menjalankan hidup sehat. Kalau sehat, Alhamdulillah, uangnya dipakai untuk saudara kita yang sakit. Karena satu orang sakit, contoh dirawat inap kira-kira Rp 5 juta, itu membutuhkan subsidi dari peserta yang sehat sekitar 200 orang. Jadi kalau dia membayar Rp 25.500 atau Rp 50 ribu, maka kalau dia unit cost-nya Rp 5 juta, dibagi Rp 25.500, perlu sekitar 200 orang. Kalau dia sakitnya lebih berat, dioperasi, habis Rp 50 juta, butuh 2 ribu orang membantu. Itulah yang disebut prinsip saling peduli, gotong royong. Kita gotong royong, semua tertolong.

Bentuknya adalah dengan tertib membayar iuran. Kalau enggak, uangnya dari mana? Enggak ada gotong royong. Dengan bayar iuran, kita sehat, kita memberi. Tapi kalau kita sakit, enggak usah panik, ada gotong royong dari saudara kita yang sehat. Kita juga akan mendapat layanan. Di situ prinsip gotong royong semua tertolong. Kita menghindari ada orang sakit enggak bisa berobat karena tak ada biaya. JKN mengakomodasi hingga saat ini semua peserta JKN sudah terlindungi.

Ketiga, ini undang-undang negara. Sifatnya wajib secara hukum. Artinya, sebagai warga negara yang baik harus patuh. Sebetulnya kepatuhan ini juga bukan merugikan malah sangat bermanfaat.

Perbedaan JKN dengan sistem jaminan kesehatan yang sudah-sudah?

Adanya JKN adalah sebuah berkat. Dari era kegelapan masuk era terang. Kita punya mekanisme untuk pembiayaan. Era sebelum JKN adalah kegelapan, jahiliah. Yang enggak punya duit, enggak bisa berobat. Yang punya duit juga bangkrut. Kita mematuhi undang-undang bukan karena sesuatu yang merugikan, keterpaksaan. Ini sebuah kewajiban dalam bentuk loyalitas, solidaritas, dengan ikut sebagai peserta program. (tim kp)


BACA JUGA

Sabtu, 23 Februari 2019 11:00

Diguyur Bankeu Rp 23 Miliar, Tenggarong Seberang-Muara Badak Bakal Tersambung

TENGGARONG–Interkoneksi jalan antarkecamatan di Kukar tahun ini kembali berlanjut. Setelah…

Sabtu, 23 Februari 2019 09:23

LELET ...!! Bandara Sangkima Diminta Tunda

SANGATTA – Proyek tahun jamak alias multiyears contract (MYC) di…

Sabtu, 23 Februari 2019 09:21

Kepala BNN : Kaltim Jalur Masuk Pasokan Narkoba dari Luar

SAMARINDA - Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol Heru…

Jumat, 22 Februari 2019 11:49

SYUKURLAH..!! Pemprov dan Yayasan Melati Akhiri Sengketa

SAMARINDA – Sengketa berkepanjangan kepemilikan lahan dan aset SMA 10…

Jumat, 22 Februari 2019 09:16

Terseret Mafia Sepak Bola, Ini Kata Yunus Nusi...

SAMARINDA – Kasus Mafia Pengaturan Skor kembali menyeruak di sepak…

Kamis, 21 Februari 2019 14:43

PARAHNYA..!! Banyak Tambang Cacat Administrasi, 876 IUP Proses Pencabutan, 81 Dihentikan Sementara

SAMARINDA – Proses pembenahan aktivitas pertambangan di Kaltim terus dilakukan.…

Kamis, 21 Februari 2019 10:15

Tiket Pesawat Mahal, Masyarakat Naik Kapal

SAMARINDA- Indonesia National Air Carrier Association (INACA) mengakui mulai akhir…

Kamis, 21 Februari 2019 08:40

Kenapa Lubang Tambang di Samarinda Tak Direklamasi? Ini Jawaban Distamben Kaltim

SAMARINDA - Lubang bekas tambang di kota Samarinda masih banyak…

Kamis, 21 Februari 2019 08:36

Mantan Rektor : Selisih Kas BLU Rp 35 Miliar Tanggung Jawab PR II Unmul

SAMARINDA - Mantan Rektor Unmul Zamruddin Hasid mengaku temuan selisih…

Rabu, 20 Februari 2019 12:50

Lahan Perumahan Masuk Zona Hijau, Kapan Revisi RTRW Samarinda?

SAMARINDA – Para pengembang hunian di Kaltim saat ini masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*