MANAGED BY:
MINGGU
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Senin, 27 Agustus 2018 07:08
WTP: Prestasi, Prestise, atau Keniscayaan?

PROKAL.CO, OLEH: DENI HERDIANTO
(ASN pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Prov Kaltim)

DI TENGAH sukacita entitas pemerintah yang berhasil memperoleh opini WTP tahun 2017 lalu, saya jadi teringat pernyataan tajam Presiden Joko Widodo dalam suatu momen. "WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN," ungkapnya saat membuka Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya, di Istana Bogor, Desember 2017 lalu. Lantas, bagaimana cara yang paling tepat bagi kita untuk memaknai pernyataan tersebut?
Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Opini audit merupakan pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan auditee (pihak yang diaudit). Arens, dkk. (2008)  membagi opini audit ke dalam lima jenis yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (Adverse). Kelima jenis opini ini tidak hanya digunakan dalam audit sektor privat, tetapi juga diadopsi secara luas pada sektor publik.

Pemberian opini oleh BPK dilakukan dengan berpegang pada empat kriteria yaitu: (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. WTP merupakan predikat opini terbaik yang diberikan auditor. Jika sebuah entitas memperoleh opini WTP, maka ini artinya auditor meyakini bahwa dalam segala hal yang material, laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi seluruh kriteria tersebut.

Dalam praktiknya, BPK tidak melakukan audit terhadap seluruh bukti dan dokumen. Tidak mungkin pula menjangkau seluruh unit pada auditee. Keterbatasan SDM, biaya, dan waktu adalah constraints utamanya. Sebagai solusi, teknik sampling biasanya digunakan auditor. Jika pada satu pemda terdapat 50 SKPD misalnya, bisa jadi hanya 10 persen saja yang dipilih sebagai sampel audit. Ini artinya, kesalahan yang terjadi pada SKPD nonsampel tidak menjadi bagian yang diaudit, otomatis tak akan menjadi temuan auditor. Selain soal sampel, penggunaan estimasi dan judgment dalam proses akuntansi maupun audit menjadi salah satu argumentasi mendasar mengapa opini audit itu selalu berbunyi “wajar”, bukan “benar”.
Prestasi, Prestise, dan Keniscayaan

Dalam perspektif psikologi, sejak lama Maier (1965), juga Porter dan Lawler (1967) menjelaskan bahwa prestasi kerja diartikan sebagai suatu keberhasilan dari suatu individu menyelesaikan suatu tugas dalam pekerjaannya. Prestasi ini, tentu saja diukur setelah dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan konsepsi semacam itu, raihan WTP tentu saja merupakan hasil kerja sekaligus prestasi kolektif sebuah entitas. Masing-masing individu dalam entitas bekerja dan menunjukkan prestasi sesuai tugas dan fungsinya kemudian terakumulasi menjadi kinerja dan prestasi entitas secara keseluruhan. Bukan hal mudah untuk meraih WTP, apalagi mempertahankannya. Tak berlebihan jika kemudian raihan WTP dianggap sebagai sebuah prestasi.

Lalu, apa kaitan prestasi dengan prestise? Maslow (1943) dengan teori hierarchy of needs-nya yang masyhur menempatkan prestise pada tangga kedua tertinggi, bagian dari kebutuhan akan penghargaanm (esteem needs). Kebutuhan ini, akan dirasakan setelah seluruh kebutuhan dasar (fisiologi, rasa aman, serta kepemilikan dan cinta) tercukupi. Dalam konteks pencapaian WTP, sebagian pihak menganggapnya bukan cuma sebatas prestasi, tetapi juga sebuah prestise! Karena tak semua bisa mencapainya, maka raihan WTP adalah bentuk apresiasi tersendiri atas kerja kerasnya, taruhan bagi harga diri, juga karirnya.

Aspek prestasi dan prestise mungkin lebih banyak dirasakan oleh pelaku akuntansi. Bagi kebanyakan orang di luar komunitas itu, terutama kalangan well educated, isu capaian WTP mungkin bukan yang terpenting. Hal-hal esensial terkait urgensi dan arti WTP untuk kesejahteraan masyarakat adalah isu yang lebih menarik bagi mereka. Sebagai analogi, laporan keuangan sejatinya adalah potret keuangan sebuah entitas. Filosofinya sederhana, jika auditor memberikan penilaian terbaik atas potret itu, maka publik berharap potret itu benar-benar menggambarkan objek aslinya, bukan hasil polesan software pengedit gambar.
Masyarakat berharap banyak bahwa di balik potret itu pengelolaan keuangan negara memang sudah dijalankan dengan profesional, transaparan, dan akuntabel. Setiap rupiah uang negara yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.  Inilah yang sebenarnya menjadi jawaban atas pertanyaan Menkeu Sri Mulyani dalam perhelatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2017 lalu:"Masyarakat akan bertanya sesudah WTP apa? Apakah artinya bagi masyarakat?”.

Perlu perspektif positif untuk memaknai pernyataan tajam Presiden Jokowi di awal tulisan tadi. Tak bisa dimungkiri, raihan WTP merupakan prestasi bagi orang-orang yang telah bekerja keras menyusun dan menyajikan laporan keuangan berkualitas. Pun demikian, bahkan dianggap sebagai prestise oleh sebagian kalangan. Namun, jauh lebih penting dari itu semua, WTP sejatinya adalah keniscayaan bagi setiap pengelola uang rakyat. Presiden hanya sedang menyentil kita. WTP saja tidak cukup karena sebenarnya itu sudah menjadi kewajiban. Manfaat konkret bagi rakyat dari setiap rupiah yang disajikan dalam laporan keuangan itulah yang jauh lebih penting untuk diperhatikan. (*/one/k18)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:11

Berebut Suara Milenial di Pilpres 2019

PADA 20 September, KPU RI sudah menetapkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:10

Hari Pangan Sedunia dan Refleksi Pembangunan Ketahanan Pangan Kaltim

SETIAP 16 Oktober, dilakukan perayaan Hari Pangan Sedunia, termasuk Indonesia yang diselenggarakan di…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:14

Bekal untuk Para Caleg 2019

Oleh: RP Yohanes Antonius Lelaona, SVD(Rohaniwan di Tenggarong) KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:07

Wujudkan Balikpapan Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Islam

Oleh: Siti Subaidah(Pemerhati Lingkungan dan Generasi) KOTA Balikpapan di usia 121 tahun sudah menjadi…

Rabu, 17 Oktober 2018 06:54

Persyaratan Bahasa Inggris bagi Pejabat Pemerintah: Yay or Nay?

Oleh: Veronika Hanna Naibaho[Widyaiswara di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga…

Selasa, 16 Oktober 2018 06:51

Mitigasi Bencana melalui Pengenalan Bencana Geologi

Oleh: Muhammad Dahlan Balfas(Dosen Program Studi S-1 Teknik Geologi Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman)…

Sabtu, 13 Oktober 2018 00:11

Mana Tanah Rakyat? Refleksi Hari Tani Nasional

HARI Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap 24 September merupakan hari lahirnya Undang-Undang…

Sabtu, 13 Oktober 2018 00:10

Masihkah Sepak Bola Menjadi Alat Pemersatu Bangsa?

SEPAK  BOLA Indonesia kembali memakan korban. Duel klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta…

Kamis, 11 Oktober 2018 07:13

Teknologi Bisa Mengubah Kita

Oleh: RP Yohanes Antonius Lelaona, SVD(Rohaniwan Warga Tenggarong) DALAM bulan September lalu, perusahaan…

Kamis, 11 Oktober 2018 07:11

"Enggak Perlu Pakai Helm"

Oleh: Hendrajati(Pendiri HSE Indonesia & Mahasiswa S-2 MP UAD Jogjakarta.) Enggak perlu pakai helm,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .