MANAGED BY:
JUMAT
26 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 17 Agustus 2018 10:00
Tersangka RPU Tambah Satu

Penyidik Geledah Kantor DPPP Balikpapan

-

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Penyidik dari Polda Kaltim melanjutkan operasi penggeledahan di Balikpapan Kamis (16/8). Kali ini giliran Kantor Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP) Balikpapan. Polisi mencari dokumen untuk menguatkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah potong unggas (RPU) di Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 13, Balikpapan Utara.

Kedatangan delapan penyidik dari Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kaltim ke kantor yang beralamat di Jalan Marsma Iswahyudi, Balikpapan Selatan itu sekitar pukul 13.30 Wita. Setelah meminta izin dari Sekretaris DPPP Balikpapan M Yusuf, penyidik menuju ruang kepala DPPP Balikpapan.

Meski Kepala DPPP Balikpapan Yosmianto sedang menunaikan ibadah haji, penyidik tetap mencari tumpukan kertas yang berada di dalam tiga lemari besar. “Ini giat tambahan, melengkapi dokumen,” ucap Kasubdit III Tipikor Polda Kaltim AKBP Winardy.

Winardy juga turut memeriksa komputer di ruang kepala DPPP Balikpapan dan ruang Bidang Kehewanan DPPP Balikpapan. Sama seperti penggeledahan sebelumnya, penyidik dikawal polisi berseragam lengkap dari Direktorat Sabhara Polda Kaltim.

Penyidik, ujar dia, mendapatkan bukti dokumen terkait rancangan anggaran pengadaan lahan RPU di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara itu. “Dokumen yang kami dapatkan akan menjadi bahan pembanding,” tuturnya. Kurang lebih 2,5 jam, penyidik membawa tumpukan dokumen yang dikemas dalam satu boks besar. “Ada juga hard disk dan seperangkat komputer yang kami bawa,” imbuhnya.

Sementara itu, Polda Kaltim kembali menetapkan satu tersangka. Setelah sebelumnya tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Satu tersangka tambahan merupakan anggota DPRD Balikpapan. “Kami akan terus mengembangkan kasus ini. Menelusuri keterlibatan pelaku lain,” beber Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim Kombes Yustan Alpiani.

Dengan demikian, hingga kemarin sudah ada delapan tersangka. Mereka memiliki peran berbeda. Empat di antaranya aparatur sipil negara (ASN), dua warga, dua anggota DPRD Balikpapan, dan satu lagi masuk daftar pencarian orang (DPO).

Sayang, Polda Kaltim masih menutup rapat nama-nama pelaku yang menjadi tersangka. Yustan menyebut, pihaknya baru akan mengumumkan setelah semua proses penyidikan rampung. Namun sumber dari kepolisian menyebut, delapan tersangka itu berinisial AW, YS, RPM, NLW, CC, AK, SL, dan RSD.

Para tersangka oleh penyidik dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada Pasal 2 disebutkan, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maka bisa dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun. Dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka bisa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat setahun dengan denda paling sedikit Rp 50 juta.

BANTAH DITAHAN

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RPU sempat mengembuskan kabar, bahwa Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh ditahan kepolisian. Namun, hal itu terbantahkan. Abdulloh hadir dan melantik anggota DPRD Balikpapan Sirajudin Side menggantikan Andi Walinono di Ruang Rapat Paripurna, kemarin.

“Siapa yang diperiksa? Enggak ada. Ini hoax. Ini masa-masa pencalonan legislatif ini aduh rawan sekali rentan dengan politisasi. Jadi, orang terkadang sengaja mengembuskan kabar yang tidak benar untuk menjatuhkan seseorang, itu enggak boleh. Fitnah,” tegasnya setelah rapat paripurna.

Meski begitu, Abdulloh mengetahui kabar kantor DPRD digeledah pihak kepolisian. Menurutnya, dia akan kooperatif membantu penyidik dalam mendapatkan data pendukung sebagai bahan analisis kasus tersebut. Dia siap menghadiri pemeriksaan bila memang keterangannya dibutuhkan.

“Kami silakan saja. Kami kooperatif. Kapanpun diundang untuk hadir kami akan hadir. Misalnya ada bukti yang kurang dan kami diminta untuk melengkapi bukti-bukti dalam rangka proses hukum, kami akan taat,” tambahnya.

Abdulloh sendiri belum mengetahui berkas atau barang apa yang dibawa oleh petugas saat penggeledahan. Di mana terdapat empat boks dan satu kardus yang diduga berisikan berkas perencanaan anggaran pengadaan lahan RPU. Dia tak ingin membantah ataupun keberatan dengan proses penggeledahan. Menurutnya, hal itu sudah pasti telah melewati tahap sesuai kewenangannya.

“Polisi juga tidak semena-mena. Mereka menjalankan tugas sesuai prosedur. Jadi, kami harus saling menghargai sesama penyelenggara pemerintah. Saya akui beliau-beliau (penyidik) yang sedang bertugas juga taat prosedur,” terangnya.

Ditanya apakah dirinya mengetahui adanya delapan tersangka yang telah ditetapkan polisi? Abdulloh enggan menjawab. “Saya ‘kan sudah bolak-balik diperiksa. Dua kali kah kalau tidak salah. DPRD itu ‘kan sudah semua (anggota dewan), mulai ketua DPRD, wakil ketua, Banggar juga, baik periode lalu hingga sekarang sudah semua. Kami tidak pernah menghalang-halangi proses hukum,” terangnya.

Adapun, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi ditanya setelah Rapat Paripurna di DPRD Balikpapan enggan berkomentar banyak. Dia mengambil langkah seribu melewati kerumunan wartawan. Ketika dikejar dan ditanya seputar beberapa aparatur sipil (ASN) yang diduga menjadi tersangka, dia memilih menunggu dan membiarkan proses hukum berjalan.

“Kita tunggu saja. Pokoknya kita tunggu saja. Kan kita belum tahu ini, enggak bisa berandai-andai,” ujarnya. Apakah pihaknya akan menyiapkan bantuan hukum? “Kalau itu ‘kan pasti lah akan kami bantu kalau misalnya nanti ada penetapan (ASN yang menjadi tersangka),” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, sebanyak 13 penyidik dari Subdit III Tipikor Ditkrimsus Polda Kaltim melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Balikpapan, Rabu (15/8). Dalam kurun waktu sekitar lima jam, polisi berhasil menyita sejumlah dokumen yang dikemas dalam empat boks.

Penggeledahan pagi itu merupakan rangkaian proses pengembangan penyidikan. Setelah penyidik resmi menetapkan tujuh tersangka pada Selasa (7/8) lalu terkait dugaan korupsi pengadaan lahan RPU di Kilometer 13.

Untuk melengkapi dokumen terkait, penyidik mendatangi Kantor DPRD Balikpapan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Balikpapan, dan Kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Balikpapan.

Penyidik Polda Kaltim menyatakan, telah menerima audit laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim. Bila Polda Kaltim menemukan kerugian negara sekitar Rp 12,5 miliar. Lain halnya BPKP yang mencatat kerugian negara mencapai Rp 11 miliar. (aim/rsh/rom/k15)


BACA JUGA

Jumat, 26 April 2019 09:51

Kembali Berduka, Ketua KPPS 3 Karang Asam Ulu Meninggal Dunia

SAMARINDA - Berita duka kembali menyelimuti jajaran penyelenggara Pemilu. Ketua…

Kamis, 25 April 2019 14:07

YA TUHAN..!! Penyelenggara Pemilu Meninggal Tembus 177 Orang

 JAKARTA – ”Update sampai hari ini, 24 April pukul 15.00…”…

Kamis, 25 April 2019 14:01
Kubu Jokowi Rilis Real Count

Kalah di Riau, Menang di Bali-Jogja-Babel

 JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf merilis data penghitungan…

Kamis, 25 April 2019 12:29
Jalan-Jalan ke Proyek Tol Balsam yang Akhir 2019 Diresmikan

Akses Masih Putus-Putus, 105 Titik Bersengketa

Lahan masih menjadi momok proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Entah sampai…

Kamis, 25 April 2019 12:24

Sejumlah Target Parpol Meleset, Bawaslu Pastikan Daftar Caleg Lolos ke Senayan Hoax

BALIKPAPAN-Dinamika perolehan suara sementara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 untuk DPR…

Kamis, 25 April 2019 12:22

Diresmikan Jokowi, Maloy Minim Listrik

SANGKULIRANG-Proyek Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK)…

Kamis, 25 April 2019 09:37

KPU Sebut Ada 105 Kesalahan Entry Data Form C1

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan proses perbaikan terkait rekapitulasi suara…

Kamis, 25 April 2019 09:30
Wagub Monitoring Jembatan Mahakam IV dan Jalan Tol Balsam

Tahun Ini Masalah Lahan Tuntas, Hadi : Cepat Rampung, Kita Fokus yang Lain

BALIKPAPAN – Setelah dua hari melakukan monitoring ke Kutai Timur…

Rabu, 24 April 2019 13:00

Siapa yang Akan Mewakili Kaltim ke Senayan?

BALIKPAPAN – Hasil perhitungan sementara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 untuk…

Rabu, 24 April 2019 11:09

Jalan Panjang Pabrik Semen, Dari SK Penetapan KBAK hingga Tunggu Revisi RTRW

Meski saat ini rencana pembangunan pabrik semen tengah menjadi pro…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*