MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 17 Agustus 2018 10:00
Tersangka RPU Tambah Satu

Penyidik Geledah Kantor DPPP Balikpapan

-

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Penyidik dari Polda Kaltim melanjutkan operasi penggeledahan di Balikpapan Kamis (16/8). Kali ini giliran Kantor Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP) Balikpapan. Polisi mencari dokumen untuk menguatkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah potong unggas (RPU) di Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 13, Balikpapan Utara.

Kedatangan delapan penyidik dari Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kaltim ke kantor yang beralamat di Jalan Marsma Iswahyudi, Balikpapan Selatan itu sekitar pukul 13.30 Wita. Setelah meminta izin dari Sekretaris DPPP Balikpapan M Yusuf, penyidik menuju ruang kepala DPPP Balikpapan.

Meski Kepala DPPP Balikpapan Yosmianto sedang menunaikan ibadah haji, penyidik tetap mencari tumpukan kertas yang berada di dalam tiga lemari besar. “Ini giat tambahan, melengkapi dokumen,” ucap Kasubdit III Tipikor Polda Kaltim AKBP Winardy.

Winardy juga turut memeriksa komputer di ruang kepala DPPP Balikpapan dan ruang Bidang Kehewanan DPPP Balikpapan. Sama seperti penggeledahan sebelumnya, penyidik dikawal polisi berseragam lengkap dari Direktorat Sabhara Polda Kaltim.

Penyidik, ujar dia, mendapatkan bukti dokumen terkait rancangan anggaran pengadaan lahan RPU di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara itu. “Dokumen yang kami dapatkan akan menjadi bahan pembanding,” tuturnya. Kurang lebih 2,5 jam, penyidik membawa tumpukan dokumen yang dikemas dalam satu boks besar. “Ada juga hard disk dan seperangkat komputer yang kami bawa,” imbuhnya.

Sementara itu, Polda Kaltim kembali menetapkan satu tersangka. Setelah sebelumnya tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Satu tersangka tambahan merupakan anggota DPRD Balikpapan. “Kami akan terus mengembangkan kasus ini. Menelusuri keterlibatan pelaku lain,” beber Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim Kombes Yustan Alpiani.

Dengan demikian, hingga kemarin sudah ada delapan tersangka. Mereka memiliki peran berbeda. Empat di antaranya aparatur sipil negara (ASN), dua warga, dua anggota DPRD Balikpapan, dan satu lagi masuk daftar pencarian orang (DPO).

Sayang, Polda Kaltim masih menutup rapat nama-nama pelaku yang menjadi tersangka. Yustan menyebut, pihaknya baru akan mengumumkan setelah semua proses penyidikan rampung. Namun sumber dari kepolisian menyebut, delapan tersangka itu berinisial AW, YS, RPM, NLW, CC, AK, SL, dan RSD.

Para tersangka oleh penyidik dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada Pasal 2 disebutkan, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maka bisa dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun. Dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka bisa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat setahun dengan denda paling sedikit Rp 50 juta.

BANTAH DITAHAN

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RPU sempat mengembuskan kabar, bahwa Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh ditahan kepolisian. Namun, hal itu terbantahkan. Abdulloh hadir dan melantik anggota DPRD Balikpapan Sirajudin Side menggantikan Andi Walinono di Ruang Rapat Paripurna, kemarin.

“Siapa yang diperiksa? Enggak ada. Ini hoax. Ini masa-masa pencalonan legislatif ini aduh rawan sekali rentan dengan politisasi. Jadi, orang terkadang sengaja mengembuskan kabar yang tidak benar untuk menjatuhkan seseorang, itu enggak boleh. Fitnah,” tegasnya setelah rapat paripurna.

Meski begitu, Abdulloh mengetahui kabar kantor DPRD digeledah pihak kepolisian. Menurutnya, dia akan kooperatif membantu penyidik dalam mendapatkan data pendukung sebagai bahan analisis kasus tersebut. Dia siap menghadiri pemeriksaan bila memang keterangannya dibutuhkan.

“Kami silakan saja. Kami kooperatif. Kapanpun diundang untuk hadir kami akan hadir. Misalnya ada bukti yang kurang dan kami diminta untuk melengkapi bukti-bukti dalam rangka proses hukum, kami akan taat,” tambahnya.

Abdulloh sendiri belum mengetahui berkas atau barang apa yang dibawa oleh petugas saat penggeledahan. Di mana terdapat empat boks dan satu kardus yang diduga berisikan berkas perencanaan anggaran pengadaan lahan RPU. Dia tak ingin membantah ataupun keberatan dengan proses penggeledahan. Menurutnya, hal itu sudah pasti telah melewati tahap sesuai kewenangannya.

“Polisi juga tidak semena-mena. Mereka menjalankan tugas sesuai prosedur. Jadi, kami harus saling menghargai sesama penyelenggara pemerintah. Saya akui beliau-beliau (penyidik) yang sedang bertugas juga taat prosedur,” terangnya.

Ditanya apakah dirinya mengetahui adanya delapan tersangka yang telah ditetapkan polisi? Abdulloh enggan menjawab. “Saya ‘kan sudah bolak-balik diperiksa. Dua kali kah kalau tidak salah. DPRD itu ‘kan sudah semua (anggota dewan), mulai ketua DPRD, wakil ketua, Banggar juga, baik periode lalu hingga sekarang sudah semua. Kami tidak pernah menghalang-halangi proses hukum,” terangnya.

Adapun, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi ditanya setelah Rapat Paripurna di DPRD Balikpapan enggan berkomentar banyak. Dia mengambil langkah seribu melewati kerumunan wartawan. Ketika dikejar dan ditanya seputar beberapa aparatur sipil (ASN) yang diduga menjadi tersangka, dia memilih menunggu dan membiarkan proses hukum berjalan.

“Kita tunggu saja. Pokoknya kita tunggu saja. Kan kita belum tahu ini, enggak bisa berandai-andai,” ujarnya. Apakah pihaknya akan menyiapkan bantuan hukum? “Kalau itu ‘kan pasti lah akan kami bantu kalau misalnya nanti ada penetapan (ASN yang menjadi tersangka),” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, sebanyak 13 penyidik dari Subdit III Tipikor Ditkrimsus Polda Kaltim melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Balikpapan, Rabu (15/8). Dalam kurun waktu sekitar lima jam, polisi berhasil menyita sejumlah dokumen yang dikemas dalam empat boks.

Penggeledahan pagi itu merupakan rangkaian proses pengembangan penyidikan. Setelah penyidik resmi menetapkan tujuh tersangka pada Selasa (7/8) lalu terkait dugaan korupsi pengadaan lahan RPU di Kilometer 13.

Untuk melengkapi dokumen terkait, penyidik mendatangi Kantor DPRD Balikpapan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Balikpapan, dan Kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Balikpapan.

Penyidik Polda Kaltim menyatakan, telah menerima audit laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim. Bila Polda Kaltim menemukan kerugian negara sekitar Rp 12,5 miliar. Lain halnya BPKP yang mencatat kerugian negara mencapai Rp 11 miliar. (aim/rsh/rom/k15)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 12:00

KEJI..!! Bapak-Anak Habisi Bos Sendiri

BALIKPAPAN – Aksi kejahatan yang masih mewarnai Balikpapan membuat kota ini tak lagi aman. Setelah…

Selasa, 18 September 2018 12:00

Kaltim Masih Diuntungkan dari Ekspor yang Tinggi

SAMARINDA – Mata uang negeri ini masih terpuruk. Hingga kemarin (17/9), nilai tukar rupiah berada…

Selasa, 18 September 2018 08:51

Menang setelah Lima Tahun

TENGGARONG – Mitra Kukar berhasil mematahkan kutukan tak pernah menang dari Persipura Jayapura…

Selasa, 18 September 2018 08:47

DPRD Kaltim Ngotot Bentuk Pansus

SAMARINDA - Upaya DPRD Kaltim membentuk panitia khusus (pansus) proyek multiyears contract (MYC) tidak…

Selasa, 18 September 2018 08:44

Edy Sinergi dengan Program Gubernur

DUKUNGAN untuk para kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim…

Senin, 17 September 2018 09:24

PPU Buka Jalur Alternatif

PENAJAM – Bentang utama atau tengah Jembatan Pulau Balang terus berprogres. Namun, persoalan baru…

Senin, 17 September 2018 09:21

Edy Nyaman di Puncak, Ferdian Membuntuti

PERSAINGAN dan dukungan kepada kandidat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di polling garapan…

Minggu, 16 September 2018 12:00

Waswas Jadi Jembatan “Abunawas”

SAMARINDA – Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser…

Minggu, 16 September 2018 12:00

Mantan Jubir Kemendagri, Tiga Bulan Jadi Pj Gubernur

SAMARINDA - Teka-teki penjabat (Pj) gubernur Kaltim yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)…

Minggu, 16 September 2018 11:00

Pusat Bakal Jatuhkan Sanksi

JAKARTA - Pemerintah tidak ingin disebut lambat menjatuhkan sanksi untuk 2.259PNS kasus korupsi yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .