MANAGED BY:
SELASA
18 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 15 Agustus 2018 13:00
Gubernur Tolak Tim Transisi Bentukan Bakal Gubernur, Ini Alasannya

Persilakan Komunikasi ke Bappeda, Faroek; Seperti Mau Bentuk Kabinet Saja

Awang Faroek Ishak

PROKAL.CO, SAMARINDA–Awang Faroek Ishak dan Isran Noor seperti berbalas pantun. Kali ini, gubernur Kaltim dan suksesornya itu bersilang pendapat tentang tim transisi. Faroek menilai, tim transisi bentukan Isran Noor-Hadi Mulyadi tak perlu ada. Ini seperti respons atas penolakan kubu gubernur dan wakil gubernur terpilih itu melanjutkan proyek multiyears contract Faroek.

Faroek berdalih, istilah tim transisi lazimnya digunakan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Mantan bupati Kutai Timur itu menyatakan, Pemprov Kaltim tidak bisa disamakan dengan istana. Gubernur baru bukan memulai sesuatu yang baru, tapi melanjutkan program pembangunan yang sudah dikerjakan kepala daerah sebelumnya.

Menurut Faroek, gubernur dalam menjalankan program pembangunan harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2005–2025. Isran Noor dan Hadi Mulyadi tinggal menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2023. Program yang akan dijalankan selama masa pemerintahannya.

 “Seperti mau bentuk kabinet saja, tidak perlu ada tim transisi,” kata Faroek di Lamin Etam, kemarin (14/8).

Meski begitu, dia mempersilakan tim Isran-Hadi berkomunikasi dengan DPRD Kaltim maupun ke Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim. Namun, sifatnya masih sebatas masukan atau usulan ide, bukan intervensi. Karena hal itu hanya bisa dan boleh dilakukan oleh gubernur definitif.

Tim ahli Isran-Hadi, sebut dia, bisa memberikan masukan dalam penyusunan RPJMND. Sebab, hal itu memang menjadi hak Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Sehingga, tidak perlu ada tim transisi.

Faroek memastikan, pihaknya akan terbuka jika tim tersebut ingin mendapatkan informasi di Bappeda Kaltim. Tim itu juga dipersilakan menjalin komunikasi atau menyumbang pemikiran dengan perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemprov Kaltim. Salah satunya Universitas Mulawarman (Unmul).

“Sabar saja lah, nanti kalau sudah jadi gubernur bisa minta orang untuk membantu Bappeda Kaltim menyempurnakan RPJMD itu. Intinya, yang sudah dikerjakan, diperbaiki. Yang baik dilanjutkan itu saja,” tambahnya.

Selain itu, dia menegaskan, Isran-Hadi tidak bisa serta-merta membatalkan proyek strategis nasional, seperti pembangunan jalan tol dan jembatan ketika sudah menjabat. Sebagai proyek strategis nasional, proyek-proyek itu tidak boleh dibatalkan sesukanya.

“Kecuali kalau dia tidak mendukung Jokowi. Kalau saya jelas mendukung Jokowi dan berharap proyek besar itu tetap jalan. Tidak ada satu pun proyek strategis nasional yang tidak jalan. Semuanya, harus tetap jalan karena itu untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, empat bulan menjelang pelantikan, Isran Noor-Hadi Mulyadi mulai tancap gas. Keduanya sudah membentuk tim transisi. Tim itu bekerja khusus untuk menyusun RPJMD 2019–2023. Itu disebut-sebut juga dipersiapkan untuk memastikan program Isran-Hadi dapat dimasukan APBD Kaltim 2019.

“Sudah dibentuk. Ketuanya Adi Bukhari, mantan kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kaltim. Mereka fokus susun RPJMD,” ujar Isran Noor, Senin (13/8).

Sekretaris Tim Transisi Isran-Hadi, Zaenal Haq, mengatakan misi pertama tim tersebut sampai saat ini baru sekadar menyusun RPJMN. Tim tersebut berjumlah 12 orang. Terdiri dari beberapa pakar yang ahli di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keuangan. Saat ini tim itu sudah mulai melakukan komunikasi ke DPRD, Bappeda, dan OPD terkait.

Politikus PKS itu menyebut, sesuai arahan Isran Noor dan Hadi Mulyadi, RPJMND nanti harus berisi program pemerintah yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. APBD Kaltim tidak boleh lagi dipakai untuk membiayai proyek-proyek besar yang menelan biaya ratusan bahkan hingga triliunan rupiah.

APBD Kaltim berikutnya akan dioptimalkan untuk pembangunan desa, membiayai urusan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang jadi tanggung jawab provinsi. Misal, perbaikan jalan-jalan rusak. Khusus perbaikan jalan rusak itu, Isran-Hadi menargetkan tuntas pada 2019 atau paling lama 2020.

“Tim itu ada 12 orang, kemungkinan bisa bertambah. Terdiri dari ahli dan perwakilan parpol pengusung Isran-Hadi. Sementara saya tidak membeberkan nama-namanya, yang pasti ketuanya Adi Bukhari, mantan kepala Bappeda Kaltim,” pungkasnya.

Soal proyek tahun jamak, terutama yang disebut masuk proyek strategis nasional, Faroek berharap, gubernur berikutnya bisa melanjutkan. Namun, sikap Isran-Hadi tetap sama. Proyek itu mesti tuntas pada masa jabatan Awang Faroek Ishak. Sesuai ketentuan Peraturan Kementerian Dalam Negeri 21/2011. Bahwa proyek yang didanai dengan skema tahun jamak tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah yang menetapkan. “Harus selesai mau tidak mau atau suka tidak suka,” tegas Zaenal.

Namun, apabila ada paket-paket proyek tahun jamak yang tidak selesai, baik fisik maupun keuangannya hingga akhir tahun ini, dia pastikan proyek akan dihentikan Isran-Hadi. “Itu bukan sikap politik, tapi memang sudah jadi ketentuan,” katanya.

Kelanjutan proyek, sebut dia, Isran-Hadi menunggu audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apapun rekomendasi BPK, pihaknya akan menjalankan. Jika berkaitan wanprestasi keuangan, misalnya, Isran-Hadi tetap tidak mengalokasikan pembiayaannya melalui APBD. Tapi berjuang ke pusat untuk dibantu melalui APBN. “Rekomendasi dilanjutkan ya harus dilanjutkan. Bayar utang, ya dibayar tapi pakai APBN. Beliau (Isran) yang akan melobi langsung ke pusat untuk dibantu dari APBN,” ungkap Zaenal.

Perlu diketahui, sampai saat ini belum ada kejelasan soal nasib pelunasan proyek MYC di APBD Kaltim Perubahan 2018. Sesuai kontrak, pemprov masih harus mengalokasikan anggaran Rp 450 miliar. Alokasi itu terhalang progres fisik proyek MYC yang diprediksi DPRD Kaltim sulit selesai tepat waktu.

Di antaranya, proyek bentang tengah Jembatan Mahakam IV dan beberapa segmen di Jalan Tol Samarinda-Balikpapan. Walhasil, dalam rancangan APBD Kaltim Perubahan 2018, proyek MYC hanya mendapat alokasi Rp 152 miliar atau kurang Rp 298 miliar. (*/him/dwi/k8)


BACA JUGA

Senin, 17 Juni 2019 14:28

Pemprov Kaltim Sediakan Rp 10 Miliar Tangani Banjir

SAMARINDA - Usai musibah banjir hampir sepekan melumpuhkan sebagian aktivitas…

Minggu, 16 Juni 2019 23:00

Samarinda Harus Berani Tanpa Tambang

Mengatasi banjir Samarinda cukup pelik. Meski penyebabnya sudah diketahui. Hingga…

Minggu, 16 Juni 2019 22:09

Limbah Perusahaan Kayu Diduga Jadi Penyebab

PUSDALOPS BPBD PPU UNTUK KP TERULANG LAGI : Banjir di…

Minggu, 16 Juni 2019 12:56

Mahulu Mulai Surut, PPU Banjir

BANJIR di Samarinda memang semakin surut. Lalu lintas berangsur-angsur normal.…

Minggu, 16 Juni 2019 12:55

Tujuh RT di PPU Terendam

BANJIR kembali menggenangi sejumlah wilayah di Penajam Paser Utara (PPU)…

Minggu, 16 Juni 2019 12:54
Melihat Pro dan Kontra Penerapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Yang Kaya Bisa ke Swasta, Berprestasi Bebas Pilih Sekolah

Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih…

Minggu, 16 Juni 2019 12:14

Hongkongers Bersatu Tolak RUU Ekstradisi

Aksi massa besar-besaran yang dilakukan penduduk Hong Kong membuahkan hasil.…

Minggu, 16 Juni 2019 12:12

Dukungan kepada Carrie Lam Lenyap

CARRIE Lam memang harus menelan kembali kata-katanya yang sebelumnya menolak…

Minggu, 16 Juni 2019 12:07

Suka "Kabur", Bakal Ada Pengamanan Super untuk Setnov

Setya Novanto kembali bikin gaduh. Dia disebut curi-curi pelesiran saat…

Minggu, 16 Juni 2019 12:04
Moto GP Catalunya

Sudah Biasa Ada Kejutan

Keberhasilan pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo merebut pole position…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*