MANAGED BY:
JUMAT
17 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 10 Agustus 2018 08:57
Rita Pergi, Siapa Ganti Edi?

PROKAL.CO, Tensi politik Kota Raja memanas. Edi Damansyah makin mulus mengisi kursi bupati yang ditinggalkan Rita Widyasari. Lalu, siapa yang ketiban pulung menggantikan posisi Edi di kursi wakil bupati, masih jadi tanya besar.

RITA Widyasari tak berkata banyak kala amar putusan Ketua Majelis Hakim Sugiyanto menggema di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta enam hari lalu. Rita diganjar 10 tahun penjara. Plus denda Rp 600 juta, subsider enam bulan kurungan. Dia terbukti bersalah sesuai sangkaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak hanya itu, hak politik Rita juga dicabut. Selama lima tahun setelah masa pidana pokok.

Bupati Kukar nonaktif itu tidak juga mengajukan banding atas putusan tersebut. KPK pun demikian. Karena itu, Rita langsung dieksekusi. Dia menghuni sel di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Putusan itu memastikan Rita kehilangan jabatan kepala daerah yang disandangnya. Kondisi ini memberi jalan mulus kepada Plt Bupati Kukar Edi Damansyah untuk menjadi bupati Kukar definitif.

Jika Edi Damansyah nantinya menyandang status bupati definitif, proses pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah untuk jalur independen bakal menarik. Ini kasus langka. Baru pertama kali terjadi di Indonesia. 

Akademisi hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan, kejelasan status hukum pengisian jabatan wakil kepala daerah, setelah wakil kepala daerah sebelumnya menggantikan jabatan kepala daerah dari jalur independen belum pernah terjadi. 

“Pada 2016 dulu, pengajuan revisi UU Nomor 10/2016, pernah dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Tapi masih ditolak. Salah satu yang dibahas adalah hal tersebut,” ujar Herdiansyah.

Banyak hal, yang menurut dia, menjadi keunikan dalam kasus tersebut. UU No 23/2014 juncto UU No 10/2016, memang mengatur proses pengisian wakil kepala daerah yang disebabkan tiga hal. Yaitu, akibat wakil kepala daerah meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan karena status hukum yang telah inkrah.

Sedang posisi pergantian wakil bupati yang sebelumnya dijabat Edi Damansyah, tidak masuk tiga kategori tersebut. “Di sinilah muncul persoalan. Karena pengisian kekosongan tersebut tidak masuk tiga kriteria tersebut. Tetapi, pengisian posisi wakil kali ini adalah untuk menggantikan wakil yang sebelumnya yakni Pak Edi Damansyah yang naik menggantikan posisi bupati,” ujar Herdiansyah.

“Jadi perlu diingat, yang tersangkut hukum adalah bupatinya, bukan wakil. Wakil bupatinya lalu menggantikan posisi tersebut. Jadi alasan menggantikan posisi Pak Edi ini bukan karena yang bersangkutan meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan,” tambahnya.

Normalnya, kata dia, pergantian posisi wakil bupati hanya memenuhi syarat atas tiga alasan tersebut. Lalu, apakah boleh menggantikan kekosongan jabatan wakil kepala daerah dengan kondisi seperti itu?

Herdiansyah menyebut, masih ada satu norma yang bisa menjadi celah hukum. Yaitu dengan alasan pengisian kekosongan tersebut karena wakil kepala daerah sebelumnya telah berhalangan tetap. Yang dimaksud berhalangan tetap, adalah akibat Edi Damansyah telah mengisi jabatan kepala daerah.

Model pergantian tersebut, kata dia, diatur dalam Pasal 176, Undang-Undang Nomor 10/2016, tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. 

Yakni berbunyi, “Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan gubernur, bupati, dan wali kota.”

Regulasi ini ternyata juga masih lemah dan tak memerincikan proses pergantian wakil kepala daerah lewat jalur independen, di luar tiga kriteria alasan tersebut. Termasuk mekanisme pengajuan ke DPRD yang memunculkan argumentasi hukum, bahwa ada lebih dari satu calon yang harus diajukan oleh kepala daerah definitif kepada DPRD melalui paripurna.

“Karena ada kata dipilih, berarti frase yang muncul adalah ada dua calon yang diajukan. Karena pada ayat 3 tersebut bukan ditetapkan oleh DPRD atau disahkan, tetapi dipilih. Berarti ada pilihan yang harus ditetapkan melalui mekanisme di DPRD,” ujar kandidat doktor itu.

Alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu pun memaknai Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 3 itu, menjadi dasar bahwa  calon yang diajukan adalah dua orang. Alasannya, karena Pasal 176 tidak berdiri sendiri. Melainkan ada tiga ayat di dalamnya. Sedangkan pada ayat kedua pada pasal yang sama, disebutkan bahwa ada dua calon yang diajukan di DPRD untuk dipilih, jika kasusnya untuk jalur parpol.

Selain itu, jika dilihat dari pendekatan historis UU No 23/2014 juncto UU No 10/2016, maka regulasi tersebut berasal dari perubahan UU No 23/2014 dan perubahan UU No 8/2015. “Kalau dilihat dari pendekatan historis, mestinya dua orang yang diajukan. Seperti yang terjadi saat mundurnya Wakil Bupati Garut Dicky Chandra yang meninggalkan Aceng HM Fikri. Saat itu diterapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Aceng Fikri mengusulkan dua nama ke DPRD,” lanjutnya.

Hanya, menurut dia, persyaratan utama pemilihan wakil bupati oleh Edi Damansyah harus menunggu status definitif oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Barulah Edi Damansyah memiliki kewenangan mengusulkan.

Sedangkan secara hukum, menurut dia, Rita Widyasari yang telah diberhentikan, tidak memiliki kewenangan. Hanya, sangat memungkinkan jika ada konstelasi politik yang membuat Edi Damansyah menjatuhkan pertimbangan pada pilihan figur tertentu.

Bagaimana bila Edi Damansyah tidak memilih wakil?

Herdiansyah menegaskan tentu saja boleh. Bahkan, jika sisa masa jabatan masih di atas 18 bulan. Dia menjelaskan, UU No 10/2016 sama sekali tidak disebutkan kata kewajiban atau batas kewajiban kepala daerah untuk meminta mengisi kekosongan jabatan atas wakil kepala daerah tersebut.

“Jika ditafsirkan, maka aturan batas 18 bulan yang dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, dimaksudkan sebagai batas kepala daerah mengusulkan pengisian kekosongan wakil tersebut. Sedangkan jika kurang dari 18 bulan, maka riskan sekali waktunya karena juga mepet,” tambahnya.

Dalam tata kelola pemerintahan, sebenarnya pengisian wakil kepala daerah tersebut wajib. Hal ini juga untuk melakukan pembagian kerja bagi kepala daerah. Apalagi, kondisi yang dihadapi Edi Damansyah adalah dari jalur independen. Hal tersebut menurutnya tentu lebih mudah dilakukan. Berbeda dengan kasus yang dihadapi Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang mengundang polemik dari parpol pengusung.

Satu hal yang dikhawatirkan jika tak memiliki wakil kepala daerah, yaitu jika terjadi hal-hal yang menyebabkan kepala daerah berhalangan tetap, maka akan berpotensi menimbulkan polemik yang lebih panjang. Lantaran akan dilakukan pemilihan kepala daerah kembali secara ulang di DPRD. 

Disinggung soal syarat figur yang diperbolehkan dipilih oleh Edi Damansyah, undang-undang pun, dia menilai, tak mempermasalahkan calon dari figur partai politik. Hanya hal tersebut berpotensi memunculkan intervensi dari parpol.

Senada, Kemendagri yang dihubungi Kaltim Post juga berpendapat, lantaran bukan pasangan usungan partai politik (parpol) atau gabungan parpol, pengisian posisi wakil bupati Kukar  yang lowong tersebut bisa dilakukan oleh Edi Damansyah sendiri. Sebagai bupati definitif yang baru, Edi dimungkinkan mengajukan nama pejabat wakil bupati lewat mekanisme DPRD.

Artinya, Edi diperbolehkan memilih figur yang dinilainya cocok menempati posisi wabup untuk kemudian namanya diajukan ke DPRD Kukar. “Acuannya diatur dalam Pasal 176 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ucap Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar. 

Bahtiar menambahkan, Pasal 176 Ayat 3 tak menyebutkan berapa banyak calon wakil bupati yang bisa diajukan. Tapi bila mengacu pergantian wakil kepala daerah yang diusulkan lewat jalur parpol (bukan independen), jumlah nama yang diusulkan paling tidak dua kandidat. “Kalau jalur independen, jumlah calon wabup tak diatur, bisa satu atau dua, terserah,” jelasnya lagi. 

Bagaimana bila nama yang diajukan Edi ditolak DPRD?

Menurut mantan Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini, bupati bisa mengajukan nama lain sampai akhirnya disetujui DPRD. Pengisian jabatan wabup, lanjut Bahtiar, harus dilakukan karena masa tugas yang tersisa lebih dari 18 bulan, seperti diatur Pasal 176 Ayat 4 UU yang sama. 

Sementara itu, soal latar belakang pengganti wabup, jelas Bahtiar, bisa diambil dari politikus atau aparatur sipil negara (ASN). Dengan catatan, bila yang dipilih DPRD adalah ASN, maka sebelum dilantik dia harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri. 

Kemendagri, ungkap Bahtiar, sampai kini terus memproses SK pemberhentian Edi Damansyah sebagai wabup Kukar, menyusul tuntasnya (inkrah) kasus suap dan gratifikasi yang membelit Rita Widyasari. “Bunyi SK-nya nanti memberhentikan wakil bupati, sekaligus mengangkatnya sebagai bupati definitif,” katanya.

Anggota KPU Kukar Arliansyah mengatakan, proses penetapan status definitif kepada Edi Damansyah menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Sedangkan untuk mengisi kekosongan wakil bupati Kukar mendatang, mekanismenya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam regulasi tersebut, kata dia, bupati memiliki kewenangan untuk menentukan apakah perlu menggunakan wakil bupati atau tidak.

“Contohnya saat Pak Mahyudin yang dulu menjadi kepala daerah tunggal di Kutim saat Pak Awang mendaftar menjadi gubernur Kaltim,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak enggan berkomentar lebih jauh terkait sosok pengisi kekosongan jabatan wakil bupati nantinya.

Dia memilih menunggu keputusan resmi dari Mendagri. Baik perihal status pemberhentian Rita Widyasari sebagai bupati maupun pengangkatan Edi Damansyah sebagai bupati definitif. Meskipun, kata dia, proses pengusulan nanti tetap melalui gubernur kepada pemerintah pusat. (tim kp)

Tim Liputan

  • Muhammad Rifqi
  • Raymond Chouda
  • Pram Susanto
  • Raden Roro Mira
  • Yuda Almerio
loading...

BACA JUGA

Kamis, 16 Agustus 2018 09:09

Jeratan Uang Virtual

Cara menambang pundi kekayaan makin beragam. Mulai praktik lumrah, hingga yang tak lazim. Mulai yang…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:05

Pinjaman Online, Pisau Bermata Dua

PERKEMBANGAN teknologi tak sekadar memberi ladang mencari nafkah dari dunia virtual. Lewat jaringan…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:54

Mewaspadai Sisi Gelap Uang Digital

Oleh: Suharyono Soemarwoto, MM MENGGEMPARKAN! Itulah kata tepat menggambarkan kemajuan mata uang berbasis                                            …

Kamis, 16 Agustus 2018 08:52

Bitcoin Ilegal dan Berisiko

BERTRANSAKSI bitcoin adalah ilegal. Jika masih melakukannya, bersiaplah dengan konsekuensi hukum.…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:50

Halal-Haram Bitcoin

KEHADIRAN Bitcoin diselubungi pro dan kontra. Kendati begitu, keberadaan mata uang digital itu memikat…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:54

Kasak-kusuk Golkar, Gerindra, dan PKS

TAK adanya larangan yang terang bagi kader partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:33

Kesultanan Berharap Putra Daerah Jabat Bupati

KUTAI Kartanegara (Kukar) mencari pemimpin baru. Setelah putusan hukum Rita Widyasari inkrah, Edi Damansyah…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:32

Parlemen Meminta Pendamping

JALUR perseorangan ternyata tak bebas dari aturan. Jika menang pilkada kemudian salah satunya (kepala…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:27

Kutim Dua Kali Tak Pilih Wakil

KEKOSONGAN jabatan kepala daerah yang terjadi di Kutai Kartanegara (Kukar), sebenarnya sudah terjadi…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:24

“Saya Belum Memikirkan”

DALAM hitungan hari setelah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari ditahan KPK dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .