MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 10 Agustus 2018 08:32
Parlemen Meminta Pendamping
POLITIK CAIR: Ketua DPC Partai Gerindra Kukar Rudiansyah (kiri) bertemu dengan Rita Widyasari (tengah) dan Edi Damansyah di sela-sela persidangan di Jakarta.

PROKAL.CO, JALUR perseorangan ternyata tak bebas dari aturan. Jika menang pilkada kemudian salah satunya (kepala daerah atau wakil) tersandung persoalan, maka figur tersisa boleh mengajukan pengganti sebanyak dua orang. Demikian dikatakan Wakil Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) DPRD Kukar Ahmad Yani.

“Jadi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Kukar. Nanti di dalamnya ada kaitan dengan aturan penggantian kepala daerah/wakilnya,” ucap dia.

Dia mengatakan, pembahasan tatib untuk DPRD Kukar masih disusun dan baru berjalan tiga bulan. Nah, mengenai penggantian tersebut, Yani menegaskan, Edi (Plt Bupati Kukar, Red) harus memilih wakil. Sebab jika tak mau, DPRD bisa gunakan hak interpelasi untuk meminta Edi mundur.

“Dia bisa menunjuk calon wakilnya sebanyak dua orang. Sebab, tak etis lah tak ada wakil,” terangnya.

Sementara itu, sejumlah fraksi di DPRD Kukar juga menuturkan hal senada. Misalnya, Ketua Fraksi PDIP Didik Agung yang mengatakan, wajarnya setiap pemerintah daerah harus punya wakil. Apalagi Kukar punya 18 kecamatan dengan ratusan desa/kelurahan. “Tak mungkin bisa mengawasi sendiri,” sebutnya.

Dia menyebut, ketika menjabat berdua saja sejumlah daerah tak tersentuh. Apalagi sendiri. Topografi Kukar ini sangat luas, sedikit berbeda. “Saya rasa tetap perlu wakil walaupun dari independen,” ujarnya.

Menurut dia, pemimpin harus bisa mengambil risiko. “Jangan mau cari enak saja,” tegasnya.

Kemudian, dari Fraksi PKS yang digawangi Firnadi Ikhsan juga menyatakan hal senada. Jika sesuai aturan demikian yang mengharuskan menggunakan pendamping lantas apa alasan tak dipenuhi.

“Aneh lah kalau tidak ada wakil, plt itu kewenangannya terbatas. Kukar butuh bupati dan wakil sebab jika demikian semakin kukuh kewenangan,” ucapnya.

Sugianto dari Fraksi Hanura juga turut berkomentar. Dia menilai, alangkah baiknya bupati ditemani wakil. Sebab, jika kepala daerah berhalangan masih ada wakil yang bisa membantu.

“Melihat luasnya wilayah Kukar jika mau optimal harus ada wakil. Alangkah baiknya laksanakan ketentuan undang-undang. Jangan sampai ada intervensi,” pungkasnya. (tim kp)

loading...

BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 08:34

Bisa Dibatalkan di Pengadilan

TAKTIK berbekal IMTN, Sudarman lolos mengantongi sertifikat dari BPN Balikpapan.…

Senin, 10 Desember 2018 08:19

“Pemainnya Itu-Itu Saja”

SEGEL yang merupakan dokumen dasar dalam penerbitan IMTN menjadi muara…

Senin, 10 Desember 2018 08:15

Tanah Kosong Paling Banyak Diincar

BALIKPAPAN menjadi kota dengan kasus sengketa tanah tertinggi di Kaltim. Kemajuan Kota…

Jumat, 07 Desember 2018 08:25

Sektor Swasta Lebih Akomodatif

KELUHAN penyandang difabel di Kaltim ternyata sudah lama menjadi sorotan…

Senin, 26 November 2018 08:26

Ngos-ngosan Oemar Bakri Mengejar Sejahtera

Dua puluh lima November, kemarin, diperingati sebagai Hari Guru. Jadi…

Senin, 26 November 2018 08:20

Gaji Ratusan Ribu bagi Penentu Wajah Pendidikan

NASIB guru honorer di Kaltim memerlukan perhatian pemerintah. Terutama, masalah…

Senin, 26 November 2018 08:19

Wajah Pendidikan Indonesia

INDONESIA harus kerja keras demi meningkatkan taraf pendidikan. Hingga saat…

Jumat, 16 November 2018 08:25

Ada Data di Balik Duka

Dari ribuan jenis pekerjaan di muka bumi, apa yang dilakukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .