MANAGED BY:
MINGGU
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 05 Agustus 2018 20:55
Kader Korupsi Wajib Diumumkan
Parpol Belum Transparan
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA - Partai politik (parpol) mendapatkan anggaran yang bersumber dari negara. Karena itu, parpol menjadi bagian dari badan publik yang diwajibkan untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun setelah sepuluh tahun berjalannya sistem keterbukaan informasi, tidak ada parpol yang membuka informasi sesuai ketentuan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) menilai, parpol harus membuka informasi terkait kader partai dan pengurus partainya, terutama pengurus pusat partai. Informasi tersebut harus sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang dapat dijangkau, efektif, efisien, dan ekonomis.

“Sehingga informasi tersebut dapat tersedia secara digital melalui website,” kata Direktur Kaki Publik Adri Zulpianto di Jakarta dua hari lalu.

Selain itu, Kaki Publik menilai, informasi partai politik terkait kader partainya pun harus memenuhi tentang kapan waktu dan di mana kader partai tersebut menjalankan pendidikan partai politik. Kemudian kapan disahkannya dan apa bukti legalitasnya sebagai kader.

Hal lainnya, kapan berhentinya dan kepindahan kader partai tersebut apabila pindah partai. Perlu juga dicantumkan catatan administrasi kepindahannya.

“Partai politik juga harus tetap mencantumkan kader partai yang dipecat karena korupsi, atau karena melakukan tindak pidana yang oleh karenanya dipecat dari keanggotaan partai,” kata Adri.

Menurut dia, pencantuman tersebut harus dilengkapi dengan waktu, tanggal, dan konten serta lembaga apa yang dikorupsi, berapa jumlah yang dikorupsi. Jika dipecat karena kasus pidana, partai harus mencantumkan tindak pidana apa yang dilakukan, dan berapa lama hukuman yang dijatuhkan, atau sanksi apa yang diberikan kepada anggota atau kader partai tersebut.

Menurut Adri, pendataan inventarisasi kader ini penting, mengingat administrasi pemilu ini harus dijalankan secara terbuka. Seperti administrasi bawaslu/panwas, KPU, dan lain-lain yang harus terlepas dari keanggotaan partai.

Selain itu, informasi terkait kader yang korupsi harus tetap tercantum dalam sistem informasi partai. Mengingat peraturan KPU melarang mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Karena itu, Lembaga Kaki Publik meminta kepada Komisi Informasi untuk lebih mengawasi laju keterbukaan informasi dengan melakukan tindakan yang sesuai norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta kepada Komisi Informasi untuk bekerja dengan pengawasan terhadap informasi-informasi di badan-badan publik dan konten informasi sesuai undang-undang. Bukan hanya menunggu pengajuan atas keberatan informasi atau sidang gugatan informasi di kantor Komisi Informasi. (fri/jpnn/kri/k16)

 


BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 11:06

Tiga Jurkam Jokowi-Ma'ruf Amin Dicokok KPK, Ini Pesan Timses Capres 02

Andre Rosiade selaku Juru Bicara Prabowo-Sandiaga mengaku prihatin atas kasus penangkapan yang menimpa…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:46

KPU Makassar Terbelit Utang, Terindikasi Manipulasi Laporan Keuangan

MAKASSAR - Sekretariat KPU Makassar disorot Pusat.  Sejumlah laporan keuangannya bermasalah. KPU…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:41

WADUH..!! 1.000 Napi Sulteng Masih Kabur

JAKARTA- Sebanyak 1.000 narapidana (napi) dinyatakan belum menyerahkan diri pasca-gempa di Palu, Donggala…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:40
Tim Prabowo-Sandi Datangi KPU

Pertanyakan 31 Juta Data Pemilih Misterius

JAKARTA – Tim kampanye pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali mempersoalkan data daftar…

Rabu, 17 Oktober 2018 11:19

KPK Sasar Meikarta, Ini Kata Menteri Luhut

Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tak mempersoalkan langkah Komisi Pemberantasan…

Rabu, 17 Oktober 2018 10:51
Tiongkok Jual Murah Paket Wisata ke Bali, Ini Modusnya…

WELEH..!! Dengan Modal Rp 600 Ribu, Wisatawan Tiongkok Sudah Bisa ke Bali

 Bali selalu didengungkan menjadi destinasi wisata terbaik di dunia. Tidak kalah dengan yang lain.…

Senin, 15 Oktober 2018 11:34

Bagi-bagi Sertifikat Tanah, Mantan Menteri Kritik Jokowi

JAKARTA- Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan melayangkan kritik kepada Presiden…

Senin, 15 Oktober 2018 11:27

Istri Pamer Payudara, Suami Lapor Polisi

Seorang wanita berinisial NR, 37, dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan aksi pornografi di jejaring…

Senin, 15 Oktober 2018 09:17

Seluruh Indonesia, Baru 9.526 Wartawan yang Kompeten

MEDAN-  Sampai saat ini di seluruh Indonesia baru 9.526 wartawan yang dinyatakan kompeten. Oleh…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:13
Berdampak pada Daya Beli Masyarakat

Presiden Pastikan Premium Tidak Naik

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara soal isu kenaikan harga bahan bakar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .