MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 05 Agustus 2018 20:55
Kader Korupsi Wajib Diumumkan
Parpol Belum Transparan
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA - Partai politik (parpol) mendapatkan anggaran yang bersumber dari negara. Karena itu, parpol menjadi bagian dari badan publik yang diwajibkan untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun setelah sepuluh tahun berjalannya sistem keterbukaan informasi, tidak ada parpol yang membuka informasi sesuai ketentuan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) menilai, parpol harus membuka informasi terkait kader partai dan pengurus partainya, terutama pengurus pusat partai. Informasi tersebut harus sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang dapat dijangkau, efektif, efisien, dan ekonomis.

“Sehingga informasi tersebut dapat tersedia secara digital melalui website,” kata Direktur Kaki Publik Adri Zulpianto di Jakarta dua hari lalu.

Selain itu, Kaki Publik menilai, informasi partai politik terkait kader partainya pun harus memenuhi tentang kapan waktu dan di mana kader partai tersebut menjalankan pendidikan partai politik. Kemudian kapan disahkannya dan apa bukti legalitasnya sebagai kader.

Hal lainnya, kapan berhentinya dan kepindahan kader partai tersebut apabila pindah partai. Perlu juga dicantumkan catatan administrasi kepindahannya.

“Partai politik juga harus tetap mencantumkan kader partai yang dipecat karena korupsi, atau karena melakukan tindak pidana yang oleh karenanya dipecat dari keanggotaan partai,” kata Adri.

Menurut dia, pencantuman tersebut harus dilengkapi dengan waktu, tanggal, dan konten serta lembaga apa yang dikorupsi, berapa jumlah yang dikorupsi. Jika dipecat karena kasus pidana, partai harus mencantumkan tindak pidana apa yang dilakukan, dan berapa lama hukuman yang dijatuhkan, atau sanksi apa yang diberikan kepada anggota atau kader partai tersebut.

Menurut Adri, pendataan inventarisasi kader ini penting, mengingat administrasi pemilu ini harus dijalankan secara terbuka. Seperti administrasi bawaslu/panwas, KPU, dan lain-lain yang harus terlepas dari keanggotaan partai.

Selain itu, informasi terkait kader yang korupsi harus tetap tercantum dalam sistem informasi partai. Mengingat peraturan KPU melarang mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Karena itu, Lembaga Kaki Publik meminta kepada Komisi Informasi untuk lebih mengawasi laju keterbukaan informasi dengan melakukan tindakan yang sesuai norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta kepada Komisi Informasi untuk bekerja dengan pengawasan terhadap informasi-informasi di badan-badan publik dan konten informasi sesuai undang-undang. Bukan hanya menunggu pengajuan atas keberatan informasi atau sidang gugatan informasi di kantor Komisi Informasi. (fri/jpnn/kri/k16)

 


BACA JUGA

Minggu, 09 Desember 2018 11:08

Rencana Menikah Tinggal Kenangan

Tak pernah terbersit di benak keluarga, Muhammad Agus alias Aso…

Minggu, 09 Desember 2018 10:59

Video Call sebelum Tidur

Kesibukan menjadi kepala negara, ditambah anak-anaknya yang tengah fokus membangun…

Minggu, 09 Desember 2018 10:57

Setahun Lebih Tersangka, Eks Kabid Ditahan KPK

JAKARTA – Setelah setahun lebih berstatus tersangka, mantan Kepala Bidang…

Sabtu, 08 Desember 2018 13:59

Elektabilitas Jokowi Stagnan, Ma'ruf Amin yang Disalahkan

JAKARTA- Diberitakan JawaPos.com, menjelang hari pemilihan pada Pilpres 2019, dua…

Jumat, 07 Desember 2018 08:36

NGERI..!! Kelompok Begal "Ero-Ero" Rekrut Pelajar

MAKASSAR- Kecanduan narkoba dan tergabung dalam kelompok begal sadis. Rieynandi…

Jumat, 07 Desember 2018 08:25

Ma’ruf Bantah Sakit, Hanya Terkilir

JAKARTA – Akhir-akhir ini, cawapres Ma’ruf Amin lebih sering berada…

Jumat, 07 Desember 2018 08:24

Orang Gila Masuk dalam DPT Masih Jadi Perdebatan

JAKARTA – Keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di daftar…

Kamis, 06 Desember 2018 10:35
Wawancara dengan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom

Serangan Berlanjut hingga Revolusi Total

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku bertanggung…

Kamis, 06 Desember 2018 10:35

Ajukan JC, Budi Mulya Siap Buka-bukaan

JAKARTA – Keluarga terpidana korupsi bailout Bank Century Budi Mulya…

Kamis, 06 Desember 2018 10:34

Bertambah Satu Korban Selamat

JAKARTA – Pasukan gabungan TNI dan Polri terus berusaha masuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .