MANAGED BY:
MINGGU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 05 Agustus 2018 20:55
Kader Korupsi Wajib Diumumkan
Parpol Belum Transparan
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA - Partai politik (parpol) mendapatkan anggaran yang bersumber dari negara. Karena itu, parpol menjadi bagian dari badan publik yang diwajibkan untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun setelah sepuluh tahun berjalannya sistem keterbukaan informasi, tidak ada parpol yang membuka informasi sesuai ketentuan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) menilai, parpol harus membuka informasi terkait kader partai dan pengurus partainya, terutama pengurus pusat partai. Informasi tersebut harus sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang dapat dijangkau, efektif, efisien, dan ekonomis.

“Sehingga informasi tersebut dapat tersedia secara digital melalui website,” kata Direktur Kaki Publik Adri Zulpianto di Jakarta dua hari lalu.

Selain itu, Kaki Publik menilai, informasi partai politik terkait kader partainya pun harus memenuhi tentang kapan waktu dan di mana kader partai tersebut menjalankan pendidikan partai politik. Kemudian kapan disahkannya dan apa bukti legalitasnya sebagai kader.

Hal lainnya, kapan berhentinya dan kepindahan kader partai tersebut apabila pindah partai. Perlu juga dicantumkan catatan administrasi kepindahannya.

“Partai politik juga harus tetap mencantumkan kader partai yang dipecat karena korupsi, atau karena melakukan tindak pidana yang oleh karenanya dipecat dari keanggotaan partai,” kata Adri.

Menurut dia, pencantuman tersebut harus dilengkapi dengan waktu, tanggal, dan konten serta lembaga apa yang dikorupsi, berapa jumlah yang dikorupsi. Jika dipecat karena kasus pidana, partai harus mencantumkan tindak pidana apa yang dilakukan, dan berapa lama hukuman yang dijatuhkan, atau sanksi apa yang diberikan kepada anggota atau kader partai tersebut.

Menurut Adri, pendataan inventarisasi kader ini penting, mengingat administrasi pemilu ini harus dijalankan secara terbuka. Seperti administrasi bawaslu/panwas, KPU, dan lain-lain yang harus terlepas dari keanggotaan partai.

Selain itu, informasi terkait kader yang korupsi harus tetap tercantum dalam sistem informasi partai. Mengingat peraturan KPU melarang mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Karena itu, Lembaga Kaki Publik meminta kepada Komisi Informasi untuk lebih mengawasi laju keterbukaan informasi dengan melakukan tindakan yang sesuai norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta kepada Komisi Informasi untuk bekerja dengan pengawasan terhadap informasi-informasi di badan-badan publik dan konten informasi sesuai undang-undang. Bukan hanya menunggu pengajuan atas keberatan informasi atau sidang gugatan informasi di kantor Komisi Informasi. (fri/jpnn/kri/k16)

 


BACA JUGA

Sabtu, 23 Februari 2019 12:10

Belasan Camat yang Dukung Pasangan 01 Itu Bisa Dicopot

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ikut bereaksi atas netralitas camat di…

Sabtu, 23 Februari 2019 12:06

Satelit Nusantara Satu Telah Mengorbit

 CAPE CANAVERAL – Perusahaan tranportasi luar angkasa SpaceX kembali meluncurkan…

Sabtu, 23 Februari 2019 11:49

PARAH..!! Dalam Video, 15 Camat Dukung Paslon, Diperiksa Bawaslu

 MAKASSAR-  Bawaslu Sulsel bergerak cepat mengusut video dukungan capres. Setelah…

Jumat, 22 Februari 2019 12:40

11 Bahasa Dinyatakan Punah

JAKARTA – Badan Bahasa telah mencatat 668 bahasa daerah. Dari…

Jumat, 22 Februari 2019 12:29

BEJAT..!! Pria Ini “Garap” Anak Seminggu 3 Kali

 JAMBI - Pria bejat diringkus polisi. Dia berinisial SMJ (42).…

Jumat, 22 Februari 2019 12:27

BEGH...HEBAT BETUL..!! Napi Ngaku Kapolsek

JAMBI - Anggota Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Jatanras) Polda…

Jumat, 22 Februari 2019 12:12

Dana Desa Jangan Jadi Bahan Kampanye

 JAKARTA – Dana desa sudah dijadikan para pejabat dan caleg…

Jumat, 22 Februari 2019 09:35

Prabowo Kaget Didatangi Mbak Tutut

JAKARTA- Capres Prabowo Subianto hari Rabu (20/2) dibuat sedikit kelabakan.…

Jumat, 22 Februari 2019 09:29

SMSI Persoalkan Hilangnya Iklan Kampanye Melalui Media dalam Jaringan pada Pemilu 2019

JAKARTA- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mempersoalkan hilangnya ketentuan penayangan…

Kamis, 21 Februari 2019 09:20

Jokowi-Ma’ruf Siapkan Dua Juta Saksi

JAKARTA – Kubu capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengerahkan sumber…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*