MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 05 Agustus 2018 20:55
Kader Korupsi Wajib Diumumkan
Parpol Belum Transparan
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA - Partai politik (parpol) mendapatkan anggaran yang bersumber dari negara. Karena itu, parpol menjadi bagian dari badan publik yang diwajibkan untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun setelah sepuluh tahun berjalannya sistem keterbukaan informasi, tidak ada parpol yang membuka informasi sesuai ketentuan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) menilai, parpol harus membuka informasi terkait kader partai dan pengurus partainya, terutama pengurus pusat partai. Informasi tersebut harus sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang dapat dijangkau, efektif, efisien, dan ekonomis.

“Sehingga informasi tersebut dapat tersedia secara digital melalui website,” kata Direktur Kaki Publik Adri Zulpianto di Jakarta dua hari lalu.

Selain itu, Kaki Publik menilai, informasi partai politik terkait kader partainya pun harus memenuhi tentang kapan waktu dan di mana kader partai tersebut menjalankan pendidikan partai politik. Kemudian kapan disahkannya dan apa bukti legalitasnya sebagai kader.

Hal lainnya, kapan berhentinya dan kepindahan kader partai tersebut apabila pindah partai. Perlu juga dicantumkan catatan administrasi kepindahannya.

“Partai politik juga harus tetap mencantumkan kader partai yang dipecat karena korupsi, atau karena melakukan tindak pidana yang oleh karenanya dipecat dari keanggotaan partai,” kata Adri.

Menurut dia, pencantuman tersebut harus dilengkapi dengan waktu, tanggal, dan konten serta lembaga apa yang dikorupsi, berapa jumlah yang dikorupsi. Jika dipecat karena kasus pidana, partai harus mencantumkan tindak pidana apa yang dilakukan, dan berapa lama hukuman yang dijatuhkan, atau sanksi apa yang diberikan kepada anggota atau kader partai tersebut.

Menurut Adri, pendataan inventarisasi kader ini penting, mengingat administrasi pemilu ini harus dijalankan secara terbuka. Seperti administrasi bawaslu/panwas, KPU, dan lain-lain yang harus terlepas dari keanggotaan partai.

Selain itu, informasi terkait kader yang korupsi harus tetap tercantum dalam sistem informasi partai. Mengingat peraturan KPU melarang mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Karena itu, Lembaga Kaki Publik meminta kepada Komisi Informasi untuk lebih mengawasi laju keterbukaan informasi dengan melakukan tindakan yang sesuai norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta kepada Komisi Informasi untuk bekerja dengan pengawasan terhadap informasi-informasi di badan-badan publik dan konten informasi sesuai undang-undang. Bukan hanya menunggu pengajuan atas keberatan informasi atau sidang gugatan informasi di kantor Komisi Informasi. (fri/jpnn/kri/k16)

 


BACA JUGA

Senin, 17 Juni 2019 14:33

KPU Pakai Patokan Gugatan Awal

JAKARTA – Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kembali…

Minggu, 16 Juni 2019 22:28

Merasa Tak Ada Beban, Periode Terakhir Jokowi Ambil Keputusan Gila

Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya sudah tidak punya beban dalam…

Minggu, 16 Juni 2019 22:25

Golkar Makin Loyal ke Jokowi

Loyalitas Partai Golkar pada koalisi Jokowi dinilai semakin tinggi. Tak…

Minggu, 16 Juni 2019 21:15

Komisioner KPU Ini Nilai Gugatan Prabowo-Sandi Cacat Logika

JAKARTA- Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menilai salah satu dalil…

Minggu, 16 Juni 2019 13:27

Penahanan 100 Tersangka Rusuh Ditangguhkan

JAKARTA – Polri terus mendalami kasus dugaan makar. Rencananya, Polri…

Minggu, 16 Juni 2019 13:12

Situng Dipersoalkan, KPU Sebut Tidak Tepat

JAKARTA – Para pihak yang bersengketa atas hasil pilpres di…

Sabtu, 15 Juni 2019 16:49
Antara Pemilu 2019 dan Pilkada 2020

Wewenang Bawaslu Bisa Berbeda

JAKARTA – Pengawasan pemilu yang tergolong ketat kali ini sangat…

Sabtu, 15 Juni 2019 16:44

Pimpinan MPR Usul Diisi Gabungan Kubu Jokowi-Prabowo

JAKARTA – Pengisian kursi pimpinan MPR mulai menjadi perdebatan. Sebab,…

Sabtu, 15 Juni 2019 16:43

Percepatan Kongres untuk Konsolidasi PDIP

JAKARTA – Percepatan Kongres V PDI Perjuangan (PDIP) tidak lepas…

Sabtu, 15 Juni 2019 01:10

2 Pelajar SMK Bulukumba Pemeran Video Indehoi Itu Sudah Diberhentikan

BULUKUMBA – Sepasang pelajar SMK Bulukumba Sulawesi Selatan (Sulsel) dikeluarkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*