MANAGED BY:
JUMAT
22 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 05 Agustus 2018 20:55
Kader Korupsi Wajib Diumumkan
Parpol Belum Transparan
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA - Partai politik (parpol) mendapatkan anggaran yang bersumber dari negara. Karena itu, parpol menjadi bagian dari badan publik yang diwajibkan untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun setelah sepuluh tahun berjalannya sistem keterbukaan informasi, tidak ada parpol yang membuka informasi sesuai ketentuan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) menilai, parpol harus membuka informasi terkait kader partai dan pengurus partainya, terutama pengurus pusat partai. Informasi tersebut harus sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang dapat dijangkau, efektif, efisien, dan ekonomis.

“Sehingga informasi tersebut dapat tersedia secara digital melalui website,” kata Direktur Kaki Publik Adri Zulpianto di Jakarta dua hari lalu.

Selain itu, Kaki Publik menilai, informasi partai politik terkait kader partainya pun harus memenuhi tentang kapan waktu dan di mana kader partai tersebut menjalankan pendidikan partai politik. Kemudian kapan disahkannya dan apa bukti legalitasnya sebagai kader.

Hal lainnya, kapan berhentinya dan kepindahan kader partai tersebut apabila pindah partai. Perlu juga dicantumkan catatan administrasi kepindahannya.

“Partai politik juga harus tetap mencantumkan kader partai yang dipecat karena korupsi, atau karena melakukan tindak pidana yang oleh karenanya dipecat dari keanggotaan partai,” kata Adri.

Menurut dia, pencantuman tersebut harus dilengkapi dengan waktu, tanggal, dan konten serta lembaga apa yang dikorupsi, berapa jumlah yang dikorupsi. Jika dipecat karena kasus pidana, partai harus mencantumkan tindak pidana apa yang dilakukan, dan berapa lama hukuman yang dijatuhkan, atau sanksi apa yang diberikan kepada anggota atau kader partai tersebut.

Menurut Adri, pendataan inventarisasi kader ini penting, mengingat administrasi pemilu ini harus dijalankan secara terbuka. Seperti administrasi bawaslu/panwas, KPU, dan lain-lain yang harus terlepas dari keanggotaan partai.

Selain itu, informasi terkait kader yang korupsi harus tetap tercantum dalam sistem informasi partai. Mengingat peraturan KPU melarang mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Karena itu, Lembaga Kaki Publik meminta kepada Komisi Informasi untuk lebih mengawasi laju keterbukaan informasi dengan melakukan tindakan yang sesuai norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta kepada Komisi Informasi untuk bekerja dengan pengawasan terhadap informasi-informasi di badan-badan publik dan konten informasi sesuai undang-undang. Bukan hanya menunggu pengajuan atas keberatan informasi atau sidang gugatan informasi di kantor Komisi Informasi. (fri/jpnn/kri/k16)

 


BACA JUGA

Selasa, 19 Februari 2019 12:18

NAH KAN..!! Soal Lahan Bikin Jokowi Diadukan ke Bawaslu

Calon presiden nomor 01 Joko Widodo alias Jokowi dilaporkan ke…

Selasa, 19 Februari 2019 10:33

Persaingan Ketat, Minat Pendaftar SNMPTN Rendah

JAKARTA-Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) 2019 akan berakhir…

Selasa, 19 Februari 2019 10:28

TERNYATA..!! Ada Keributan di Arena Debat Capres Kedua, Ini Kronologinya

Keributan terjadi di arena debat capres kedua di Hotel Sultan,…

Senin, 18 Februari 2019 10:32

Pendaftar SNMPTN Masih Minim, Tidak Ada Perpanjangan Waktu

JAKARTA-Panitia Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) tidak akan memperpanjang…

Senin, 18 Februari 2019 10:31

Polisi Lambat Tangani Kasus Penganiayaan Pegawai KPK

JAKARTA-Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka kasus penganiayaan pegawai Komisi…

Senin, 18 Februari 2019 10:31

TNI-AL Tangkap Delapan Kapal Asing

JAKARTA – Pelanggaran undang-undang pelayaran oleh kapal-kapal asing masih sering…

Minggu, 17 Februari 2019 22:45

Prabowo : Belum Semua Petani Bisa Kita Bela

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berbicara mengenai perkembangan…

Minggu, 17 Februari 2019 22:33

Sempat Terdengar Ledakan, Pendukung Capres Berhamburan

Bunyi ledakan terdengar jelas di luar lokasi debat kedua berlangsung.…

Minggu, 17 Februari 2019 22:25
Debat Kedua Pilpres

Jokowi Terus Menyindir, Bilang Prabowo Kurang Optimis

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyindir calon…

Minggu, 17 Februari 2019 12:16

Energi Terbarukan di Debat Kedua

Sehari jelang perhelatan debat malam nanti, Cawapres nomor urut 02…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*