MANAGED BY:
RABU
14 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 05 Agustus 2018 20:55
Parpol Belum Transparan
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA - Partai politik (parpol) mendapatkan anggaran yang bersumber dari negara. Karena itu, parpol menjadi bagian dari badan publik yang diwajibkan untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun setelah sepuluh tahun berjalannya sistem keterbukaan informasi, tidak ada parpol yang membuka informasi sesuai ketentuan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) menilai, parpol harus membuka informasi terkait kader partai dan pengurus partainya, terutama pengurus pusat partai. Informasi tersebut harus sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang dapat dijangkau, efektif, efisien, dan ekonomis.

“Sehingga informasi tersebut dapat tersedia secara digital melalui website,” kata Direktur Kaki Publik Adri Zulpianto di Jakarta dua hari lalu.

Selain itu, Kaki Publik menilai, informasi partai politik terkait kader partainya pun harus memenuhi tentang kapan waktu dan di mana kader partai tersebut menjalankan pendidikan partai politik. Kemudian kapan disahkannya dan apa bukti legalitasnya sebagai kader.

Hal lainnya, kapan berhentinya dan kepindahan kader partai tersebut apabila pindah partai. Perlu juga dicantumkan catatan administrasi kepindahannya.

“Partai politik juga harus tetap mencantumkan kader partai yang dipecat karena korupsi, atau karena melakukan tindak pidana yang oleh karenanya dipecat dari keanggotaan partai,” kata Adri.

Menurut dia, pencantuman tersebut harus dilengkapi dengan waktu, tanggal, dan konten serta lembaga apa yang dikorupsi, berapa jumlah yang dikorupsi. Jika dipecat karena kasus pidana, partai harus mencantumkan tindak pidana apa yang dilakukan, dan berapa lama hukuman yang dijatuhkan, atau sanksi apa yang diberikan kepada anggota atau kader partai tersebut.

Menurut Adri, pendataan inventarisasi kader ini penting, mengingat administrasi pemilu ini harus dijalankan secara terbuka. Seperti administrasi bawaslu/panwas, KPU, dan lain-lain yang harus terlepas dari keanggotaan partai.

Selain itu, informasi terkait kader yang korupsi harus tetap tercantum dalam sistem informasi partai. Mengingat peraturan KPU melarang mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Karena itu, Lembaga Kaki Publik meminta kepada Komisi Informasi untuk lebih mengawasi laju keterbukaan informasi dengan melakukan tindakan yang sesuai norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta kepada Komisi Informasi untuk bekerja dengan pengawasan terhadap informasi-informasi di badan-badan publik dan konten informasi sesuai undang-undang. Bukan hanya menunggu pengajuan atas keberatan informasi atau sidang gugatan informasi di kantor Komisi Informasi. (fri/jpnn/kri/k16)

 


BACA JUGA

Selasa, 13 November 2018 12:56

MUI Dukung Buku Nikah Diganti Kartu

Wakil Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mendukung,…

Selasa, 13 November 2018 12:52

Formasi Banyak Kosong, Gelar Tes CPNS Lagi?

Pemerintah menyiapkan kebijakan khusus untuk mengisi banyaknya formasi CPNS 2018…

Selasa, 13 November 2018 12:51

CEK DEH..!! Publik Dapat Menguji Data Kelulusan Peserta SKB CPNS 2018

JAKARTA- Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)…

Selasa, 13 November 2018 12:24

Sibuk Saling Sindir, Paling Rugi Petahana

Ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait politik genderuwo terus menuai…

Selasa, 13 November 2018 11:04
Fenomena Minum Air Rebusan Pembalut

Ini Zat Berbahaya yang Ada di Air Rebusan Pembalut

Masyarakat dihebohkan dengan kelakuan sekelompok remaja di Semarang, Jawa Tengah,…

Selasa, 13 November 2018 10:59

ENAK YA DI JAWA..!! Jakarta-Surabaya Hanya 8 Jam Lewat Tol Trans-Jawa

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meninjau kesiapan…

Selasa, 13 November 2018 10:57

CVR Lion air JT610 Diduga Rusak

Cockpit voice recorder (CVR) pesawat Lion Air PK-LQP belum ditemukan. Komite…

Selasa, 13 November 2018 10:52

SIAPA..!! Ada Pihak Yang Ingin Membunuh Karakter Habib Rizieq

 Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab dinilai tak…

Minggu, 11 November 2018 11:53

Nelayan Aceh Ditangkap Angkatan Laut Myanmar, 15 Belas Ditahan, 1 Meninggal

JAKARTA – Total 16 orang kapal Nelayan KM Bintang Jasa…

Minggu, 11 November 2018 10:23

BPBD Waspadai Risiko Tiga Bencana Alam

MEJAYAN–Hujan sepekan membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .