MANAGED BY:
SABTU
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 05 Agustus 2018 20:55
Kader Korupsi Wajib Diumumkan
Parpol Belum Transparan
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA - Partai politik (parpol) mendapatkan anggaran yang bersumber dari negara. Karena itu, parpol menjadi bagian dari badan publik yang diwajibkan untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun setelah sepuluh tahun berjalannya sistem keterbukaan informasi, tidak ada parpol yang membuka informasi sesuai ketentuan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) menilai, parpol harus membuka informasi terkait kader partai dan pengurus partainya, terutama pengurus pusat partai. Informasi tersebut harus sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang dapat dijangkau, efektif, efisien, dan ekonomis.

“Sehingga informasi tersebut dapat tersedia secara digital melalui website,” kata Direktur Kaki Publik Adri Zulpianto di Jakarta dua hari lalu.

Selain itu, Kaki Publik menilai, informasi partai politik terkait kader partainya pun harus memenuhi tentang kapan waktu dan di mana kader partai tersebut menjalankan pendidikan partai politik. Kemudian kapan disahkannya dan apa bukti legalitasnya sebagai kader.

Hal lainnya, kapan berhentinya dan kepindahan kader partai tersebut apabila pindah partai. Perlu juga dicantumkan catatan administrasi kepindahannya.

“Partai politik juga harus tetap mencantumkan kader partai yang dipecat karena korupsi, atau karena melakukan tindak pidana yang oleh karenanya dipecat dari keanggotaan partai,” kata Adri.

Menurut dia, pencantuman tersebut harus dilengkapi dengan waktu, tanggal, dan konten serta lembaga apa yang dikorupsi, berapa jumlah yang dikorupsi. Jika dipecat karena kasus pidana, partai harus mencantumkan tindak pidana apa yang dilakukan, dan berapa lama hukuman yang dijatuhkan, atau sanksi apa yang diberikan kepada anggota atau kader partai tersebut.

Menurut Adri, pendataan inventarisasi kader ini penting, mengingat administrasi pemilu ini harus dijalankan secara terbuka. Seperti administrasi bawaslu/panwas, KPU, dan lain-lain yang harus terlepas dari keanggotaan partai.

Selain itu, informasi terkait kader yang korupsi harus tetap tercantum dalam sistem informasi partai. Mengingat peraturan KPU melarang mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Karena itu, Lembaga Kaki Publik meminta kepada Komisi Informasi untuk lebih mengawasi laju keterbukaan informasi dengan melakukan tindakan yang sesuai norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta kepada Komisi Informasi untuk bekerja dengan pengawasan terhadap informasi-informasi di badan-badan publik dan konten informasi sesuai undang-undang. Bukan hanya menunggu pengajuan atas keberatan informasi atau sidang gugatan informasi di kantor Komisi Informasi. (fri/jpnn/kri/k16)

 


BACA JUGA

Rabu, 19 September 2018 12:05

ASTAGA..!! TKI Dijual Lewat Situs Online

Menyusul terungkapnya perdagangan TKI via toko online di Singapura, kini pemerintah Indonesia mendesak…

Selasa, 18 September 2018 10:15
Ketika Kubu Jokowi Tak Gentar dengan Hasil Ijtima Ulama

PDIP Yakin Hasil Survey Masih Kuat

TIM kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengklaim, hasil Ijtima Ulama II tak akan…

Selasa, 18 September 2018 10:13
Dukungan Kepala Daerah di Pilpres

Dulu Diam-Diam, Sekarang Terbuka

JAKARTA- Dukungan kepala daerah jelang Pilpres 2019 kian marak. Kondisi tersebut sedikit berbeda dari…

Selasa, 18 September 2018 10:04
Tiga Perdirjampelkes BPJS Kesehatan Ditunda Sementara

Defisitnya Rp 7 Triliun, Pemerintah Talangi BPJS Kesehatan Rp 4,993 Triliun

 JAKARTA - Rapat pengucuran dana Rp 4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung…

Senin, 17 September 2018 23:19

BENER NIH..?? Kata Ma'ruf, Ijtima Ulama Ngga Ngefek

Bakal calon Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin mengaku lebih percaya dukungan ulama pesantren dibanding…

Senin, 17 September 2018 12:01

Prabowo Kembali Bicara Utang

JAKARTA  - Bakal calon presiden Prabowo Subianto menegaskan siap berjuang untuk kepentingan rakyat…

Minggu, 16 September 2018 22:30

Ijtima Ulama Keluar, Resmi Dukung Prabowo-Sandi

Ijtima Ulama II resmi menyatakan dukungan kepada pasangan bakal calon presiden-wakil presiden Prabowo…

Minggu, 16 September 2018 22:29

Ijtima Ulama Dukung Prabowo-Sandi, Prabowo Tandatangani 17 Poin Pakta Integritas

JAKARTA- Prabowo Subianto bersama Sandiaga Salahuddin Uno mendapat dukungan dari hasil rapat Ijtimak…

Jumat, 14 September 2018 11:15

Kena Batunya..!! Sering Palak Mobil Ambulans, Sopir Kesal, Tabrak Preman Sampai Koit

Dua dari tiga orang sopir ambulans yang menabrak pengendara sepada motor hingga tewas diringkus jajaran…

Jumat, 14 September 2018 10:26

Rick Bleszynski, WNI yang Jadi Bos Perusahaan Teknologi di AS

Belakangan ini media internasional banyak mengulas keberadaan Splend. Splend sendiri merupakan terobosan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .