MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Senin, 30 Juli 2018 13:00
Waswas Teror Orang Gila

PROKAL.CO, Banyak sebutannya. Wong edan, orang gila, si sinting, atau kurang waras. Tapi, apapun namanya, problem gangguan kejiwaan, terlebih mereka yang berkeliaran di jalan tak pernah sepele. Malah semakin kompleks dan meresahkan. Terornya berlaku untuk siapa saja.

TEWASNYA seorang aparatur sipil negara (ASN) di tangan orang yang diduga mengalami masalah kejiwaan di Samarinda belum lama ini membuka lebar-lebar mata publik. Mereka yang lalu-lalang di jalan dengan pakaian compang-camping atau tak berbusana, rambut urak-urakan dan kulit kusam, seolah makin mencolok dan dihindari. Kasatmata bisa disimpulkan, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di jalan-jalan, kini makin masif. “Bingung juga, jumlahnya makin banyak. Dua hari saja ada sembilan orang harus kami tangani,” sebut Ridwan Tasa, kepala Dinas Sosial (Dissos) Samarinda (baca: Menjamur, Dua Hari 9 ODGJ Diamankan).

ODGJ yang ditertibkan dari lingkungan publik saban hari semakin banyak. Peningkatan jumlah tersebut seiring pencatatan Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim yang menjadi acuan saat ini.

Pada 2016, tercatat 3.307 orang di provinsi ini mengidap ODGJ. Pada 2017, mereka yang tercatat mencapai 4.264. Tren diprediksi terus meningkat. Angka yang diyakini didapat tahun ini bisa di atas 6 ribu. “Trennya saat ini memang meningkat,” ucap Rochmad Koesbiantoro, kepala seksi P2PTM dan Keswa, Diskes Kaltim.

Memang, catatan meningkat turut dipengaruhi pencatatan dan pelaporan yang semakin bagus. Terlebih, sejumlah kebijakan memerlukan pendataan publik terperinci untuk menjalankan program kesehatan nasional. Namun, hal-hal yang mengusik kewarasan seseorang dewasa ini memang semakin masif.

“Tren meningkat jelas karena penyebabnya juga semakin banyak. Orang dengan masalah kejiwaan biasanya dipicu tuntutan yang melebihi kemampuan. Termasuk yang berkaitan dengan pendapatan,” terang dokter gigi tersebut.

Rata-rata pendapatan bersih dalam sebulan di Kaltim tahun lalu adalah Rp 1,7–3,1 juta. Sedangkan biaya kebutuhan makin tinggi dan mendekati pendapatan bersih tersebut.

Menurut pendataan Badan Pusat Statistik, rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan di Kaltim pada 2017 adalah Rp 1,1–1,6 juta. Pembagiannya adalah 45,95 persen untuk makanan sedangkan selebihnya bukan makanan.

“Mereka yang menuntut diri terlalu banyak juga rentan terhadap gangguan kejiwaan. Bagi remaja, ketika putus dengan pacarnya juga bisa jadi pemicu. Termasuk calon anggota dewan yang bila nantinya tak terpilih,” tambah Rochmad.

Janita (bukan nama sebenarnya) adalah seseorang yang sempat terusik kewarasannya oleh tuntutan berlebih. Merantau ke Samarinda dari Sumatra Utara pada 2012, dia merasa tekanan hidup makin berat. Perlakuan keluarga dan tekanan harus berhasil di perantauan begitu membelenggu. Tak ada kerabat dan sahabat bisa diajak bicara. Semua masalah ditanggung sendiri. Hingga beban tak lagi dapat ditahan, dia kerap meluapkan dengan berteriak, kadang mengamuk. Lalu menangis tersedu. Kerabat yang cemas merujuknya ke praktik psikiater. Depresi parah berdiam tanpa diketahui (baca: Pulih setelah Pulang Kampung).

Menurut psikiater Denny Rotinsulu, gangguan kejiwaan umumnya disebabkan tuntutan. Meskipun, dalam ilmu klinis tak selalu ada pemicu spesifik terhadap masalah kesehatan tersebut. Dia mencontohkan orang yang depresi, cemas berlebih, karena masalah rumah tangga hingga bercerai. Termasuk depresi karena kehilangan pekerjaan. Padahal, tak banyak mereka yang tetap sehat meski bercerai, meski tak punya pekerjaan. “Jadi, masalah kejiwaan tak selalu merujuk kepada penyebab. Orang-orang punya mekanisme berbeda dalam menangani stres,” tuturnya tengah pekan lalu.

Manajemen stres setiap orang ditentukan banyak hal. Namun, yang paling umum, bagaimana seseorang dididik dari kecil, di samping faktor lingkungan, agama, dan beberapa hal lain.

Rochmad Koesbiantoro menerangkan, pengendalian kesehatan jiwa di Indonesia dilakukan dengan langkah continuum of care life cycle anak. Dalam pola ini, kesehatan jiwa telah mendapat perhatian sejak ibu dalam proses kehamilan, persalinan, nifas, neontal, hingga anak berusia remaja. Dalam perjalanannya, anak mendapat deteksi dini terhadap kejiwaannya dalam setiap tatanan usia. Mulai batita, balita, usia sekolah, hingga remaja.

Keluarga selalu menjadi level terpenting dalam penentu kesehatan jiwa. Namun, faktanya, banyak didapati keluarga merujukkan penghuni dalam rumahnya yang mengalami gangguan kejiwaan dalam keadaan terlambat. Padahal, sebelum level depresi dan stres mencapai ambang batas, segala keresahan bisa direduksi dari dalam rumah, atau mengambil langkah antisipatif dengan membawa ke puskesmas.

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang paling mudah dijangkau masyarakat, dewasa ini diharuskan mampu melaksanakan kesehatan jiwa serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (napza), termasuk kepada pengidap gangguan jiwa berat sekalipun. Ini di samping tanggung jawab puskesmas mencegah gangguan jiwa mencapai level berat dengan langkah promotif dan preventif kepada masyarakat.

Di tahap lanjut, puskesmas juga telah mendapat bekal menangani dan mengobati pasien dengan masalah kejiwaan. Segala obat yang berfungsi mereduksi gangguan kesehatan jiwa tersedia di puskesmas-puskesmas, demikian pula tenaga yang telah mendapat pelatihan dalam penanganan pasien tersebut sebelum merujuk ke rumah sakit khusus daerah (RSKD).

Celakanya, tak semua puskesmas di Indonesia punya kemampuan menangani pasien gangguan jiwa. Secara nasional, kemampuan tersebut baru terpenuhi kurang dari 50 persen di puskesmas sepenjuru negeri. Sedangkan Kaltim yang memiliki lebih 180 puskesmas, belum terpenuhi di tiga kabupaten.  Mahakam Ulu (Mahulu) baru memiliki dua dari lima puskesmas. Sedangkan Kutai Timur (Kutim), ada 12 dari 21 puskesmas, demikian juga Kutai Barat (Kubar), dari 18 puskesmas, hanya tujuh memiliki kemampuan medis tersebut.

“Dengan keadaan tersebut, kadang tidak dapat dilakukan pengobatan (terhadap pasien gangguan jiwa), padahal tidak boleh menolak. Praktis langsung dirujuk ke RSKD karena merasa belum dilatih,” tambah Rochmad.

Rujukan ke RSKD memang menunjukkan jumlah fantastis. Menurut Wakil Direktur Pelayanan RSKD Atma Husada Samarinda, dr Jaya Mualimin, dalam setahun, jumlah kunjungan ke rumah sakit tersebut mencapai 20 ribu orang. Dengan asumsi, kunjungan bulanan sekitar 1.500 orang sebagaimana tercatat selama ini, ditambah pasien rawat inap sebanyak 160-170 orang.

Namun, yang menjadi keluhan, dari rata-rata kunjungan 10 pasien per hari, tujuh di antaranya merupakan kategori pasien ulangan. Padahal, lebih ideal jika dari 10 tersebut, tujuh atau mayoritas di antaranya merupakan pasien baru. Disebut ideal karena itu tanda bahwa pasien yang telah dinyatakan membaik oleh rumah sakit mendapat treatment yang baik di lingkungan keluarga, perlakuan yang memicu pengidap gangguan kejiwaan terus membaik kesehatannya. “Kondisi itu menandakan bahwa fenomena gunung es berlaku dalam hal ini,” sebutnya.

Mualimin menganalogikan pengidap gangguan kejiwaan terikat kontrak abadi dengan penyakitnya. Yang berarti, masalah kejiwaan tidak dapat disembuhkan, membelenggu hingga akhir hayat. Yang dapat dilakukan adalah mereduksi dan menjaga stabilitas si pengidap. Mengonsumsi obat secara teratur adalah kunci menjaga orang yang terganggu kejiwaannya tetap kalem dan tak mengamuk.

Sayang, sebagian keluarga melakukan jalan pintas. Mencegah anggota keluarga mengamuk tak jelas, metode pasung yang sudah kuno dan primitif masih diberlakukan. Dalam praktiknya, pemasungan yang didapati biasanya dilakukan dengan mengikat korban dengan tali, kayu, hingga rantai. Dikucilkan hingga dimasukkan ke rumah kosong sendirian atau bentuk pengasingan lain, juga termasuk dalam pasung.

Provinsi ini mengklaim bebas pasung pada 2013. Indonesia juga berkomitmen bebas pasung 2017 sebelum diperpanjang menjadi 2019 untuk level Kaltim. Namun, kasus yang ditemui seantero negeri masih berjumlah ribuan. Di Kaltim, Dinas Kesehatan mencatat 27 kasus sepanjang 2017, dengan 22 di antaranya adalah kasus baru.

Berau menjadi daerah penyumbang terbanyak dengan total 11 kasus atau 50 persen dari keseluruhan Kaltim. Terbanyak kedua adalah Kubar dengan sembilan kasus, sedangkan Balikpapan, Samarinda, dan Bontang, tidak ditemukan.

Namun, berdasarkan temuan Dinas Sosial (Dissos) Kaltim pada 2018 ini, ketiga kota tersebut, juga tiga kabupaten lain, didapati total 25 penyandang psikotik atau pasung. Samarinda penyumbang terbanyak dengan total tujuh kasus, sedangkan Bontang lima, Kukar-Kubar masing-masing empat, Balikpapan tiga, dan PPU dua.

Kaltim Post menelusuri jejak penyandang psikotik di Samarinda sepanjang pekan lalu berdasar data yang diterima dari Dissos Kaltim. Di ibu kota provinsi ini, korban pasung berada di empat kecamatan. Empat dari tujuh bahkan berada di alamat yang sama di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir.

Alamat yang kurang terperinci menyulitkan penelusuran. Tak banyak warga mengetahui praktik pasung di lingkungannya. Para ketua RT dan lurah yang ditemui harian ini juga mengaku tak tahu-menahu soal pemasungan di wilayahnya. Adapun tiga kawasan lainnya yang terdeteksi Dissos Kaltim adalah Kecamatan Samarinda Ulu, Loa Janan, dan Palaran.

Dikatakan Rochmad, praktik pemasungan selama ini dilakukan tertutup oleh keluarga. Penyebabnya adalah stigma buruk oleh masyarakat terhadap penyandang psikotik. Ada mitos bahwa gangguan kejiwaan merupakan penyakit turunan.

“Keluarga malu, bukan melulu karena tak mau berobat. Ada banyak masalah, keluarga tertutup tak mau berkomunikasi dengan masyarakat dan tenaga kesehatan karena malu. Masalah pembiayaan itu enggak ada. Memang mahal, tapi kan sudah di-cover BPJS,” urainya.

Perlindungan terhadap penyandang psikotik tertuang dalam sejumlah aturan. UUD 1945 Pasal 28 i Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 42 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak mendapatkan perawatan, pendidikan pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai martabat kemanusiaannya, meningkat rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tindakan pemasungan terhadap ODGJ adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam Pasal 86 menyatakan bahwa orang yang sengaja melakukan pemasungan terancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan. “Pemasungan termasuk melanggar HAM. Malah sebenarnya pasung itu tidak boleh ada sama sekali. Satu saja ditemukan, itu sudah KLB. Kita harusnya sudah khawatir kalau zaman sekarang masih ada begitu,” jelasnya. (tim kp)

Tim:

- Nofiyatul Chalimah

- Robayu

- Bobby Lolowang

Penyunting

- Ismet Rifani


BACA JUGA

Kamis, 15 November 2018 11:40

BPK Akui Sulit Awasi Desa

BALIKPAPAN - Alokasi dana desa yang saat ini pagunya bisa sampai 2-3 miliar per desa, menjadi tantangan…

Selasa, 13 November 2018 10:24

DUH PAYAH..!! Persentase Kelulusan CPNS Masih Rendah

TANA PASER–Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Assessment Center Kantor Badan…

Selasa, 13 November 2018 07:35

Tugboat Batu Bara Tenggelam di Perairan Bunyu, Dua ABK Belum Ditemukan

TARAKAN – Kecelakaan di perairan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali terjadi. Kali ini, sebuah…

Selasa, 13 November 2018 06:41

YESS..!! Merpati Siap Kembali Mengudara Tahun Depan

JAKARTA – Setelah mengalami penghentian operasi pada 2014 silam, maskapai pelat merah, Merpati,…

Senin, 12 November 2018 11:00

KENA PAJAK..?? Menteri Keuangan Bakal Wajibkan Mahasiswa Miliki NPWP

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mewajibkan seluruh mahasiswa di Indonesia memiliki…

Senin, 12 November 2018 10:37

Angel dan Jose Makin Intim, Dikabarkan Sudah Menikah

Hubungan Angel Karamoy dengan sutradara Jose Poernomo makin intim. Buktinya, Jose Poernomo semakin sering…

Senin, 12 November 2018 10:28

Marquez Rayakan Gelar Dunia ke 7 di Kampung Halaman

UNTUK merayakan gelar juara dunia ketujuhnya, atau kelima di kelas MotoGP, Marc Marquez, pada Sabtu…

Senin, 12 November 2018 10:20

LUCU JUGA..!! Perusahaan Air Masih Terkendala Air

TANA PASER–Sepekan terakhir, masyarakat Paser, khususnya Kecamatan Tanah Grogot, mengeluhkan pelayanan…

Senin, 12 November 2018 08:49

Klasifikasikan Kualitas Pasangan, Kemampuan Biologis Juga Ditanya

Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatullah berhasil menyelenggarakan pernikahan mubarakah, Minggu (11/11).…

Minggu, 11 November 2018 11:11

Pulang, KRI Bima Suci Banyak Sabet Penghargaan

 Setelah mengelilingi lima negara selama 100 hari untuk mengikuti event internasional, Kapal Republik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .