MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Jumat, 20 Juli 2018 12:04
Seluruh Fraksi Setuju Kontrak dengan Kyriad Diputus

Imbas Tak Beri PAD dan Ingkari Perjanjian Kontrak

ASET PENTING: Tampak bangunan Grand Sadurengas Hotel dari muka.

PROKAL.CO, TANA PASER – DPRD Paser masih menanti keputusan tegas Pemkab Paser terkait kerja sama pengelolaan Hotel Grand Sadurengas Paser oleh pihak ketiga, yakni PT Kyriad Hotel Indonesia yang sudah berlangsung sejak Agustus 2015.

Pasalnya, sejak pertemuan dengan Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi pada 2 Juli lalu bersama seluruh fraksi DPRD Paser di ruang kerja bupati, belum ada jawaban dari orang nomor 1 di Pemkab Paser itu untuk mengambil keputusan. Hanya, pernyataan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser Aji Sayid Fathur Rahman yang bertolak belakang dengan usulan DPRD.

Ketua DPRD Paser Kaharuddin menegaskan, seluruh fraksi di legislatif sudah menyetujui bahwa kerja sama kontrak Pemkab Paser saat ini dengan PT Kyriad Hotel Indonesia harus segera disudahi. Mengingat, terus meruginya aset bangunan hotel senilai Rp 300 miliar itu tanpa ada kontribusi berarti untuk pendapatan asli daerah (PAD).

“Banyak fakta yang bisa dibuktikan untuk menguatkan usul DPRD. Seperti data dari Badan Pendapatan Daerah Paser yang mengungkapkan, selama dua tahun terakhir agak sulit ditagih terkait retribusi pajak. Sampai sekarang, tunggakan pajak bumi dan bangunannya mencapai Rp 97 juta. Restoran Rp 66 juta dan reklame Rp 15 juta. Ini belum termasuk kontribusi bagi hasil yang kabarnya menunggak ratusan juta. Bayangkan saja jika ini terus dibiarkan selama 25 tahun,” ucap Kaharuddin kemarin (19/7).

Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Paser Ikhwan Antasari, setoran wajib yang seharusnya diberikan PT Kyriad ke Pemkab Paser tiap tahun tidak pernah jelas nilainya berapa. Padahal, di kontrak sudah tertera ada timbal balik kepada daerah jika sudah jelas begini. Maka tidak salah jika pemkab memutus kontrak.

“Yang terpenting, kita putus dulu kontraknya, banyak investor lain yang mau mengelola hotel ini dengan keuntungan jauh lebih besar dari kontrak. Sedangkan yang ada sekarang malah terus merugi,” kata anggota Fraksi Golkar itu.

Dari Fraksi Gerindra, Hamransyah menuturkan, fungsi DPRD adalah sebagai fungsi pengawasan lembaga eksekutif. Tidak hanya kinerja, tetapi aset yang dimiliki daerah seperti Hotel Grand Sadurengas. Pengelolaan aset, menurutnya, sangat menentukan ke mana arah pemerintahan dari perjanjian yang ada. Sudah sewajarnya pemkab mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak karena tidak pernah memberikan manfaat untuk daerah.

“Lihat saja di sekeliling sudut bangunan dalam dan luar hotel, apakah ada perubahan atau kontribusi PT Kyriad menambah fasilitas hotel. Ini harus diputus segera kontraknya, kalau perlu, kita minta diaudit kontrak perjanjian ini oleh tim audit yang berwenang agar jelas seberapa besar kerugian aset kita selama ini setelah dikelola Kyriad,” sebut Sekretaris Komisi I itu.

Anggota Fraksi Gerindra lainnya, Lim Eddy Hartono, mengusulkan atas nama fraksinya, hotel tersebut diubah fungsinya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) karena yang ada selama ini masih kekurangan ruangan. Namun, jika tidak disetujui, dia mengusulkan pengelolaannya untuk disewakan sebagian gedungnya untuk kantor perusahaan di ibu kota.

“Karena sudah ada peraturan daerah kita yang mengatur itu, tinggal ditegaskan saja dan jelas bakal memberikan pemasukan besar ke PAD, ketimbang masih berharap dikelola oleh PT Kyriad,” usul pria yang biasa disapa Ahie itu. Terakhir, dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Saleh menuturkan, sudah jelas kewajiban pajak maupun setoran bagi hasil ke daerah tiap tahun tidak ditunaikan PT Kyriad sesuai perjanjian. Belum lagi dari aspek sosial, banyak kabar miring ada aktivitas yang meresahkan di hotel tersebut.

“Saya secara pribadi dan institusi menginginkan hotel ini harus ditutup dan kontraknya diputus. Bahkan, profitnya bukan kamar lagi yang marak disebutkan masyarakat, tapi tempat hiburannya dalam tanda kutip. Apalagi, kita tahu seberapa besar tingkat hunian dengan fasilitas kamar yang ada, jelas terus merugi pastinya,” pungkas Saleh. (adv/jib/iza/k11)

loading...

BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 09:49

Diperiksa Kejaksaan, Pelayanan Tetap Normal

SANGATTA–Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur…

Senin, 10 Desember 2018 09:48

Keropos, Jembatan Tanjung Limau Ambruk

BONTANG–Nasib miris terjadi di kampung nelayan Tanjung Limau, Gang Bone-Bone,…

Minggu, 09 Desember 2018 11:08

Nasi Astakona, Catat Rekor MURI Ke-8775

BANJARMASIN – Ibu kota Provinsi Kalsel, Banjarmasin kembali mengukir sejarah.…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:00

Dorong ASN Ciptakan Inovasi Baru

TANJUNG REDEB – Upaya meningkatkan pendapatan daerah terus dikembangkan Badan…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:59

Promosikan Wisata Berau, Gandeng Pemkab Pekalongan

TANJUNG REDEB–Bupati Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Asip Kholbihi beserta Sekretaris…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:59

Tingkatkan Kesadaran Hukum lewat Lomba Kadarkum

TANJUNG REDEB– Pemerintah Kabupaten Berau menggelar lomba keluarga sadar hukum…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:57

CPO Harusnya Dikembangkan Bareng Biodisel

TENGGARONG–Potensi budi daya aren kembali menggema. Wacana sekitar empat tahun…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:56

Hujan, Jalan Rusak Lagi

SENDAWAR–Kondisi Jalan Trans Kalimantan di Kecamatan Bentian Besar, Kutai Barat…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:56

KONAK..!!! Masuk Lewat Jendela, Pria Ini Setubuhi Mantan

TENGGARONG–Sungguh nahas nasib JN (23), pemuda asal Desa Jantur, Kecamatan…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:53

JENGKEL BANGET..!! Emak-Emak Turun, Langsung Tutup Jalan

PENAJAM – Jalan yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .