MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Senin, 16 Juli 2018 06:58
Iklim Investasi Bisa Terganggu

Pajak Sasar Laba Ditahan dan Warisan

Slamet Brotosiswoyo

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Pelaku usaha di Bumi Etam menilai rencana pemerintah mengenakan pajak terhadap laba ditahan dan warisan bakal bertolak belakang dengan upaya membuat iklim usaha lebih kondusif.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan, korporasi memiliki tujuan yang sangat strategis dalam penentuan besaran laba ditahan. Artinya, laba ditahan tidak serta-merta dapat diartikan bahwa korporasi menahannya karena malas berinvestasi.

Menurutnya, laba ditahan itu adalah dana cadangan, serta untuk ekspansi tahun berikutnya, atau sebagai akumulasi agar dividen tahun depan lebih besar. Dan tentu, ada kebijakan perusahaan di dalamnya.

Ia mempertanyakan kesiapan iklim usaha dan regulasi pemerintah yang dapat mempermudah korporasi berinvestasi lebih cepat. “Pemda dan pemerintah sekarang memiliki tujuan mempercepat investasi. Namun, semakin ke sini “sumbangan” pengusaha ke negara semakin tahun, semakin di tambah-tambah,” ungkap Slamet, Minggu (15/7).

Jadi, sambung Slamet, meski pemerintah bertujuan mempercepat investasi, rencana pemungutan pajak dari laba ditahan tidak akan efektif untuk hal tersebut. Menurutnya, jika pengusaha menilai iklim bisnis belum kondusif, mereka juga akan tetap menahan labanya, meskipun harus dibebani pajak. Di samping itu, dia menyebut para pengusaha tidak pernah mendapat sosialisasi tentang rencana-rencana pemerintah terkait dunia usaha.

Sebagai informasi, pemerintah berencana memasukkan laba ditahan (retained earnings) dan warisan sebagai objek pajak penghasilan dalam revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. Sebelumnya, laba ditahan bukan merupakan objek pajak (PPh Pasal 23).

Laba ditahan baru bisa dipajaki, apabila telah dibagikan kepada pemegang saham atau dalam bentuk dividen. Begitu pula dengan warisan yang sampai saat ini bukan merupakan objek pajak.

Namun, pelaku usaha sebagai mitra pemerintah, sebenarnya sangat memahami kebutuhan akan pendapatan tambahan. Hanya saja, kebijakan yang diambil haruslah lebih kreatif tanpa mengesampingkan hak dari korporasi terkait investasinya. "Investasi itu adalah hak perusahaan dan sebenarnya aturan ini adalah intervensi yang terlalu jauh dari pemerintah," tegasnya.

Ia mengaku cukup khawatir terhadap rencana tersebut, karena malah berpotensi mendorong pemilik modal domestik untuk menanamkan modalnya di luar negeri. Hanya karena tidak ingin dipajaki di dalam negeri. "Apalagi dalam situasi ekonomi seperti ini. Sangat tidak kondusif," tutupnya. (aji/ndu/k15)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 06:59
Permintaan Bertambah, Harga Acuan Meningkat

Batu Bara Kembali Menjadi Primadona

SAMARINDA - Kaltim bisa membantu pemerintah dalam memacu kinerja ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan,…

Selasa, 18 September 2018 06:55

Tiongkok dan AS Jadi Tujuan Utama Ekspor

JAKARTA – Upaya pemerintah menggenjot ekspor masih belum menunjukkan hasil membanggakan. Badan…

Selasa, 18 September 2018 06:49

Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

JAKARTA – Masyarakat diminta tak perlu takut menghadapi pemeriksaan pajak seiring keluarnya Surat…

Selasa, 18 September 2018 06:45

Sasar Komunitas Kaum Hawa

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BBTN) menyasar komunitas kaum hawa sebagai nasabah tabungan dan kredit.…

Selasa, 18 September 2018 06:45

Lanjutkan Program Pengendalian Inflasi

BALIKPAPAN – Guna menekan laju inflasi di Kota Minyak, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI)…

Senin, 17 September 2018 07:11

Selamatkan Devisa lewat B20

SAMARINDA – PT Pertamina (Persero) terus mengintensifkan monitoring implementasi mandatori Biodiesel…

Senin, 17 September 2018 07:09

Asa Pariwisata Kota Minyak

BALIKPAPAN – Pemerintah tampaknya harus bekerja lebih serius dalam meningkatkan pariwisata. Minimnya…

Senin, 17 September 2018 07:05

Cocok dengan Medan Kaltim

SAMARINDA – Hadirnya produk baru, New Triton Athlete berhasil mendongkrak penjualan mobil Mitsubishi.…

Senin, 17 September 2018 07:02

Impor Barang Rp 1,1 Juta Kena Bea Masuk

JAKARTA – Pemerintah mengubah ketentuan batas nilai impor barang kiriman dengan mengenakan bea…

Senin, 17 September 2018 06:56

RI Poros Ekonomi Kreatif 2030

JAKARTA – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .