MANAGED BY:
JUMAT
22 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Senin, 16 Juli 2018 06:58
Iklim Investasi Bisa Terganggu

Pajak Sasar Laba Ditahan dan Warisan

Slamet Brotosiswoyo

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Pelaku usaha di Bumi Etam menilai rencana pemerintah mengenakan pajak terhadap laba ditahan dan warisan bakal bertolak belakang dengan upaya membuat iklim usaha lebih kondusif.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan, korporasi memiliki tujuan yang sangat strategis dalam penentuan besaran laba ditahan. Artinya, laba ditahan tidak serta-merta dapat diartikan bahwa korporasi menahannya karena malas berinvestasi.

Menurutnya, laba ditahan itu adalah dana cadangan, serta untuk ekspansi tahun berikutnya, atau sebagai akumulasi agar dividen tahun depan lebih besar. Dan tentu, ada kebijakan perusahaan di dalamnya.

Ia mempertanyakan kesiapan iklim usaha dan regulasi pemerintah yang dapat mempermudah korporasi berinvestasi lebih cepat. “Pemda dan pemerintah sekarang memiliki tujuan mempercepat investasi. Namun, semakin ke sini “sumbangan” pengusaha ke negara semakin tahun, semakin di tambah-tambah,” ungkap Slamet, Minggu (15/7).

Jadi, sambung Slamet, meski pemerintah bertujuan mempercepat investasi, rencana pemungutan pajak dari laba ditahan tidak akan efektif untuk hal tersebut. Menurutnya, jika pengusaha menilai iklim bisnis belum kondusif, mereka juga akan tetap menahan labanya, meskipun harus dibebani pajak. Di samping itu, dia menyebut para pengusaha tidak pernah mendapat sosialisasi tentang rencana-rencana pemerintah terkait dunia usaha.

Sebagai informasi, pemerintah berencana memasukkan laba ditahan (retained earnings) dan warisan sebagai objek pajak penghasilan dalam revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. Sebelumnya, laba ditahan bukan merupakan objek pajak (PPh Pasal 23).

Laba ditahan baru bisa dipajaki, apabila telah dibagikan kepada pemegang saham atau dalam bentuk dividen. Begitu pula dengan warisan yang sampai saat ini bukan merupakan objek pajak.

Namun, pelaku usaha sebagai mitra pemerintah, sebenarnya sangat memahami kebutuhan akan pendapatan tambahan. Hanya saja, kebijakan yang diambil haruslah lebih kreatif tanpa mengesampingkan hak dari korporasi terkait investasinya. "Investasi itu adalah hak perusahaan dan sebenarnya aturan ini adalah intervensi yang terlalu jauh dari pemerintah," tegasnya.

Ia mengaku cukup khawatir terhadap rencana tersebut, karena malah berpotensi mendorong pemilik modal domestik untuk menanamkan modalnya di luar negeri. Hanya karena tidak ingin dipajaki di dalam negeri. "Apalagi dalam situasi ekonomi seperti ini. Sangat tidak kondusif," tutupnya. (aji/ndu/k15)


BACA JUGA

Kamis, 21 Februari 2019 10:18

Peminat dari Luar Negeri Banyak, Buah Naga Butuh Hilirisasi

SAMARINDA- Bumi Etam memiliki banyak potensi dari bisnis pertanian. Salah…

Rabu, 20 Februari 2019 12:51

Okupansi Hotel Kaltim Belum Terpengaruh Tiket Mahal

SAMARINDA- Tingginya harga tiket angkutan udara dan pemberlakuan bagasi berbayar…

Minggu, 17 Februari 2019 11:34

Harga Avtur Turun, Angin Segar bagi Maskapai

JAKARTA – Desakan pemerintah agar Pertamina menurunkan harga avtur akhirnya…

Jumat, 15 Februari 2019 11:20

Akhirnya, Garuda Turunkan Harga Tiket

JAKARTA – Keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat mendapat respons…

Rabu, 13 Februari 2019 13:34

Asing Ambil Profit, Rupiah Kembali Melemah

JAKARTA – Tekanan terhadap rupiah belum reda. Merujuk data Jakarta…

Selasa, 12 Februari 2019 13:34

WOW..!! Tarif Bagasi Lion Air Rp 25 Ribu per Kilogram

Lion Group memutuskan melakukan penyesuaian tarif bagasi atau excess baggage…

Selasa, 12 Februari 2019 10:37

BELUM MEMBAIK..!! Setahun, Rumah Mewah Hanya Terjual Lima Unit

SAMARINDA - Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Kaltim mencatat penjualan…

Senin, 11 Februari 2019 11:42

Obligasi Ritel Bikin Likuiditas Seret

JAKARTA – Gencarnya penerbitan surat berharga negara (SBN) bakal sedikit…

Senin, 11 Februari 2019 11:40

Pacu Ekspor Baja ke Malaysia-Australia

JAKARTA – Tahun ini pelaku usaha baja melihat potensi peningkatan…

Minggu, 10 Februari 2019 09:37

Soal Bagasi Berbayar, Maskapai Penerbangan Diminta Lakukan Ini...

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti minta agar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*