MANAGED BY:
KAMIS
20 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Selasa, 03 Juli 2018 12:32
Parpol Harus Berani Deklarasi Anti-Caleg Koruptor

PROKAL.CO, JAKARTA–Pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) mulai dibuka besok (4/7). Partai politik (parpol) peserta pemilu didorong untuk berani mendeklarasikan diri tidak bakal mengajukan nama caleg yang pernah masuk penjara karena korupsi. Langkah itu bisa membuat parpol lebih bermartabat daripada mempersoalkan aturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan, parpol seharusnya sudah bisa membaca aspirasi atau kecenderungan masyarakat saat ini yang tidak ingin caleg berlatar mantan napi koruptor. Itu bisa dibaca dengan jelas melalui hasil pilkada serentak yang telah digelar.

“Karena mood electoral-nya masyarakat sekarang lumayan kritis. Ingin kandidat yang tidak punya potensi korupsi. Pada saat pilkada ini, calon-calon yang dianggap bersih itu menang,” ujar Philips setelah diskusi evaluasi pilkada yang diadakan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Hotel Atlet Century, Jakarta, kemarin (2/7).

Dengan begitu, lanjut dia, bagi parpol yang masih bersikeras mendukung caleg napi kasus korupsi, itu langkah yang sangat keliru. Sebaliknya, masyarakat akan lebih menghargai bila partai itu berani mendeklarasikan diri anti-caleg koruptor. ”Menurut saya, partai-partai mengikuti untuk menegaskan komitmen mereka terhadap antikorupsi daripada mereka menjustifikasi caleg korupsi,” imbuh Philips.

Sejauh ini yang secara terbuka mengumumkan caleg bukan napi koruptor adalah Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan enggan berpolemik seputar teknis pemberlakuan peraturan KPU (PKPU) tentang larangan caleg koruptor maju dalam pemilu legislatif. Tapi, dia memastikan calon yang diusung partai beringin bukan napi koruptor. “Golkar tidak mau berpolemik mendukung atau tidak mendukung PKPU. Tapi, kami berkomitmen mengajukan caleg yang bersih,” kata Airlangga.

Presiden PKS M Sohibul Iman juga memastikan sikap PKS terkait PKPU yang melarang mantan napi koruptor nyaleg. Menurut Sohibul, aturan tersebut merupakan aspirasi publik yang menginginkan sosok caleg yang bersih dari catatan kasus. ”PKS memberikan dukungan atas PKPU itu,” tegas Sohibul.

Menurut dia, aturan larangan bagi mantan napi koruptor menjadi caleg sudah tepat. Sebab, masih banyak warga yang tidak terjerat kasus korupsi dan berkesempatan maju sebagai caleg. ”PKS tidak akan mengajukan caleg yang tersangkut kasus korupsi,” ujarnya.

Belakangan memang masih ada polemik dalam penerapan PKPU tentang pencalegan. Draf PKPU yang dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM dikembalikan lagi. Salah satu alasannya, kementerian di bawah Menteri Yasona Laoly itu meyakini bahwa PKPU itu bertentangan dengan undang-undang yang memberikan hak seseorang untuk menjadi caleg.

Meski begitu, KPU akhirnya menetapkan, aturan tersebut menjadi PKPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Pada Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU itu disebutkan bahwa calon anggota dewan bukan mantan terpidana kasus narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Sikap serupa ditunjukkan Partai Demokrat. Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya akan menaati aturan yang telah ditetapkan KPU. “Memang sudah selayaknya koruptor dilarang nyaleg. Kita ingin parlemen bersih dari koruptor,” terang dia.

Ferdinand meminta Kemenkumham mendukung peraturan itu dan segera mengundangkannya. Jika nanti ada gugatan atau uji materi, lanjut dia, biarlah menjadi hak warga negara. Dia menegaskan, partainya tidak akan mencalonkan mantan napi kasus korupsi.

PKB juga mendukung aturan yang memicu pro-kontra itu. Wasekjen DPP PKB Daniel Johan mengatakan, dengan aturan tersebut, Indonesia diharapkan menjadi lebih baik dan bersih dari korupsi. ”Itu sebuah upaya dan komitmen menuju Indonesia bersih,” urai dia.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra memastikan aturan caleg itu akan diterapkan. Mereka bakal jeli dan cermat meneliti berkas calon yang diajukan. Jika ada caleg yang diketahui eks napi koruptor, mereka akan ditolak. ”Harus sesuai dengan PKPU. Kalau ada caleg mantan napi kasus korupsi, ya kami tolak lah,” tegas pejabat asal Aceh itu.

Batas waktu penyempurnaan berkas yang dimulai besok (4/7) itu akan berakhir pada 17 Juli. Kalau sudah lengkap, KPU akan memeriksa kelengkapan persyaratan caleg. Pemeriksaan caleg DPR menjadi urusan KPU. Caleg DPRD provinsi diberikan kepada KPU provinsi. Calon DPRD kabupaten/kota diserahkan kepada KPU setempat.

Terkait caleg kasus korupsi, KPU juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Termasuk KPK dan pengadilan. Sebelumnya, ada pembicaraan antara KPU dan KPK terkait daftar politikus yang pernah diusut gara-gara korupsi. ”Terkait dengan daftar eks koruptor, bisa mencari datanya dari pengadilan tipikor. Jadi, tidak hanya dari KPK,” ujar Ilham.

Sementara itu, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), tutur Ilham, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan caleg. Namun, laporan baru diserahkan bagi caleg terpilih.

Juru Bicara KPK Febridiansyah mengatakan, KPK siap membantu KPU dalam hal menyiapkan data terpidana kasus korupsi yang ditangani lembaga superbodi tersebut. Komitmen itu disampaikan sejak awal. ”Sejak awal kami mendukung pembatasan atau meminimalisasi ruang bagi terpidana kasus korupsi untuk menduduki jabatan publik,” kata Febri kepada Jawa Pos kemarin.

Sejak 2004 hingga akhir 2017, total ada 472 perkara korupsi yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Artinya, ada 472 terpidana kasus korupsi “alumni” KPK yang masa pemidanaannya telah selesai atau tengah berlangsung saat ini. “KPK terbuka kalau KPU meminta data tentang terpidana kasus korupsi yang diproses KPK,” imbuh dia.

Febri menambahkan, pihaknya berharap, aturan terkait larangan napi koruptor menjadi caleg bisa terealisasi. Sebab, aturan itu menegaskan bahwa tidak ada celah bagi terpidana korupsi untuk menduduki jabatan publik. “Korupsi ini kan merugikan masyarakat luas. Dia (korupsi) bersifat extraordinary crime (kejahatan luar biasa),” ungkap mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati keputusan KPU yang menerbitkan PKPU larangan mantan terpidana korupsi maju dalam pemilu legislatif. Menurut dia, konstitusi memang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan tersebut. ”Undang-undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan,” ujar Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya kemarin.

Terhadap pihak yang merasa keberatan, Presiden menyebut sudah ada mekanisme yang mengaturnya. Jokowi mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk menggunakan haknya dengan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). (lum/bay/jun/far/tyo/c6/agm/jpnn/rom/k11)


BACA JUGA

Rabu, 19 Juni 2019 23:00

Apa Hasil Uji Balistik Proyektil di Tubuh Korban Kerusuhan 21-22 Mei

Mabes Polri tengah melakukan uji balistik terhadap proyektil yang sempat…

Rabu, 19 Juni 2019 12:11

Korban Kecelakaan Kapal di Sumenep, Temukan 15 Jasad Mengapung

SUMENEP–Pencarian korban Kapal Motor (KM) Amin Jaya yang tenggelam di…

Senin, 17 Juni 2019 14:33

KPU Pakai Patokan Gugatan Awal

JAKARTA – Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kembali…

Minggu, 16 Juni 2019 22:28

Merasa Tak Ada Beban, Periode Terakhir Jokowi Ambil Keputusan Gila

Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya sudah tidak punya beban dalam…

Minggu, 16 Juni 2019 22:25

Golkar Makin Loyal ke Jokowi

Loyalitas Partai Golkar pada koalisi Jokowi dinilai semakin tinggi. Tak…

Minggu, 16 Juni 2019 21:15

Komisioner KPU Ini Nilai Gugatan Prabowo-Sandi Cacat Logika

JAKARTA- Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menilai salah satu dalil…

Minggu, 16 Juni 2019 13:27

Penahanan 100 Tersangka Rusuh Ditangguhkan

JAKARTA – Polri terus mendalami kasus dugaan makar. Rencananya, Polri…

Minggu, 16 Juni 2019 13:12

Situng Dipersoalkan, KPU Sebut Tidak Tepat

JAKARTA – Para pihak yang bersengketa atas hasil pilpres di…

Sabtu, 15 Juni 2019 16:49
Antara Pemilu 2019 dan Pilkada 2020

Wewenang Bawaslu Bisa Berbeda

JAKARTA – Pengawasan pemilu yang tergolong ketat kali ini sangat…

Sabtu, 15 Juni 2019 16:44

Pimpinan MPR Usul Diisi Gabungan Kubu Jokowi-Prabowo

JAKARTA – Pengisian kursi pimpinan MPR mulai menjadi perdebatan. Sebab,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*