MANAGED BY:
KAMIS
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Jumat, 29 Juni 2018 21:25
Peta Pilpres Bisa Berubah

Kubu Prabowo Optimistis, Pendukung Jokowi Rapatkan Barisan

ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA-Beberapa partai besar harus tumbang karena pasangan calon (paslon) yang diusungnya kalah dalam pilkada serentak 2018 yang telah digelar. Hal itu berdasarkan hasil hitungan cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Alhasil, diprediksi peta pemilihan presiden (Pilpres) 2019 akan berubah.

Asep Saefulah Muhtadi, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati menilai hasil hitung cepat lembaga survei itu menggambarkan ada perubahan dalam orientasi pemilih di pilkada serentak kali ini, terutama pasca Pilkada Jakarta 2017.

Menurut Asep, fenomena itu terlihat seperti isu SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan) di beberapa daerah seperti layaknya saat Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu. Sama seperti di Jakarta, maraknya isu-isu yang beredar sedikit banyak mempengaruhi para pemilih. "Kondisi ini bisa menjadi gambaran bagaimana Pilpres 2019 nanti. Bisa saja masih terjadi dan ini harus menjadi catatan bagi elite partai ke depan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (28/6).

Menjelang Pilpres 2019, sambung Asep, hasil pilkada serentak 2018 ini bisa menjadi pijakan bagaimana merubah strategi parpol menjelang pilpres. Parpol tidak hanya mencari sosok yang benar-benar tepat sesuai kehendak rakyat. Namun, harus memahami dan mendalami fenomena keinginan masyarakat selaku pemilih. "Jadi tidak hanya mencari sosok figur yang populer saja. Itu belum cukup, ini sudah tergambar dan terjadi di pilkada beberapa daerah," kata dia.

Meski demikian, Asep menilai ada dampak positif dari fenomena pemilih itu terhadap demokrasi di Indonesia. Animo masyarakat untuk memilih menjadi lebih besar. Hal ini menjadikan Pilkada serentak 2018 ini disebutnya lebih baik ketimbang Pilkada 2017.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, meski ada beberapa daerah yang terlihat kalah, tapi perolehan suaranya cukup menggembirakan. Daerah itu adalah Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng), di mana perolehan suara pasangan calon yang diusung PKS dan Gerindra memiliki selisih yang sangat tipis dari paslon yang unggulan "Seperti di Jabar yang saat ini masih kejar-kejaran, lalu Jateng yang juga terlihat suaranya hampir 40 persen ini luar biasa sangat menggembirakan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (28/6).

Menurut Mardani, hal tersebut meruntuhkan hasil survei sebelumnya yang diprediksi hanya bisa meraup suara tidak kurang dari 20 persen. "Selain kedua daerah itu ada juga Sumatera Utara, Kalimantan Barat,, dan Kalimantan Timur yang kita menang. Secara umum hasil quick count ini menggembirakan bagi PKS," jelasnya.

Bahkan, kata Mardani, hasil pilkada ini justru menjadi bahan evaluasi bagi partai pemerintah yang mengusung Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi tahun depan. "Hasil ini lampu kuning bagi pemerintahan Joko Widodo," tegasnya.

Tak jauh beda, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, meskipun di Jabar dan di Jateng paslon yang diusung tidak unggul, tapi suara yang didapat cukup membuat partai besutan Prabowo Subianto itu percaya diri dalam Pilpres 2019. "Kandidat yang diusung kita memang kalah, tapi di dua daerah itu meskipun kalah kita bisa berdiri tegak dengan memperoleh suara 30-40 persen dan membalikkan survei-survei yang selama ini ada," tambah dia.

Sehingga, lanjutnya, hal tersebut menunjukkan jika mesin partai selama ini bekerja efektif dan maksimal. Dengan begitu di tahun depan pihaknya berkeyakinan membawa Prabowo menang di pilpres. "Hasil ini bisa merubah peta politik, partai banteng banyak nyungsep yang diusung pun kalah. Jabar paling buncit, Jateng juga tidak menggembirakan menangnya karena selisihnya sedikit, tahun depan kami optimistis," katanya.

Diamini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Dia menuturkan, pihaknya semakin optimistis untuk mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Menurut Fadli, jika melihat konstelasi di Pilkada Jabar dan Jateng, ia meyakini Prabowo akan mendapat dukungan nyata yang lebih kuat. "Kami sangat optimistis Prabowo mendapatkan dukungan yang lebih nyata, lebih kuat di Pilpres 2019," ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, peta pilpres takkan berubah usai pilkada. Justru Golkar dan PPP melakukan pertemuan yang bertujuan merapatkan barisan untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019.  "Di antara ketum-ketum partai juga kami mencoba untuk menjalin semacam protokol atau pengertian, sehingga kami tidak bisa nanti ke depan dipecah belah lagi dalam mendukung bapak presiden," katanya kepada wartawan di Menteng, Kamis (28/6).

Ia menyatakan, silaturahim dengan PPP penting dilakukan setelah hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dirilis. Itu bertujuan untuk mengarahkan modal politik yang diperoleh PPP dan Golkar dengan kemenangan di sejumlah daerah untuk digunakan dalam rangka memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Senada disampaikan Romi, sapaan Romahurmuziy, ketua umum PPP. Ia mengatakan, silaturahim dengan Golkar bertujuan untuk meneguhkan kesepakatan bersama mengusung Jokowi. "Tentu kami juga membangun kesepakatan bersama untuk bersama-sama segera melakukan penyiapan konsolidasi partai pengusung Jokowi di 2019 ini untuk agenda pilpres yang dalam waktu dekat kurang dari 40 hari ke depan sudah akan dimulai pendaftarannya," paparnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan hal serupa, partainya akan tetap mengusung pasangan Jokowi dan Muhaimin Iskandar aliasa Cak Imin di Pilpres 2019. Mereka juga akan berusaha membuat koalisi pilpres yang permanen. "Pada 2019, PKB berkeinginan kalau membangun koalisi di pilpres. Itu pakem dengan semua program dan sampai di ujung, tidak berganti-ganti," katanya.

Menurutnya, semua proses bisa menjadi lebih mudah. Segala pembicaraan semuanya bisa lebih di cepat selesaikan. "Jadi misalkan 2019 ini sebisa mungkin membangun koalisi itu yang permanen. Jadi selesai di koalisi yang ada dan semua dibicarakan di koalisi dan cepat selesai," ungkapnya. Terkait hasil Pilkada 2018, kata Jazilul, tidak akan serta merta dilanjutkan pada pilpres tahun depan. Karena itu jelang pilpres, PKB akan berusaha membuat koalisi permanen."Kalau koalisi di tingkat bupati maupun gubernur itu tidak pernah permanen. Jadi enggak selaras dengan yang di pusat. Tetapi bahwa dari pilkada ini kita bisa melihat bahwa suara di Jawa itu yang menjadi 60, bahkan 70 persen suara nasional itu faktor isu soal agama masih signifikan," ucapnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan, kontestasi pilkada serentak merupakan bagian dari tanggung jawab partai dalam menyiapkan pemimpin. Kemenangan pada pilkada dilihat dari jumlah kader yang berhasil menjabat di pemerintahan daerah. "Kemenangan dengan demikian diukur dari jumlah kader asli yang terpilih, bukan karena sekadar jumlah dukungan," katanya dalam keterangannya kepada wartawan, kemarin.

Di tingkat provinsi, Hasto mengklaim, PDIP memenangkan pertarungan di enam daerah pilkada serentak 2018 yaitu, Bali, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Selatan dari 17 provinsi yang menyelenggarakan pilkada. "Untuk pertama kalinya Bali dipimpin kader partai. Dari enam provinsi tersebut terdapat empat kader partai yang menjadi gubernur dan tiga kader jadi wakil gubernur," katanya.

Untuk tingkat kabupaten/kota, lanjut dia, PDIP berpartisipasi dalam 152 wilayah dari 154 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Hasto mengklaim PDIP memenangkan 60 persen di antaranya atau 91 daerah dan kalah di 59 daerah. Lebih lanjut kata Hasto, ditinjau dari kemenangan di 91 daerah, kader yang terpilih menjadi kepala daerah 33 orang dan wakil kepala daerah 38 orang. "Kemenangan PDIP berada di tingkat kabupaten/kota. Yang menggembirakan jumlah kader partai yang terpilih semakin banyak. Dengan demikian tolok ukur yang paling riil dalam pilkada ditentukan oleh jumlah kader yang berhasil menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah, sebagai buah dari proses pendidikan politik kader," ujarnya.

Hasto menambahkan, saat ini PDIP fokus mempersiapkan pemilu legislatif dan pilpres. Jumlah kader yang menjadi kepala dan wakil kepala daerah pun diklaim telah meningkat secara signifikan dari lima tahun sebelumnya berumlah 214 orang dan sekarang menjadi 345 orang.  "Prestasi dan kinerja para kader ini yang akan menjadi wajah partai dalam memenangkan pileg dan pilpres. Pileg dan pilpres di depan mata, di situlah konsentrasi utama kami saat ini," katanya.

Selain itu, kata Hasto, penyelenggaraan pilkada juga membuktikan bahwa PDIP tetap memegang teguh komitmen politik berkeadaban, karena menang atau kalah dalam pilkada bukanlah kiamatnya demokrasi. "Kami selalu ingat pesan Ibu Megawati bahwa menang dan kalah hanya lima tahun. Kalah kita perbaiki diri dan menang jangan korupsi, sehingga keadaban jangan dikorbankan karena demokrasi harus menjadi ukuran peradaban politik Indonesia," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menjelaskan hal serupa, hasil pilkada serentak 2018 tidak otomatis berkaitan dengan Pilpres 2019. "Ada yang menanyakan, apakah pilkada ini otomatis berkaitan langsung dengan pilpres? Jawabannya, iya dan tidak," ucapnya.

SBY berujar, superstar atau bintang dalam pilkada bukanlah partai politik, tapi sosok calon bupati, wali kota dan gubernur beserta wakilnya. Partai politik yang meraih kemenangan besar sekarang ini, tidak otomatis menang besar pula dalam pileg tahun depan.

Menurut SBY, banyaknya kandidat kepala daerah Partai Demokrat yang menang saat ini tidak berarti membuat perjuangan selesai. Kemenangan pilkada tak lantas memastikan Demokrat akan menang pada pemilu tahun depan. "Tidak boleh begitu, kami akan berjuang habis-habisan," tutur Presiden RI keenam itu.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, Pilkada 2018 akan menjadi salah satu penentu koalisi dalam Pilpres 2019. Seusai pilkada ini serta menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Agustus nanti akan menjadi hari yang mendebarkan. "Ini menjadi salah satu batu ujian siapa berkoalisi dengan siapa. Akan ramai sekali," tuturnya.

Pelanggaran Pilkada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada ribuan kasus pelanggaran saat proses pemungutan suara dalam Pilkada 2018. Pelanggaran ini didapat dari 8.751 tempat pemungutan suara (TPS). "Terkait pengawasan proses pemungutan suara sampai dengan Rabu sore, tercatat 1.792 dugaan kasus pelanggaran di 8.751 TPS," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (28/6).

Terkait kasus politik uang, lanjut dia, terjadi di Sulawesi Selatan, terdapat delapan kasus, Sumatra Utara dan Lampung tujuh kasus, lalu lima kasus di Jawa Tengah, dua kasus di Sulawesi Barat, dan masing-masing satu kasus terjadi di Sulwesi Tenggara, Banten, Bangka Belitung, Jawa Barat, serta Jawa Timur.

Anggota Bawaslu lain, Fritz Edwar Siregar menambahkan, sebanyak 64 TPS melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU akan dilaksanakan oleh penyelenggara tiga hari setelah hari pemungutan suara. Riciannya di Sulawesi Utara ada 11 TPS, Jawa Timur enam TPS, Sulawesi Tenggara 35 TPS, Riau delapan TPS, Banten Papua serta Kalimantan Tengah dua TPS, Sulawesi Barat satu TPS Jambi serta NTT satu TPS.

Ia membeberkan, alasan dilakukannya PSU antara lain karena masalah pengamanan, kondisi TPS dan adanya dugaan pelanggaran administratif oleh penyelenggara. "Kemudian ada orang yang menggunakan hak pilih, tetapi dia tidak mempunyai hak pilih, akhirnya banyak hal yang menyebabkan pemilihan dilakukan PSU," paparnya.

Dari pihak pemerintah, Kementerian Dalam Negeri turut melaporkan dinamika pelaksanaan pilkada. Koordinator Desk Pilkada Kemendagri Suhajar Diantoro melakukan video conference dalam pemantauannya di seluruh wilayah yang menghelat pilkada.

Ia menjelaskan, ada beberapa peristiwa menarik jelang pemungutan suara. Di Kabupaten Sinjai, Sulsel sekitar 26 jam sebelum pemungutan suara, salah satu paslon didiskualifikasi karena terlambat menyampaikan audit dana kampanye.  "Ini hanya terlambat beberapa menit. Tapi paslon melakukan banding, berhasil hingga pelaksanaan pilkadanya tetap," ucapnya Suhajar menambahkan, di wilayah Cirebon tepatnya Desa Dasamulya, Plumbon, ada peristiwa surat suara Pilbup Cirebon hilang sebanyak 2.447 lembar, kejadiannya berlangsung pada Rabu (27/6) pukul 4.00 WIB pagi hari . Namun insiden itu tidak mengganggu jalannya pemungutan suara karena Ketua KPUD Cirebon beserta Ketua Bawaslu Cirebon dan polisi melakukan rapat. "Hasilnya ketua PPK membuat berita acara. Dengan dasar itu KPU lakukan pleno berkordinasi dengan Pawaslu menggunakan surat suara cadangan," tandasnya. Suhajar menegaskan, suasana pemungutan suara berjalan lancar walaupun di beberapa tempat terjadi cuaca yang sangat buruk.

Terkait wilayah Paniani dan Nduga di Papua yang gagal menggelar pemungutan suara pada Rabu (27/6), Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi mengungkapkan, sejumlah 29 distrik atau kecamatan dengan jumlah TPS 383 buah gagal menggelar Pilgub Papua lantaran transportasi yang mengangkut logistik pilkada ditembaki oleh Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) pada Senin dan Rabu. "Kalau di Papua ini memang bukan persoalan teknis, tapi karena persoalan keamanan. Sebenarnya logistik telah siap dan dari segi waktu siap," kata Pram.

Namun pada Kamis (28/6), Kabupaten Nduga telah melakukan pemungutan suara. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua KPUD Papua Izak. "Sudah dilaksanakan tadi (kemarin, Red). Sangat aman. Nggak ada kendala, hanya menang kerawanan ke kecamatan lain kan tidak bisa diakses lantaran takut ada insiden susulan. Tapi pelaksanaan di Kenyam sudah dilaksanakan semua sudah aman," ucap dia saat dihubungi wartawan, Kamis (28/6).

Sedangkan untuk Kabupaten Paniai sebanyak 23 titik dengan 261 TPS belum bisa melakukan pemungutan suara untuk Pilbup Paniai. Tapi, kata Pramono, untuk pemungutan suara Pilgub Papua telah dilaksanakan. Alasannya, logistik pilkada pemilihan kabupaten kota tidak bisa didiistribusikan keluar.  "Kantor kita dikepung massa yang sangat banyak dan polisi merekomendasikan pilkada ditunda," cetusnya. (aen/jaa)


BACA JUGA

Senin, 15 Oktober 2018 09:17

Seluruh Indonesia, Baru 9.526 Wartawan yang Kompeten

MEDAN-  Sampai saat ini di seluruh Indonesia baru 9.526 wartawan yang dinyatakan kompeten. Oleh…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:13
Berdampak pada Daya Beli Masyarakat

Presiden Pastikan Premium Tidak Naik

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara soal isu kenaikan harga bahan bakar…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:12

Pemulihan Trauma oleh Polwan

Sementara itu, posko pengungsian di Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah, kemarin…

Minggu, 14 Oktober 2018 11:38
Kasus Mantan Bupati Katingan

Setelah Ditahan, Aset Disita

KATINGAN–Penyidik Polda Kalteng sudah menyita sejumlah aset milik mantan Bupati Katingan Ahmad…

Minggu, 14 Oktober 2018 11:37

Setiap Manusia Punya Ujian

Ruang perpustakaan Lapas Klas II-A Kediri jadi saksi bisu ijab kabul Ismail dan Ulfa digelar. Suasana…

Minggu, 14 Oktober 2018 11:36

F8 Semakin Meriah

MAKASSAR–Event bertajuk Makassar International Eight Festival and Forum (F8) semakin meriah. Tahun…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:07
Peluang Aktivitas di Lembaga Pendidikan Tetap Ada

Kandidat Tidak Dilarang Beri Kuliah Umum

JAKARTA – Peringatan agar peserta pemilu lebih berhati-hati di lokasi terlarang kampanye tidak…

Sabtu, 13 Oktober 2018 10:20

Letoy, "Main" Cuma Dibasahi Doang, Terpaksa Mandiri, Akhirnya Minta Cerai

Donwori membuat kehidupan Karin menjadi resah. Lelaki yang sudah berjanji sehidup semati bersama wanita…

Jumat, 12 Oktober 2018 11:58

ASTAGA..!! Grup WA Porno, Isinya Anak SMP, Bikin Elus Dada

Polisi bertindak cepat usai penemuan grup WA porno yang beranggotakan 24 siswa sebuah SMP Negeri di…

Jumat, 12 Oktober 2018 11:48

Batal Naikkan Harga Premium, Skenario Bikin Jokowi Pro Rakyat?

 JAKARTA – Setelah membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium secara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .