MANAGED BY:
JUMAT
22 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 28 Juni 2018 06:53
Waktunya Beri Kesempatan Perusda

Kadin: Pengelola APT Pranoto Harus Profesional

-

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemprov Kaltim berpeluang besar ikut ambil bagian dalam pengelolaan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Samarinda. Mengikuti langkah Pemprov Jawa Barat mengelola Bandara Kertajati yang diwakili oleh PT BJIB (Bandara Internasional Jawa Barat) bekerja sama dengan Angkasa Pura (AP) 2.

Namun, pemerintah diminta untuk berbagi dengan AP I yang berpeluang besar menjadi pengelola APT Pranoto. Diketahui, saat ini bandara dengan landasan pacu 2.250 meter tersebut masih dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Temindung. Kepastian siapa pengelola Apt Pranoto masih menunggu draf PKS (perjanjian kerja sama) antara Pemprov Kaltim dan AP I.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Bidang Investasi Alexander Soemarno mengatakan, jika berbicara hitung-hitungan sebenarnya memang benar banyak berasal dari anggaran daerah Bumi Etam. Namun, sebenarnya Kaltim harus punya komitmen.

“Saat 2015, Kaltim sempat tidak sanggup membiayai bandara tersebut. Ada komitmen antara Pemrov dan Kementerian Perhubungan supaya dibantu untuk anggaran. Tapi untuk kelolanya juga akan berbagi,” katanya kepada Kaltim Post, Rabu (27/6).

Menurutnya, bukan Pemprov Kaltim tidak boleh mengelola. Tapi lebih mengingat komitmen di awal. Kalau memang pihak pusat pernah membantu anggaran dan ada komitmen untuk membagi pengelolaan, wajib dibagi sesuai hak. “Kami juga tidak bisa memberikan pandangan berapa persen yang harus pemprov berikan. Namun berikanlah sesuai komitmen tersebut,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pembangunan APT Pranoto memang menghabiskan banyak uang pemerintah melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Totalnya capai Rp 1,5 triliun, dari sumber APBD mulai 2011 hingga 2017.

“Namun, kita juga harus menghargai kementerian yang pernah membantu dana. Anggaplah mereka sebagai investor, hargai dan berikan haknya agar ke depan jika Kaltim butuh akan banyak investor yang mau membantu,” ungkapnya.

Dia mengakui, Pemprov Kaltim akan menjadi rugi jika dalam pengelolaan tak ikut ambil bagian, dan menyerahkan 100 persen pengelolaan kepada AP I. “Tapi berikan sesuai haknya, dengan perbanyak pekerja lokal di bandara tersebut. Supaya Kaltim untung. Tak harus menggebu untuk dapat porsi besar dalam pengelolaan bandara, berikanlah kepada mereka yang memang sudah ahli di bidangnya,” tutupnya.

Menurut Pengamat Ekonomi Kaltim, Aji Sofyan Effendi, ada baiknya Pemprov Kaltim mengkaji lebih dalam. "Sebenarnya masih ada opsi lain. Tidak sepenuhnya menyerahkan kepada PT Angkasa Pura (AP) I. Bisa dilakukan joint venture," ucapnya. Dia mengatakan, kerja sama itu bisa dilakukan perusahaan daerah (perusda) dengan AP I atau unit pelaksana bandar udara (UPBU).

Perusda sebagai BUMD, menurut Sofyan, wajib diberikan kesempatan. Dalam kerja sama itu, dia mengatakan perlu dibuat komitmen agar nantinya bandara tersebut bisa dikelola sendiri.

"Misal dalam rentang 10-15 tahun dilakukan kerja sama. Keuntungannya bisa dibagi dua. Dengan catatan nantinya ada alih teknologi dan sumber daya manusia. Tujuannya agar bisa menjadi tuan rumah di tempat sendiri," ungkap Sofyan.

Dia menjelaskan, bisnis penerbangan bersifat monopolistic competition. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang mendongkrak penjualan. Namun, bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra baik di dalam benak masyarakat. 

Itu sebabnya mungkin banyak pihak langsung tertuju pada PT AP saat berbicara tentang pengelolaan bandara. Akan tetapi, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) itu mengungkapkan, tak semestinya hal tersebut menjadikan Angkasa Pura lebih unggul. "Itu sebabnya perlu dikaji lebih dalam. Paradigma itu harus diubah. PT AP memang baik, tapi belum tentu yang terbaik," jelas Sofyan.

Dia menerangkan, pengelolaan bandara ini sama seperti mengelola bisnis minyak dan gas. Seluruh aspeknya memerlukan modal tinggi dengan risiko besar. "Bicara modal awal, mungkin perusda belum mampu kalau murni dari kas daerah. Tapi masih ada pilihan skema pembiayaan. Bisa menggunakan public-private partnership (PPP) dan lain-lain," kata dia. (roe/*/ctr/ndu/k18)


BACA JUGA

Kamis, 21 Februari 2019 10:18

Peminat dari Luar Negeri Banyak, Buah Naga Butuh Hilirisasi

SAMARINDA- Bumi Etam memiliki banyak potensi dari bisnis pertanian. Salah…

Rabu, 20 Februari 2019 12:51

Okupansi Hotel Kaltim Belum Terpengaruh Tiket Mahal

SAMARINDA- Tingginya harga tiket angkutan udara dan pemberlakuan bagasi berbayar…

Minggu, 17 Februari 2019 11:34

Harga Avtur Turun, Angin Segar bagi Maskapai

JAKARTA – Desakan pemerintah agar Pertamina menurunkan harga avtur akhirnya…

Jumat, 15 Februari 2019 11:20

Akhirnya, Garuda Turunkan Harga Tiket

JAKARTA – Keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat mendapat respons…

Rabu, 13 Februari 2019 13:34

Asing Ambil Profit, Rupiah Kembali Melemah

JAKARTA – Tekanan terhadap rupiah belum reda. Merujuk data Jakarta…

Selasa, 12 Februari 2019 13:34

WOW..!! Tarif Bagasi Lion Air Rp 25 Ribu per Kilogram

Lion Group memutuskan melakukan penyesuaian tarif bagasi atau excess baggage…

Selasa, 12 Februari 2019 10:37

BELUM MEMBAIK..!! Setahun, Rumah Mewah Hanya Terjual Lima Unit

SAMARINDA - Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Kaltim mencatat penjualan…

Senin, 11 Februari 2019 11:42

Obligasi Ritel Bikin Likuiditas Seret

JAKARTA – Gencarnya penerbitan surat berharga negara (SBN) bakal sedikit…

Senin, 11 Februari 2019 11:40

Pacu Ekspor Baja ke Malaysia-Australia

JAKARTA – Tahun ini pelaku usaha baja melihat potensi peningkatan…

Minggu, 10 Februari 2019 09:37

Soal Bagasi Berbayar, Maskapai Penerbangan Diminta Lakukan Ini...

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti minta agar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*