MANAGED BY:
RABU
14 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 28 Juni 2018 06:53
Waktunya Beri Kesempatan Perusda

Kadin: Pengelola APT Pranoto Harus Profesional

-

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemprov Kaltim berpeluang besar ikut ambil bagian dalam pengelolaan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Samarinda. Mengikuti langkah Pemprov Jawa Barat mengelola Bandara Kertajati yang diwakili oleh PT BJIB (Bandara Internasional Jawa Barat) bekerja sama dengan Angkasa Pura (AP) 2.

Namun, pemerintah diminta untuk berbagi dengan AP I yang berpeluang besar menjadi pengelola APT Pranoto. Diketahui, saat ini bandara dengan landasan pacu 2.250 meter tersebut masih dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Temindung. Kepastian siapa pengelola Apt Pranoto masih menunggu draf PKS (perjanjian kerja sama) antara Pemprov Kaltim dan AP I.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Bidang Investasi Alexander Soemarno mengatakan, jika berbicara hitung-hitungan sebenarnya memang benar banyak berasal dari anggaran daerah Bumi Etam. Namun, sebenarnya Kaltim harus punya komitmen.

“Saat 2015, Kaltim sempat tidak sanggup membiayai bandara tersebut. Ada komitmen antara Pemrov dan Kementerian Perhubungan supaya dibantu untuk anggaran. Tapi untuk kelolanya juga akan berbagi,” katanya kepada Kaltim Post, Rabu (27/6).

Menurutnya, bukan Pemprov Kaltim tidak boleh mengelola. Tapi lebih mengingat komitmen di awal. Kalau memang pihak pusat pernah membantu anggaran dan ada komitmen untuk membagi pengelolaan, wajib dibagi sesuai hak. “Kami juga tidak bisa memberikan pandangan berapa persen yang harus pemprov berikan. Namun berikanlah sesuai komitmen tersebut,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pembangunan APT Pranoto memang menghabiskan banyak uang pemerintah melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Totalnya capai Rp 1,5 triliun, dari sumber APBD mulai 2011 hingga 2017.

“Namun, kita juga harus menghargai kementerian yang pernah membantu dana. Anggaplah mereka sebagai investor, hargai dan berikan haknya agar ke depan jika Kaltim butuh akan banyak investor yang mau membantu,” ungkapnya.

Dia mengakui, Pemprov Kaltim akan menjadi rugi jika dalam pengelolaan tak ikut ambil bagian, dan menyerahkan 100 persen pengelolaan kepada AP I. “Tapi berikan sesuai haknya, dengan perbanyak pekerja lokal di bandara tersebut. Supaya Kaltim untung. Tak harus menggebu untuk dapat porsi besar dalam pengelolaan bandara, berikanlah kepada mereka yang memang sudah ahli di bidangnya,” tutupnya.

Menurut Pengamat Ekonomi Kaltim, Aji Sofyan Effendi, ada baiknya Pemprov Kaltim mengkaji lebih dalam. "Sebenarnya masih ada opsi lain. Tidak sepenuhnya menyerahkan kepada PT Angkasa Pura (AP) I. Bisa dilakukan joint venture," ucapnya. Dia mengatakan, kerja sama itu bisa dilakukan perusahaan daerah (perusda) dengan AP I atau unit pelaksana bandar udara (UPBU).

Perusda sebagai BUMD, menurut Sofyan, wajib diberikan kesempatan. Dalam kerja sama itu, dia mengatakan perlu dibuat komitmen agar nantinya bandara tersebut bisa dikelola sendiri.

"Misal dalam rentang 10-15 tahun dilakukan kerja sama. Keuntungannya bisa dibagi dua. Dengan catatan nantinya ada alih teknologi dan sumber daya manusia. Tujuannya agar bisa menjadi tuan rumah di tempat sendiri," ungkap Sofyan.

Dia menjelaskan, bisnis penerbangan bersifat monopolistic competition. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang mendongkrak penjualan. Namun, bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra baik di dalam benak masyarakat. 

Itu sebabnya mungkin banyak pihak langsung tertuju pada PT AP saat berbicara tentang pengelolaan bandara. Akan tetapi, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) itu mengungkapkan, tak semestinya hal tersebut menjadikan Angkasa Pura lebih unggul. "Itu sebabnya perlu dikaji lebih dalam. Paradigma itu harus diubah. PT AP memang baik, tapi belum tentu yang terbaik," jelas Sofyan.

Dia menerangkan, pengelolaan bandara ini sama seperti mengelola bisnis minyak dan gas. Seluruh aspeknya memerlukan modal tinggi dengan risiko besar. "Bicara modal awal, mungkin perusda belum mampu kalau murni dari kas daerah. Tapi masih ada pilihan skema pembiayaan. Bisa menggunakan public-private partnership (PPP) dan lain-lain," kata dia. (roe/*/ctr/ndu/k18)


BACA JUGA

Selasa, 13 November 2018 06:54

Pengoperasian Maloy Mundur Lagi

SAMARINDA - Target pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta…

Selasa, 13 November 2018 06:52

Investor Oman Lirik Kaltim

BALIKPAPAN - Investor asal Oman tampaknya mulai tertarik untuk berinvestasi…

Selasa, 13 November 2018 06:40

e-Commerce Catat Transaksi Fantastis

JAKARTA – Pesta belanja online terbesar di dunia (Singles Day)…

Selasa, 13 November 2018 06:38

Industri Pulp dan Kertas Dipacu Manfaatkan Teknologi Ramah Lingkungan

JAKARTA - Kementerian Perindustrian memacu industri pulp dan kertas untuk…

Selasa, 13 November 2018 06:38

Kuartal III, PGN Raih Laba Bersih Rp 3,06 T

JAKARTA - Kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sampai…

Selasa, 13 November 2018 06:37

The Fed Kawal Ruang Gerak Rupiah

JAKARTA - Perdagangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat…

Senin, 12 November 2018 06:54

Buat Sistem Pembakaran Mesin Maksimal

BALIKPAPAN – PT Pertamina (Persero) terus mendorong konsumsi Bahan Bakar…

Senin, 12 November 2018 06:48

Neraca Perdagangan Surplus USD 1,11 M

SAMARINDA – Neraca Perdagangan Kaltim terus menunjukkan performa positif. Pada…

Senin, 12 November 2018 06:47

Pasar India Masih Jadi Favorit

SAMARINDA – Rendahnya harga crude palm oil (CPO) global belum…

Senin, 12 November 2018 06:41

Siap Bersaing di Kelas Motor Sport

BALIKPAPAN – Suzuki GSX150 Bandit cukup percaya diri menjadi pemain…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .