MANAGED BY:
KAMIS
19 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Senin, 25 Juni 2018 21:28
Bupati Rita Widyasari Dituntut 15 Tahun Penjara
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari saaat akan menjalani sidang perkara yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta (Ridwan/JawaPos.com)

PROKAL.CO, JAKARTA- Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu, Rita Widyasari, berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata Jaksa KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat Senin (25/6).

Selain itu, jaksa KPK juga menuntut hak politik Rita dicabut selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman.

Rita Widyasari Ilustrasi: Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Jaksa menyatakan, Rita terbukti menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari bos PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun atau Abun terkait pemberian izin pembukaan lahan kelapa sawit di kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

Jaksa juga menilai, Rita terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 469 miliar bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin, terkait pemberian izin sejumlah proyek di Kukar.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, perbuatan Rita dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Jaksa juga menganggap Rita memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak terus terang untuk mengakui perbuatannya.

Sementara itu, dalam pertimbangan yang meringankan, jaksa menilai Rita berlaku sopan selama persidangan berlangsung. "Pertimbangan yang meringankan terdakwa berlaku sopan," jelasnya.

Rita dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(ce1/rdw/JPC


BACA JUGA

Rabu, 18 Juli 2018 08:22

Kemenag: ATM Aman kalau Kembalikan Uang

BALIKPAPAN – Kasus antara PT Arafah Tamasya Mulia (ATM) dan ribuan jamaah belum juga ada titik…

Rabu, 18 Juli 2018 08:18

Sudah Sterilisasi SUGBK, Sibuk Jaga Keasaman Air di Palembang

Dari serangkaian persiapan menuju Asian Games, penyelesaian venue menjadi topik utama yang terus diselesaikan…

Selasa, 17 Juli 2018 09:14

Jamaah Terus Dibikin Menggantung

BALIKPAPAN – Ratusan orang berkumpul di Masjid Baitul Aman Mapolres Balikpapan, Senin (16/7).…

Selasa, 17 Juli 2018 09:05

Dua Bulan Lagi Didarati Boeing 737

SAMARINDA –Tarik ulur rencana penerbangan lintas provinsi di Bandara APT Pranoto Samarinda mulai…

Selasa, 17 Juli 2018 09:02

Coret Caleg Mantan Koruptor

SAMARINDA – Hari ini (17/7), menjadi batas terakhir pendaftaran calon legislatif (caleg) untuk…

Selasa, 17 Juli 2018 08:59

Mahfud Teratas Dampingi Jokowi

JAKARTA – Satu demi satu, nama-nama calon pendamping Presiden Jokowi dalam Pemilihan Presiden…

Selasa, 17 Juli 2018 08:57

Wujudkan Smart City, Minta Jangan Gagap Teknologi

Perlahan namun pasti, janji Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Basri Rase terpenuhi.…

Senin, 16 Juli 2018 11:00
Pemilihan Rektor Unmul

Calon Rektor Unmul Adu Kuat di Pusat

Memang tak seheboh dan sepanas Pilkada Kaltim. Tapi, proses pemilihan Rektor Universitas Mulawarman…

Senin, 16 Juli 2018 10:00

Tiap Fakultas Beda Dukungan

AWAL tahun 2000, pertama kali Julinda Romauli Manullang memulai risetnya. Di antara semua penelitian,…

Senin, 16 Juli 2018 08:54

Les Bleus Bintang Dua

MOSKOW – Didier Deschamps mengulang memori indah 20 tahun lalu. Pada 1998, dia menjadi kapten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .