MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Senin, 25 Juni 2018 21:28
Bupati Rita Widyasari Dituntut 15 Tahun Penjara
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari saaat akan menjalani sidang perkara yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta (Ridwan/JawaPos.com)

PROKAL.CO, JAKARTA- Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu, Rita Widyasari, berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata Jaksa KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat Senin (25/6).

Selain itu, jaksa KPK juga menuntut hak politik Rita dicabut selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman.

Rita Widyasari Ilustrasi: Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Jaksa menyatakan, Rita terbukti menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari bos PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun atau Abun terkait pemberian izin pembukaan lahan kelapa sawit di kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

Jaksa juga menilai, Rita terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 469 miliar bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin, terkait pemberian izin sejumlah proyek di Kukar.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, perbuatan Rita dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Jaksa juga menganggap Rita memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak terus terang untuk mengakui perbuatannya.

Sementara itu, dalam pertimbangan yang meringankan, jaksa menilai Rita berlaku sopan selama persidangan berlangsung. "Pertimbangan yang meringankan terdakwa berlaku sopan," jelasnya.

Rita dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(ce1/rdw/JPC


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 17:20

DPK Kaltim dan Kaltara di Bank Terkumpul Rp 98,82 Triliun

SAMARINDA - Hasil penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di…

Sabtu, 15 Desember 2018 10:41

ALHAMDULILLAH..!! Proyek Jalan Menuju Jembatan Pulau Balang Boleh Dilanjutkan

SETELAH mencapai kesepakatan dengan pemilik lahan, Panitia Pengadaan Lahan Pulau…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:09

Kinerja Industri Non-migas Membaik

SAMARINDA  -   Kinerja industri pengolahan non-migas mulai menunjukkan perbaikan.…

Jumat, 14 Desember 2018 22:17

Pendirian Pabrik Semen di Kutai Timur Berlanjut

SAMARINDA - Tidak lama lagi, pabrik semen yang pertama di…

Jumat, 14 Desember 2018 22:14

Gubernur Tanya Isu Sawit ke Dubes Belgia, Begini Jawabannya...

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor melakukan pertemuan dengan Dubes…

Jumat, 14 Desember 2018 09:57

Bos Bank Indonesia Bilang, Harga Tiket Pesawat 2,1 Juta Masih Wajar

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor rapat bersama dengan Tim…

Jumat, 14 Desember 2018 08:25

Pahala yang Sia-Sia

CATATAN: BAMBANG ISWANTO (Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda) URUSAN…

Jumat, 14 Desember 2018 07:41

Banyak Pemdes Ngutang di Toko Bangunan, Sisa ADD Dipertanyakan

PENAJAM – Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi kantor…

Jumat, 14 Desember 2018 07:37

NGANGGUR DAH..!! Kontrak Ribuan Honorer Bakal Dihapus

PENAJAM – Keberadaan tenaga harian lepas (THL) atau tenaga honorer…

Kamis, 13 Desember 2018 22:01

CATAT NIH..!! Selama Dua Tahun, Tak Ada Proyek Besar di Kaltim

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor mengungkapkan periode tahun 2019…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .