MANAGED BY:
MINGGU
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 22 Juni 2018 13:00
PARAH WAL..!! Ratusan Pegawai Bolos Kerja

Tanpa Keterangan, Siap-Siap Tunjangan Dipotong

Pemprov Kaltim menggelar inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin Pj Sekprov Kaltim Meiliana. Sejumlah kantor pelayanan dan rumah sakit menjadi lokasi sidak. Ditemukan sebanyak puluhan ASN maupun honorer tidak masuk kerja tanpa alasan.

PROKAL.CO, SAMARINDA - Cuti bersama Idulfitri sudah berakhir dua hari lalu. Mulai kemarin (21/6), para aparatur sipil negara (ASN) kembali bekerja. Tapi sayang masih banyak yang memilih bolos. Baik di tingkat pemerintah provinsi maupun di semua pemerintah kabupaten/kota di Kaltim.

Dari pantauan Kaltim Post, kemarin Pemprov Kaltim menggelar inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin Pj Sekprov Kaltim Meiliana. Sejumlah kantor pelayanan dan rumah sakit menjadi lokasi sidak. Ditemukan sebanyak puluhan ASN maupun honorer tidak masuk kerja tanpa alasan.

Sidak pertama dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kaltim di Jalan M Yamin, Samarinda. Meiliana menjelaskan, tidak ada pegawai Samsat yang menambah waktu liburnya. “Sudah cukup 10 hari libur, jika menambah masa libur sanksinya akan di potong TPP (tunjangan tambahan penghasilan),” katanya. Dari keseluruhan jumlah pegawai yang bekerja di kantor Samsat pusat sebanyak 37 ASN dan 10 honorer. “Hanya satu orang yang izin sakit,” ucapnya.

Selanjutnya, Meiliana melanjutkan sidak ke RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Di sana tak ditemukan pegawai yang bolos kerja. Total ada 2.600 pegawai di rumah sakit pelat merah tersebut.

Pukul 10.00 Wita, rombongan sidak merapatkan ke Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim. Meiliana menemukan 25 ASN dan 30 honorer tidak masuk kerja tanpa keterangan. “Jika saat diklarifikasi alasannya bermacam-macam. Nanti proses di Inspektorat Daerah,” bebernya.

Sekretaris Dinas PUTRPR Dadang Irawan lagi-lagi harus tertunduk malu. Setelah tahun lalu menjadi dinas dengan jumlah pegawai mangkir sebanyak 28 orang. Tahun ini semakin banyak, 55 pegawai, yang bolos kerja. “Saya harap Pak Dadang secepatnya mencari tahu. Hari ini harus selesai,” perintah Meiliana.

Sedangkan sidak terakhir berlangsung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim. Dengan jumlah pegawai ASN sebanyak 166 orang, hanya ditemukan dua absen yang bolong. “Di Disnakertrans hanya dua orang yang tidak masuk kerja. Salah satu di antaranya izin cuti melahirkan,” pungkasnya.

Kemarin Pemkot Samarinda juga menggelar sidak. Inspeksi itu dipimpin langsung Pjs Wali Kota Samarinda Zairin Zain. Sidak pemkot berjalan cukup cepat. Dimulai pukul 07.50 Wita dan berakhir di Badan Kepegawaian Daerah Samarinda (BKD) pukul 09.35 Wita.

Sidak berlangsung di Sekretariat Kota, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Komunikasi dan Informasi Samarinda (Kominfo), Dinas Perumahan dan Permukiman Samarinda (Disperkim), Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), lalu terakhir menuju ke BKD.

Menurut dia, cuti Lebaran yang diberikan sudah lebih dari cukup. Tidak perlu ada tambahan lagi. “Hampir 100 persen pegawai hadir. Ini membuktikan jika ASN pemkot telah disiplin,” jawabnya.

Adapun Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin menambahkan sebagian besar pegawai memilih hadir kerja. Dia melarang keras jika ada yang mencoba untuk memperpanjang cuti, maka siap-siap kena sanksi.

Di Balikpapan dari data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mencatat sebanyak 72 ASN tak masuk kerja pada hari pertama, kemarin. Perinciannya, sebanyak 26 orang sedang disekolahkan sehingga otomatis tidak masuk kerja selama 1–2 tahun.

Kemudian, 15 orang sedang dinas keluar kota. Hal ini berkaitan dengan momen pemilihan kepala daerah. Sehingga sejumlah pejabat Bagian Pemerintahan Setkot Balikpapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sedang menghadiri acara rapat koordinasi di Samarinda.

Selain itu, sebanyak 6 orang sedang cuti sakit, 2 orang izin sakit, 2 orang cuti besar, 3 orang cuti di luar tanggungan negara (CLTN), 3 orang izin dengan alasan mendampingi keluarga yang sakit, 14 orang cuti bersalin, dan 1 orang tanpa keterangan.

Kepala Sub-Bidang Pembinaan ASN Dodi Hartanto menjelaskan, CLTN bisa karena hal-hal mendesak atau mengikuti suami yang sedang bekerja di luar negeri. Cuti semacam itu semua haknya tidak diberikan. Namun ada batasan waktu cuti maksimal selama dua tahun. “Sementara yang satu orang tanpa alasan masih perlu kami konfirmasi dulu,” ujarnya.

Sebab, bisa saja yang bersangkutan masuk namun terlambat. Sehingga ketika absensi sudah dicetak dan dilaporkan, namanya tidak masuk. Karena itu, pihaknya perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut sebelum memastikan yang bersangkutan memang tak hadir tanpa alasan.

BAGI EMPAT TIM

Pemkab Kutim juga menggelar sidak ke 45 kantor organisasi perangkat daerah (OPD) kemarin. Sekitar 20 persen dari total pegawai di pemkab disebut bolos pada hari pertama kerja setelah Lebaran.

Tim sidak dibagi empat. Tim pertama dipimpin Asisten I Setkab Kutim Mugeni, yang langsung dipantau Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang. Tim kedua dipimpin Asisten II Rupiansyah, tim tiga dipimpin Asisten III Yulianti, dan tim empat dipimpin Kepala Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim Suko Buono yang disaksikan Sekkab Kutim Irawansyah. Satu tim terdiri dari 10 orang.

Dari hasil sidak yang dilakukan mulai pagi-siang, Kasmidi Bulang mengungkapkan, hasil sidak tahun ini, kehadiran pegawai selepas Idulfitri mencapai 80 persen. “Hanya sedikit yang tak hadir, alasannya izin karena sakit,” ungkap Kasmidi.

Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim Rudi Baswan mengatakan, sidak dilakukan sebelum dan sesudah Lebaran. Sebelumnya, setelah Idulfitri 2017, hasil sidak yang dilakukan mencatatkan tingkat kehadiran ASN Pemkab Kutim hanya 50 persen. Tingkat kehadiran dijadikan bahan pertimbangan untuk menilai perpanjangan kontrak tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) alias honorer pemkab per tiga bulan.

Berdasar surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur B/8/M.SM.00.01/2018 tertanggal 7 Juni 2018, cuti bersama pegawai sampai 20 Juni 2018.

Sidak pun berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Ismunandar Nomor 800.05/0113/BKPP/SIAK-AA/VI/2018 tertanggal 4 Juni 2018, tentang Pembentukan Tim Inspeksi Mendadak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Lingkungan Pemerintah Kutim.

Di Paser tak ada sidak. Namun, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Paser Untung melalui Kasubid Penilaian Kinerja dan Disiplin Indah Setyo Rini mendata, dari total 121 OPD di Paser dengan jumlah PNS 2.730 di luar jumlah guru (1.818) yang masih masa libur. Dari absensi yang masuk hingga kemarin sore, tercatat 2.329 hadir, 208 tanpa keterangan, 24 tidak hadir tanpa keterangan (alpa), 21 sakit, 42 izin, 71 cuti, dan 35 dinas luar termasuk yang masih diklat dan tugas belajar.

“Absensi ini diambil hingga pukul 11.00 Wita, mengapa sampai jam segitu. Karena menunggu data dari instansi di kecamatan dan desa yang terkendala jaringan. Mereka ada yang mengirim melalui e-mail dan WhatsApp,” jelasnya.

Sementara di Bontang, tingkat kehadiran pegawai membuat Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni tersenyum. Neni melakukan inspeksi di Kantor Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta RSUD Taman Husada.

Diungkapkan Neni, layanan di kantor-kantor tersebut berjalan sesuai biasanya. Mereka yang tidak bekerja, sebut dia, karena tengah cuti. “Kalau tidak maka akan diberikan sanksi dan akan dilakukan pemotongan TTP dan dianggap bolos,” terangnya.

Lanjut Neni, salah satu layanan yang harus dipastikan berjalan optimal adalah di RSUD. Mengingat, layanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar. “Dokternya lengkap dan seluruh fasilitasnya siap digunakan. Dengan demikian, masyarakat yang akan berobat atau kontrol di RSUD tidak mendapat kendala,” ungkapnya.

SIAPKAN SANKSI

Adapun inspeksi juga dilakukan di sejumlah OPD di Kukar. Inspeksi dipimpin Asisten I Pemkab Kukar Chairil Anwar. Sedangkan Plt Bupati Kukar Edi Damansyah dan Sekkab Kukar Marli diketahui sedang ada agenda di Samarinda. Sejumlah instansi yang menjadi sasaran inspeksi di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta sejumlah instansi pelayanan seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Chairil Anwar menyebut, dari perkiraan sementara jumlah pegawai yang tidak hadir dalam hari pertama kerja, mencapai sekitar 15 persen. Beberapa di antaranya memang menyampaikan surat sakit dan izin sesuai ketentuan. Namun, absensi akan dikumpulkan untuk memastikan jumlah pegawai yang mangkir pada hari pertama kerja.

“Masih ada absen yang belum disetorkan. Terutama kecamatan-kecamatan yang lokasinya cukup jauh dari pusat pemerintahan di Tenggarong. Jika memang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, pasti kami beri sanksi,” tambahnya.

Di Penajam Paser Utara (PPU) tercatat ada empat PNS dari tiga OPD yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama kerja kemarin. Mereka adalah staf yang bertugas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan (Diskes), dan Sekretariat Kabupaten (Setkab).

Sehingga, jumlah kehadiran PNS pada hari pertama masuk kerja adalah 99 persen. Tingkat kehadiran ini diklaim, jauh lebih tinggi dari 2017. Tahun lalu ada 12 PNS yang tidak hadir tanpa keterangan. Sembilan orang di antaranya bertugas di Sekretariat DPRD PPU. Dua orang lainnya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan satu lagi berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) PPU.

“Akan diberikan sanksi pembinaan oleh kepala OPD yang bersangkutan. Berupa teguran lisan,” kata Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setkab PPU Alimuddin setelah sidak di beberapa OPD, kemarin.

Selain PNS yang tidak hadir tanpa keterangan, ada pula yang mengajukan izin. Karena mengalami musibah, sanak keluarganya ada yang meninggal dunia. Dan terlambat masuk kantor, karena terjebak hujan.

Ada 33 OPD yang diinspeksi, yang dibagi atas tiga kelompok. Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Suhardi, lalu Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahmad Usman, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Alimuddin bersama Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) PPU Surodal Santoso.

Semuanya mengecek kehadiran PNS, baik yang berkaitan dengan teknis maupun pelayanan. “Intinya kami memberikan pemahaman kepada para PNS, karena pemerintah telah memberikan libur yang cukup panjang dan memberikan haknya. Kami malu sama masyarakat kalau semuanya sudah diberikan, tapi masih ada PNS yang tidak disiplin,” bebernya.

DATA NASIONAL

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara online. Sidak ini terkait dengan hari pertama masuk kerja bagi para ASN setelah cuti bersama Idulfitri.

“Saya punya alat kontrol baru. Saya bisa lihat secara online kehadiran pegawai ASN dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Saya tidak perlu lagi sidak ke lapangan,” jelas Asman saat meninjau data kehadiran ASN di Command Center Kementerian PAN-RB kemarin.

Berdasarkan data yang diperoleh di Command Center, sebanyak 87 persen ASN kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia sudah hadir. Namun karena data ini terus bergerak, persentase kehadiran akan terus berubah. “Ada juga ASN yang saat cuti bersama kemarin tugas dan diganti setelah Lebaran,” jelas mantan wakil wali kota Batam itu.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohamamd Ridwan mengatakan, ASN yang terbukti membolos akan dikenai sanksi. Sesuai Surat Edaran MenPAN-RB nomor B/8/M.SM.00.01/2018, setiap pimpinan instansi agar melakukan pemantauan PNS setelah cuti bersama. “Sanksi bagi mereka yang tidak masuk kerja telah diatur dalam PP 53/2010 tentang Disiplin PNS,” kata Ridwan.

Sanksi tersebut antara lain berupa teguran lisan, bagi mereka yang tidak masuk kerja sampai dengan lima hari kerja. Teguran tertulis, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6–10 hari kerja dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama 11–15 hari kerja. (sar/rsh/*/kip/*/amn/qi/*/ifa/jib/*/zaa/mon/rom/k8)


BACA JUGA

Sabtu, 22 September 2018 01:42

AYO, BUNGKAM VIETNAM

KUALA LUMPUR  –  Timnas Indonesia U-16 memang baru menjalani satu laga di fase Grup…

Sabtu, 22 September 2018 01:41

Sembilan Caleg Dicoret

SAMARINDA  –   Sebanyak 709 calon anggota legislatif (caleg) berebut 55 kursi DPRD Kaltim…

Sabtu, 22 September 2018 01:40

Mau Nikah, Hadiri Grand Wedding Expo

EMPAT tahun sudah Kaltim Post menggelar Grand Wedding Expo secara berturut-turut. Banyak kejutan yang…

Sabtu, 22 September 2018 01:35

Tanpa Ribet, Cukup Berurusan dengan Mesin di Imigrasi

Serangkaian aksiterorisme mengguncang Amerika pada 11 September 2001. Setelah 17 tahun berlalu, bagaimana…

Sabtu, 22 September 2018 01:32

Panas-Dingin DPRD dan Pemprov

SAMARINDA  -  Tensi tinggi pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kaltim 2018 antara Badan Anggaran…

Jumat, 21 September 2018 09:12

41 Eks Koruptor Resmi Bertarung

JAKARTA – Sebanyak 41 mantan koruptor dipastikan bakal ikut bertarung memperebutkan kursi wakil…

Jumat, 21 September 2018 09:09

Tetap Dihukum Berat meski Berstatus Anak

BALIKPAPAN - Meski telah terungkap, namun pembunuhan pasangan suami istri (pasutri), Wanto (45) dan…

Jumat, 21 September 2018 09:06

2019 Mulai Kelola Jatah Blok Mahakam

SAMARINDA  -  Keterlibatan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) di Blok Mahakam…

Jumat, 21 September 2018 09:05

Tugas Pertama Menyambut Jamaah Haji

PENAJAM - Penajam Paser Utara (PPU) resmi memiliki bupati dan wakil bupati baru. Abdul Gafur Mas’ud…

Jumat, 21 September 2018 09:01

Omzet Perajin Berkurang, Berharap Rupiah Segera Perkasa

Tempe belakangan jadi viral. Seiring menguatnya nilai tukar dolar. Apalagi setelah ada kalimat kiasan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .