MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 20 Juni 2018 08:20
Pemkab Kukar Klaim Sudah Ajukan Izin Pemanfaatan Kawasan Tahura
Pusat Dituding Setengah Hati
Marli

PROKAL.CO, TENGGARONG – Sejumlah objek yang beroperasi di atas Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto bakal disasar penertiban Dinas Kehutanan Kaltim. Kebun dan bangunan liar. Juga bangunan milik Pemkab Kukar. Ada Kantor Kecamatan Samboja. Kantor Kelurahan Karya Merdeka. Lalu Kantor Desa Karya Jaya.

Sekkab Kukar Marli membenarkan bangunan-bangunan itu berdiri di kawasan tahura. Pemkab Kukar sudah mengajukan izin penggunaan kawasan tersebut pada 2015 dan 2016. Namun, nasibnya hingga kini tak jelas.

Pengajuan izin dilakukan setelah pemerintah pusat membuka celah pemanfaatan kawasan tahura. Selain izin, Pemkab Kukar mengaku sudah memetakan dan menghitung jumlah bangunan di atas tahura. Datanya diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Dulu ada SK Tiga Menteri, yang salah satu di dalamnya adalah Kementerian Kehutanan. Mereka memberi celah pemanfaatan kawasan lahan tahura tersebut,” jelas Marli.

Ada tahapan yang harus dilalui. Tidak bisa sembarangan. Salah satu tahapannya, pemetaan bangunan yang diajukan. “Nah, itu juga sudah kami lakukan,” sambung dia.

Hanya, kata Marli, hingga saat ini, belum diketahui tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait pengajuan izin tersebut. Namun, dalam waktu dekat, Pemkab Kukar akan mendatangi KLHK.

“Makanya nanti akan ditanyakan kembali. Bagaimana kelanjutannya. Tentu saja kami terus mengejar legalitasnya,” tambahnya lagi.

Selain kantor instansi pemerintahan, beberapa bangunan usaha juga dimasukkan pengajuan tersebut. Tak hanya kantor milik Pemkab Kukar, pos polisi juga. “Termasuk Rumah Makan Tahu Sumedang juga sudah diajukan izinnya dulu. Sudah sampai ke KHLK dokumennya. Tapi, kelihatannya kementerian juga masih setengah-setengah memberikan izin saat itu,” tutup Marli.

Regulasi yang memberi celah pemanfaatan kawasan tahura adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36/ 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Pasal 1 angka 5 menyebut, izin pengusahaan pariwisata alam (IPPA) adalah izin yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. IPPA terbagi dua lagi, yaitu Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

Bangunan-bangunan liar yang berdiri di kawasan Tahura Bukit Soeharto bak benang kusut yang basah. Benar-benar menjadi tantangan Pemprov Kaltim. Tak hanya Rumah Makan Tahu Sumedang, kebun liar serta kantor milik instansi pemerintahan juga berdiri di sana.

Kepala UPT Tahura Bukit Soeharto Rusmadi menjelaskan, untuk di jalur poros Balikpapan-Samarinda, kawasan tahura dihitung dari Pos Polisi Sub Sektor Tahura hingga Pos Polisi Kilometer 38, Polsek Samboja. Hanya, kata dia, ada beberapa titik yang tidak masuk kawasan itu. Dia pun berencana mendata ulang patok tahura agar tak lagi simpang siur.

Rusmadi membenarkan, sejumlah bangunan milik pemerintah turut dibangun di kawasan tersebut. Seperti Kantor Camat Samboja, Kantor Kelurahan Karya Merdeka, serta Pos PJR Polda Kaltim di Km 51.

“Nanti juga kami surati kembali seluruh pengelola serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas bangunan tersebut. Termasuk pos polisi, serta kantor kelurahan dan camat itu,” ujar Rusmadi.

Dia menyebut, pada 2012, seluruh kantor tersebut telah disurati. Namun, hingga kini, memang belum ada tindak lanjut. Untuk pindah, serta mengurus legalitas. Bahkan, Pemprov Kaltim juga sempat meminta PLN memutus aliran listrik kepada bangunan liar tersebut.

“Sebenarnya, tujuan penertiban ini juga dalam rangka mendorong pembuatan legalitas bangunan atau aktivitas yang ada di tahura. Silakan kantor lurah dan pos polisi tersebut mengurus izin dan melapor,” tambahnya lagi.

Informasi dari sumber tepercaya, pengurusan izin penggunaan tahura di zona pemanfaatan juga lantaran Pemprov Kaltim belum membuat usulan kawasan zona pemanfaatan tersebut. Hal ini yang turut menghambat pengusaha yang hendak mengurus izin. Dikonfirmasi hal itu, Rusmadi tak membantahnya.

Diusulkan pembagian kawasan tahura menjadi beberapa zona. Di antaranya, zona inti hingga zona pemanfaatan. Khusus kawasan yang dijadikan tempat berdagang tersebut, nantinya akan masuk dalam kawasan zona pemanfaatan.

“Untuk warung panjang di Km 53, pasti akan kita tertibkan juga. Tapi, bertahap dulu. Perlu strategi. Kalau tidak diurus legalitasnya, pasti akan kita bongkar paksa semuanya,” imbuhnya lagi. (qi/dwi/k11)


BACA JUGA

Rabu, 17 Juli 2019 11:58

Puluhan Desa Tagih Janji Gubernur

Puluhan desa dari tiga kecamatan di Kukar menagih janji politik…

Rabu, 17 Juli 2019 11:56

Lelang Investasi Jembatan Tol Teluk Balikpapan Dimulai

PENAJAM- Tahapan lelang investasi pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan akhirnya…

Rabu, 17 Juli 2019 11:46

Bandara SAMS Sepinggan Jajaki Rute Tujuan Brunei

BALIKPAPAN – Beroperasinya Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda…

Rabu, 17 Juli 2019 11:08

Nasib Puluhan Pelajar Masih Menggantung

Nasib puluhan pelajar yang ditolak masuk SMP 11 Balikpapan masih…

Rabu, 17 Juli 2019 11:07

Gubernur Isran Beber Program di Depan Direksi Kaltim Post

Kaltim punya banyak potensi berikut masalahnya. Mulai urusan banjir di…

Rabu, 17 Juli 2019 11:06

Sabu Rp 10 M dari Tawau Gagal Edar

BALIKPAPAN-Benua Etam memang jadi idola bandar dari Malaysia untuk jalur…

Rabu, 17 Juli 2019 11:02

Lelang Investasi Tol Teluk Balikpapan Dimulai, Wujud Jembatan Makin Kelihatan

Tak ada usaha yang sia-sia. Selama dikerjakan dengan sungguh-sungguh, disertai…

Rabu, 17 Juli 2019 00:45

Sani Dilantik Sebagai Sekda Kaltim, Mendagri : Pelantikan Ini Sifatnya Bukan Liar

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik  Abdullah Sani…

Selasa, 16 Juli 2019 16:55

Penduduk Miskin Kaltim Berkurang 2,47 Ribu Orang

PROKAL.CO, SAMARINDA - Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada…

Selasa, 16 Juli 2019 16:54

Ibukota Negara Pindah ke Kaltim, Isran : Urusan Lobi, Saya Tidak

PROKAL.CO, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor membantah kabar menyebutkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*