MANAGED BY:
SENIN
20 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 11 Juni 2018 09:17
Cuti Bersama yang Dikeluhkan Pengusaha
-

PROKAL.CO, ALFIN mengucap syukur. Kopi hitam diseruputnya dalam-dalam. Setelah puas, kedua sudut bibirnya ditarik ke arah telinga. Minggu (3/6), saat santai setelah pulang mengajar, dia puas membaca koran bekas yang diambil dari tempatnya bekerja. Di berita edisi 2 Juni 2018, di halaman tiga Kaltim Post, di sudut kiri terpampang judul “Rp 9,4 Miliar untuk THR Honorer”. Perasaannya yang selama ini gundah melihat polemik THR sirna. Tenaga bantu di salah satu sekolah dasar negeri di Balikpapan itu pun berencana membawa anak istrinya ke pusat perbelanjaan.

“Sempat khawatir. Soalnya, gaduhnya minta ampun soal THR buat honorer. Dari pusat hingga daerah, honorer di beberapa daerah enggak dapat,” ungkap pria 26 tahun yang tiga tahun terakhir menjadi guru bantu itu. Memang, THR di lingkungan pemerintahan sempat membuat gaduh.

Di Kaltim, sejumlah kepala daerah harus putar otak agar APBD tak jebol karena harus membayar tunjangan ini. Tak hanya THR, tetapi juga gaji ke-13 ASN. Nasib honorer juga sempat digantung. Meski begitu, daerah seperti Balikpapan dan Bontang sudah sejak jauh hari mempersiapkan. Namun, di wilayah lain seperti Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutim, dan Samarinda, sejumlah kebijakan dibuat. Kebanyakan dengan menggeser alokasi anggaran yang sudah ditetapkan.

Pernah dimuat di Kaltim Post, Pemkot Balikpapan sudah menyiapkan total anggaran Rp 9,4 miliar. Uang itu untuk 5.400 orang tenaga honor. Masing-masing mendapatkan sesuai besaran honor yang diterima. Pembayaran THR tersebut berdasar instruksi pemerintah pusat dan dibayarkan pada 4–8 Juni. Dana untuk pembayaran THR sudah dianggarkan di APBD dan proses pencairannya juga tak bergantung pada DPRD Balikpapan.

Kepastian pembayaran THR bagi tenaga honorer juga disampaikan Sekretaris Kota Balikpapan Sayid MN Fadli. Dia menyebut, seluruh tenaga honorer di Pemkot Balikpapan akan mendapatkan THR tahun ini. "THR ada untuk honorer, besarannya sama seperti jumlah honor yang diterima setiap bulan," kata Fadli pekan lalu.

Di sektor swasta pun, hingga Minggu (10/6), tak ada keluhan dari pekerja ataupun buruh di Balikpapan. Hal ini dipastikan Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Balikpapan Bun Yamin. Secara spesifik, tak ada keluhan adanya pengusaha yang gagal membayar THR.

“Laporannya belum ada. Kalaupun ada persoalan, biasanya kepada besar kecilnya THR yang diberikan perusahaan,” ucapnya.

Terkait kondisi tersebut ada toleransi. Pasalnya, tak semua pengusaha mampu secara modal dan finansial untuk membayar THR. Bergantung besar kecilnya perusahaan tersebut. Atau kondisi perusahaan tersebut saat ini.  Dalam prosesnya, biasanya pihaknya akan berkomunikasi. Baik kepada perusahaan maupun pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

“Kami memahami dan melihat kondisi pengusaha itu sendiri. Yang terpenting, pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

Bagi forum, THR bukan perjuangan utama. Yang menjadi fokus adalah kenaikan upah minimum kota (UMK). Yang selama ini menurut Bun Yamin, masih terdapat serikat pekerja/buruh yang belum diberikan hak sesuai UMK yang berlaku. Dengan UMK, otomatis akan berpengaruh pada besarnya THR itu sendiri.

“Biasanya yang paling banyak ditemukan pelanggaran soal UMK adalah sektor usaha pertokoan. Usaha nonformal yang banyak dibayar di bawah standar. Ini perjuangan utama kami sebenarnya,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo juga belum ada menerima informasi ada pengusaha di bawah naungan Apindo yang gagal atau menunda membayarkan THR. Ini karena sejak awal, pengusaha sudah menargetkan hasil dan keuntungan yang akan diperoleh sehingga tidak melalaikan kewajiban mereka.

“THR ini kan tiap tahun. Jadi, pengusaha tidak kaget. Memang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kami pun patuh pada aturan,” sebut Slamet.

Apindo dan serikat pekerja memang saban tahun berkoordinasi dan berkomunikasi. Kepada pengusaha agar bisa tepat melakukan pencairan THR. Jadi, tidak menimbulkan polemik di tengah pekerja. Namun, ada kekhawatiran, yakni rasa iri antara pekerja swasta dengan ASN. Yang tahun ini tak hanya dapat THR, namun juga gaji ke-13.

“Kami harap, ini tak menimbulkan efek kepada sektor swasta,” pintanya.

Namun, persoalan yang paling memberatkan pengusaha adalah cuti bersama. Pemerintah telah mengumumkan keputusan cuti bersama saat Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 akan berlangsung selama tujuh hari. Sesuai surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri PAN-RB Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Dalam keputusan itu, penambahan cuti bersama diberikan dua hari sebelum Lebaran, yaitu pada 11 dan 12 Juni 2018, serta sehari setelah Lebaran. Yaitu pada 20 Juni 2018. Total cuti bersama tujuh hari adalah 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018. “Tentu ini mengganggu produksi. Terutama sektor kelapa sawit yang sedang jadi primadona dan digadang punya efek positif jangka panjang bagi perekonomian Kaltim,” jelasnya.

Selain kelapa sawit, perusahaan berbasis padat karya yang paling merasakan dampak. Karena itu, solusi pun dikeluarkan pengusaha, menambah jumlah pekerja dengan sistem sif. Atau, memanfaatkan pekerja yang tidak pulang kampung. Namun, diupah dengan tambahan lembur. Tentu ini menaikkan ongkos produksi. “Daripada merugi karena produksi tak jalan,” ungkapnya. (tim KP)


BACA JUGA

Kamis, 16 Agustus 2018 08:54

Mewaspadai Sisi Gelap Uang Digital

Oleh: Suharyono Soemarwoto, MM MENGGEMPARKAN! Itulah kata tepat menggambarkan kemajuan mata uang berbasis                                            …

Jumat, 10 Agustus 2018 08:57

Rita Pergi, Siapa Ganti Edi?

Tensi politik Kota Raja memanas. Edi Damansyah makin mulus mengisi kursi bupati yang ditinggalkan Rita…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:54

Kasak-kusuk Golkar, Gerindra, dan PKS

TAK adanya larangan yang terang bagi kader partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:33

Kesultanan Berharap Putra Daerah Jabat Bupati

KUTAI Kartanegara (Kukar) mencari pemimpin baru. Setelah putusan hukum Rita Widyasari inkrah, Edi Damansyah…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:32

Parlemen Meminta Pendamping

JALUR perseorangan ternyata tak bebas dari aturan. Jika menang pilkada kemudian salah satunya (kepala…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:27

Kutim Dua Kali Tak Pilih Wakil

KEKOSONGAN jabatan kepala daerah yang terjadi di Kutai Kartanegara (Kukar), sebenarnya sudah terjadi…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:24

“Saya Belum Memikirkan”

DALAM hitungan hari setelah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari ditahan KPK dengan…

Rabu, 08 Agustus 2018 12:00

Target Sejuta Anak Divaksin

DINAS Kesehatan (Diskes) Kaltim mengaku tidak ingin berbicara soal halal atau tidaknya vaksin measles…

Rabu, 08 Agustus 2018 09:14

Label Halal Bikin Galau

Vaksin measles dan rubella (MR) mental. Belum mampu menembus urat nadi jutaan siswa sekolah dasar. Musababnya…

Rabu, 08 Agustus 2018 09:10

Boleh Imunisasi MR, asal…

SELEPAS salat Jumat (3/8), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Kesehatan akhirnya bertatap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .