MANAGED BY:
SELASA
23 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 08 Juni 2018 11:00
Ketika Warga Memburu Rumah Murah
Kebutuhan Sangat Besar, Daya Beli Sangat Kecil

PROKAL.CO, Setelah urusan perut, hunian adalah kebutuhan primer teratas. Seakan tak pernah menyusut. Itu sebabnya, perlu upaya ekstra mengatasi kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan. Termasuk di Kaltim.

ARIF bergegas menuju mesin anjungan tunai mandiri. Karyawan swasta itu mengambil sembilan lembar uang pecahan Rp 100 ribu. Dia hampir saja lupa membayarkan uang sewa bulanan kepada pemilik rumah.

Pria 29 tahun itu memiliki satu anak. Istrinya hanya fokus mengurus si kecil. Arif pernah mencoba mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Penghasilannya per bulan di bawah 5 juta.

"Ternyata ada saja kebutuhan lain. Mengumpulkan uang muka untuk membeli rumah rasanya sulit sekali. Jadi, kami terpaksa menyewa. Malu kalau harus terus ikut orangtua," ucapnya.

Kisah Arif bisa jadi mewakili banyak orang yang tak mampu membeli hunian pribadi. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim memotret, menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati pada 2017, hanya 68,87 persen merupakan rumah sendiri. Sementara 18,45 persen menempati rumah sewa, 9,21 persen bebas sewa, dan 3,47 persen menempati rumah dinas (lihat infografis).

Ongkos sewa rumah ini sering kali mengerek laju perubahan indeks harga atau lebih dikenal dengan inflasi.

“Ada banyak alasan bagi pemilik rumah untuk terus menaikkan harga sewa. Solusinya memang mempunyai rumah sendiri,” kata Kepala BPS Kaltim Atqo Mardiyanto.

Pemerintah bukannya berdiam diri. Berbagai program untuk menyediakan rumah murah sudah dilakukan. Sejak 2015, Presiden Joko Widodo mencanangkan program satu juta rumah. Skema pembayaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pun diatur agar tidak memberatkan.

Bahkan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bakal mendorong relaksasi kebijakan di sektor perumahan. Pasalnya, sektor ini dianggap sebagai penggerak ekonomi berbasis konsumen.

Perry yang baru dilantik sebagai Gubernur BI ini berencana melonggarkan lagi aturan loan to value (LTV) sektor perumahan. Semakin longgar LTV, semakin kecil uang muka atau down payment (DP) yang perlu disetorkan konsumen. Dengan begitu, daya beli untuk membeli rumah semakin besar.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Muhamad Nur mengatakan, napas sektor properti seakan masih terengah.

"Sektor ini terkena imbas cukup besar. Bahkan, tahun lalu, saat ekonomi mulai pulih, pertumbuhan sektor ini masih saja mengalami perlambatan," kata dia saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/6).

Dalam tiga tahun terakhir, BI sudah dua kali menurunkan rasio LTV. Pertama, pada 2015 lalu, LTV turun menjadi 80 persen, sebelumnya sempat naik menjadi 70 persen pada 2013. Kemudian, kebijakan itu kembali dilonggarkan menjadi 85 persen pada 2016.

“Sebenarnya, kalau banyak bank yang memanfaatkan pelonggaran LTV, tentu akan lebih baik dari sisi pasokan kreditnya. Tapi, tentu setiap bank punya kebijakan sendiri, tentang bagaimana menjaga non-performing loan (NPL),” jelasnya.

Dia mengatakan, relaksasi LTV diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR). Secara year on year (yoy), KPR tumbuh 3,74 persen meski NPL masih di atas 5 persen. Pada triwulan I 2018, lanjut dia, total kredit properti baik KPR maupun KPA mencapai Rp 8,39 triliun.

Dengan besaran LTV 85 persen, kata dia, sudah membantu masyarakat. Sebab, mereka hanya perlu membayarkan DP 15 persen.

Pria berkacamata itu mengatakan, kebutuhan di Kaltim untuk perumahan masih sangat besar. Sayangnya, daya beli masyarakat terbatas. Jadi, BI mencoba membantu dengan melonggarkan kebijakan, tapi tetap aman untuk perbankan.

Dengan berkembangnya sektor ini, pihaknya meyakini bakal menimbulkan multiplier effect, seperti meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kemudian, secara tidak langsung, dapat berimplikasi pada peningkatan daya beli masyarakat terutama kelas menengah bawah. Lalu, mendorong kegiatan perdagangan.

"Sudah tepat, tapi efeknya baru jangka menengah. Sektor properti ini punya multiplier effect ke 170 produk turunan, mulai semen, besi, kaca, dan lain-lain," kata dia.

Diwawancarai terpisah, Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD-REI) Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, efektivitas relaksasi kebijakan LTV dan makroprudensial tergantung dari permintaan masyarakat. Dia melihat, permintaan kredit masih belum kuat.

"LTV dan kebijakan makroprudensial dikeluarkan untuk memfasilitasi sisi suplai kredit, tapi kalau demand-nya masih belum kuat. Pertumbuhan kredit belum bisa secepat yang diharapkan BI," jelasnya.

Dia mengatakan, pasar properti yang masih tumbuh, yakni pada level menengah ke bawah. Untuk hunian kelas atas, ucap Bagus, permintaannya hampir tidak ada. Sektor properti memang perlu dijadikan perhatian. Sebab, bidang ini bisa menggerakkan bidang perekonomian lainnya. Sampai dengan penyerapan tenaga kerja.

Belum lagi, bila melihat di lapangan, masih terdapat kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat alias backlog.

Pada 2018, secara nasional, backlog perumahan mencapai 12,8 juta. Sementara Kaltim sebanyak 1,6 juta.

“Secara spesifik, Samarinda masih kekurangan 700 ribu unit rumah. Balikpapan 500 ribu unit dan sisanya tersebar di daerah lain yang ada di Kaltim,” ucap Bagus.

Program subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kata dia, pada 2018, berencana membangun sekitar 8 ribu unit rumah. Lahan-lahan di pinggiran kota pun jadi incaran untuk dikembangkan.

"Namun, untuk pembangunan itu, pengembang memerlukan dukungan," terang Bagus.

Soal legalitas dan perizinan, menurut Bagus, sudah lebih baik. Saat ini, jelasnya, pemerintah sudah menyediakan layanan perizinan yang lebih sederhana. Pihak developer pun telah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membantu urusan sertifikasi lahan dan pemecahan sertifikat lainnya.

Akan tetapi, sarana pendukung seperti akses jalan hingga ketersediaan layanan air dan listrik juga menuntut perhatian. "Soal listrik, kami terbantu dengan program elektrifikasi PLN. Namun, untuk layanan PDAM, masih sedikit terhambat. Mungkin saja perusahaan daerah itu sedang terkendala untuk pengembangan pemipaannya. Jadi, kami masih menunggu," kata dia.

Tahun ini, REI berencana membangun sebanyak 7.272 unit rumah murah. Terdiri dari tipe 21 dan tipe 36. Dikerjakan oleh 12 pengembang yang tersebar di Samarinda, Paser, Balikpapan, Berau, dan Sangatta. Namun, dari target yang ditetapkan, baru terbangun sebanyak 2.251 unit rumah.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kaltim Sunarti memberikan pernyataan lain. Selama 2016, anggota asosiasi telah membangun sekitar 2.200 rumah. Kemudian, lanjut dia, tahun ini, Apersi kembali menargetkan bakal membangun 3.500 unit rumah. Namun, sampai saat ini, realisasinya baru di angka 1.700 unit.

Namun, memang penyediaan rumah dalam skema FLPP belum semulus yang diharapkan. Harga jual rumah FLPP di Kaltim yang dibanderol pemerintah sebesar Rp 140-an juta. Belum sebanding harga tanah dan pengelolaan tanah untuk membangun rumah. 

"Kami harus memutar otak mencari lahan yang sesuai sampai dengan mencocokkan spesifikasi rumah untuk menyesuaikan dengar harga jualnya nanti," ungkapnya. (tim kp)

TIM LIPUTAN:

- ROESITA IKA WINARTI

- ROBAYU

- BOBBY LOLOWANG


BACA JUGA

Selasa, 23 Oktober 2018 06:51

Waspadai Pergerakan Bahan Pokok

BALIKPAPAN - Pemerintah kota maupun Provinsi Kaltim tampaknya harus mewaspadai risiko tingginya inflasi…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:49

UMP Harus Punya Klasifikasi

SAMARINDA - Seperti tahun-tahun sebelumnya, upah minimum provinsi (UMP) Kaltim tahun ini bakal mengalami…

Senin, 22 Oktober 2018 06:47

Ribuan Anak Putus Sekolah, Pendidikan Kaltim Jadi Atensi

SAMARINDA – Pemprov Kaltim tampaknya harus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas sumber daya…

Minggu, 21 Oktober 2018 11:19

Penyelundupan Narkotika Didominasi Melalui Malaysia

JAKARTA— Kasus narkotika seakan tiada hentinya. Dari awal Oktober hingga pertengahan Oktober kasus…

Minggu, 21 Oktober 2018 07:16

Garansi Polder Tak Ada Buaya

SANGATTA – Kian dekat dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Kaltim 2018 di Kutai…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:05

Ekspor CPO Bantu Selamatkan Rupiah

SAMARINDA  -   Kinerja ekspor Kaltim pada Agustus mengalami penurunan 14,03 persen dibandingkan…

Jumat, 19 Oktober 2018 11:00

Dorong Pendapatan Petani, Gubernur Mau Petani Jual Karet Langsung ke Perusahaan

SAMARINDA - Petani karet diimbau tidak menjual hasil perkebunannya kepada tengkulak alias langsung ke…

Jumat, 19 Oktober 2018 10:51

Minta Perda Baca Tulis Alquran Disahkan

TANA PASER – Sebanyak 768 santri Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan…

Jumat, 19 Oktober 2018 09:35

Kaltim Peringkat Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran

SAMARINDA – Provinsi kaltim menempati urutan ke dua dalam peringkat nasional untuk kepemilikan…

Jumat, 19 Oktober 2018 08:39

Beruntung Dibimbing Langsung Pencetusnya di Rusia

Gelar ahli hukum banyak dimiliki masyarakat Indonesia saat ini. Namun, untuk urusan ahli hukum luar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .