MANAGED BY:
RABU
14 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 08 Juni 2018 09:09
Menggantung Asa di Program Pusat
-

PROKAL.CO, GAP antara si kaya raya dan miskin papa masih terbentang lebar. Kesenjangannya tak hanya tentang pendapatan, gubuk untuk bernaung pun demikian. Celah ketersediaan rumah pribadi masih cukup besar di berbagai daerah. Samarinda sebagai ibu kota Kaltim saja memiliki celah mencapai 24.498 rumah bagi penduduknya.

Memupuskan backlog atau ketersediaan rumah jelas tak mungkin. Namun, menekan kesenjangan pastinya bisa ditempuh. Penyediaan rumah bagi warga berpenghasilan rendah di Kota Tepian belum memberi dampak yang signifikan jika menilik jumlah kepemilikan rumah pribadi sebanyak 41.527 unit.

Upaya seolah tak pernah maksimal lantaran cekaknya anggaran menjadi biang keladi ataupun dalih. Menggantung asa lewat program pusat seperti Rumah Murah Jokowi atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi opsi. Meski yang terakhir tak bisa dikatakan solusi.

“Tapi, kendalanya tak hanya soal anggaran. Ketertarikan masyarakat pun jadi aral,” ucap Deni Alfian, kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda kala ditemui awak media ini di ruang kerjanya, Selasa (5/6).

Meski banyak pengembang yang melirik karena pangsa pasar yang tinggi, program Rumah Murah Jokowi tak semudah yang terlihat.

Banyak syarat dan aturan yang perlu dipatuhi. Dari syarat harus dibangun di lahan seluas 5 hektare, bertipe 36 yang berisi dua kamar tidur, sebuah ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga, dapur, dan sebuah kamar mandi, hingga harga yang diatur pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Soal harga bisa berubah setiap tahunnya, bergantung pertimbangan pusat. Di Samarinda saja, harga per unitnya mengalami kenaikan sebesar Rp 7 juta. Dari awalnya Rp 135 juta pada 2017 menjadi Rp 142 pada tahun ini.

Lokasi rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sering terpinggirkan menjadi satu dari sekian banyak hal yang meluluhlantakkan tujuan si miskin papa memiliki hunian sendiri. “Lokasi, infrastruktur, hingga sarana dan prasarananya pasti jadi pertimbangan,” katanya.

Tentu, kata dia, masyarakat tak ingin memiliki hunian yang berada jauh dari fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos).

Memang, pemerintah dapat menyubsidi program ini dengan membangunkan jalan, gorong-gorong, atau ruang terbuka hijau (RTH). Tapi, bukan kabupaten/kota atau provinsi, melainkan langsung kewenangan pusat. 

Pemerintah tingkat I ataupun II hanya bisa mengusulkan pengembang agar mendapat subsidi tersebut lantaran anggaran subsidi itu langsung berasal dari Kementerian PUPR.

Itu baru dari sudut pandang si pembeli. Bagi pengusaha properti, program Presiden RI Joko Widodo ini bukannya tanpa keluhan. Menurutnya, harga lahan pasti jadi pertimbangan dasar para pengembang. Mengacu nilai jual objek pajak (NJOP) yang tak melulu berlaku karena urusan lahan menjadi tanggung jawab pengembang dan pemilik tanah. Pemerintah tak bisa cawe-cawe dalam urusan ini. “Ini (harga lahan) yang jadi masalah utama, bukan lahannya di mana,” sebut Deni.

Sejatinya, ada langkah yang lebih solutif. Selain menyediakan rumah, menghemat penggunaan lahan. Caranya dengan membangun rumah susun sederhana milik (rusunami). Tapi, kultur masyarakat yang lebih nyaman hidup di rumah tunggal jadi kendala.

“Bentuk serupa apartemen, namun lebih minimalis dan mampu menampung banyak. Tapi, belum bisa diterapkan,” tuturnya.

Pembangunan permukiman tentu tak bisa di sembarang tempat, harus menilik Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda dan tingkat kepadatan penduduk. Dari tinggi, sedang, hingga rendah yang terbagi di 10 kecamatan se-Samarinda.

Menukil Peraturan Daerah (perda) RTRW 2/2014 tentang RTRW Samarinda 2014-2034 pada bagian ketiga tentang Kawasan Budi Daya, khususnya Pasal 38 Ayat 1 Huruf 1 hingga 4 perda itu, kawasan perumahan berkepadatan tinggi di empat kecamatan, yakni Sambutan, Palaran, Samarinda Seberang, dan Palaran.

Kawasan berkepadatan sedang di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, dan Kecamatan Sungai Pinang. Sementara perumahan berkepadatan rendah berada di Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, dan Kecamatan Samarinda Utara. Penempatan ini dilihat dari besaran ruang kosong untuk pembangunan perumahan dan peruntukan kawasannya itu sendiri. “Kan banyak tuh, ada kawasan perkantoran, ruang terbuka hijau, hingga pariwisata,” tutupnya. (tim kp)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 02 November 2018 08:57

Tampil Cantik (Tak) Apa Adanya

Perempuan manapun ingin terlihat cantik. Menjawab kodrat itu, sederet klinik…

Jumat, 02 November 2018 08:54

Sensasinya Bikin Ketagihan

SEBUAH teknik perawatan kulit modern, jet peel, disukai pelanggan. Teknik ini…

Jumat, 02 November 2018 08:52

Facial Minimal Tiap Dua Bulan

WAJAH putih, mulus, awet muda. Begitu kesan yang tampak saat bertemu…

Sabtu, 20 Oktober 2018 01:42

Janji Bawa Lagi ke Kasta Tertinggi

PERSIBA Balikpapan yang bakal kehilangan Syahril HM Taher masih menimbulkan…

Kamis, 11 Oktober 2018 08:46

Kaltim Juga Rawan Gempa

Kaltim memang tak karib dengan gempa, namun bukan berarti Bumi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .